14 April 2021 | 21:50 WIB

Urbannews.id

Independen dan Berimbang

Ada Mubes Diduga Abal-abal Mengatasnamakan DPP Aceh Sepakat Sumut, Warga Medan: Belum Pernah Seumur Hidup Saya Lihat Ada yang Seperti Ini…

URBANNEWS.ID – Menyikapi munculnya Mubes ilegal mengatasnamakan DPP Aceh Sepakat, sebagai orang Aceh yang lahir di Medan 62 tahun silam, Yusri mengaku baru pertama sekali dalam hidupnya menyaksikan ada acara Mubes sebuah organisasi dilakukan dengan pola senyap dan tiba-tiba saja muncul ketua yang terpilih. “Ini betul-betul tak masuk akal sehat saya bagaimana bisa terjadi?,” ungkap Yusri.

Sedihnya lagi, kata Yusri, hal itu dilakukan oleh teman-temannya sendiri yang sudah ia kenal sejak mereka masih kanak-kanak. 

“Itu lah hal yang tak pernah terbayangkan selama ini menjadi kenyataan, padahal awalnya organisasi masyarakat itu dibentuk tujuannya mempererat hubungan silaturahim dan meningkatkan kebersamaan, tetapi kenyataannya malah merusak hubungan itu sendiri,” tutur Yusri.

“Pola Mubes yang dilakukan seperti operasi intelijen itu ibarat seperti ada pasangan pengantin sudah lama kita dengar dan kita diikutkan sebagai panitia untuk acara perkawinan itu, tapi tertunda terus pelaksanaannya, namun belakang kita tidak tau kapan kawin dan hamilnya, tiba-tiba saja hanya diumumkan sudah lahir anaknya, apa tidak aneh dan mengundang tanda tanya besar proses seperti itu?,” lanjut Yusri.

Lazimnya, sambung Yusri, model-model penglelolaan organisasi  seperti ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang mengkoordinir sebuah kejahatan atau istilahnya mafia.

“Bahkan di grup whatsapp yang berisi tokoh-tokoh pelaku rapat ini mendadak dibubarkan, ketika ada beberapa pertanyaan ringan saya ajukan, padahal saya belum masuk ke pertanyaan yang berat dan subtantif soal legalitas terbentuknya panitia Mubes itu, karena DPP Aceh Sepakat sesuai hasil putusan Makamah Agung nomor 420K/Pdt/2019 tahun 2019 telah melakukan Mubes pada 26 Desember 2020 dan hasilnya sudah disahkan di Kemenkumham dan pencatatan lembar negara RI,” ungkap Yusri.

Yusri menilai, pihak-pihak yang melaksanakan Mubes DPP Aceh Sepakat pada 10 Maret 2021, sangat tidak siap untuk berbeda pendapat, sehingga mengeluarkannya dengan membubarkan group WA tersebut.

“Jika ada pihak-pihak keberatan akan hasil Mubes tersebut, maka lakukan langkah sesuai hukum atau UU Ormas, bukan langsung membuat acara Mubes tandingan lagi, hanya karena buat pendapat sendiri bukan merujuk dari hasil putusan hukum yang inkrah,” tukas Yusri.

Yusri mengatakan, jika tak sabar menunggu proses hukum yang memang membutuhkan waktu panjang dan melelahkan, untuk memenuhi hasrat meraih kuasa, ya silahkan saja membuat Mubes dengan nama organisasi itu diubah, misalnya ditambah namanya menjadi Aceh Sepakat Perjuangan, tapi bukan dengan mengambil hak orang yang lain yang dijalankan berlandasan putusan hukum yang inkrah.

“Hal itulah yang membuat saya bersimpati dengan kepemimpinan M Husni Mustafa yang mengalami kudeta pada tahun 2013, tapi dia gigih dan sabar memperjuangkan haknya dengan menggugat secara hukum, dan hasil akhir dia menang. Sekarang hasil itulah yang hendak mereka rampas lagi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan penguasa di Sumut,” ujar Yusri.

Bisa jadi, kata Yusri, hasrat kuat dari sekelompok yang terbungkus dari berbagai kepentingan itu tetap dengan berbagai alasan melakukan pengambil alihan organisasi itu, baik secara legal sampai ilegal, pokoknya harus saya ambil dengan cara apapun.

“Oleh sebab ìtu, perbuatan oknum-oknum yang mengatas namakan Aceh Sepakat harus dilawan, apalagi motifnya menguasai aset-aset yayasan yang merupakan warisan-warisan orang-orang tua kami dahulunya, diduga telah banyak disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan masalah keuangannya. Saya dengar sudah diproses di Polda Sumut, diharapkan DPP Aceh Sepakat di bawah Kepemimpinan Husni mampu menuntaskan soal aset-aset tersebut,” ungkap Yusri.

Bahkan, lanjut Yusri, diduga soal penguasaan aset-aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itulah selalu berada di kelompok yang merongrong kepemimpinan M Husni Mustafa sejak dulu hingga sekarang.

Bahkan lanjut Yusri, tokoh Aceh di Medan, Nasir Amin, pernah mengeluarkan pernyataan di dalam group WA sarjana Aceh sekitar akhir Januari 2021, bahwa ada sekitar Rp 4 miliar uang yayasan habis untuk mengurus persoalan hukum yang menderanya. “Nah, bagaimana pertanggung jawabannya?,” kata Yusri.(hen)

Bagikan