14 April 2021 | 20:04 WIB

Urbannews.id

Independen dan Berimbang

LSM Penjara Siapkan Langkah Hukum soal Dugaan SPBU Ilegal di Medan

SPBU diduga kuat ilegal di jantung kota Medan. LSM Penjara Sumut siapkan langkah hukum untuk urai pelanggaran Pertamina MOR 1 Sumbagut. foto/dok

URBANNEWS.ID – DPD LSM Penjara Sumatera Utara kembali angkat bicara terkait dugaan SPBU Ilegal di Medan. Mereka menyatakan Pertamina MOR I Sumbagut telah melakukan pelanggaran dengan tetap menerbitkan izin operasional SPBU Nomor 14.201.115 di jantung Kota Medan atas nama PT Amanah Lima Bersaudara.

“Oleh karena itu, kami mohon Pertamina MOR 1 Sumbagut untuk meninjau izin yang telah diberikan dan menyetop suplai BBM terhadap SPBU tersebut,” ungkap LSM Penjara Sumut dalam suratnya teranggal 22 Maret 2021 kepada GM Pertamina MOR 1 Sumbagut.

Ketua DPD LSM Penjara SUmut Adi Warma Lubis dan Sekretaris DPD LSM Penjara SUmut Zulkarnain Siregar dalam surat itu juga menyatakan akan menempuh langkah hukum atas pelanggara Pertamina MOR 1 Sumbagut tersebut.

Renovasi besa-besaran tahun 2018

LSM Penjara melayangkan surat itu terkait status IMB renovasi dan izin operasional SPBU Nomor 14.201.115. SPBU ini terletak di persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol, Medan.

“Sesuai informasi kami dapat, SPBU Nomor 14.201.115 dahulunya milik CV Edward A Silitonga dengan IMB Nomor 142 tanggal 7 Desember 2009. Sekitar tahun 2018 SPBU itu mengalami renovasi total,” ungkap LSM Penjara Sumut dalam suratnya itu.

LSM Penjara Sumut mengungkapkan pengelola SPBU mesti punya IMB renovasi sebelum merubah layout bentuk SPBU itu. LSM Penjara Sumut menyatakan hal itu dengan mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang penerbitan IMB.

Berada di atas lahan Ruang Terbuka Hijau

“Kami ketahui kawasan SPBU itu termasuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejak tahun 2015. Status ini sesuai Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang tata ruang Kota Medan 2015-2035,” ungkap LSM Penjara Sumut.

LSM Penjara Sumut juga mengungkapkan adanya pernyataan Kepala Dinas PKP2TR Kota Medan Benny Iskandar di Media Metro. Benny mengungkapkan SPBU 14.201.115 tidak memiliki IMB.

Kekurangan lahan RTH

Beritasatu.com pada 13 September 2020 melansir pernyataan Bakal Calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Bobby menyoroti masalah minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan. Ia menilai Medan belum memenuhi target minimal 30 persen untuk RTH tersebut.

“RTH kita masih sekitar 7 persen dari target minimal 30 persen, yang tidak sesuai dengan anggaran pemerintah belanja daerah, sekitar Rp 6 triliun untuk setiap tahunnya,” ungkap Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Gowes Gembira yang digelar relawan Bona Center di Stadion Teladan Medan, Minggu (13/9/2020).

Bobby menyebutkan, pemerintah menggunakan anggaran mencapai Rp 30 triliun selama lima tahun periode pemerintahan di Medan. Namun, penggunaan anggaran dana dari rakyat tersebut, belum memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerah tersebut.

“Anggaran sangat besar namun taman pun tidak bertambah. Ini belum lagi masalah infrastruktur lain. Sejumlah kawasan jalan masih rusak, dan banjir masih sering terjadi. Padahal, anggaran yang itu bisa menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebutkan, minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Medan, membuat masyarakat melakukan aktivitas di tengah lingkungan dengan kondisi tidak baik. Padahal, Medan salah satu kota terbesar di Indonesia. Berbeda dengan RTH di Kota Surabaya.

Melanggar undang undang

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pun pernah menyatakan RTH Kota Medan masih tujuh persen. Melansir detik.com edisi 27 Februari 2020, mantan Pangkostrad itu pun menyatakan kondisi RTH hanya 7 persen itu melanggar undang undang.

“Kata undang-undang 30 persen lapangan terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Kita masih 7-10 persen. Saya mohon maaf. Sumatera Utara ini 7-10. Medan ini 7 (persen). Undang-undang kita langgar,” ujar Edy saat Rakorda BPD Sumut di Medan, Kamis (27/2/2020).

Aturan soal RTH di wilayah perkotaan ini memang mengacu pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 29 UU 26/2007 menyebutkan proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.(hen)

Simak juga:

Pejabat Pertamina Sempat ‘Ngeles’, Kepala Dinas PKP2R Medan Akhirnya Benarkan SPBU Imam Bonjol Tak Punya IMB

Bagikan