14 April 2021 | 21:17 WIB

Urbannews.id

Independen dan Berimbang

CERI: Presiden Mestinya Tolak Calon Komite BPH Migas

Yusri Usman. foto/ist

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komite BPH Migas dan proses seleksinya. Yusri juga menilai proses tersebut tidak fair dan tidak transparan.

“Saat ini justru di antara yang lolos terdapat calon-calon yang tidak professional, pengalamannya tentang Migas meragukan. Sementara persyaratan minimal memiliki pengalaman 10 tahun di bidang Migas kurang menjadi perhatian utama,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, cara-cara Menteri ESDM dalam seleksi Komite bisa beresiko fatal. “Pengelolaan hilir Migas menjadi korban,” tegas Yusri.

Terkait ketentuan yang lalu, lanjut Yusri, Pansel Komite BPH Migas bentukan Sekretariat Kepresidenan itu lah yang benar.

“Saya sayangkan, Komisi VII DPR RI kali ini kurang jeli, atau jangan-jangan sebagian sudah masuk angin. Oleh karena itu, sebaiknya Presiden menganulir Pansel ini dan menyesuaikan dengan aturan. Ini menyangkut juga wibawa Presiden,” saran Yusri mengakhiri.

Lembaga independen

Yusri membeberkan, BPH Migas merupakan lembaga independen sesuai perintah UU Migas Nomor 22 tahun 2001. BPH Migas bertanggungjawab kepada Presiden.

“Dengan demikian, semestinya yang membentuk Pansel adalah Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM seperti berlangsung saat ini. Hal ini tercantum pada UU Migas. Tepatnya pada Bab IX Pasal 47 Ayat (3). Ayat ini berbunyi, Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Di angkat dan di berhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI,” beber Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, pada ayat (4) menyatakan bahwa Badan Pengatur sebagaimana di maksud dalam PasaI 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan pada ayat (5) menyatakan Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana di maksud daIam PasaI 8 ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Presiden.

“Karena itu, pembentukan Pansel semestinya Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM,” ujar Yusri.

Yusri membeberkan, persyaratan sesuai Kepmen ESDM Nomor 11.K/KP.03/MEM.S/2021 tentang Pedoman Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas. Dimana pada poin (b) menyebutkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran.

“Persyaratan ini telah menghilangkan kesempatan dari senior profesional berpengalaman yang masih di perlukan tenaga maupun pemikirannya. Begitu juga generasi muda milenial yang kompeten di negeri ini untuk ikut serta dalam Seleksi tersebut,” ungkap Yusri.

Melanggar UU Migas dan HAM

Lebih lanjut Yusri mengatakan, penentuan syarat pembatasan usia melanggar UU Migas dan HAM.

“Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas pada Bab IX Pasal 47 Ayat 2 poin (2) menyatakan komite sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 2002, Bab IV Pasal 19 menyatakan tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Sementara pada Bab lV tentang Komite, pada Bagian Kesatu menyatakan Ketentuan Persyaratan. Pada Pasal 19 berbunyi, untuk dapat di angkat menjadi Anggota Komite wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; a. Warga Negara lndonesia; b. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; c. Mempunyai pendidikan, pengalaman dan kemampuan profesionalisme yang di butuhkan; d. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. Tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan suatu Badan Usaha atau Badan Usaha tetap atau seluruh pelaku kegiatan usaha yang bergerak di bidang Minyak dan gas Bumi; f. Selama menjadi Anggota Komite, bersedia untuk tidak bekerja pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta usaha lainnya.

“Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001, pada Bab IX Pasal 47 Ayat 2, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 2002 Bab IV Pasal 19 di atas, tidak ada satu butir ayat pun syarat untuk menjadi Komite dengan pembatasan umur. Kecuali di sebutkan profesional,” ungkap Yusri.

Dijamin konstitusi

Selanjutnya, kata Yusri, pada Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945, di antaranya menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu juga menegaskan bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Bebas memilih pekerjaan. Bebas memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

“Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa hal untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun,” ungkap Yusri.(hen)

Baca juga:

Sistem Digitalisasi SPBU Pertamina oleh Telkom Hampir Dua Tahun Gagal Capai Target Operasi, BPH Migas: Kami Sudah Surati KPK untuk Minta Audit IT

Bagikan