CERI Berpendapat SP3 Kasus Sjamsul Nursalim Tidak Sah

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan terbitnya SP3 kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, tidak sah.

“Dari penjelasan KPK sebagaimana di muat Koran Tempo 3 April, Keputusan SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu ‘setelah menerima masukan dari Wamenkumham’. Berarti masukan dari Wamenkumham yang merupakan intervensi dari pemerintah terhadap independesi KPK itu merupakan conditio sine qua non. Artinya tanpa masukan dari pemerintah Cq Wamenkumham itu, SP3 tidak akan keluar,” ulas Yusri, Selasa (6/4/2021).

“Jadi menurut saya, SP3 Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu tidak sah. Sebab, keluar karena intervensi pihak eksekutif terhadap independensi KPK,” lanjut Yusri.

Sementara itu, sebelumnya di beritakan, penghentian penyidikan kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai SP3 Perdana KPK. Ini telah menimbulkan kehebohan luar biasa di mata rakyat yang telah menderita akibat penggerogotan keuangan negara. Apalagi SP3 itu tersebut di tengah terpuruknya situasi ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. MAKI, kata Boyamin, akan segera mengajukan Praperadilan.

Demikian menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021).

“Membaca berita Koran Tempo tanggal 3 April 2021 yang memberitakan bahwa salah satu alasan seluruh pimpinan KPK secara bulat menerbitkan SP3 itu adalah setelah menerima masukan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif. Itu berarti ada intervensi pemerintah,” ungkap Yusri.

Campur tangan kedua kali

Lebih lanjut Yusri mengatakan, seingatnya, ini untuk kedua kalinya pemerintah melalui Wamenkumham mencampuri kasus di KPK.

“Ini hal yang sangat bertentangan dengan tujuan berdirinya KPK. Kali pertama adalah ketika Kemenkumham melalui Wamennya mengatakan agar mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan mantan Mensos Juliari Batubara selayaknya di tuntut hukuman mati. Padahal KPK sendiri menyangkakan keduanya dengan suap sesuai pasal 12 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Waktu itu Komisi III DPR RI telah memperingatkan Wamenkumham untuk tidak membuat gaduh dengan mencampuri ranah penegakan hukum oleh KPK. Itu bukan urusan eksekutif,” beber Yusri.

Menurut praktisi dan pengamat hukum Augustinus Hutajulu, Pemerintah tidak boleh memberi masukan atau pendapat atau pengaruh dalam pengambilan keputusan KPK di bidang penegakan hukum.

“Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), jelas menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” ungkap Augustinus.

Independensi KPK

Independensi KPK itu, lanjut Augustinus, ditegaskan lagi dalam Pasal 3 UU KPK. Pasal ini menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 3 UU KPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘kekuasaan manapun’ adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun,” lanjut Augustinus.

“Mengenai sah atau tidaknya SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu, Praperadilan lah yang berwenang mempertimbangkan dan memutuskannya,” pungkas Augustinus.

“Semoga rekan saya Boyamin Saiman dari MAKI berhasil dengan pengajuan pra peradilannya,” tutup Yusri Usman.(hen)

Baca juga:

Temukan Markup Anggaran di Bekraf, CBA: KPK Segera Panggil dan Periksa Triawan Munaf

Bagikan