TP3 Temui Fraksi PPP, Minta DPR Usung Hak Angket soal Pembunuhan Enam Laskar FPI

Ilustrasi. Keluarga Korban Penembakan Laskar FPI.

URBANNEWS.ID – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI (TP3) telah temui dan beraudiensi dengan Fraksi PPP DPR. Audiensi berlangsung pada 13 April 2021 di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

TP3 bertemu Anggota DPR FPPP, Arsul Sani, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI. Sedangkan Abdullah Hehamahua memimpin delegasi TP3 Temui Fraksi PPP. Ia datang bersama Marwan Batubara, Chusnul Mar’iyah, Wirawan Adnan, Syamsul Balda, Mursalin, Neno Warisman, Edy Mulyadi dan Ibrahim Aji.

Abdullah Hehamahua menjelaskan tentang latar belakang pembunuhan enam laskar FPI dan penanganan kasus tersebut oleh Komnas HAM dan Pemerintah yang mereka anggap jauh dari nilai kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya Marwan Batubara menjelaskan berbagai langkah advokasi TP3. Termasuk pernyataan sikap, doa dan zikir nasional, serta audiensi dengan Presiden Jokowi. Kemudian Marwan menyampaikan surat permintaan khusus kepada Fraksi PPP DPR.

Arsul Sani menyambut baik kedatangan delegesi TP3. Ia memberi apresiasi atas langkah TP3 memberikan kepercayaan kepada mereka untuk beraudiensi dengan FPPP DPR perihal kasus pembunuhan enam laskar.

Arsul Sani menyampaikan akan berupaya maksimal, sesuai metode dan pendekatan Fraksi PPP. Agar kasus tersebut dapat tuntas secara transparan dan berkeadilan sesuai hukum berlaku.

Empat poin penting TP3

Sementara itu, dalam suratnya kepada Fraksi PPP DPR RI, TP3 menuntut antara lain meminta Pemerintah dan DPR untuk menyatakan agar laporan Komnas HAM yang diberi judul Laporan Penyelidikan atas kasus pembunuhan enam laskar FPI bukanlah merupakan laporan penyelidikan, namun hanyalah laporan pemantaun.

Selain itu TP3 juga menuntut Pemerintah dan DPR untuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar FPI sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000.

TP3 juga meminta DPR mengusung Hak Angket terhadap Pemerintah, terutama agar Komnas melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan enam laskar FPI;

Tak kalah penting, TP3 juga meminta Komnas HAM untuk menggunakan wewenangnya dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan membentuk tim adhoc dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai Pasal 18 ayat 2.(hen)

Baca juga:

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

Bagikan