Konyol…! Smelter Nikel PT Antam Tbk Senilai Rp 3,5 Triliun Mangkrak karena Tak Ada Pasokan Listrik, Qui Bono?

Yusri Usman. foto/ist

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman menyatakan pembangunan smelter PT Antam Tbk di Halmahera yang mangkrak sebagai sebuah dagelan yang tak lucu dan bahkan konyol.

Yusri menceritakan, BUMN PT Antam Tbk membangun smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) kapasitas 13,500 ton Feronikel di Halmahera Timur Maluku Utara. Pembangunan smelter itu menelan biaya senilai sekitar Rp 3,5 triliun. Namun, sejak 2012 sampai 2021, Smelter Antam Mangkrak itu belum bisa beroperasi. Penyebabnya tidak ada pasokan listrik. “Ini kan namanya sebuah dagelan yang tak lucu dan bahkan konyol,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Kamis (15/4/2021) di Jakarta.

Padahal, sambung Yusri, pemerintah pada tahun 2015 telah menggelontorkan Penempatan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,5 Triliun. Uang sebanyak itu untuk memperlancar pembangunan smelter RKEF tersebut agar bisa cepat beroperasi. Selain itu supaya program hilirisasi mineral bisa berjalan cepat untuk memberikan nilai tambah produk nikel. Tentu dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan devisa bagi negara.

“Ironisnya, dana yang cukup besar dari Pemerintah itu tidak bisa segera memberikan nilai tambah. Sebab bangunan smelter yang sudah mencapai kemajuan 98% pada Agustus tahun 2020 itu, sampai hari ini tidak bisa beroperasi. Bahkan belum bisa commisioning akibat ketiadaaan pasokan listrik,” ungkap Yusri.

Lazimnya Hanya Butuh Tiga Tahun

Padahal, sambung Yusri, lazimnya untuk membangun Smelter Antam Mangkrak sejenis ini hanya butuh waktu paling lama tiga tahun. Terhitung mulai konstruksi hingga commisioning. “Kejadian ini akan menjadi contoh buruk dari sebuah BUMN, apalagi BUMN yang 35 persen sahamnya milik publik,” beber Yusri.

“Menurut pengamatan kami, kesalahan fatal penyebab kondisi buruk ini terjadi akibat salah kelola manajemen proyek PT Antam Tbk. Mereka telah salah memilih kontraktor EPC untuk pembangunan smelter dan pembangkit listriknya. Sebagai akibatnya, sudah pasti sangat merugikan negara. Terutama dari sisi investasi dan lolosnya bahan baku nikel yang ‘terpaksa’. Atau memang ‘di atur’ harus ekspor ke luar negeri dalam kedaan mentah,” ulas Yusri lagi.

Padahal, beber Yusri, jika merujuk Undang Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009, pada Pasal 102 dan 103 serta Pasal 170, tegas mengatakan bahwa sejak tahun 2014, semua mineral mentah di larang untuk ekspor, dan harus di olah di smelter di dalam negeri. “Namun semua ketentuan ini di langgar dengan kasat mata karena ‘terpaksa’,” ungkap Yusri.

Bertentangan dengan UU Minerba

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), kata Yusri, sejak dulu tak henti-hentinya memprotes kebijakan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Terutama yang membuat kebijakan relaksasi eskpor mineral mentah hanya berpayung hukum PP Nomor 1 tahun 2017 dengan turunan Permen ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 tahun 2017 yang bertentangan dengan UU Minerba yang lebih tinggi kedudukannya. Tetapi tetap di abaikan. Dan PT Antam telah mendapat kuota paling besar untuk ekspor. Keadaan ini mungkin saja karena Direktur Jenderal Minerba saat itu, Bambang Gatot Ariyono duduk sebagai komisaris di PT Antam Tbk sejak tahun 2017.

“Kami bersama koalisi Penjaga Sumber Daya Alam pada tahun 2017 telah menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Melalui Pengolahaan dan Pemurnian ke Makamah Agung (MA). Meskipun kami kalah di MA, namun yang pasti isi pasal suatu PP tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya (vide UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang Undangan),” kata Yusri.

Sinergi BUMN tidak jalan

Menurut Yusri, sangat ironis ketika Menteri BUMN Erick Thohir berkeluh kesah di depan Komisi VI DPR pada 22 September 2020, bahwa sangat aneh kalau kita bangun smelter tapi listriknya tidak ada, dan sinergi antar BUMN tak jalan. “Mungkin itu sebabnya, kemudian Erick mencopot Arie Prabowo Ariotedjo sebagai Direktur Utama PT Antam pada akhir tahun 2019 dan di gantikan oleh Dana Amin dari Pelindo 2,” kata Yusri.

“Sayangnya, menurut hemat kami langkah Erick Thohir yang saat itu hanya mencopot saja tanpa menginvestigasi kesalahan atau kah kesengajaan management PT Antam yang menjadi musabab ketiadaan pasokan listrik itu, adalah langkah yang kurang lengkap. Buktinya sudah 16 bulan sejak itu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda smelter ini bisa beroperasi,” sambung Yusri.

Selain itu, kata Yusri, menurut hemat CERI, sejak terbitnya PP Nomor 47 tahun 2017 pada 29 November 2017, maka dengan telah di bentuknya holding Tambang PT Inalum oleh Kementerian BUMN, dan PT Antam Tbk merupakan anak usahanya, seharusnya Direksi PT Inalum yang waktu itu di bawah komando Budi Gunadi Sadikin, harus juga ikut bertanggungjawab atas keterlambatan pembangunan smelter ini.

“Hal yang lebih konyol, ternyata PLN sejak 23 Juli 2020 oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, telah mengajukan penawaran ke PT Antam untuk menjual listrik kebutuhan smelter ini dengan tarif Rp 595,65 per kilo watt per hour (KWH). Namun dari informasi yang kami peroleh, surat tawaran dari PLN tersebut tak direspon oleh PT Antam sampai saat ini. Malah menurut media Bizlaw, PT Antam telah menunjuk konsultan E&Y untuk melakukan tender pemasok listrik,” ungkap Yusri.

Siapakah yang diuntungkan?

Jika informasi di atas itu benar, kata Yusri, maka tak salah pihaknya menduga bahwa ada oknum direksi BUMN yang tak suka pola sinergi antar BUMN bisa dijalankan, karena tak ada manfaatnya bagi pribadi oknum-oknum tertentu?

“Jadi siapakah yang diuntungkan atau ‘qui bono’ dari ketiadaan pasokan listrik sehingga mangkraknya pembangunan atau operasional smelter itu? Negara kita tecinta kah? Uraian di atas mungkin sebagian telah membuka kisi-kisinya, ‘res ipsa loquitur’, the thing speaks for it self, kata Marcus Tullius Cicero,” ungkap Yusri.

Sekarang, kata Yusri, publik hanya tinggal menunggu apakah BPKP dan Penegak Hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung atau Mabes Polri, hanya menonton saja satu proses bisnis sebuah BUMN yang patut diduga telah melanggar prinsip Good Corporate Governance dan merugikan negara?. (hen)

Baca juga:

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Sebut Potensi Kerugian dari Smelter Tembaga Gresik, CERI Layangkan Surat Terbuka Berisi Menohok

Bagikan