KPCDI Desak Menkes Tindak Dugaan Penyelewengan Pendistribusian Cairan Obat Pasien

Pasien cuci darah lewat perut (CAPD) sedang menggangkat cairan untuk kebutuhan sebulan. foto/ist

URBANNEWS.ID – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) telah mengajukan surat pengaduan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pengaduan itu terkait adanya dugaan penyelewengan pendistribusian cairan dianeal bagi pasien gagal ginjal kronik yang menggunakan terapi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). 

Menurut Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir, surat resmi No: 010/KPCDI-PST/IV/2021 dikirimkan pada 26 April 2021. Isinya menyoroti pendistribusian obat atau cairan ke pasien yang tidak terlaksana dengan baik. Musababnya, distributor tidak mengirimkan cairan hingga ke rumah pasien. PT Enseval Putera Megatrading merupakan distributor.

Berdasarkan data yang di terima KPCDI, sengkarut ini telah terjadi setidaknya di 19 RS di Indonesia. Bahkan RS Hermina Bekasi sudah dua kali melayangkan surat ke PT Enseval untuk melakukan distribusi cairan CAPD ke rumah pasien akan tetapi sampai hari ini belum mendapatkan respon signifikan. 

KPCDI melihat PT Enseval melakukan tindakan diskriminasi dalam melakukan pendistribusian yang tidak merata. Misalnya, di sebagian rumah sakit, PT Enseval mendistribusikan cairan CAPD sampai ke rumah pasien. Di sisi lain, mereka justru tidak melakukan hal yang sama bagi pasien gagal ginjal kronik di rumah sakit lainnya.

“Pak Menteri Kesehatan harus bertindak tegas kepada PT Enseval. Hal ini perlu karena pendistribusian cairan CAPD bagi pasien sedianya telah di atur dalam banyak kebijakan,” kata Tony di Jakarta, Selasa (27/4). 

Sudah ada dasar hukum kuat

Dasar hukum pendistribusian cairan CAPD bagi pasien di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No: HK.01.07/MENKES/27412018 tentang Uji Coba Tatalaksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan CAPD.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 812/MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 dan 54 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pun, pendistribusian obat langsung ke pasien juga sudah mendapat persetujuan Badan POM sesuai Peraturan Badan POM No: 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada setiap tahapan operasional dan bertanggung jawab atas jaminan mutu produk dan keamanan pendistribusian serta penggunaannya.

“Kejadian ini mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan kebijakan dan kerugian keuangan negara. Parahnya, pasien sebagai pihak yang paling di rugikan secara materi atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Kerugian negara

Dugaan kerugian keuangan negara, karena sejatinya penggunaan consumables dan jasa pada pelayanan CAPD di bayarkan sebesar Rp7,5 juta per bulan per pasien oleh negara, sebagai tarif Non INA-CBG yang di dalamnya sudah termasuk pendistribusian obat langsung ke pasien. Hal ini lantaran berat cairan seluruhnya yang harus di bawa tiap pasien mencapai 280 kilogram yang terdiri dari 20 box cairan dianeal.

“Praktiknya hari ini, banyak pasien yang tidak bisa mengambil cairan tersebut karena terkendala masalah biaya. Mereka bahkan saling patungan uang untuk menyewa mobil box mengingat berat cairan yang tidak memungkinkan menggunakan kendaraan kecil,” tegasnya.

“Angka yang sudah di bayarkan oleh negara kemana karena hak pasien tidak terpenuhi,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Tony mendesak agar PT Kalbe Farma dan PT Enseval Putera Megatrading sebagai pihak distributor bertanggung jawab dalam mendistribusikan obat atau cairan CAPD tersebut langsung ke pasien, baik di RS Hermina Bekasi dan sejumlah rumah sakit di lndonesia.

“Besar harapan kami pengaduan ini dapat di terima sehingga hak-hak pasien gagal ginjal tahap akhir dapat kami perjuangkan bersama-sama dan juga turut mensukseskan program pemerintah dalam hal peningkatan cakupan pelayanan CAPD dan pengendalian defisit yang di alami oleh BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(hen)

Baca juga:

KPCDI Sambut Baik Rekomendasi PAPDI untuk Pasien Penyakit Ginjal Menjalani Vaksinasi Covid 19

Bagikan