Dirut Pertamina Hulu Rokan Akan Dicopot Erick Tohir

Yusri Usman. foto/jawapos.com

URBANNEWS.ID – Rencana mendadak Pertamina Holding atas usulan Menteri BUMN akan mengganti Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari RP Yundantoro ke Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin alias Buyung, menjadi tanda tanya besar publik. Terutama mengenai apa dasar pertimbangannya. Selain itu, rencana pergantian mendadak itu pun di anggap tidak wajar.

Demikian di ungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (6/5/2021).

“Sebab, kita telah tahu dengan jelas. Sebagaimana di sebutkan dalam LHP BPK tahun 2006. Bahwa Energy Service Agremeent (ESA) tanggal 1 Oktober 1998 terindikasi cacat hukum. Dengan demikian semua pejabat BP Migas maupun SKK Migas yang menjabat sejak temuan BPK dalam LHP tahun 2006 tersebut hingga saat ini, terbukti tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP itu. Selain itu juga tidak berupaya memperbaiki isi ESA. Tidak juga melaporkan ke penegak hukum mereka-mereka yang terindikasi terlibat dalam pembuatan ESA itu atau yang melanjutkannya,” beber Yusri.

Dengan demikian, kata Yusri, pejabat-pejabat SKK Migas periode setelahnya, termasuk Jaffee Arizon Suardin, dapat di duga telah mengabaikan rekomendasi BPK selaku Lembaga Tinggi Negara setingkat Presiden, DPR, MA dan MK.

“SKK Migas seolah telah melegalkan sesuatu yang di duga ilegal tanpa melalui putusan Pengadilan. Baik Pengadilan Pidana atau Perdata,” lanjut Yusri.

Harus taat hukum

Seharusnya, kata Yusri, SKK Migas maupun Menteri BUMN mengetahui antinomi hukum. Negara membentuk hukum tapi negara itu sendiri harus tunduk pada hukum yang di buatnya itu.

“Secara hukum, pengabaian rekomendasi LHP BPK tahun 2006 agar negara terhindar dari kerugian itu, dapat di pandang sebagai kesengajaan melakukan pembiaran atau delicta commisionis per omisionem comissa. Terutama atas berlangsungnya kegiatan PT CPI dan PT MCTN yang ilegal itu. Dan bisa di tinjau dari UU Tipikor seperti pasal 3 jo pasal 2,” ungkap Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, keraguan publik atas rencana penggantian Direktur Utama PT PHR itu, juga lantaran rencana pergantian Dirut PT PHR terjadi saat belum tuntasnya status siapa yang akan mengoperasikan pembangkit listrik North Duri Cogen milik MCTN. Terutama pada saat alih kelola dari PT Chevron Pasific Indonesia ke Pertamina Hulu Rokan pada 9 Agustus 2021. Maka usulan pergantian layak menjadi sorotan.

Tak hanya itu, menurut Yusri, usulan pergantian itu terungkap dari surat Direktur Utama Pertamina tanggal 30 April 2021. Surat itu perihal pemberitahuan, yang di tujukan kepada Kepala SKK Migas. Isinya untuk bisa di proses administrasi atas usulan surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) tanggal 23 April 2021.

“Jika melihat formulering surat itu, status Menteri BUMN membuat surat itu ternyata bukan selaku kuasa RUPS Pertamina. Oleh karenanya, secara UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Pertamina, surat itu bisa menjadi masalah tersendiri,” ungkap Yusri.

Rekam jejak karir

Selain itu, sambung Yusri lagi, ternyata rekam jejak karir Jaffee Suardin di bidang eksplorasi dan produksi Migas sangat minim. Karena salama ini berkarir tujuh tahun hanya sebagai engineer bidang keselamatan kerja atau health Safety Security Environmental (HSSE). Pengalaman ini ternyata kalah jauh dengan pejabat yang akan di gantinya yang telah memiliki segudang pengalaman di berbagai lapangan eksplorasi dan produksi migas di berbagai lapangan.

“Sebab itu, adanya campur tangan langsung Menteri BUMN terhadap ‘Cucu Perusahaan’ Pertamina, menjadi wajar menimbulkan tanda tanya besar. Karena sudah telah terlalu jauh mencampuri wilayah wewenangnya Subholding PT Pertamina Hulu Energi. Akhirnya timbul pertanyaan. Siapa yang di untungkan (qui bono) dari agenda ini?,” ungkap Yusri.

“Tolonglah Bapak Presiden dan para Penegak Hukum terutama KPK, untuk segera memperhatikan dan menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK tahun 2006 tersebut. Semoga tidak sampai muncul persepsi negatif dari publik. Bahwa telah terjadi pengabaian hukum terhadap cucu perusahaan Pertamina yang menjadi terkesan di kendalikan oleh ‘yang bukan’ Subholding atau Holding Pertamina.(hen)

Baca juga: Prenagen dan Klikdokter Dukung BKKBN Turunkan Angka Kasus Stunting di Indonesia

Bagikan