URBANNEWS.ID – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) agar menyelesaikan persoalan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta tanah terkontaminasi minyak (TTM) sebelum alih kelola Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero) pada 9 Agustus mendatang.
Presiden FSPPB Arie Gumilar juga menuntut CPI bertanggung jawab atas timbulnya persoalan pencemaran lingkungan di sekitar areal Blok Rokan, sebelum hengkang dari Indonesia. Karena jika persoalan itu belum tuntas, dikhawatirkan ke depan bakal menjadi beban Pertamina.
“Chevron harus melakukan recovery atau pemulihan agar masyarakat yang tinggal di area produksi blok Rokan terjamin keamanan dan keselamatan. Apabila persoalan ini tak dirampungkan maka kedepan akan menjadi beban bagi Pertamina,” ujar Arie dalam diskusi panel bertajuk ‘Tuntaskan Masalah Blok Rokan, Sebelum Diserahkan Ke Pertamina” Sabtu, (12/6/2021).
Arie mengungkapkan, selama beroperasi di Blok Rokan, CPI menyisakan persoalan lingkungan yang membutuhkan biaya pemulihan paling tidak sebesar USD1,7 miliar. Angka ini setara Rp 24 triliun dengan asumsi nilai tukar Rupiah Rp 14.200 per USD.
Jika tidak diselesaikan sebelum alih kelola maka ini menjadi beban Pertamina dan negara.
Celakanya, menurut keterangan dihimpun urbannews.id, telah ada head of agreement (HoA) antara SKK Migas dengan Chevron dan PT Pertamina Hulu Rokan. Dimana dalam HoA ini, CPI sepakat hanya menempatkan dana sebesar 300 juta USD atau setara Rp 4,25 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.200 per USD.
“FSPPB konsisten berjuang menegakkan kedaulatan energi nasional dengan merebut blok blok yang masuk terminasi dan dikuasi asing, agar dikelola oleh negara melalui Pertamina,” pungkas Arie.
Diketahui, jajaran manajemen PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), sejak awal tidak mengkonfirmasi kehadiran pada diskusi panel FSPBB tersebut. Awalnya sempat diketahui bakal hadir VP Environtment Sukamto Thamrin. Lalu tersiar kabar lagi bakal hadir Presdir PT CPI Albert Simanjuntak. Hingga akhir pelaksanaan diskusi panel, tak satu pun perwakilan CPI hadir.
Bukan data intelijen
Sementara itu, Direktur Eksektif CERI, Yusri Usman mengungkapkan, besarnya biaya pemulihan pencemaran lingkungan CPI di Blok Rokan, sangat tidak sebanding dengan jumlah dana yang katanya disimpan di rekening bersama itu.
“Nah, apakah hal itu tidak menjadi sebab KLHK dan SKK Migas metutupi hasil audit lingkungan Blok Rokan?,” ungkap Yusri Usman.
Menurut Yusri, tidak lazim pemerintah menutup hasil audit lingkungan tersebut.
“Kami juga sangat menyayangkan pejabat Kemenko Marinves pada last minute terkesan kompak dengan KLHK, untuk tidak hadir pada Diskusi Panel FSPBB itu, padahal sampai sabtu pagi 7.30 wib terkonfirmasi hadir oleh utusannya. Patut diduga ada upaya menyembunyikan nilai pemulihan limbah yang menurut Arie Gumilar mencapai 1,7 miliar USD. Hal itu juga melanggar Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 50 ayat 2. Itu kan bukan data intelijen. Jadi harus dibuka ke publik,” tutup Yusri.(hen)
