MEDAN – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengungapkan pihaknya mengendus keanehan dari demo Forum Pemuda NKRI di Kantor Kementerian Perindustrian RI, Jumat (22/4/2022).
“Ini demo agak lucu dan mengundang pertanyaan, dari mana mereka (Forum Pemuda NKRI,red) tau hanya lima direktur yang harus dipecat terkait jebolnya impor? Atau jangan-jangan demo ini ingin mengintervensi Kejaksaan Agung untuk melokalisir level direktur yang bertanggungjawab? Lalu apa fungsi atasan direktur?” ungkap Yusri, Jumat (22/4/2022) di Medan.
Lebih lanjut Yusri mengatakan, jika Forum Pemuda NKRI itu memiliki data atau fakta kelima direktur itu harus dipecat, maka menjadi tanda tanya, mengapa aksinya tidak ke Kejaksaan Agung untuk menyerahkan bukti-bukti keterlibatan kelima direktur atas impor yang sedang diselidiki Pidsus Kejaksaan Agung?
“Sehingga dengan demikian, kami melihat demo ini terkesan kental ingin mengorbankan kroco dan melindungi elit Kementerian Perindustrian. Seharusnya mereka datang ke Kejaksaan Agung jika punya bukti kuat terhadap lima pejabat yang diminta dipecat itu, bukan malah membuat opini yang terkesan dibaca publik ada pesan sponsor,” ungkap Yusri.
Yusri mengatakan, Tim Pidsus Kejagung tidak bisa diintervensi dengan model-model demikian.
“Mereka punya jam terbang yang tinggi, malah mereka akan mengungkap aktor intelektual permainan pertimbangan teknis impor besi dan baja serta produk turunannya. Jadi, janganlah ibarat mengajari bebek berenang,” ungkap Yusri.
Lebih lanjut Yusri mengatakan, ia juga mengendus adanya kesan upaya hanya mengorbankan level Eselon III dan Eselon IV untuk menutup otak pelakunya, yang patut diduda atasanya.
“Kekhawatiran otak pelaku ini setelah terkejut melihat Pidsus Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sebagai tersangka dan langsung ditahan,” ungkap Yusri.
Yusri juga memberikan apresiasi pada Kejaksaan Agung atas tindakan upaya pemberantasan korupsi.
“Kejaksaan lebih hebat dari KPK dengan mentersangkakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Sementara KPK kita lihat malah melempem. Jadi jangan salahkan nanti jika ada yang meminta untuk dibubarkan saja KPK. Apalagi, publik menyimak, KPK tidak melakukan tindakan apa pun sampai saat ini atas surat BPH Migas ke KPK untuk melakukan audit atas program digitalisasi SPBU yang menelan anggaran negara triliunan rupiah,” ungkap Yusri.
Terkait kasus impor besi dan baja, baja paduan, dan produk turunanya pada tahun 2016 hingga 2021 tersebut, Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap lima pejabat Kemenpering Senin lalu. Kelimanya NN, BS, RA, FI dan MH.
“Belakangan kami memperoleh info, Firman Isetyoadi dan Hendria Muhammad kompak mengaku hilang kedua telepon genggamnya di depan penyidik Kejagung Senin lalu. Kita lihat saja apa benar demikian adanya. Kami yakin penyidik Kejagung lebih berpengalaman,” ungkap Yusri.(rls)
