SENIN malam, 28 September 2026. Kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo bertandang secara personal. Dia didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Sufmi Dasco Ahmad. Agenda resminya, bertakziah atas wafatnya adik Megawati, Guruh Soekarnoputra.
Di panggung politik, tidak ada asap tanpa api. Tak ada jamuan makan malam yang sebatas basa-basi. Bertemunya dua tokoh nasional itu jelas bukan ikhwal silaturahmi biasa. Senyum yang tersaji di depan kamera mungkin tampak hangat. Kata-kata para juru bicara elite pun terdengar sejuk. Namun, bagi siapa pun yang paham langgam politik Istana, jamuan itu adalah sebuah sinyal pembuka dari babak baru kekuasaan.
Prabowo sedang menggambar ulang peta kekuatannya. Dan gambar itu dibuat tanpa menggunakan pensil warna dari Solo.
Sejak dilantik, pertanyaan terbesar yang membayangi Istana adalah satu: seberapa berdaulat Prabowo? Lebih tepat lagi, apakah Prabowo benar-benar Presiden yang berkuasa secara de jure dan de facto? Tidak di bawah bayang-bayang dan kendali Jokowi?
Pertanyaan-pertanyaan itu wajar selalu ada. Publik tahu betapa besarnya peran Jokowi dalam melapangkan jalan Prabowo menuju kursi Presiden. Publik juga paham bagaimana dan mengapa anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, disandingkan di posisi wakil presiden.
Namun, politik kekuasaan punya hukum manusianya sendiri. Tidak ada presiden yang sudi menjadi sekadar “petugas” bagi pendahulunya. Tidak ada pemegang tongkat komando yang betah berada di bawah ketiak sang kingmaker.
Langkah Prabowo menemui Megawati adalah deklarasi kedaulatan yang sangat terukur. Ini adalah diplomasi jalur belakang (backchannel diplomacy) yang dirancang untuk satu tujuan utama: de-centering pengaruh Jokowi dari pusat gravitasi pemerintahan. Ini cara Prabowo memproklamasikan diri lepas dari bayang-bayang Jokowi.
Langkah politik Prabowo ini tergolong elok sekaligus tajam. Dia tidak menyerang Jokowi secara terbuka. Prabowo juga tidak memutus tali silaturahmi dengan Solo. Ia memainkan juru kemudi dengan elegan.
Namun, pesan yang terkirim dari Teuku Umar begitu jernih. Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang utuh. Presiden menentukan sendiri siapa kawannya, bagaimana strateginya, dan ke mana arah kapal Republik ini akan berlayar.
Batu Tulis dan Matematika Parlemen
Mengapa Megawati yang dirangkul? Jawabannya sederhana. Sejarah dan matematika politik. Prabowo dan Megawati punya tautan emosional yang panjang. Pahit manis Perjanjian Batu Tulis 2009 adalah bukti bahwa keduanya punya bahasa politik yang sama. Mereka disatukan oleh paham nasionalisme bernuansa kedaulatan. Keduanya juga dianggap memiliki respek mendalam terhadap sejarah bangsa.
Di luar faktor historis, ada matematika parlemen yang sangat pragmatis. Prabowo sadar betul, menjalankan roda pemerintahan tanpa stabilitas di DPR adalah tindakan bunuh diri politik. Dengan merangkul PDIP, Prabowo berhasil mengamankan benteng pertahanannya. Tidak harus mengajak bergabung di kabinet, merangkul PDIP bisa dilakukan secara formal maupun lewat kesepahaman tidak tertulis.
PDIP mungkin tidak duduk dalam barisan menteri. Namun, dengan komunikasi yang cair antara Dasco dan Puan, oposisi PDIP berubah dari ancaman frontal menjadi mitra kritis yang terukur. Prabowo mendapatkan counterweight atau bobot penyeimbang yang amat solid. Jika suatu saat tekanan dari kubu Solo meningkat, Prabowo sudah memiliki benteng aliansi alternatif yang kokoh di parlemen.
Pertanyaan yang cukup menggelitik dari peristiwa ini adalah: di mana posisi Gibran dalam kalkulasi baru ini? Secara konstitusi, kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden tentu aman. Tidak ada yang bisa mengusiknya hingga masa jabatan berakhir. Kecuali jika prahara pendidikannya berakhir klimaks. Dia tak mampu membuktikan punya ijazah SMA-nya di Mahkamah Konstitusi (MK).
Di luar soal pendidikan, secara taktis dan pragmatis, posisi politik Gibran sebenarnya kian terisolasi. Mendinginnya hubungan Teuku Umar dan Solo menempatkan Gibran pada dilema yang kentara. Dia memang berada di dalam struktur eksekutif. Meski begitu Gibran terasing dari konsensus besar antara Gerindra dan PDIP. Perannya berisiko tergerus, menyusut sekadar menjadi pejabat pemotong pita dan pelengkap protokol kenegaraan.
Ibarat papan catur, Prabowo sedang memainkan perwira-perwira utamanya, sementara Wapres dibiarkan berada di pinggir lapangan tanpa bidak penopang. Fakta ini sejatinya secara gradual sudah terjadi sebelum pertemuan Teuku Umar.
Sumbu di Balik Layar: Puan dan Dasco
Namun di balik sukses ini, ada arsitek lapangan yang bekerja dengan dingin. Disebut dingin karena mereka bekerja dalam senyap. Tak ada kamera dan publikasi sebelumnya. Tanpa mereka, karpet merah Teuku Umar mustahil tergelar semulus itu. Mereka adalah Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad.
Puan, sebagai Ketua DPR sekaligus pilar PDIP, memainkan peran penjaga pintu (gatekeeper). Dia memastikan arus komunikasi antara Istana dan Banteng tetap terbuka tanpa friksi yang menguras energi.
Sementara Dasco bekerja sebagai operator taktis Prabowo. Dalam langgam politik Senayan, Dasco dikenal sebagai bridger. Dia figur yang tidak banyak bicara di depan kamera. Tapi di belakang panggung sibuk mengurai benang kusut. Pendekatannya pragmatis. Alih-alih memakai gertakan, dia memilih kompromi-kompromi terukur yang bisa diterima oleh faksi-faksi yang bertikai. Kelincahannya terbukti mampu menjembatani berbagai kelompok. Mulai dari tokoh masyarakat, aktivis, elite partai lawan, hingga faksi di Senayan.
Lewat kombinasi kelenturan Puan dan kalkulasi taktis Dasco inilah, simpul rumit antara Kertanegara, Teuku Umar, dan Senayan akhirnya bisa diikat tanpa gaduh.
Solo dan Manuvernya
Lalu, bagaimana kubu Solo merespon gesekan dingin ini? Sang mantan presiden tentu bukan pemain kemarin sore. Di permukaan, Jokowi dipastikan akan tetap irit bicara atau melempar senyum diplomatis khasnya. Dia juga piawai bermain peran sembari mengulang narasi “silaturahmi antartokoh bangsa itu bagus.”
Namun di balik panggung, lingkaran Solo pasti tak akan tinggal diam. Jokowi sadar betul pengaruhnya tergerus. Dia bahkan sudah melakukan serangkaian kuda-kuda dan antisipasi. Penguatan simpul relawan. Pemantapan posisi di partai politik pendukung seperti PSI. Juga penggalangan konsolidasi dengan jaringan bisnis pendukung. Semua itu adalah langkah-langkah bertahan sekaligus menyerang yang paling logis.
Ibarat permainan catur tingkat tinggi, Solo diprediksi akan terus mengoptimalkan leverage dan jaringan infrastruktur relawan. Dengan begitu Jokowi bisa memastikan Gibran tidak benar-benar dikunci.
Pertarungan pengaruh ini tidak akan berujung pada ledakan konflik terbuka. Pasalnya, kedua belah pihak sama-sama butuh menjaga stabilitas publik. Pertarungan mereka hanya akan terlihat dalam wujud cold war (perang dingin). Politik yang halus. Senyap. Namun sangat menentukan arah kompromi-kompromi kebijakan di masa mendatang.
Panggung politik nasional kini resmi memasuki babak baru. Dan di babak ini, Prabowo sudah mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Lepas dari bayang-bayang, apalagi cengkraman, Jokowi. Setidaknya, begitulah harapan rakyat. Semoga…! ***
Jakarta, 30 September 2026
Edy Mulyadi
Wartawan Senior
