BENGKALIS — Himpunan Pelajar Mahasiswa Rupat (HPMR) Kabupaten Bengkalis, Riau, menyatakan dukungan kepada masyarakat Pulau Rupat yang menuntut evaluasi terhadap operasional PT Marita Makmur Jaya (MMJ). Organisasi mahasiswa itu juga mendesak pemerintah mengevaluasi izin perusahaan perkebunan tersebut.
Ketua Umum HPMR Kabupaten Bengkalis, Muhammad Andika, menyampaikan tuntutan itu dalam keterangannya pada Minggu (18/10/2026). Ia menilai keberadaan perusahaan selama puluhan tahun belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat sekitar.
“Puluhan tahun keberadaan PT MMJ di Pulau Rupat hanya melahirkan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Maka, sudah sepatutnya izin PT MMJ dicabut,” kata Andika.
Soroti Kewajiban Kebun Plasma
Andika menyoroti kewajiban penyediaan kebun plasma bagi masyarakat yang disebutnya belum direalisasikan sebagaimana mestinya. Menurut dia, kewajiban tersebut berkaitan dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis pada 2010.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, bahan pernyataan HPMR tidak menyertakan dokumen perizinan, data realisasi kebun plasma, atau hasil pemeriksaan resmi yang dapat digunakan untuk memverifikasi dugaan tersebut secara independen.
Selain persoalan kebun plasma, Andika menuding PT MMJ merusak hutan mangrove dan diduga membuang limbah ke laut di sekitar Pulau Rupat.
“Bahkan PT MMJ secara tegas turut merusak hutan mangrove dan diduga kuat membuang limbah ke laut,” ujarnya.
Namun, keterangan yang diberikan HPMR tidak disertai hasil uji kualitas air, laporan pengawasan lingkungan, atau dokumen penegakan hukum yang mengonfirmasi dugaan pencemaran tersebut.
Minta Pemerintah Turun Tangan
HPMR mendesak pemerintah pusat, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk menindaklanjuti persoalan perizinan dan dugaan pelanggaran yang mereka sampaikan.
Andika meminta pemerintah mengevaluasi operasional PT MMJ dan menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
HPMR menyatakan dukungannya terhadap masyarakat Pulau Rupat dalam menyuarakan tuntutan tersebut.
Sampai bahan keterangan yang diterima untuk penyusunan berita ini, belum terdapat tanggapan resmi PT Marita Makmur Jaya maupun keterangan pemerintah mengenai dugaan pelanggaran kebun plasma dan lingkungan yang disampaikan HPMR.(*)
