JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan partainya akan tetap bersikap kritis, konstruktif, dan solutif meski menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut, menurutnya, diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Almuzzammil dalam pidato kebangsaan pada pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 di Jakarta, Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti pejabat publik PKS, mulai dari anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam pemberitaan resmi PKS Sumatera Barat pada 21 Oktober 2026, Almuzzammil menjelaskan bahwa sikap kritis partainya bukan dimaksudkan untuk menghambat pemerintahan, melainkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kebijakan negara.
“Kami akan kritis, konstruktif sekaligus solutif untuk mencarikan persoalan bangsa bersama-sama,” ujar Almuzzammil, mengutip pernyataan Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman saat menyampaikan sikap partai kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Almuzzammil, keberadaan PKS dalam koalisi tidak menghilangkan tanggung jawab partai untuk memberikan masukan dan mengoreksi kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki. Ia menyatakan PKS akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian PKS adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam laporan Validnews pada 20 Oktober 2026, Almuzzammil disebut mengapresiasi tujuan program tersebut untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Namun, dukungan terhadap tujuan program perlu berjalan bersama pengawasan terhadap pelaksanaannya agar manfaat yang diharapkan dapat diterima masyarakat. Dalam kerangka sikap politik yang disampaikan Almuzzammil, koreksi terhadap kebijakan menjadi bagian dari upaya memastikan program pemerintah mencapai sasaran.
Selain program pemenuhan gizi, PKS juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam pemberitaan Suara.com pada 20 Oktober 2026, Almuzzammil menyampaikan desakan agar Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menangani karhutla secara lebih cepat, tegas, dan tuntas.
Isu tersebut berkaitan dengan perlindungan masyarakat yang terdampak kebakaran, termasuk warga yang menghadapi gangguan aktivitas sehari-hari dan risiko kesehatan akibat asap. Meski demikian, dampak pada wilayah tertentu perlu dilihat berdasarkan data dan laporan penanganan di lokasi masing-masing.
Almuzzammil juga menyatakan keberhasilan pemerintah seharusnya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menempatkan dukungan politik dan penyampaian kritik sebagai dua hal yang dapat berjalan bersamaan dalam hubungan PKS dengan pemerintahan Prabowo.
Sikap tersebut menegaskan posisi politik PKS sebagaimana disampaikan pimpinan partai. Adapun efektivitasnya dalam memperbaiki kebijakan publik akan bergantung pada tindak lanjut terhadap masukan, pengawasan pelaksanaan program, serta hasil yang dapat diukur oleh masyarakat.(*)
