JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti tantangan ketenagakerjaan di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi tanpa mengabaikan risiko tergantikannya pekerjaan manusia.
Sorotan itu disampaikan Syahrul setelah delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Global Parliamentary Forum 2026 di Bangkok, Thailand, pada 12–13 Oktober 2026. Berdasarkan pemberitaan resmi DPR RI pada 21 Oktober 2026, delegasi Indonesia dipimpin Syahrul bersama Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga dan anggota BKSAP Sigit Purnomo.
Dalam forum yang berlangsung bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia tersebut, delegasi Indonesia membahas sejumlah isu strategis, termasuk keberlanjutan lapangan kerja di tengah perkembangan AI dan otomatisasi.
Syahrul menyatakan isu tersebut relevan bagi Indonesia karena negara ini masih menghadapi tantangan pemerataan infrastruktur energi sebagai negara kepulauan sekaligus kebutuhan mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi transformasi digital. Keterangan tersebut disampaikan dalam pernyataan tertulis yang dikutip Parlementaria, media DPR RI.
DPR RI juga melaporkan bahwa dalam pembahasan forum, Bank Dunia memperkirakan sekitar 1,2 miliar anak muda di negara berkembang akan mencapai usia kerja dalam 10–15 tahun mendatang. Sementara itu, lapangan kerja yang diproyeksikan tersedia diperkirakan sekitar 400 juta.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan dalam menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda. Karena itu, pembahasan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan negara menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan produktif.
Laman resmi Bank Dunia mengenai Global Parliamentary Forum 2026 menyebut penciptaan lapangan kerja, investasi swasta, serta pemanfaatan AI untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda forum. Pertemuan itu juga menjadi ruang dialog bagi anggota parlemen dengan pimpinan dan pejabat senior Bank Dunia serta IMF.
Menurut laporan DPR RI, IMF dalam forum tersebut menjelaskan bahwa kesiapan suatu negara menghadapi AI dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, pelatihan, dan kondisi pasar kerja.
Sementara itu, Bank Dunia menekankan bahwa AI berpotensi mendukung produktivitas di berbagai sektor, termasuk pertanian, apabila penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi masing-masing negara.
Selain persoalan AI dan pekerjaan, delegasi Indonesia turut mengangkat kebutuhan energi dan air serta dampaknya terhadap lingkungan. Delegasi juga menyoroti pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan kualitas dan produktivitas pekerjaan, bukan semata-mata pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Partisipasi BKSAP dalam forum tersebut menjadi bagian dari diplomasi parlemen untuk bertukar perspektif mengenai agenda pembangunan global. DPR RI menyebut peran parlemen penting dalam mendorong kebijakan, alokasi anggaran, dan pengawasan pembangunan agar transformasi digital dapat memperluas kesempatan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.(*)
