KALIMANTAN TENGAH — Direktur Penegakan Hukum Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu memimpin upaya penertiban perkebunan kelapa sawit ilegal di Suaka Margasatwa Lamandau, Kalimantan Tengah. Operasi tersebut mencakup sekitar 88 hektare lahan yang ditanami sawit secara ilegal.
Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 11.180 pohon sawit ditumbangkan dalam operasi di Desa Kartamulia, Kabupaten Sukamara. Penertiban juga mencakup pembongkaran 28 pondok kerja serta komitmen 43 penggarap untuk menghentikan aktivitas di kawasan konservasi tersebut.
Namun, penertiban bukan satu-satunya agenda yang menjadi perhatian Rudianto. Pemulihan ekosistem pada lahan yang telah dibersihkan menjadi tahapan berikutnya, terutama untuk mengembalikan fungsi hidrologis gambut dan habitat satwa liar.
Kementerian Kehutanan menyatakan rehabilitasi akan dilakukan melalui penanaman kembali vegetasi asli. Langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki tutupan lahan dan mendukung pemulihan ekosistem Suaka Margasatwa Lamandau.
Operasi penertiban ini juga berkaitan dengan penyelidikan kebakaran hutan di kawasan tersebut. Penyidik pegawai negeri sipil kehutanan telah meminta keterangan dari 43 penggarap untuk memperoleh informasi mengenai perkara yang sedang ditangani.
Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi konservasi, masyarakat serta tokoh adat. Kementerian Kehutanan juga melibatkan Demung sebagai pemimpin adat Dayak untuk mendorong kepatuhan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan nilai-nilai adat yang menekankan perlindungan alam.
Kementerian Kehutanan menyatakan pengawasan akan diperkuat guna mencegah aktivitas ilegal kembali berlangsung di lahan yang telah ditertibkan. Pelanggaran lanjutan terhadap ketentuan kawasan konservasi dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Bagi Rudianto, penertiban 88 hektare perkebunan sawit ilegal tersebut menjadi bagian dari agenda penegakan hukum kehutanan yang tidak berhenti pada penguasaan kembali lahan, tetapi juga mencakup keberlanjutan perlindungan dan pemulihan kawasan konservasi.(*)
