JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia berpeluang memperluas pasar ke negara-negara Asia Tenggara setelah Indonesia bersama negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, 14 November 2026.
Kesepakatan tersebut membuka peluang integrasi perdagangan digital lintas negara, penguatan sistem pembayaran elektronik, serta peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha di kawasan. Pemerintah Indonesia berharap implementasi DEFA dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut potensi ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030 apabila DEFA diterapkan secara komprehensif. Proyeksi tersebut didukung pasar regional dengan sekitar 693 juta penduduk pada 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai DEFA menjadi instrumen strategis untuk memperluas perdagangan digital, meningkatkan transaksi lintas negara, dan memperkuat partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital ASEAN.
Akses Pasar Regional Jadi Peluang UMKM
Bagi UMKM, integrasi ekonomi digital ASEAN berpotensi membuka akses konsumen di luar pasar domestik. Harmonisasi perdagangan elektronik, digitalisasi dokumen perdagangan, serta konektivitas sistem pembayaran menjadi sejumlah aspek yang diharapkan mempermudah transaksi lintas negara.
Kemenko Perekonomian menjelaskan, DEFA juga diarahkan untuk memperkuat interoperabilitas pembayaran digital, termasuk peluang perluasan penggunaan QRIS di kawasan ASEAN. Konektivitas tersebut diharapkan memudahkan masyarakat bertransaksi lintas negara sekaligus membuka peluang bagi pedagang lokal melayani konsumen dari negara lain.
Selain perdagangan dan pembayaran, kesepakatan ini mencakup pengembangan talenta digital, teknologi baru, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta pemberdayaan UMKM.
Implementasi Menjadi Tahap Penentu
Penandatanganan DEFA menandai berakhirnya proses negosiasi yang berlangsung sejak 2023. Indonesia sebelumnya mendorong inisiatif tersebut sebagai salah satu agenda strategis saat memegang Keketuaan ASEAN.
Namun, manfaat kesepakatan tidak otomatis dirasakan pelaku usaha setelah penandatanganan. Pemerintah Indonesia masih perlu menindaklanjuti proses ratifikasi, menyiapkan regulasi domestik, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kemenko Perekonomian menyatakan kesiapan implementasi juga mencakup penguatan kapasitas dan infrastruktur digital nasional, termasuk dukungan bagi pelaku usaha agar mampu memanfaatkan pasar regional.
Keberhasilan DEFA pada akhirnya akan bergantung pada penerjemahan kesepakatan menjadi kebijakan dan program konkret di seluruh negara anggota ASEAN. Bagi UMKM Indonesia, kesiapan memanfaatkan perdagangan digital, meningkatkan kualitas produk, serta memahami kebutuhan konsumen regional akan menjadi bagian penting dalam memperluas pasar.(*)
