Wahyu Widada Persempit Ruang Mafia Tanah, Pelayanan Warga Jadi Sasaran Pengawasan ATR/BPN

oleh
Wahyu Widada
Wahyu Widada

JAKARTA – Masyarakat yang mengurus sertifikat dan berbagai dokumen pertanahan membutuhkan kepastian bahwa pelayanan berjalan tanpa percaloan maupun penyalahgunaan kewenangan. Untuk mencegah praktik tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, memperkuat pengawasan internal dengan pendekatan pencegahan berbasis risiko.

Wahyu menegaskan, pengawasan di lingkungan ATR/BPN tidak boleh hanya berorientasi pada pencarian kesalahan setelah pelanggaran terjadi. Inspektorat Jenderal harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja.

Penegasan tersebut disampaikan Wahyu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, 12 November 2026.

Menurut Wahyu, identifikasi risiko dan pengawasan proaktif diperlukan untuk memastikan setiap unit kerja menjalankan tugas sesuai ketentuan. Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

Dalam keterangan resmi Kementerian ATR/BPN yang dipublikasikan pada 16 November 2026, Wahyu menekankan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan aturan.

“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegas Wahyu.

Pernyataan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan secara transparan. Sebab, persoalan administrasi dan penyimpangan kewenangan dalam urusan tanah dapat berdampak terhadap kepastian hukum kepemilikan maupun pemanfaatan tanah.

Penguatan pengawasan internal juga menjadi bagian dari upaya mencegah tindak pidana pertanahan sebelum berkembang menjadi sengketa atau perkara hukum.

Dalam perkembangan penanganan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN sebelumnya melaporkan capaian Satgas Anti-Mafia Tanah sepanjang 2026. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada 14 November 2026, sebanyak 100 dari 120 target operasi telah diselesaikan dengan penetapan 151 tersangka.

Dari penanganan tersebut, tanah seluas 110.046.567 meter persegi berhasil diselamatkan. Nilai kerugian yang berhasil diselamatkan dilaporkan mencapai Rp5,77 triliun.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, melalui pesan yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup diukur dari jumlah kasus yang diungkap. Pencegahan agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi juga menjadi bagian penting pembenahan sistem pertanahan.

Dengan pengawasan berbasis risiko dan penguatan integritas aparatur, Wahyu Widada mendorong agar pembenahan internal ATR/BPN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelayanan pertanahan yang profesional dan bebas penyimpangan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengawasan tersebut.(*)