Categories: City Government

Dugaan Monopoli Lelang Proyek di Pemerintah Aceh Mencuat

Share

Ilustrasi pengesahan APBA tahun 2020 senilai Rp 17 triliun lebih.foto/acehportal.com

URBANNEWS.ID - Dugaan monopoli tender proyek di Pemerintah Aceh, mencuat. Keterangan diperoleh urbannews.id, Minggu (15/3/2020), diketahui semua paket kegiatan Anggaran Pembangunan Belanja Aceh diduga dikendalikan oleh Makmur Budiman yang tak lain merupakan Ketua Kadin Aceh. 

Diduga modus operandi Makmur dalam mengatur pemenangan proyek yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelelangan Proyek (ULP) atas nama Said Azhari dengan dikondisikan oleh anak kandung Makmur yang bernama Haris.

Haris diketahui mengontrol penuh dalam setiap kegiatan tender APBA diikuti oleh Fadli yang merupakan keponakan Makmur yang juga Direktur Keuangan Makmur.

Diketahui, Fadli setelah mengupload dokumen penawaran memberikan daftar kegiatan proyek yang diikuti melalui Haris Makmur.

Setelah mendapatkan nama-nama perusahaan, Makmur via Fadli yang mengikuti kegiatan Haris, menyerahkan data kepada F yang diketahui merupakan oknum Anggota Den Intel Kodam IM, untuk diserahkan kepada A yang juga oknum anggota Den Intel Kodam IM, yang merupakan Pamtup ULP yang mengawal Kepala ULP Said Azhary.

Diketahui juga, ada tiga orang oknum anggota Den Intel Kodam IM, berinisial F, A dan satu orang lagi belum diketahui namanya, yang dikendalikan Makmur berada dalam setiap kegiatan Kepala ULP Said Azhary sebagai Petugas Pengamanan Tertutup.

Selain itu, terungkap juga bahwa semua kebutuhan keuangan PLT Gubernur Aceh dikondisikan oleh Makmur Budiman. 

Dalam melaksanakan monopoli proyek itu, diketahui komunikasi pemberitahuan list paket proyek yang dimonopoli oleh Makmur hanya melalui WA, hal tersebut dikarenakan arahan dari Makmur yang menyampaikan bahwa WA tidak bisa disadap oleh Polda, Kejaksaan dan KPK.

Sementara itu, terkait dugaan monopoli lelang proyek Pemerintah Aceh, Makmur Budiman membantah adanya monopoli proyek tersebut.

"Kami tidak melakukan itu dan bisa Bapak tanyakan sama ULP dan Pokja dan mungkin suruh periksa sama yang berwenang, berita ini sekedar karang aja pak," ungkap Makmur kepada urbannews.id, Minggu (15/3/2020).

Memprihatinkan

Terpisah, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan keprihatinannya atas kabar dugaan monopoli tender proyek tersebut.

"Kalaulah benar terjadi hal ini di Provinsi Aceh Darusalam tentu sangat memprihatinkan, khususnya adanya modus menguasai proyek APDA atau Anggaran Pembelajaan Daerah Aceh oleh seseorang yang dekat dengan Plt Gubernur, artinya praktek yang terjadi di era orde baru koq bisa terjadi di era sekarang? Tentu sama saja itu melecehkan atau menampar aparat penegak hukum di daerah setempat," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, untuk membuktikan bahwa apakah semua pekerjaan itu dikendalikan satu orang atau tidak, dan apakah sudah benar semua mekanismenya itu juga sangat mudah bagi penegak hukum, yaitu dengan menelisik semua aliran dana semua perusahaan yang telah dimenangkan setelah menerima pembayaran dari biro keuangan proyek Pemda, nanti akan dapat diketahui aliran akhirnya apakah menuju ke pemilik rekening pengendali atau tidak, selain itu juga bisa dilacak siapa penerbit jaminan pelaksanaan (Performance bond) untuk setiap perusahaan yang mendapat penunjukan langsung itu, termasuk konten pembicaraan dengan WA dalam komunikasi mengatur itu juga bisa diungkap, bagi KPK sangat mudah.

"Sepertinya tidak perlulah megajar penegak hukum dalam menyelidiki, itu sama saja ibarat mengajar bebek berenang. Sekarang tinggal tingkat keseriusan penegak hukum mau menindak lanjutinya," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, sudah seharusnya KPK dan Kapolri serta Kejagung memberikan perhatian khusus.

"Termasuk kasus yang lagi disidik Polda Aceh terkait fasilitas kredit Rp 108 miliar dari Bank Aceh, karena kebetulan saya lagi di Medan sudah 10 hari, hampir sepanjang hari warga yang duduk di kedai kopi Aceh selalu membicarakan kasus tersebut, katanya sekarang era reformasi, kok praktek busuk itu bisa terjadi," beber Yusri Usman.(hen)

Berita Terbaru

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

Ilustrasi KPK URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa…

2 hari yang lalu

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

Kepala desa Pulau Mandangin Saiful Anam menyerahkan bantuan PPM HCML 2020 berupa jaring purse sein kepada nelayan Pulau Mandangin, Minggu…

2 hari yang lalu

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

Presiden Joko Widodo.foto/cnbcindonesia.com URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara…

3 hari yang lalu

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

3 hari yang lalu

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

5 hari yang lalu

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

7 hari yang lalu