Categories: City Government

Direksi Pertamina Diduga Melakukan Kejahatan Korporasi Soal Harga BBM

Share

 

URBANNEWS.ID - Jelas di permukaan terlihat kasat mata praktek kartel dalam menjual BBM Umum kepada rakyat yang lagi susah akibat pandemi covib 19. Dan yang lebih kejam dari itu, ternyata diduga negara secara kasat mata telah melegalkan praktek kartel ini.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman kepada urbannews.id, Jumat (15/5/2020).

"Maka tidak ada lagi kata-kata yang lebih tepat untuk mengatakan telah terjadi konspirasi antara pemerintah dengan badan usaha Pertamina, Shell, Vivo, Total dan AKR dalam menjual harga BBM tinggi di atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, adalah suatu perbuatan keji," ungkap Yusri.

Padahal, lanjut Yusri, harga crude dan product kilang global sangat turun, bahkan harga product kilang bisa lebih murah USD 2 hingga USD 4 per barel dibandingkan harga crude, ini memang anomali, tetapi fakta ini dengan sengaja diabaikan oleh pemerintah.

Mau tau ? kata Yusri, buka berita 21 April 2020 setelah Nicke Widyawati RDP dengan DPR Komisi VI dan Komisi VII, dia mengatakan bahwa Pertamina pada pertengahan dan akhir Maret telah membeli crude 24 dolar per barel, tapi harga produk gasoline 92 hanya 22,5 dolar per barel, karena produk kilang melimpah dan telah membebani tangki penyimpanan di kilang, sementara konsumsi menurun drastis.

"Berdasarkan rilis Kementerian ESDM 8 Mei 2020 bahwa harga patokan ICP crude USD 20,66 per barel untuk bulan April, kalau minyak itu diolah di kilang ditambah biaya olah kilang Pertamina yang tidak efisien sekitar USD 8 hingga USD 10 per barel, sehingga harga product dari BBM kilang Pertamina sekitar USD 30 per barel. Sementara harga MOPS product gasoline 92 dari kilang Singapore untuk April sekitar USD 23 perbarel," beber Yusri.

Akan tetapi, tambah Yusri, hal yang sangat luar biasa menurutnya, Direksi Pertamina berani berbohong terhadap angka simulasi harga BBM di depan Presiden Jokowi dalam Ratas penetuan harga BBM di masa pandemi covid 19 pada 27 April 2020, dengan menggunakan Kepmen ESDM Nomor 62 K tahun 2020, Pertamina menyatakan patokan MOPS Gasoline 92 senilai USD 40 per barel.

"Oleh karena itu, maka menjadi cukup bukti bahwa Direksi Pertamina diduga telah melakukan kejahatan korporasi dan telah merugikan rakyat banyak dalam menetapkan harga BBM Umum diluar kewajaran," ujar Yusri.(hen)

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.foto/dok

Berita Terbaru

Hadir di Makassar, MG Siapkan Area Showroom Super Luas dan Garansi 5 Tahun Tanpa Batas Kilometer

URBANNEWS.ID - Mendekati satu tahun kehadirannya di Indonesia, MG kian agresif untuk menjangkau lebih banyak konsumen Indonesia dengan meresmikan kehadirannya…

30 November 2020 | 20:25 WIB

Pemkab Bekasi Beli Bak Sampah Rp 1,8 Miliar Lebih, Kaki Publik Minta KPK dan Kejari Melakukan Pemeriksaan

URBANNEWS.ID - Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang bermasalah dengan sampah. Tidak aneh bila sering kali Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang…

28 November 2020 | 19:08 WIB

Soal Royalti Hilirisasi Batubara Nol Persen, CERI: DPR Kok Baru Ribut Sekarang

URBANNEWS.ID - Pertanyaan soal royalti nol persen untuk hilirisasi batubara dari sebagian anggota Komisi VII DPR RI kepada Menteri ESDM…

25 November 2020 | 16:09 WIB

Sekjen dan Kabiro KLIK Kementerian ESDM Bungkam Soal FAME Biosolar Tak Ekonomis

URBANNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ego Syahrial tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Direktur…

19 November 2020 | 23:07 WIB

Proyek Gedung DPRD Purbalingga Kemahalan Rp 1,5 Miliar, CBA Minta KPK Periksa Bupati Dyah Hayuning Pratiwi

URBANNEWS.ID - Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dugaan penyelewengan anggaran ini…

19 November 2020 | 22:33 WIB

Direktur Enterprise Telkom: Kami Berusaha Mempercepat Penyelesaian Program Digitalisasi SPBU Pertamina

URBANNEWS.ID - Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom Tbk, Edi Witjara menegaskan Telkom terus berusaha mempercepat penyelesaian program digitalisasi…

19 November 2020 | 09:15 WIB