Categories: Opini

Skandal Politik Pilpres Usut Tuntas

Share

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang PHPU Pilpres 2019 itu akan dilanjutkan pada Selasa (18/6/2019) dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

TAYANGAN video youtube dari konsultan media dan politik yang juga penulis senior Hersubeno Arief dari Forum News Network cukup mengejutkan. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan uji materiel Bu Rachmawati Cs soal hasil KPU tentang Pilpres. Akan tetapi baru diumumkan ke publik tanggal 3 Juli 2020.

Di samping sebagai kejutan dan membawa dampak politik dan hukum juga hal ini menjadi dugaan terjadinya skandal besar sebuah penutupan informasi penting. 

Adapun diktum penting dari Putusan MA antara lain pada butir 2 dan 3, yaitu, "2. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Nah, sangat jelas bahwa Penetapan Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden itu ditetapkan KPU berdasarkan Pasal 3 ayat (7) yang telah dinyatakan MA "Bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" dan "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Oleh karena itu status Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden tersebut menjadi "batal demi hukum" (nietigheid van rechtswege) atau sekurang-kurangnya "dapat dibatalkan" (vernietigbaar).

Tiga skandal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 ini, yaitu: Pertama, pengendapan sampai 9 bulan putusan penting adalah suatu  kejahatan. Diduga melibatkan banyak pihak. Penyuruh (medeplichtige), pelaku (dader), dan turut serta (mededader). Mesti segera diusut oleh aparat hukum.  

Kedua, skandal korupsi. Bahwa iklim politik yang kapitalistik dan transaksional membuat dugaan kuat terjadinya korupsi suap atau gratifikasi pada pejabat di lingkungan MA. KPK mulai bergerak. 

Ketiga, skandal politik. Presiden bekerja dengan tingkat keabsahan yang diragukan atau tanpa keabsahan. Ini dapat "sudden death". Berhentikan dengan cepat. KPU mesti mencabut keputusan pemenang. 

Informasi penting yang nanti juga didapat dari pihak pemohon Bu Rachmawati Cs sangat signifikan untuk memulai pembongkaran skandal besar dalam proses politik di negeri ini.

Keraguan sejak dini tentang kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan segera terjawab. 

Kebenaran akan terkuak. Putusan MA menjadi sinyal bahwa kemenangan memang didapat dengan curang.***

Bandung, 7 Juli 2020

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Berita Terbaru

Mengapa Holding Perkebunan PTPN III Bisa Terancam Bangkrut?

BOCORNYA salinan surat Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata…

29 Oktober 2020 | 18:51 WIB

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB