Categories: City Government

ASPEK Indonesia: Tolak RUU Cipta Kerja yang Berkedok atas Nama Investasi Tapi Isinya Eksploitasi

Share

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id

URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendukung sikap kritis dan tegas yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang bersama KSPSI AGN (Andi Gani) dan FSP Kahutindo menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. 

"Tim teknis bentukan Kementerian Ketenagakerjaan ini ternyata cuma untuk formalitas dan basa-basi, hanya untuk memberi kesan bahwa seolah-olah Pemerintah sudah melibatkan serikat pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Padahal faktanya, tim teknis tersebut tidak melakukan pembahasan pasal per pasal yang selama ini menjadi keinginan dari serikat pekerja," ungkap Presiden Aspek Indonesia dalam rilis pers yang diterima urbannews.id, Senin (13/7/2020).

Lebih lanjut Aspek Indonesia menyatakan Pemerintah telah tersandera oleh kepentingan pemodal atau investor, sehingga gagal dalam memberikan jaminan perlindungan kesejahteraan kepada rakyatnya serta lebih berpihak pada kepentingan pengusaha.

"Sebelumnya telah dibentuk tim teknis yang berisi unsur Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang memiliki keterwakilan di Lembaga Kerja Sama Tripartit. Dari unsur serikat pekerja beranggotakan 15 orang, terdiri dari perwakilan KSPSI AGN (3 orang), KSPI (3 orang), KSPSI Yoris (3 orang), KSBSI (2 orang), KSPN (1 orang), K.SARBUMUSI (1 orang), FSPPN (1 orang), FSP KAHUTINDO (1 orang). Sedangkan unsur APINDO/KADIN berjumlah 15 orang dan unsur Pemerintah berjumlah 25 orang," beber Mirah.

ASPEK Indonesia, kata Mirah, sebagai salah satu anggota KSPI, turut mencermati perkembangan yang terjadi di dalam tim teknis. 

"Kami mendesak posisi Pemerintah yang diiwakili Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih terbuka dan adil pada pekerja, bukan cuma mengamini keinginan pengusaha yang diwakili oleh APINDO dan KADIN. Dalam pertemuan tim teknis yang kedua tanggal 10 Juli 2020, unsur APINDO dan KADIN menegaskan bahwa pertemuan tim teknis tidak perlu ada keputusan dan kesepakatan, karena hanya sekedar memberikan masukan. APINDO dan KADIN pun menyatakan bahwa rapat tim teknis ini bukan perundingan para pihak. Pendapat APINDO dan KADIN ini kemudian diamini oleh unsur Pemerintah yang hadir dalam rapat, yang menyatakan bahwa rapat tim teknis ini bukan perundingan dan tidak perlu ada kesepakatan atau keputusan apapun. Lantas buat apa melibatkan serikat pekerja jika tidak membahas pasal per pasal RUU Cipta Kerja, yang banyak pasalnya telah menjadi keberatan dari serikat pekerja/serikat buruh?," ungkap Mirah.

Menurut Mirah, Pemerintah dan pengusaha cuma ingin memaksakan kehendak agar RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan padahal isinya sangat merugikan kepentingan pekerja dan para pencari kerja.

"Dalam rapat tim teknis yang pertama tanggal 8 Juli 2020, unsur serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), yang terdiri dari KSPSI AGN, KSPI dan KSBSI serta atas persetujuan serikat pekerja yang lain sesungguhnya telah menyerahkan konsep tertulis sebagai draft sandingan RUU Cipta Kerja kepada Pemerintah dan unsur APINDO/KADIN. Konsep tersebut berisi analisa dan pandangan serikat pekerja mengenai dasar penolakan klaster ketenagakerjaan serta usulan agar UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dijadikan sebagai perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi pekerja. Ternyata konsep tertulis dari serikat pekerja tersebut tidak dibahas oleh tim teknis, bahkan perwakilan APINDO dan KADIN tidak mau menerima dan mengembalikan naskah konsep kepada unsur serikat pekerja. APINDO dan KADIN juga tidak mau menyerahkan usulan konsep dari mereka secara tertulis kepada serikat pekerja," beber Mirah.

Dikatakan Mirah, jika Pemerintah, pengusaha dan DPR tetap memaksakan untuk meloloskan RUU Cipta Kerja tanpa peduli dengan penolakan serikat pekerja, maka ASPEK Indonesia menyatakan sikap akan bersama KSPI dan MPBI untuk melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja secara besar-besaran. 

"Pekerja dan rakyat harus bersatu melakukan penolakan RUU Cipta Kerja yang isinya eksploitatif, dan  di masa depan akan menyengsarakan nasib anak bangsa secara berkepanjangan," tegas Mirah.(hen)

Berita Terbaru

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

2 hari yang lalu

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

3 hari yang lalu

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

4 hari yang lalu

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

4 hari yang lalu

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

5 hari yang lalu

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

6 hari yang lalu