Categories: Public Service

Gelar Webinar dengan Mantan Dirut PLN, INVEST Beberkan Subsidi Negara ke PLN Sudah Bengkak Tiga Kali Lipat akibat Berlakunya MBMS

Share

URBANNEWS.ID - Keberadaan PLN tidak terlepas dari Sejarah Kemerdekaan RI. PLN dibentuk dari Nasionalisasi Ogem, Aniem, Gebeo, NIGMN dan lainnya. Sehingga harga listrik terjangkau oleh rakyat. Listrik dianggap sebagai infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat bukan komoditas komersial tempat orang cari untung. Alasan tidak adanya modal negara guna biayai kelistrikan  hanyalah modus agar para penguasa yang bermental calo dapat bermain dengan pemodal di bidang kelistrikan. Pada tahun 1945 yang jelas-jelas tidak ada modal, mengapa para Founding Fathers saat itu mau operasikan kelistrikan?

Demikian salah satu poin penting yang terungkap saat Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (INVEST) menggelar webinar ketenagalistrikan, Rabu (22/7/2020).

Webinar itu menghadirkan Keynote Speech dari Djiteng Marsudi, Mantan Dirut PLN dan Ketua Dewan Pembina INVEST. Selain itu juga tampil sejumlah pembicara, antara lain Ketum PP IP PS Kuncoro, Mantan Ketum PP IP Nusyrwan, dan Mantan Ketum SP PJB Eddy Hartono. Webinar tersebut dimoderatori Koordinator INVEST, Ahmad Daryoko.

"Poin penting lainnya, bahwa saat Indonesia menjelang merdeka ternyata banyak tokoh masyarakat menolak untuk merdeka karena mereka sudah merasa nyaman dibawah ketek Belanda, mental Inlander, tidak memiliki jiwa mandiri atau mental calo. Pemimpin yang  bermental calo seperti inilah yang ditengarai hobinya mengundang modal asing dan mencari fee dari percaloan tersebut. Akibat mental semacam inilah sekarang yang menyeret Indonesia khususnya PLN masuk kubangan krisis multidimensi," ungkap Ahmad Daryoko.

Lebih lanjut, Ahmad Daryoko mengatakan, dalam webinar itu juga diungkap bahwa ditengarai bangsa Indonesia sudah tidak memiliki fighting spirit lagi guna bangkit dan menjadi negara maju karena didikan mental calo.

"Sudah terjadi MBMS di Jawa-Bali dengan indikasi lelang energi pembangkit. Tetapi tidak fair karena hanya komponen "C" yang diperhitungkan. Akhirnya semua PLTU PLN mangkrak. Pembangkit PLN hanya PLTGU dan PLTA saja yang dipakai guna menjaga frekuensi dan untuk peaking atau beban puncak," lanjut Ahmad Daryoko membeberkan isi webinar itu.

Dilanjutkan Ahmad Daryoko, dengan dimulainya mekanisme MBMS seperti ini, maka mulai tahun ini pemerintah harus keluarkan subsidi ke PLN hampir tiga kali lipat dari biasanya. Kecuali bila Pemerintah tidak mau lagi subsidi ke PLN, sebagaimana skenario The Power Sector Restructuring Program sesuai Letter of Intent (LOI). Dengan resiko rakyat yang harus menanggung beban tagihan listrik rata-rata empat kali lipat dari biasanya.

"Apa yang dilakukan Menteri BUMN dengan melarang PLN melakukan operasional pembangkit (Tempo 14 Desember 2019, Kuliah Umum di Richcarlton 26 Januari 2020, dan Jawa Post 16 Mei 2020) adalah pelanggaran terhadap Putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016, sehingga INVEST harus melakukan "Class Action" lewat Pengadilan Negeri. Begitu juga terhadap penjualan asset negara berupa ritail PLN oleh oknum Dirut beberapa waktu yang lalu ke para taipan 9 Naga juga harus di perkarakan lewat Pengadilan Negeri," ulas Ahmad Daryoko.

"Demikian poin-poin penting Seminar Ketenagalistrikan yang merupakan starting point bagi INVEST untuk menyikapi gejala pengelolaan kelistrikan yang merugikan rakyat," lanjut. 

Sementara itu, mengenai pelaksanaan seminar itu, Agmad Daryoko mengatakan seminar itu diadakan mengingat pengalaman privatisasi NAPOCOR (National Power Corporation) atau PLN-nya Philipina pada 2006-2007. Privatisasi yang terjadi di NAPOCOR, dengan cara penjualan asset ke GE, EDF, Mitsubisi, Marubeni, Sumitomo, Siemens dan lain-lain. Sedang di PLN dengan cara undang IPP ke Indonesia, terutama China, disusul penjualan asset Ritail PLN ke swasta Nasional (9 Naga dan lain-lain). Setelah NAPOCOR dijual, maka tarif listrik di Philipina melonjak empat kali lipat.

"Seminar ini juga dilatarbelakangi adanya larangan dari Menteri BUMN agar PLN tidak operasikan pembangkit, sehingga untuk Jawa-Bali operasional pembangkit dilakukan oleh IPP swasta. Dengan kondisi ritail yang sudah dipegang swasta juga maka di Jawa-Bali otomatis sudah terjadi Whole sale and ritail competition atau MBMS (Multi Buyer and Multi Seller) atau mekanisme pasar bebas. Sehingga yang menentukan tarif bukan PLN lagi. Kecuali bila Negara mau menutup biaya operasional MBMS yang besar itu sebagai subsidi yang lebih besar dari biasanya (indikasinya terjadi di 2020 ini karena sampai September PLN sudah mendapat subsidi Rp 106 triliun. Sehingga sampai akhir tahun diprediksi akan mencapai Rp 140 triliun . Padahal biasanya setahun rata-rata hanya sekitar Rp 50 triliun," beber Ahmad Daryoko.(hen)

Berita Terbaru

Mengapa Holding Perkebunan PTPN III Bisa Terancam Bangkrut?

BOCORNYA salinan surat Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata…

29 Oktober 2020 | 18:51 WIB

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB