Categories: Opini

Surat Terbuka Untuk Nadiem: Kemana dan untuk Siapa Dana Bantuan Covid-19 Kemendikbud?

Share

DANA Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud menjadi masalah karena menyingkirkan organisasi besar NU, Muhammadiyah dan PGRI, dengan meloloskan lembaga pendidikan elit.

Dampak dari penyingkiran itu diperkirakan akan mengaburkan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena tiga lembaga tersebut tidak dapat dilepaskan dari perjuangan memajukan pendidikan di Indonesia. Maka, menjadi terasa sangat wajar jika NU, Muhammadiyah dan PGRI cabut dari program Kemendikbud.

Meskipun demikian, Nadiem telah meminta maaf dan mengajak kembali NU, Muhammadiyah dan PGRI untuk masuk kembali dalam POP, walau ditolak.

Penolakan tersebut bisa jadi karena program POP hanya akan menjadi PHP bagi organisasi besar sekelas NU, Muhammadiyah, maupun PGRI, seperti program bantuan membantu pelaku seni dan budaya, yang konon hanya dapat PHP masa pandemi ditetapkan di Indonesia.

Kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) mencatat, ada program Kemendikbud yang diprogramkan untuk membantu pelaku seni dan budaya yang terdampak Covid-19 pada pendataan yang dilakukan dalam tenggat waktu Maret-April. Prosesnya, program tersebut sudah mendata sebanyak 29.781 pelaku seni dan budaya yang terverifikasi, dengan bantuan sebesar Rp 1 juta per-kepala.

Namun, pada pertengahan Juli 2020, program bantuan untuk pelaku seni dan budaya terdampak Covid-19 malah ditutup tanpa kepastian yang jelas. Program bantuan untuk pelaku seni dan budaya malah tidak dapat diakses lebih lanjut. Padahal di waktu yang bersamaan, seharusnya program tersebut harus melaksanakan pencairan terlebih dulu.

Maka dari itu, kami meminta kepada Kemendikbud untuk memberikan keterangan yang jelas terkait program bantuan tersebut. Karena ini menyangkut hak masyarakat pelaku seni dan budaya yang sudah mengikuti program tersebut. Terlebih lagi di antara sekian banyak yang mendaftar merupakan guru seni dan budaya yang aktif mengajar di sekolah maupun sanggar seni dan budaya yang berprestasi.

Selain itu, banyak pula pelaku seni dan budaya yang mendaftar mengantungkan nasibnya pada bantuan tersebut, karena di sisi lain, pelaku seni dan budaya tidak menjadi prioritas pembelajaran di sekolah-sekolah.

Selain itu, kami meminta juga kepada KPK maupun BPK untuk mengusut dana yang berpotensi membuat kerugian negara atas satu program perlindungan pelaku seni dan budaya sebesar Rp 29.718.000.000.

Sehingga KPK harus memanggil dan meminta keterangan dari Nadiem selaku menteri yang bertanggungjawab atas program dan kebijakan perlindungan pelaku seni dan budaya.

Jika dugaan dana itu hilang tanpa tuan, atau bahkan dugaan dana itu dikorupsi menjadi benar adanya, maka janji KPK atas hukuman mati bagi penyalahgunaan dana covid-19 harus juga direalisasikan oleh KPK.***

Adri Zulpianto
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA)

Berita Terbaru

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

2 hari yang lalu

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

3 hari yang lalu

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

4 hari yang lalu

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

4 hari yang lalu

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

5 hari yang lalu

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

6 hari yang lalu