Categories: City Government

Tender Proyek PUPR Diduga Bermasalah, Pengamat: Laporkan ke Penegak Hukum dan Dorong untuk Penyidikan

Share

Dalam sanggahannya, mengungkapkan bahwa PT Gariand Niagatama tidak memiliki kemampuan dasar yang sesuai syarat minimal sebagai salah satu syarat penilaian calon pemenang. 

Namun, konfirmasi urbannews.id semua pejabat  BP2JK mengabaikan alias bungkam, meski sudah diajukan sebagai pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara itu, pantauan urbannews.id, pada 27 Juli 2020 lalu, terlihat pilar-pilar bangunan berserakan di lokasi proyek pembangunan rumah susun sewa di Kota Padang yang terletak tepat di sebelah kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Kota Padang, Sumatera Barat. 

Pagar seng di lokasi proyek itu juga terlihat masih terpasang, namun telah ditumbuhi oleh rumput semak belukar. Begitu juga dengan bangunan kantor pekerja di dalam lokasi proyek yang telah berantakan. 

Pada dokumen LPSE paket tersebut, tertera lokasi proyek berada di Jalan Ujung Tanah Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Namun saat urbannews.id menelusuri Jalan Ujung Tanah tersebut, tidak ada ditemukan pekerjaan pembangunan rumah susun sewa itu. 

Saat ditanyakan ke kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Jalan Khatib Sulaiman Padang, pegawai di bagian resepsionis kantor itu memberi keterangan bahwa lokasi proyek telah beralih ke Jalan Bandes, tepat di sebelah kantor gudang peralatan Balai Wilayah Sungai Sumatera V itu.

Spanduk bertuliskan informasi proyek yang terpasang di pagar proyek, juga terlihat sudah robek dan lapuk. Nama PT Gariand Niagatama masih terlihat di spanduk yang compang camping itu.

Mengenai pekerjaan rumah susun sewa Sumatera Barat itu, PPK Kegiatan Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera Barat TA 2019 (RSNPP19-03), Maximilian Togi Parulian H, hingga berita ini dilaporkan belum memberikan keterangan apa pun alias diam seribu bahasa, padahal semua pekerjaan rusunuwa se Sumatera di bawah tanggungjawab pengawasan dia.

Anehnya, pada tahun 2020 ini, Maximilian malah dinaikan wewenangnya sebagai PPK wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sejumlah kalangan menilai ini merupakan langkah konyol Kementerian PUPR.

Page: 1 2 3

Berita Terbaru

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

1 minggu yang lalu

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

1 minggu yang lalu

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

1 minggu yang lalu

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

1 minggu yang lalu

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

2 minggu yang lalu

PSHTN Fakultas Hukum UI Nyatakan RUU Cipta Kerja sebagai Proses Legislasi yang Ugal-ugalan

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menyatakan menilai bahwa proses pembentukan undang-undang saat ini bukan…

2 minggu yang lalu