Zukri Misran Perjuangkan Hak Anak Riau yang Tak Dapat Menyaksikan Tayangan BDR Kemendikbud di TVRI

Share
Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misran. foto/antaranews.com

URBANNEWS.ID - Kebijakan atas Pelarangan dan Pembatasan Penayangan Program Belajar dari Rumah (BDR) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan menggandeng Netflix dan Disney menuai protes dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Zukri Misran.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, siaran BDR tersebut hanya dapat disaksikan oleh masyarakat atau anak-anak yang berada dalam jangkaun siaran TVRI melalui sistem teresterial atau antenna UHF saja.

Dengan kebijakan pelarangan ini menurut Zukri, dapat dipastikan akan banyak anak-anak di Provinsi Riau yang tidak dapat ikut-serta Program Belajar Dari Rumah (BDR) Kemendikbud RI yang dinahkodai Nadiem Makarim selama masa pendemi Covid-19 ini. 

Bukan tanpa sebab, kata Zukri, di Provinsi Riau saja masih banyak warga masyarakat yang tidak dapat menonton siaran TVRI dengan menggunakan sistem penyiaran teresterial atau menggunakan antenna UHF. Sehingga kalau ada pelarangan seperti ini, bagaimana anak-anak yang tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman untuk mengikuti kegiatan belajar dengan memanfaatkan siaran di TVRI tersebut.

“Kita protes keras terhadap Kebijakan Kemendikbud RI dengan TVRI ini, karena hal ini membuat banyak anak-anak di Provinsi Riau yang tidak dapat mengikuti program belajar dari rumah tersebut. Soalnya, di Riau ini masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh siaran TVRI apalagi hanya mengandalkan antenna UHF saja, contohnya di Kabupaten Pelalawan saja, masih banyak daerah-daerah yang tidak dapat menerima siaran TVRI. Dan sudah seharusnya Kemendikbud RI dan TVRI memperhatikan hak-hak anak yang tidak bisa ikut serta dalam Belajar Dari Rumah Kemendikbud RI yang ditayangkan melalui TVRI," ungkap Zukri.

Dikatakan Zukri, ia akan segera mempertanyakan kebijakan Kemendikbud RI dengan TVRI dengan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau.

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau telah memanggil Pimpinan TVRI Stasiun Riau Kepri, Selasa (18/8/2020) di Kantor KPID Riau. 

Wakil Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan melakukan klarifikasi terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh TVRI dalam menyiarkan Program Belajar Dari Rumah (BDR) Kemendikbud RI yang menggandeng Netflix dan Disney.

"Dari awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Netflix saja sudah banyak mendapatkan kritik dari banyak orang. Karena bukan kewenangan kita disana, kita nggak ikut campur dong. Tapi ketika Netflix dibawa ke TVRI yakni menyiarkan film dokumenter di TVRI sebagai bagian dari program belajar dari rumah, ditambah lagi ada pelarangan dan pembatasan, ya kita klarfikasi kebijakan itu," sebutnya.

Kerjasama Kemendikbud RI menggandeng Netflix dan disney ditayangkan di TVRI dalam program acara Belajar Dari Rumah (BDR) pada masa pandemi Covid19. Hal itu bukannya menjadi solusi malahan membuka masalah baru. Karena kebijakan pelarangan atas tayangan di TVRI akhirnya banyak hak anak-anak untuk ikut serta dalam Belajar Dari Rumah (BDR) akhirnya ter-abaikan. 

Dikatakan Hisam, seharusnya pemerintah melihat masa pandemi ini, bagaimana alternatif belajar dari rumahnya.

Hanya anak-anak yang mendapatkan jangkauan siaran teresterial (Antena UHF) TVRI saja yang dapat ikut serta belajar, padahal belum seluruh wilayah Indonesia dapat terjangkau oleh teresterial atau antena UHF TVRI.

"Kalau melihat TVRI seharusnya di seluruh negara Republik Indonesia, tak hanya di sebagian daerah saja. Kalau kayak begini kan jadinya ada anak didik yang tak bisa ikut belajar karena tidak menggunakan antena UHF. Nah kami sebagai perwakilan masyarakat di bidang penyiaran harus menyampaikan ini," pungkasnya.

"Kalau sudah menggunakan TVRI tak ada lagi pelarangan-pelarangan. TVRI ini kan televisi publik. Sumber biayanya juga dari pajak masyarakat, kenapa harus dilarang-larang masyarakat untuk menonton TVRI, apalagi digunakan sebagai media belajar. Dan hal ini juga sudah diatur dengan sangat baik dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik," lanjut Hisam.

Sebagai tindak lanjut dari hasil klarifikasi dengan TVRI Riau Kepri, kata Hisam, KPID Riau telah berkordinasi dengan DPRD Riau dan berencana mempertanyakan kebijakan program BDR ini kepada Kemendikbud RI dan juga TVRI Pusat.(hen)

Berita Terbaru

Mengapa Holding Perkebunan PTPN III Bisa Terancam Bangkrut?

BOCORNYA salinan surat Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata…

29 Oktober 2020 | 18:51 WIB

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB