Categories: City Government

BP2JK DKI Jakarta Menangkan PT Lubuk Indah yang Diduga Gunakan Personel Fiktif

Share
Proyek Rusunawa Kota Padang tahun 2019 Amburadul.foto/urbannews.id

URBANNEWS.ID - PT Lubuk Indah sebagai pemenang lelang proyek Pembangunan Rumah Susun Provinsi Kalimantan Barat TA 2020, diduga kuat menggunakan personil fiktif atau barang palsu dalam dokumen lelang mereka. Proyek ini bernilai Rp 20,7 miliar lebih.

Demikian diungkapkan PT Putra Naggroe Aceh dalam surat sanggahnya yang diperoleh urbannews.id, Senin (24/8/2020).

"Artinya dia (PT Lubuk Indah, Red) hanya memasukan sertifikat, akan tetapi orangnya tidak bisa dihadirkan," tulis Direktur Cabang PT Putra Nangroe Aceh, Ade Supriatna dalam surat sanggah itu.

Tak hanya itu, masih menurut surat sanggah itu, juga diduga adanya kekurangan pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) di pekerjaan utama atau pekerjaan mayor yang terdapat di dalam dokumen lelang PT Lubuk Indah.

"Kami PT. Putra Nanggroe Aceh selaku peserta lelang merasa dirugikan oleh hasil keputusan tersebut, karena kami merasa perusahaan tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan lelang," lanjut Ade dalam surat sanggah.

Melalui surat sanggahan itu, PT Putra Nanggroe Aceh menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil dari pelelangan tersebut. 

"Untuk itu kami menginginkan adanya proses kelanjutan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang efektif, efesien, adil dan tidak diskrimatif, bebasdari persekongkolan dan korupsi (KKN)," lanjut Ade.

"Maka kami menginginkan pembuktian data atau uji forensik atas seluruh dokumen penawaran yang dikirimkan rekanan pemenang terhadap pelelangan ini, kami yakin pemenang ini juga belum tentu memiliki dokumen yang sempurna. Kami akan bermohon kepada tim kejaksaan membantu memeriksa kebenaran dokumen pemenang tender," tutup Ade. 

Kepala BP2JK DKI Jakarta, Dicky belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang sudah dilayangkan urbannews.id mengenai adanya sanggahan ini.

Sementara itu sebelumnya berdasarkan temuan tim urbannews.id, proyek rumah susun di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Jambi yang dibangun dengan APBN tahun 2019, mangkrak. Proyek tidak selesai dan terbengkalai.

PPK Rusunawa Padang, Jambi dan Palembang, Maximilian Togi Parulian hingga berita ini dilaporkan tak kunjung memberikan keterangan apa pun. 

Temuan urbannews.id, perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang ketiga paket rusunawa tersebut, tidak memiliki kualifikasi yang cukup sesuai dengan persyaratan lelang paket tersebut. 

Belakangan, Maximilian dikabarkan malah dipercaya sebagai PPK Rumah Susun untuk wilayah Kalimantan.(hen)

Berita Terbaru

Mengapa Holding Perkebunan PTPN III Bisa Terancam Bangkrut?

BOCORNYA salinan surat Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata…

29 Oktober 2020 | 18:51 WIB

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB