Categories: City Government

Erick, Emang Pertamina Badan Usaha Milik Nenek Loe?

Share

Lebih lanjut Yusri mengutarakan, hal itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEN/2020 tanggal 28 Febuari 2020, yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif tentang Formula Harga dalam Perhitungan Harga Jual Eceran BBM di SPBU.

"Jika Pertamina merujuk aturan di atas, maka berdasarkan rerata harga MOPS Gasoline dan rerata nilai tukar rupiah kurs tengah BI terhadap Dollar Amerika periode mulai tanggal 24 dua bulan sebelumnya hingga tanggal 25 sebulan sebelumnya, berdasarkan perhitungan sangat moderat, seharusnya Pertamina mulai 1 April 2020 menerapkan harga wajar Pertamax di SPBU sebesar Rp 5.350 per liter, dan 1 Mei 2020 adalah Rp 4.540 per liter, serta mulai 1 Juni 2020 adalah Rp 5.700 per liter," ulas Yusri.

Akan tetapi, lanjut Yusri, Pertamina 'keukeuh' mematok harga Pertamax Rp 9.000 per liter hingga saat ini. "Ironisnya kemahalan harga itu telah dinikmati juga oleh kompetitornya yaitu Shell, Total, AKR dan Vivo, namun sebaliknya rakyat sebagai konsumen telah menjadi korbannya," ujar Yusri.

"Belum lagi di saat Work From Home akibat PSBB, ternyata Pertamina menerima berkah besar juga dari hasil meningkatnya konsumsi LPG, karena saat itu harga pasar LPG dunia ikut jadi murah, yaitu CP Aramco sekitar USD 250 permetrik ton ditambah plus alpha, sesuai Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang harga jual LPG, maka akan diperoleh harga per kg Rp 8.000. Sehingga harga wajar tabung 12 kg adalah Rp 100.000 per tabung, tapi Pertamina tidak menurunkan harga jualnya," kata Yusri.

Oleh karena itu, lanjut Yusri, adalah tidak masuk akal sehat publik kalau dikatakan Pertamina rugi karena faktor eksternal, yaitu karena harga minyak jatuh, dan karena Pertamina terlanjur mahal belinya dan akibat selisih kurs, serta ada penugasan BBM subsidi.

"Rakyat sekarang lebih percaya bahwa kerugian telah terjadi karena inefisiensi pada proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir, dewan direksi bersama dewan komisaris telah gagal mengatasinya," ulas Yusri.

Sehingga, lanjut Yusri, kerugian Pertamina saat ini adalah paling tragis sejak 50 tahun terakhir, dan telah membuat malu Presiden Jokowi. Hal itu merupakan tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi, dan yang paling bertanggung jawab dari semuanya itu adalah Menteri BUMN yang telah salah memilih orang yang tepat untuk bisa membuat untung Pertamina.

"Selain itu, hebatnya Erick Thohir hanya berhasil membuat struktur baru holding Pertamina dengan jumlah komisaris jauh lebih banyak dari jumlah direksinya, yaitu jumlah Komisaris jadi 7 orang dan direksinya hanya 5 orang," kata Yusri.

Page: 1 2 3

Berita Terbaru

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

1 minggu yang lalu

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

1 minggu yang lalu

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

1 minggu yang lalu

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

1 minggu yang lalu

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

2 minggu yang lalu

PSHTN Fakultas Hukum UI Nyatakan RUU Cipta Kerja sebagai Proses Legislasi yang Ugal-ugalan

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menyatakan menilai bahwa proses pembentukan undang-undang saat ini bukan…

2 minggu yang lalu