Categories: City Government

Tender Proyek Total Senilai Rp 80 Triliun, Pengamat Sinyalir Adanya Dugaan Kuat Mafia Lelang di Kementerian PUPR

Share
Proyek Rusunawa Kota Padang tahun 2019 Amburadul.foto/urbannews.id

URBANNEWS.ID - Dugaan kuat adanya mafia proyek di lingkaran Kementerian PUPR mencuat. Indikasinya terlihat dari janggalnya proses pelaksanaan lelang di BP2JK DKI Jakarta. Celakanya, setidaknya ada sejumlah kegiatan senilai Rp 80 triliun yang sedang dilelang di 34 provinsi di Indonesia sampai akhir 2020 ini.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Rabu (2/9/2020).

"Dugaannya kami mencium adanya aroma permainan mafia di lingkungan Kementerian PUPR ini. Beberapa pelanggaran yang kami temukan bukannya ditindak, malah dibiarkan dan malah diberi promosi jabatan itu," ungkap Yusri.

Sebelumnya diberitakan urbannews.id, PPK Kegiatan Rumah Susun Kementerian PUPR, Maximilian Togi Parulian diam seribu bahasa ketika dikonfirmasi mengenai adanya kejanggalan tender Pembangunan Rumah Susun ASN Kalimantan Barat dengan APBN tahun 2020 sebesar Rp 20,7 triliun.

BP2JK DKI Jakarta sebagai pelaksana tender proyek Rusun Kalimantan Barat itu ngotot memenangkan PT Lubuk Indah. Perusahaan ini diketahui tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk pekerjaan konstruksi tersebut.

Malahan, sanggahan PT Putra Naggroe Aceh atas pelaksanaan tender itu pun tidak digubris panitia lelang. Meski demikian, meski sudah dinyatakan menang lelang, PT Lubuk Indah pun masih digantung dengan tidak kunjung adanya kontrak pelaksanaan.

Penelusuran tim urbannews.id, proyek Rumah Susun Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan tahun 2019, malah mangkrak. Pihak kementerian menyatakan pelaksanaan dihentikan. Meski hingga sekarang belum diketahui hasil audit terkait penghentian pekerjaan tersebut.

Proyek rumah susun tersebut, diketahui dibawahi oleh PPK kegiatan yang dijabat Maximilian Togi Parulian. Belakangan tersiar kabar ia malah diberi kewenangan lebih luas untuk pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Sumatera dan Kalimantan.

"Nah, pelanggaran-pelanggaran seperti ini sudah terlihat jelas kasat mata. Tetapi ada apa kok malah pejabat yang harusnya bertanggungjawab tidak ditindak. Hal-hal seperti ini lah yang akhirnya memberikan preseden buruk atas kinerja Menteri PUPR serta jajarannya," lanjut Yusri.

Apalagi kata Yusri, hingga akhir Agustus 2020, realisasi anggaran dan kegiatan Kementerian PUPR masih berkutat di angka 48 persen. "Itu kata Menteri PUPR loh," ujar Yusri.

"Nah, jika hal seperti ini dibiarkan dan dilanjutkan, kapan lagi pekerjaan akan terlaksana. Oke lah bulan ini dikejarkan lelang, lalu awal Oktober baru mau mulai bekerja. Iya kalau pelaksana yang dipilih adalah yang punya kemampuan, mungkin progresnya bagus. Tapi kalau seperti ini semua yang tidak punya kemampuan dan hanya mengharap uang muka proyek saja yang dimenangkan semua, ini pasti akan berujung seperti kejadian tahun 2019 yang banyak mangkrak," ulas Yusri.

Dikatakan Yusri, modus adanya permainan yang seolah-olah ada yang membawa kontraktor abal-abal ini untuk menang tender, lalu proyek dijual ke pihak lain, makin terlihat.

"Apalagi terendus adanya tarik menarik di dalam jajaran PUPR sendiri, ada yang ingin dibatalkan, ada pula yang ingin tetap dilanjutkan, meskipun pelanggaran yang ada sudah jelas terlihat," ujar Yusri.

Yusri mengungkapkan, melihat kejanggalan demi kejanggalan yang terus dipertontonkan tersebut, maka sudah saatnya penegak hukum pro aktif menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. "Jangan pura-pura tak tau, kalian digaji untuk menyelamatkan uang negara," kata Yusri.

"Penegak hukum sebaiknya jangan diam, karena ini semua akan menghambat pembangunan dan merugikan negara. Tentu lebih baik jika penegak hukum pro aktif menyelidiki dan membongkar ini semua, di 34 Balai seluruh Indonesia" ulas Yusri.(hen)

Berita Terbaru

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

Ilustrasi KPK URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa…

1 hari yang lalu

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

Kepala desa Pulau Mandangin Saiful Anam menyerahkan bantuan PPM HCML 2020 berupa jaring purse sein kepada nelayan Pulau Mandangin, Minggu…

1 hari yang lalu

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

Presiden Joko Widodo.foto/cnbcindonesia.com URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara…

3 hari yang lalu

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

3 hari yang lalu

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

4 hari yang lalu

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

6 hari yang lalu