Categories: City Government

Sembrono Penyaluran Bansos di Pemkot Bekasi, Uang Rp 43 Miliar tak Dilengkapi Tanda Terima

Share

URBANNEWS.ID - Pemerintah Kota Bekasi dalam laporan realisasi anggran (LRA) tahun 2018 menyajikan realisasi belanja sosial (bansos) sebesar Rp 86.051.251.000 atau 98 persen dari anggran yang ditetapkan sebesar Rp 87.474.888.000.

Demikian diungkapkan Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin Jali kepada urbannews.id, Jumat (4/9/2020).

"Bantuan sosial tersebut diantaranya disalurkan untuk bantuan langsung tunai dana kompensasi bau pengelolaan TPST Bantargebang  sebesar Rp43.771.200.000 di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Sumur Batu, Cikiwul dan Ciketing Udik, untuk 18.240 warga," beber Wahyudin.

Wahyudin mengatakan, banyuan sosial uang kompensasi bau diberikan kepada keluarga yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah TPSP, besaran bantuan langsung tunai (BLT) adalah sebesar Rp 200.000 per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali, artinya dalam per tiga bulan warga mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. 

"Dari pertanggungjawaban realisasi bantuan sosial sebesar Rp43.771.200.000 tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban dan bukti tanda terima dari penerima BLT. Mestinya dalam penyaluran harus ada bukti penerimaan untuk meyakinkan bahwa benar bantuan telah diterima dan tepat sasaran," ungkap Wahyudin.

Dilanjutkan Wahyudin, yang menjadi kekhawatiran publik adalah pendistribusian bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak bau dari pengelolaan sampah tidak tepat sasaran, fiktif alias tidak jelas. 

"Kekhawatiran tersebut muncul karena belajar dari beberapa bantuan sosial dari pemerintah yang sangat rentan diselewengkan oleh oknum-oknum tidak berahlak," ulas Wahyudin.

Kondisi tersebut menurut Wahyudin mengakibatkan berpotensinya  bantuan langsung tunai sebesar Rp43.771.200.000 digondol tikus got.

"Maka dari itu publik mengingatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Detah (BPKAD) Kota Bekasi untuk tidak sembrono dan mematuhi ketentuan penyaluran dana bantuan sosial yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial," kata Wahyudin.(hen)

Berita Terbaru

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

2 hari yang lalu

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

3 hari yang lalu

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

4 hari yang lalu

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

4 hari yang lalu

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

5 hari yang lalu

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

6 hari yang lalu