Categories: City Government

KMPK Ajukan Perbaikan Permohonan Judicial Review UU Nomor 2 Tahun 2020

Share

Ilustrasi pandemi covid-19.foto/bbc.com

URBANNEWS.ID - Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan (KMPK) telah kembali mengajukan permohonan Judicial Review (JR) terhadap UU No.2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4 September 2020. 

Pengajuan kembali JR dilakukan karena sebelumnya KMPK sempat menarik atau mencabut permohonan JR UU No.2/2020 yang semula diajukan pada 1 Juli 2020 dengan Nomor Perkara 51/PUU-XVIII/2020, pada 24 Agustus 2020.

Demikian pernyataan KMPK yang diterima urbannews.id, Sabtu (5/9/2020). Pernyataan tersebut disampaikan atas nama Ketua Pengarah KMPK, Prof. Dr. Din Syamsuddin, dan Ketua Penggerak KMPK, Dr Marwan Batubara.

"Pada kesempatan ini KMPK ingin menjelaskan bahwa penarikan JR pada 24 Agustus 2020 dilakukan, pertama karena adanya kesalahan administratif pada dokumen permohonan yang diajukan, sehingga perlu dikoreksi. Kedua, KMPK menemukan adanya kekurangan pada materi gugatan dalam permohonan JR, sehingga perlu ditambahkan," ungkap KMPK.

Dinyatakan KMPK, pengajuan kembali permohonan JR UU No.2/2020 ini sekaligus untuk mengklarifikasi munculnya spekulasi bahwa KMPK telah terpengaruh oleh adanya intervensi dari berbagai pihak atau telah mundur dari gugatan JR secara permanen. Pada prinsipnya, KMPK konsisten dengan sikap semula bahwa UU No.2/2020 harus diuji secara material oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

"Melalui Kuasa Hukum, semula KMPK menggugat 3 pasal dalam UU No.2/2020 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yaitu: 1) Pasal 2 ayat (1) huruf ‘a’ angka 1, 2, dan 3;  2) Pasal 27 dan 3) Pasal 28. Dalam permohonan yang baru, KMPK menambahkan 1 pasal UU Korona No.2/2020 yang dianggap melanggar UUD 1945, yaitu Pasal 6 ayat (12)," lanjut KMPK.

Lebih lanjut, KMPK menyatakan perlu disampaikan bahwa para Advokat yang akan bertindak sebagai Kuasa Hukum para pemohon JR yang tergabung dalam KMPK adalah Prof. Dr. Syaiful Bakhri, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Dr. Ahmad Yani, Dr. Dwi Purti Cahyawati, Noor Asyari SH. MH., Dr. Dewi Anggraini, dan lain-lain. Para advokat telah bekerja dengan sangat intens, sehingga perbaikan permohonan dokumen JR dapat disampaikan kepada MK pada 4 September 2020.

"Adapun pemohon perorangan dan Ormas yang mengajukan perbaikan gugatan JR UU Korona No.2/2020 pada 4 September 2020, jumlahnya tetap sama seperti yang diajukan pada 1 Juli 2020. Mereka antara lain adalah Prof. Dr. Din Syamsuddin, Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, Prof. Dr. M. Amien Rais, Dr. Marwan Batubara, Drs. M.Hatta Taliwang M.I.Kom, KH Agus Solachul Alam (Gus Aam), Dr. HMS Kaban, Dr. Ahmad Redi, Dr. Abdullah Hehamahua, Adhie M. Massardi, Auliya Khasanofa, dan lain-lain, serta sejumlah ormas seperti Persatuan Islam, Wanita Islam, Wanita Al Irsyad Al Islamiyyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Catur Bakti, Pemuda Al Irsyad dan Amanat Kejujuran Untuk Rakyat Indonesia (AKURAT Indonesia)," ungkap KMPK.(hen)

Berita Terbaru

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

2 hari yang lalu

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

3 hari yang lalu

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

4 hari yang lalu

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

4 hari yang lalu

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

5 hari yang lalu

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

6 hari yang lalu