Categories: Opini

Beda Privatisasi Listrik di Indonesia dan Philipina

Share
Ilustrasi Pemadaman Listrik PLN.foto/dok

SEBAGAIMANA kita ketahui program privatisasi perusahaan listrik milik negara selalu terjadi pada negara-negara yang 'doyan ngutang' seperti Indonesia, Philipina, Kamerun dan lainnya.

Program tersebut dituangkan dalam 'Letter Of Intent' sebagai jaminan hutang. Dan saat ini untuk Indonesia malah ditambah dengan program One Belt One Road (OBOR) dari China, yang ditandai dengan pengerahan TKA.

Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan yang terjadi di Philipina.

Privatisasi listrik di Philipina

Privatisasi perusahaan listrik di Philipina yang terjadi pada 2006 hingga 2007 dengan cara menjual secara sepotong-sepotong atau 'Unbundling' NAPOCOR, PLN-nya Philipina.

Misalnya, pembangkitnya dijual ke GE, Siemens, Mitsubishi, Hyundai, transmisinya ke ABB, Arreva dan seterusnya. Distribusinya ke EDF, Kanshai, Tepco dan seterusnya. Ritailnya ke perusahaan lokal milik grupnya Presiden Arroyo saat itu.

Begitu dijual habis asset NAPOCOR tersebut, maka selanjutnya tarif listrik di Philipina naik rata-rata empat kali lipat!

Bagaimana di Indonesia?

UU Privatisasi di Indonesia juga sama persis dengan Philipina, yaitu dengan cara penjualan asset PLN secara sepotong-sepotong (Unbundling). Tetapi pada 2003 hingga 2004 saat penjualan pembangkit PLTU Suralaya dan Paiton akan dimulai bersamaan dengan penjualan Indosat, SP PLN melakukan ancaman pemogokan dan selanjutnya UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai dasar privatisasi PLN tersebut diajukan secara Judicial Review ke MK pada akhir 2003, dan akhirnya dibatalkan secara total oleh MK pada 15 Desember 2004.

Page: 1 2 3

Berita Terbaru

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

22 Oktober 2020 | 16:47 WIB