Categories: Opini

Salah Kaprah BIN dan Ancaman Pidana

Share
Pasukan khusus Rajawali milik Badan Intelijen Negara (BIN). (Screenshot via Instagram/@bambang.soesatyo)

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Hukum

BIN adalah Badan Intelijen Negara yang mencari data, mengolah, menganalisis dan mengalokasikan info atau analisisnya kepada elemen Negara seperti Presiden, Kementrian, atau lembaga lain yang kompeten dan berkepentingan. BIN bukan lembaga Kepolisian dan Ketentaraan yang bersandarkan pada kekuatan fisik atau persenjataan.

BIN di era Pemerintahan Jokowi justru menunjukkan pergeseran paradigma. Di masa covid ini lucunya BIN seperti lompat ke kiri kanan hingga urusan penyemprotan desinfektan di Bandara juga pernah di bawah kendalinya. Yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah saat BIN pamer pasukan khusus yang bersenjata lengkap. Pasukan Rajawali sebutannya.

Kemunculan tiba-tiba pasukan bersenjata lengkap seperti Brimob atau Densus bahkan Kopasus ini tentu mengejutkan. Seperti sulap saja "ujug-ujug" Abrakadabra atau Bim Salabim yang karena di arena BIN menjadi Bin Salabin. Pamer aksi di depan petinggi berbagai Angkatan dalam rangka Inaugurasi peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul Bogor Jawa Barat.

Kontroversi tentu terjadi. Persoalan utama adalah apakah layak atau haruskah BIN memiliki pasukan khusus bersenjata lengkap untuk pelaksanaan tugas operasinya. Adakah dasar hukumnya? Jika tidak ada, maka apa yang menjadi konsekuensi hukum yang diakibatkannya? Semua harus mengacu pada UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Prinsip kerja BIN adalah kerahasiaan. Kekuatan yang dimiliki tidak boleh diketahui umum. Asasnya adalah profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas, dan obyektivitas (vide Pasal 2).

Page: 1 2

Berita Terbaru

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

22 Oktober 2020 | 16:47 WIB