Categories: City Government

Ahok: Erick, Pertamina Bukan Badan Usaha Milik Nenek Loe

Share

"Padahal sesuai Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 Undang Undang BUMN Nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN untuk mengawasi dan menasehati direksi, serta tugas dan wewenang komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, sangat bisa melakukan tindakan semua itu," ungkap Yusri.

"Atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada Menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta di cucu dan cucitnya yang telah terlanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel," lanjut Yusri.

Atau, lanjut Yusri, bisa jadi rekomendasi tak bisa keluar, karena dewan komisaris tidak kompak, atau banyak yang tidak satu visi dan misi dengan Ahok, lalu terpaksa lah harus diungkap kepublik melalui youtube.

"Kalau dikampung saya, untuk direksi dan komisaris yang tidak punya kompentensi dan integritas itu, diibaratkan tidur seranjang mimpi berbeda, karena mereka berbeda visi dan misinya dengan visi dan misinya perusahaan," lanjut Yusri.

Yusri mengatakan, semua kebobrokan tersebut selama ini berhasil ditutup rapat dengan pencitraan yang dikemas seolah-olah kinerja direksi hebat sekali. Semua dikemas di bawah kendali Sekper dan humas.

Page: 1 2 3 4

Berita Terbaru

UU Ketenagalistrikan Versi Omnibus Law?

TERNYATA UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang pasal 10 ayat (2) dan pasal 11ayat (1) sudah dianulir oleh…

1 minggu yang lalu

Kuasa Hukum Tina-Ado Nilai Ada Kejanggalan pada Putusan Bawaslu Mamuju

Langkah selanjutnya, kami akan konsultasi dahulu kepada pihak Pemohon (Tina-Ado), kemungkinan besar kami akan mengambil langkah untuk melanjutkan sengketa ke…

1 minggu yang lalu

#BersihkanIndonesia Ungkap Peran 12 Aktor Intelektual di Satker dan Panja RUU Cipta Kerja

Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12…

2 minggu yang lalu

Simon Sembiring: UU Cipta Karya Kluster Minerba Terlalu ‘Genit’

Mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring menilai UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI menimbulkan kesan kental adanya…

2 minggu yang lalu

CERI Akan Menggugat Tim Tender Pertamina Kilang Olefin TPPI Tuban Rp 50 Triliun

URBANNEWS.ID - Lembaga Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) telah melayangkan beberapa surat konfirmasi terkait soal transparansi, independensi dan…

2 minggu yang lalu

KPK Tetapkan Kadis PUPR Lampung Selatan sebagai Tersangka Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni (SY), sebagai tersangka.

2 minggu yang lalu