Categories: Public Service

KPCDI Beberkan Diskriminasi BPJS Kesehatan di Hadapan Komisi IX DPR RI

Share
KPCDI menggelar jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/3/2020) terkait pembatalan Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung.foto/ist

URBANNEWS.ID - Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir membeberkan dampak kenaikan iuran BPJS tahun 2020 yang menurutnya sangat tinggi sekali. 

“Peserta non aktif atau peserta iuran mandiri, dari 31 Desember 2019 sampai dengan 29 Februari 2020, naik 1.374.079 orang. Mengakibatkan tunggakan iuran peserta mandiri mencapai Rp 12,33 triliun. Terjadi penurunan dari kelas satu ke kelas tiga sebanyak 854.349 orang, dan klas dua sebanyak 1.201.232 orang,” ungkapnya.

Pernyataan Ketua Umum KPCDI tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2020). Tony Samosir didampingi Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto dan tiga anggota Pengurus Pusat lainnya, yakni Supratman, Bayu, dan Susanto.

Sementara itu, Sri Rahayu dari Fraksi PDI Perjuangan memimpin jalannya rapat, didampingi Wakil Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena, dengan dihadiri dua anggota dewan yang ada dalam ruang rapat dan beberapa anggota dewan lainnya melalui virtual. Agenda utamanya, Komisi IX DPR RI meminta usulan kepada KPCDI terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lebih lanjut, Tony Samosir mengatakan kenaikan tersebut dirasa memberatkan bagi pasien cuci darah. 

“Ini contoh pasien cuci darah seorang pemulung namanya Rosida dari Tangerang. Hanya ia yang PBI (Peserta Bantuan Iuran), sementara suami dan satu anaknya harus menjadi peserta mandiri. Padahal ini masih dalam satu Kartu Keluarga,” kata Tony.

“Juga ada pasien di Kupang NTT bernama Imelda Kristina Pijor, harus dibantu Pengurus KPCDI Cabang Kupang untuk membayar iuran BPJS, dengan cara mengumpulkan sampah untuk dijual ke bank sampah. Uangnya digunakan untuk membantu pasien yang kesulitan membayar iuran BPJS dan ongkos ke rumah sakit,” ungkapnya dengan sedih.

Selain persoalan iuran BPJS Kesehatan, Ketua Umum KPCDI meminta tidak ada lagi diskriminasi tarif antara rumah sakit tipe A dan B dengan tipe C dan tipe D untuk layanan Hemodialisa, termasuk hak atas obat.

“Akibat kebijakan yang diskriminatif ini pasien yang hemodialisa di tipe C dan D masih harus mengeluarkan uang karena banyak komponen obat yang tidak diterima. Hal itu menyebabkan banyak pasien harus tranfusi darah karena HB-nya turun karena obat untuk meningkatkan sel darah merah tidak dijamin. Tragisnya, mereka terkena penularan hepatitis C. Sekitar 60 persen pasien cuci darah terpapar hepatitis C setelah menjalani hemodialisa. Iuran sekarang sudah naik, tidak ada lagi cerita obat tak dijamin,” ungkapnya.

Dalam kerangka menghemat biaya BPJS Kesehatan, pasien cuci darah yang sudah melakukan transplantasi ginjal ini mengusulkan terapi utama berdasarkan cost effective dan kualitas hidup bagi pasien gagal ginjal adalah dengan transplantasi ginjal dan yang selanjutnya dapat dipertimbangkan adalah cuci darah mandiri (CAPD).

“Biaya rata-rata pasien transplantasi ginjal perbulan berkisar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta untuk pasien diatas satu tahun. Semakin tahun biayanya relatif semakin sangat kecil. Bandingkan dengan hemodialisa yang mencapai lebih dari puluhan juta perbulan bahkan lebih jika memiliki komplikasi penyakit. Terapi CAPD juga lebih hemat biaya dari terapi cuci darah menggunakan mesin. Ini PR pemerintah gimana caranya bisa menghemat biaya, bukannya dengan mengurangi layanan obat,” usulnya.

Ketika ditanya oleh Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto tentang janji Komisi IX yang akan memasukan pasien cuci darah peserta mandiri ke PBI, Sri Rahayu mengatakan sudah diupayakan. “Karena pandemi COVID-19 jadi terhambat, tapi akan kami kawal kembali,” jelasnya.

Sri Rahayu, yang juga Wakil Ketua Komisi IX itu akan menyampaikan semua usulan KPCDI kepada kementerian terkait dan BPJS Kesehatan.

“Siang ini, sekitar Pukul 14.00 WIB, Komisi IX akan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan. Semua yang disampaikan Anda sekalian akan kami sampaikan kepada jajaran pimpinan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(hen)

Berita Terbaru

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

22 Oktober 2020 | 16:47 WIB