Categories: Opini

Hipokrisi: New Normal Ala Pemerintahan Jokowi

Share

Hipokrisi terkait korona sekitar April-Mei 2020 adalah, pemerintah pernah mengizinkan moda transportasi umum beroperasi, padahal sebelumnya dilarang karena berhubungan dengan zona merah. Mudik dilarang tetapi pulang kampung boleh. Penerbangan domestik dilarang, tetapi penerbangan internasional boleh. Kedatangan orang (asing) dilarang, tapi tenaga kerja asing (TKA, Cina) boleh masuk. Ujungnya, angka positif korona terus meningkat.

Terkait pemberantasan korupsi, Jokowi bilang akan konsisten memberantas korupsi sesuai janji kampanye Pilpres-2014 dan Pilpres-2019. Namun pada sisi hipokritnya, revisi UU KPK justru didukung, wewenang KPK diberangus, maka para terduga koruptor kakap lolos jerat hukum. Upaya pemberantasan korupsi justru mengalami langkah mundur. Ujungnya, korupsi semakin merajalela, seperti terjadi pada kasus-kasus, Jiwasraya, Asabri, Meikarta, dan lainnya.

Pada 29 Mei 2017, Jokowi dengan heroik mengatakan: "Pancasila itu jiwa dan raga kita. Perekat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila". Ternyata pernyataan tersebut hanya slogan kosong. Sebab, sila ke-5 Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial atas sumber daya alam milik negara bagi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945, justru dikangkangi dengan disahkannya UU Minerba No.3 Tahun 2020. Perampokan dan dominasi pengusaha oligarkis atas SDA rakyat akan terus berlanjut.

Pancasila mengandung ajaran moral dan musyawarah yang dalam UUD 1945 menjadi dasar perumusan Indonesia sebagai negara hukum, persamaan warga negara di depan hukum dan tidak adanya tempat bagi pemerintahan otoriter.

Ternyata Perppu No.1 atau UU No.2/2020 tentang Korona justru mengangkangi dasar negara dan amanat konstitusi, karena pemerintahan Jokowi justru memberangus hak budget rakyat/DPR (Pasal 2, UU No.2/2020), eksekutif mendapat status kebal hukum (Pasal 27) dan semakin otoriter dengan dieliminasinya sejumlah ketentuan dalam 12 UU yang berlaku (Pasal 28).

Page: 1 2 3 4

Berita Terbaru

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

22 Oktober 2020 | 16:47 WIB

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

20 Oktober 2020 | 16:54 WIB

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

19 Oktober 2020 | 15:01 WIB

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

18 Oktober 2020 | 19:22 WIB

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

18 Oktober 2020 | 14:12 WIB

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

17 Oktober 2020 | 21:13 WIB