Categories: Opini

Hipokrisi: New Normal Ala Pemerintahan Jokowi

Share

Pasal 28 UU Korona No.2/2020 dengan sadis menghapus berbagai UU yang disusun sebagai amanat reformasi, yakni UU No.23/1999 tentang BI, UU No.24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU No.9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). UU ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan payung hukum guna mencegah perampokan uang rakyat oleh para taipan dan konglo seperti terjadi pada megaskandal BLBI dan Obligasi Rekapitalisasi. Megskandal ini mewariskan utang Rp 645 triliun bagi rakyat. Lalu, Pancasila mana yang dimaksud Jokowi? Inilah bukti lain tentang sikap hipokrit itu!

Saat menyambut kemenangan sengketa Pilpres 2019 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (27/6/2020), Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali, bersama-sama membangun Indonesia. Katanya, tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada hanyalah persatuan Indonesia. Disampaikan, presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ternyata “pidato” rekonsiliasi tersebut hanya basa-basi bernuansa hipokrit. Sambil terus memainkan isu-isu radikalisme, intoleran, anti kebhinekaan dan anti Pancasila, anak bangsa terus dibelah dan terbelah. Bahkan pemerintah Saudi Arabia pun “dipengaruhi” untuk mencegah kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia. HRS dicegah keluar Arab Saudi atas permintaan “satu pihak” di Indonesia. Saat yang sama, sejumlah menko dan petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ramai-ramai menyuarakan HRS pergi atas keinginan sendiri, masih terjerat banyak kasus, melanggar aturan overstay, terkena denda, dan lain-lain.

Jokowi yang mengaku Presiden seluruh rakyat dan ingin rekonsiliasi, terbukti diam saja terhadap fitnah dan manipulasi tentang kasus HRS yang disuarakan para menko dan TKN. Dengan terus dihalanginya kepulangan HRS hingga saat ini, sandiwara dan sikap hipokrit pemerintah memang nyata adanya, sekaligus ironis dan memalukan.

Gara-gara pandemi Covid-19 masyarakat global mengenal istilah baru yaitu new normal, tatanan, kebiasaan dan perilaku hidup baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Agar dapat bertahan hidup masyarakat bangsa-bangsa di dunia perlu menyesuaikan diri dengan budaya hidup baru, kenormalan baru, terutama dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Page: 1 2 3 4

Berita Terbaru

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

16 Oktober 2020 | 11:13 WIB

PSHTN Fakultas Hukum UI Nyatakan RUU Cipta Kerja sebagai Proses Legislasi yang Ugal-ugalan

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menyatakan menilai bahwa proses pembentukan undang-undang saat ini bukan…

15 Oktober 2020 | 21:13 WIB

Hanya Tinggal Tiga Unit, Perumahan Palm Leaves Kasih Potongan Harga Hingga Rp 170 Juta

Pengembang perumahan Palm Leaves menggelar ajang promo uang muka (DP) 0 persen hingga 30 Oktober 2020 mendatang.

15 Oktober 2020 | 11:40 WIB

Batalkan UU Cipta Kerja: Proses Pemakzulan Jokowi Segera!

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi menolak Omnibus Law di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis…

12 Oktober 2020 | 20:33 WIB

Gugatan Rp 1 Triliun Terhadap Plt Gubernur Aceh Mulai Disidang Pekan Depan

Gugatan class action terhadap Plt Gubernur Aceh terkait kebijakan stickering BBM melalui Surat Edaran No. 540/9186 yang diajukan oleh 24…

12 Oktober 2020 | 17:03 WIB

Ustad Abdul Somad Minta Ahda Persatukan Mataram dengan Agama

Kehadiran ulama beken, Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam acara bertajuk Muslim United 3, Sabtu (10/10/2020) di Hotel Killa Senggigi, Lombok…

11 Oktober 2020 | 19:47 WIB