IPW Sarankan Polri Tak Beri Izin LIB untuk Gelar Liga 1 dan Liga 2

Share

URBANNEWS.ID - Polri diimbau agar tidak memberi ijin pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan Liga 2. Sebab, pandemi Covid 19 saat ini makin 'menyalak', sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya klaster baru. Selain itu dilarangnya Liga 1 dan Liga 2 pada awal Oktober ini, sama artinya Polri akan menyelamatkan pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia pada pertengahan 2021 mendatang.

Demikian pernyataan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada urbannews.id, Kamis (24/9/2020).

"IPW menilai, masalah pandemik Covid-19, adalah faktor utama Polri untuk tidak memberi ijin kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI untuk melanjutkan kompetisi Liga 1, yang akan dimulai 1 Oktober serta Home Tournament Liga 2, yang digelar di empat kota, Medan, Riau, Lampung dan Cilacap, pada 17 Oktober 2020. Alasannya, kondisi Covid-19 di Indonesia, semakin meningkat. Jika, LIB tetap menggelar Liga 1 yang dipusatkan di Jogja bagi enam klub di luar Jawa, seperti Persiraja Banda Aceh, Barito Putra, Borneo FC, Bali United, PSM Makassar dan Persipura Jayapura, dikhawatirkan akan melahirkan klaster baru pandemi Covid 19," ungkap Neta.

Dijelaskan Neta, ada dua alasan kenapa Polri jangan memberi ijin. Pertama, instruksi Presiden Jokowi yang menegaskan, masalah kesehatan dan kemanusian lebih diutamakan, ketimbang masalah ekonomi. Kedua, maklumat Kapolri Jenderal Idham Aziz tentang semboyan Salus Populi Suprema Lex Esto, yaitu Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi. 

"Jika Liga 1 dan Liga 2 tetap digelar, dikhawatirkan akan banyak melahirkan klaster baru. Tentunya ini bertolak belakang pada sikap semua kepala daerah, yang sudah memberi instruksi kepada bawahannya, untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat," terang Neta.

Menurut Neta lagi, jika LIB dan PSSI tetap bandel menggelar kompetisi, dan melahirkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 di Jogjakarta dan sekitarnya, lembaga sepakbola dunia, FIFA, pasti akan mempertimbangkan, apakah Indonesia masih pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 atau tidak. Padahal Piala Dunia U20 itu dijadwalkan pada 20 Mei 2021 hingga 14 Juni 2021, dan diikuti 24 negara.

"Artinya, jika Liga 1 dan Liga 2 tetap digulirkan. Siapa yang menjamin protokol Covid-19 dijalankan oleh masing-masing penyelenggara? Siapa yang menjamin, suporter tidak datang ke sekitar stadion? Siapa yang menjamin, jika pemain dan ofisial klub yang datang dari luar Jogja, tidak membawa virus Covid-19? Indikasi klaster-klaster baru di kota besar, semakin mewabah sudah terlihat. Iven sepakbola, sangat mudah terindikasi pandemik. Karena, masyarakat sepakbola Indonesia, cenderung tidak disiplin, dan sulit diatur," tegas Neta.

Jika Liga 1 dan 2 tetap digulirkan, kata Neta, dan klaster Covid-19 semakin meningkat, khususnya di Jogjakarta, bukan mustahil FIFA akan menunda atau membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. 

"Sebab FIFA bisa menilai PSSI dan Pemerintah lengah dan tidak peduli dengan pandemik Covid-19. Bukan mustahil pula 23 negara yang lolos ke Piala Dunia U-20 tahun 2021 akan menolak bermain di Indonesia. Sebab  Pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu menurunkan penyebaran virus pandemik. Apalagi sampai hari ini, tingkat kematian bertambah. Kenaikan yang terkena Covid-19 di Indonesia juga semakin besar," ulas Neta.

Saat ini saja, lanjut Neta, 59 negara telah 'melockdown' Indonesia karena melonjaknya angka Covid-19 dan penyebaran virus seakan tidak bisa dikendalikan. 

"Jadi, lebih baik Polri melakukan pencegahan untuk tidak memberi ijin kepada Liga 1 dan Liga 2. Tujuannya agar Piala Dunia U-20 bisa diselamatkan dan berlangsung di Indonesia yang diikuti 23 negara. Daripada dibatalkan FIFA, karena pemerintah Indonesia, tak mampu mengendalikan pandemik Covid-19," tutup Neta.(hen)

Berita Terbaru

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

Kepala desa Pulau Mandangin Saiful Anam menyerahkan bantuan PPM HCML 2020 berupa jaring purse sein kepada nelayan Pulau Mandangin, Minggu…

1 jam yang lalu

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

Presiden Joko Widodo.foto/cnbcindonesia.com URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara…

1 hari yang lalu

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

1 hari yang lalu

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

3 hari yang lalu

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

5 hari yang lalu

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

6 hari yang lalu