Categories: Medan

Pembangunan Rusun Simalungun Terbengkalai Tujuh Bulan di Kementerian PUPR

Share

URBANNEWS.ID - Sejak 12 Febuari 2020, Balai Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) DKI di bawah koordinator Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah menetapkan pemenang paket Pembangunan Rusun Provinsi Sumatra Utara 2 (RSNPT20-02), dengan kode lelang 57234024. PT Even Makmur Permai ditetapkan sebagai pemnang. Nilai penawaran sebesar Rp. 21.687.380.000,-.

"Seharusnya jadwal sesuai tercantum pada LPSE yaitu pada 14 sampai 17 Febuari 2020 adalah merupakan kewajiban PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Direktorat Penyedian Perumahaan Kementerian PUPR untuk menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyediaan  Barang dan Jasa). Jadi kalau surat tersebut sudah diterbitkan, tentu pihak kontraktor sudah bisa mulai pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik di lokasi dan Administrasi," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (29/9/2020).

Namun anehnya, kata Yusri, entah ada masalah apa sehingga PPK terkesan mengabaikan persoalan terhadap jalannya program pembangunan Rusun tersebut. 

"Diduga ada oknum PPK yang mempunyai konflik kepentingan dengan pemenang di proyek dimaksud, sehingga SPPBJ terhambat diterbitkan sampai saat ini," ungkap Yusri.

"Semua atasannya tau akan kondisi ini, tetapi tak mampu berbuat sesuatu untuk menindak lanjuti hambatan ini, sementara pembangunan rusun provinsi Sumatera Utara 2 (Simalungun) merupakan program prioritas pemerintah pusat dan daerah karena dibutuhkan oleh masyarakat di Simalungun," kata Yusri.

Oknum PPK ini, lanjut Yusri, terbukti juga telah gagal mengkoordinir dan mengawasi proyek Rusun di Padang, Palembang dan Jambi, sehingga ketiga rusun itu hanya berhasil dikerjakan hanya pondasi saja dan diputus kontrak kerjanya pada akhir Desember 2019.

"Ironisnya lagi, oknum PPK berinial M itu di tahun anggaran 2020 oleh atasannya malah diberikan kepercayaan tambahan meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga publik menduga bahwa buruk kinerja oknum PPK ini malah dilindungi atasannya," papar Yusri.

Oleh sebab itu, menurut Yusri, BPK dan semua penegak hukum harus memberi atensi khusus soal ini, karena ada dana infrastruktur sekitar Rp 83, 97 triliun di tahun anggaran 2020 ditenderkan melalui 34 BP2JK diseluruh Indonesia, yang bisa rawan bocor.(hen)

Berita Terbaru

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional,…

16 jam yang lalu

Nikmati Program Pemberdayaan Ekonomi dari HCML, Kades Mandangin: Kini Produk UMKM Kami Makin Bisa Bersaing

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) memberdayakan ekonomi warga di kepulauan Desa Mandangin, Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui Program…

2 hari yang lalu

Kejar-kejaran Sengit Hingga ke Tikungan Terakhir, Sam Lowes Akhirnya Rajai Moto2 Aragon

URBANNEWS.ID - Pembalap Moto2, Sam Lowes akhirnya finis pertama di Seri Aragon, Minggu (18/10/2020) malam WIB. Sam Lowes terlibat kejar-kejaran…

3 hari yang lalu

CERI: Apakah Menteri BUMN dan Pertamina Holding Berani Kasih ‘Kartu Merah’ Dirut PGN?

Perilaku Dirut PT PGN Tbk Suko Hatono patut disesalkan. Ia terbukti benar telah mengadakan pertemuan dengan Dirut PT Isar Gas…

3 hari yang lalu

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Defiyan Cori.foto/bumntrack.co.id URBANNEWS.ID - Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai ada orang dalam yang merupakan kroni Kebagusan di pusaran panasnya…

3 hari yang lalu

Aspek Indonesia Serukan Presiden Batalkan UU Cipta Kerja Tanpa Judicial Review

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id URBANNEWS.ID - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk…

5 hari yang lalu