Categories: City Government

Endus Kejanggalan di Lelang Proyek Kilang Olefin Tuban Rp 50 Triliun, CERI Surati Bareskrim, Jamintel, dan BPKP

Share

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan telah melayangkan surat kepada Bareskrim Mabes Polri, Jamintel Kejaksaan Agung RI, dan BPKP terkait adanya Tim Jamintel dan Bareskrim dalam Pendampingan Tim Tender FEED dan EPC Kilang Olefin TPPI Tuban senilai Rp 50 Triliun.

"Sehubungan pernyataan VP Corporate Communication (Corcom) Holding Pertamina Fajirah Usman di berbagai media sejak Sabtu (26/9/2020), bahwa proses tender pembangunan kilang Pertamina Olefin di kawasan TPPI Tuban Jawa Timur senilai Rp 50 triliun telah dipastikan seluruh proses tender itu telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku, kami kirimkan surat tersebut ke pihak terkait," ungkap Yusri Usman kepada urbannews.id, Rabu (30/9/2020).

Diceritakan Yusri, bahkan secara tegas dikatakan Fajiriah Usman, bahwa seluruh proses tender ini dijalankan Pertamina dengan pedampingan dari Tum Jamintel, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga Governance nya sangat terjaga dengan baik.

"Namun berdasarkan fakta-fakta yang kami peroleh sebagaimana adanya, ternyata ditemukan beberapa hal yang diduga menyimpang dari prinsip GCG Pertamina dan aturan Permen BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksananaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN seperti dimaksud mulai Pasal 1 sampai 4, yaitu kepada panitia tender harus wajib menerapkan prinsip efisen, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta terbuka," ungkap Yusri.

Dijelaskan Yusri, beberapa hal atas dugaan penyimpangan tersebut telah dipertanyakan CERI secara resmi sejak tanggal 23 September hingga pertanyaan tambahan CERI pada 26 September 2020 melalui media whatsapp kepada BoD PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI).

"Namun sampai saat ini ada beberapa pertanyaan tidak terjawab dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional, malah anehnya Sekper PT KPI tersebut telah menyatakan keberatannya atas hasil dialog kami telah kami sebarkan ke semua rekan media untuk dijadikan pengetahuan publik, begitu juga terhadap VP Corcom Holding Pertamina Fajiriah Usman yang telah menerima tambahan pertanyaan CERI pada Sabtu (26/9/2020) malam melalui rekan media kami Urbannews.id, tetapi dia hanya menjawab akan diteruskan kepada PT KPI, ternyata sampai saat ini belum dijawab pertanyaan sederhana itu," ulas Yusri.

Lebih lanjut dikatakan Yusri, ia menyampaikan dalam surat tersebut, mengingat pembangunan kilang ini merupakan proyek strategis nasional yang digagas oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2015, maka wajib seharusnya semua pihak mengawal bersama dari upaya praktek 'kongkalikong' oleh oknum-oknum yang mungkin ada di tim tender Pertamina dengan salah satu peserta konsorsium yang ikut bersaing.

"Oleh karena itu, kami ingin mendapat penjelasan secara jujur ke publik sejauh mana keterlibatan pengawalan oleh tim Bareskrim Polri, Tim Jamintel Kejagung dan tim BPKP di dalam tim tender yang dibentuk Pertamina untuk melakukan proses tahapan tender pemilihan kontraktor EPC yang diikuti 4 konsorsium ini dan katanya telah meloloskan dua konsorsium, yaitu mulai prakualifikasi sampai dengan evaluasi tehnis dan harga penawaran," ulas Yusri.

Dikatakan Yusri, proses tender ini seharusnya berlangsung sejak 8 April 2020 sampai dengan penyerahan kontrak pada 20 Mei 2020. Namun, lanjutnya, entah apa alasannya pemasukan semua dokumen administrasi, teknis dan harga yang seharusnya diserahkan pada 12 Mei 2020, menjadi molor sampai 3 Agustus 2020.

"Adapun kedua konsorsium yang lolos adalah, pertama konsorsium Hyundai Engineering Co Ltd, dengan PT Rekayasa Industri, Saipem, Enviromate Tehnology International (Jo Hyundai Engineering Co Ltd), dan konsorsium kedua adalah Technip Italy SpA, PT Tripatra Engineers & Construction, PT Technip Indonesia dan Samsung Engineering Co Ltd," ungkap Yusri.

"Mengingat ada temuan kami yang diduga bisa menguntungkan salah satu peserta konsorsium, maka timbul pertanyaan kritis apakah semua tim dari Bareskrim, Tim Jamintel dan tim BPKP diikutkan secara aktif oleh tim tender Pertamina di dalam menelaah semua dokumen-dokumen terkait, khususnya dokumen administrasi dan rekam jejak pengalaman untuk proyek sejenis dalam 20 tahun terakhir, termasuk apakah tim juga diikut sertakan untuk menyaksikan langsung tata cara pembobotan nilai tehnis dan nilai kewajaran harga per item unit. Atau semua tim itu hanya menyaksikan dari jauh atau bahkan hanya menjaga di luar pintu ruangan rapat pembahasan evaluasi tender terhadap semua tahapan?," lanjut Yusri.

Sehingga, lanjut Yusri, perihal konfirmasi soal status keterlibatan pendampingan tim Jamintel Kejagung, tim Bareskrim Polri dan tim BPKP menjadi sangat penting harus dijelaskan ke publik, dan hal tersebut untuk mengeliminir adanya kecurigaan publik bahwa proses tender itu tidak transparan, adil dan akuntabel serta profesional.

"Padahal maksud Presiden Jokowi pada awalnya dalam mengawal tender proyek 35.000 MW di PLN, proyek infrastruktur di Kementerian PUPR, Perhubungan dan kementerian lainnya adalah untuk melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin dari penyimpangan, bukan penindakan, meskipun ternyata banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan, sebagai contoh kasus OTT di proyek PLTU Riau1," beber Yusri.

Dikatakan Yusri, permohonan konfirmasi ke lembaga-lembaga penegak hukum itu diajukan CERI berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 yang merupakan perubahan PP nomor 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Terhadap semua anggota tim tender pemilihan konsorsium pelaksana BED, FEED dan EPC kilang Oleifin Aromatik TPPI Tuban, ingatlah pesan komisaris utama PT Pertamina Holding Ahok, kalau mau ikut balap mobil formula one, jangan pilih supir yang biasa bawa mikrolet, karena bisa berpontesi berbahaya, jangankan mengharap menang, bisa menyelesaikan perlombaan sampai putaran terakhir saja sudah bagus," tutup Yusri.(hen)

Tags: Yusri Usman

Berita Terbaru

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

22 Oktober 2020 | 16:47 WIB