Categories: Mamuju

Kuasa Hukum Tina-Ado Nilai Ada Kejanggalan pada Putusan Bawaslu Mamuju

Share

URBANNEWS.ID - Bawaslu Mamuju memutuskan untuk menolak permohonan sengketa Pilkada yang diajukan paslon nomor urut 1 Sitti Sutinah Suhardi bersama Ado Mas'ud (Tina-Ado). Permohonan itu terkait dugaan pelanggaran petahana atas Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 3, sehingga penetapannya sebagai peserta Pilkada tidak tepat.

Paslon petahana nomor urut 2 Habsi Wahid dan Irwan SP Pababari diduga melakukan pergantian pejabat, penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Pertimbangan Bawaslu Mamuju menolak permohonan itu, karena semua bukti yang diajukan oleh pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana. Kemudian, berdasarkan fakta persidangan dan ahli, juga mendukung putusan Bawaslu Mamuju untuk menolak permohonan pemohon.

"Permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Dengan ini mejelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin saat membacakan putusan, Jumat (9/10/2020).

Bawaslu juga menyatakan, Surat Keputusan (SK) KPU Mamuju tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tertanggal 23 September 2020 sah. Kemudian, meminta pihak KPU Mamuju untuk melanjutkan tahapan Pilkada Mamuju tahun 2020.

Sedangkan, kuasa hukum Tina-Ado, Abdul Wahab mengatakan, pihaknya tidak sependapat dengan putusan Bawaslu Mamuju yang menolak permohonan mereka. Mereka menganggap ada keganjilan sejumlah pertimbangan yang diambil Bawaslu Mamuju dalam putusan itu.

"Langkah selanjutnya, kami akan konsultasi dahulu kepada pihak Pemohon (Tina-Ado), kemungkinan besar kami akan mengambil langkah untuk melanjutkan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN)," kata Wahab.

Sementara itu, Kuasa hukum Habsi-Irwan, Akriadi mengapresiasi putusan yanh diambul oleh Bawaslu Mamuju. Menurutnya, putusan itu sudah tepat dan sesuai dengan profesionalisme yang ada di Bawaslu.

"Terkait langkah-langkah hukum yang diambil oleh tim paslon nomor 1, kita akan siap hadapi di PTTUN," tutup Akriadi.(hen/liputan6.com)

Tags: Mamuju

Berita Terbaru

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya…

28 Oktober 2020 | 08:49 WIB

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID - Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan…

25 Oktober 2020 | 18:32 WIB

Terimakasih HCML, Sudah Peduli pada Nelayan Desa Pulau Mandangin

URBANNEWS.ID - Husky CNOOC Madura Limited (HCML) – SKK Migas telah menyerahkan bantuan jaring kepada para nelayan purse sein di…

25 Oktober 2020 | 12:01 WIB

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan…

24 Oktober 2020 | 11:13 WIB

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID - Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa…

24 Oktober 2020 | 10:43 WIB

CERI Layangkan Surat Terbuka soal Beda Keterangan Petinggi PGN dan Pertagas tentang Proyek Pipa Blok Rokan Rp 4,3 Triliun

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman melayangkan surat terbuka menyusul munculnya surat Corporate Secretary PT PGN Tbk Nomor: 030400S/HN.01.00/COS/2020 tertanggal 21…

22 Oktober 2020 | 16:47 WIB