Categories: Opini

Batalkan UU Cipta Kerja: Proses Pemakzulan Jokowi Segera!

Share

Ternyata, modus manipulatif pembentukan UU Ciptaker berlangsung bersamaan dengan munculnya langkah represif, ancaman dan penangkapan terhadap publik yang kritis, termasuk terhadap sejumlah demonstran. Jika prilaku penyelenggaran negara sudah demikian, anda masih nekat bicara “Saya Pancasila”? Bagaimana bisa para pejabat yang mengaku “Saya Pancasila” tega melanggar prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral? Bahkan hal ini dilakukan di tengah derita rakyat akibat pandemi Covid-19!

Hal ini menunjukkan pemerintah telah meninggalkan prinsip-prinsip moral, demokrasi dan amanat reformasi. Pemerintah tampaknya secara perlahan berubah dari negara demokratis berazas hukum menjadi negara kekuasaan atau otoriter. Pemerintah terbukti telah melakukan pendekatan kekuasaan dan menabrak Pancasila dan sejumlah ketentuan hukum untuk menetapkan UU Ciptaker. Dalam Pasal 170 UU Ciptaker telah pula termuat aturan otoriter, Presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengubah UU lain!

Ternyata pemerintahan menuju otoriterianisme telah berlangsung sejak terbitnya Perppu No.1/2020 yang berubah jadi UU No.2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan atau UU Korona. UU ini memberi kekuasaan Presiden menetapkan APBN/APBN-P tanpa partisipasi DPR (contoh: Perpres No.54/2020 dan Perpres No.72/2020). Hal ini jelas memberangus hak budget DPR yang dijamin Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Presiden pun semakin berkuasa dan dapat bertindak di atas hukum atau melakukan abuse of power, karena diberi hak impunitas dalam Pasal 27 UU No.2/2020 dan merubah ketentuan dalam 12 UU yang saat ini berlaku, pada Pasal 28 UU No.2/2020.

Bentuk lain kekuasaan menuju otoriterianisme, melalui UU Minerba No.3/2020, Presiden berkuasa memperpanjang kontrak-kontrak PKP2B dan izin-izin usaha tambang kepada para oligarki dan pengusaha tambang yang kontrak atau izinnya habis. Padahal menurut Pasal 33 UUD 1945 dan UU No.4/2009 yang diberangus, aset negara yang nilainya minimal Rp 10.000 triliun tersebut, harus dikelola oleh BUMN. Aset negara yang dapat menyejahterakan rakyat melalui BUMN, secara vulgar dirampok melalui konspirasi busuk oligarki kekuasaan.   

Kemenko Perekonomian menyatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, akan diterbitkan sekitar 35 PP dan 4 Prepres sebagai turunan operasional dari UU Ciptaker dalam waktu tiga bulan ke depan. Bagaimana anda akan menerbitkan PP dan Perpres secara benar, legal dan objektif jika UU-nya saja disusun penuh konspirasi, rekayasa dan manipulasi, serta belum juga final? Otoriterianisme dan pemaksaan kehendak ini akan tetap dilanjutkan pemerintah?

Page: 1 2 3 4

Berita Terbaru

Kuasa Hukum Tina-Ado Nilai Ada Kejanggalan pada Putusan Bawaslu Mamuju

Langkah selanjutnya, kami akan konsultasi dahulu kepada pihak Pemohon (Tina-Ado), kemungkinan besar kami akan mengambil langkah untuk melanjutkan sengketa ke…

2 minggu yang lalu

#BersihkanIndonesia Ungkap Peran 12 Aktor Intelektual di Satker dan Panja RUU Cipta Kerja

Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12…

2 minggu yang lalu

Simon Sembiring: UU Cipta Karya Kluster Minerba Terlalu ‘Genit’

Mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring menilai UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI menimbulkan kesan kental adanya…

2 minggu yang lalu

CERI Akan Menggugat Tim Tender Pertamina Kilang Olefin TPPI Tuban Rp 50 Triliun

URBANNEWS.ID - Lembaga Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) telah melayangkan beberapa surat konfirmasi terkait soal transparansi, independensi dan…

2 minggu yang lalu

KPK Tetapkan Kadis PUPR Lampung Selatan sebagai Tersangka Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni (SY), sebagai tersangka.

2 minggu yang lalu

Tak Mau Main-main dengan Resiko Covid 19, Manajemen Hotel Tentrem Lengkapi Protokol Ketat dan Lengkap dengan Alat Sterilisasi Canggih Sinar UVC

Manajemen Hotel Tentrem Semarang dan Yogyakarta tak mau ambil resiko dengan wabah Covid 19. Mereka sangat menyadari perlu adanya pengaman…

2 minggu yang lalu