Categories: City Government

PSHTN Fakultas Hukum UI Nyatakan RUU Cipta Kerja sebagai Proses Legislasi yang Ugal-ugalan

Share

PSHTN FHUI juga mendesak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi di bawah Presiden yang bertanggung jawab pada sektor keamanan negara, untuk melepas semua aktivis yang dituding menyebarkan hoaks karena pikiran tidak bisa dikriminalkan. Apalagi dasar tudingan penyebaran kebohongannya itu pun ada banyak versi. Seiring dengan itu, juga mendesak agar pimpinan Polri untuk memproses hukum semua oknum Polri yang menggunakan kekerasan terhadap aksi warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi republik ini. Keadilan harus ditegakkan terutama kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negara dan melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa, pelajar, tim medis serta para jurnalis.

Tak kalah penting, PSHTN FHUI juga meminta Kapolri untuk menggunakan golden momentum ini untuk mereformasi institusinya dengan tata kelola yang jauh lebih profesional. Dukungan Anggaran yang meningkat tajam selama satu periode ini, akan memberi kesempatan yang luar biasa kepada Kapolri untuk melakukan banyak hal demi terwujudnya kepolisian yang profesional dan imparsial.

Mustafa menceritakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), terdapat lima tahapan proses legislasi. Kelima tahapan tersebut mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. 

Sejak mulai dari proses perencanaan, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan menerbitkan omnibus law pada saat pidato presiden di hadapan MPR saat pelantikan untuk periode kedua. Sejak saat itu, presiden dengan bangganya mempromosikan metode ini di hadapan beberapa tamu negara sahabat.

Kemudian, memasuki tahap penyusunan, yang juga diawali dengan terbitnya Surpres (Surat Presiden) per tanggal 7 Februari 2020. Pembahasan pun nyaris luput perhatian publik lantaran rapat-rapat lebih sering diselenggarakan di hotel. Sementara warga sedang fokus dengan pandemi, dan kebalikannya anggota dewan juga seakan tak peduli dengan Covid-19. 

Page: 1 2 3 4 5

Berita Terbaru

UU Ketenagalistrikan Versi Omnibus Law?

TERNYATA UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang pasal 10 ayat (2) dan pasal 11ayat (1) sudah dianulir oleh…

11 Oktober 2020 | 10:50 WIB

Kuasa Hukum Tina-Ado Nilai Ada Kejanggalan pada Putusan Bawaslu Mamuju

Langkah selanjutnya, kami akan konsultasi dahulu kepada pihak Pemohon (Tina-Ado), kemungkinan besar kami akan mengambil langkah untuk melanjutkan sengketa ke…

10 Oktober 2020 | 20:40 WIB

#BersihkanIndonesia Ungkap Peran 12 Aktor Intelektual di Satker dan Panja RUU Cipta Kerja

Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12…

10 Oktober 2020 | 12:21 WIB

Simon Sembiring: UU Cipta Karya Kluster Minerba Terlalu ‘Genit’

Mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring menilai UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI menimbulkan kesan kental adanya…

9 Oktober 2020 | 10:06 WIB

CERI Akan Menggugat Tim Tender Pertamina Kilang Olefin TPPI Tuban Rp 50 Triliun

URBANNEWS.ID - Lembaga Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) telah melayangkan beberapa surat konfirmasi terkait soal transparansi, independensi dan…

8 Oktober 2020 | 13:43 WIB

KPK Tetapkan Kadis PUPR Lampung Selatan sebagai Tersangka Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni (SY), sebagai tersangka.

6 Oktober 2020 | 21:48 WIB