Categories: City Government

Sentil Optimalisasi Batu Bara Lamban, CERI: Jokowi Terkesan Mengeluh pada Presiden

Share

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan tidak heran atas kondisi lambatnya pengembangan optimalisasi batu bara seperti yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

"Habis percaya saja sama konglomerat pemilik tujuh PKPB sih, sampai merubah UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Minerba Nomor 3 tahun 2020," ungkap Yusri kepada urbannews.id, Jumat (23/10/2020) kemarin.

Yusri mengatakan, UU Minerba terbaru ini lebih mengomodir kepentingan taipan batubara daripada kepentingan nasional.

"Seharusnya semua tambang batubara PKP2B itu yang akan berakhir dan sudah berakhir kontraknya menurut Pasal 74 UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, semuanya dikembalikan kepada negara, diberikan hak prioritas diberikan kepada BUMN Tambang," ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, kemudian pemerintah menugaskan BUMN Tambang mempercepat proses hilirisasi, karena taipan batubara 'ogah' menjalankan proses hilirisasi dengan alasan tidak ekonomis.

"Mereka, taipan itu mau gampang dan praktisnya saja, dengan menambang langsung jual ekspor dapat 'cuan'. Tapi ya, sekarang ibaratnya nasi telah jadi bubur. Dan ibaratnya sekarang terkesan kok malah Jokowi mengeluh pada presiden," sindir Yusri.

Sementara itu, dilansir mediaindonesia.com kemarin, Presiden Joko Widodo meminta peta jalan optimalisasi batu bara di dalam negeri dapat disusun secara cepat.

Peta jalan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.Jokowi menilai Indonesia sudah terlalu lama menjadi pemain ekspor batu bara mentah.

Hal tersebut membawa kerugian karena negara tidak bisa menikmati nilai tambah dari batu bara yang dihasilkan.

Rampok Hak Rakyat

Lebih lanjut dikatakan Yusri, sejak 10 Januari 2017 Jokowi sudah bicara soal hilirisasi mineral dan batubara, dan juga menanyakan kenapa hilirisasi batubara dan produk mineral lainnya tak jalan. Termasuk smelter Freeport Indonesia setelah diterbitkan IUPK, sekarang menyatakan membangun smelter tidak ekonomis.

"Apakah ini bukan dugaan penipuan? Rakyat pasti sangat setuju batubara dikembangkan, tetapi jangan dong royalti dinolkan, karena itu hak rakyat dan tidak seberapa besarnya," ungkap Yusri.

Lebih lanjut, Yusri mengatakan, karena hilirisasi batubara ranahnya ada di sektor perindustrian, jadi Menteri Perindustrian jangan 'lagak bodoh' dan Menteri ESDM jangan 'over acting'.

"Karena kebijakan nol royalti terkesan merampok hak rakyat yang dikuasakan oleh negara sebagai pemilik sumber daya alam yang dipresentasikan dalam bentuk royalti, itulah bentuk sahnya transfer kepemilikan dari negara kepada pengusaha" ungkap Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, pemegang IUPK adalah konglomerat. Semuanya punya akses kuat ke Senayan dan istana, tentu mana mau dengar Kemeterian Perindustrian, karena kewenangan penerbitan IUPK adanya di Kemenerian ESDM.

"Kecuali di dalam IUPK itu disebutkan pemegang IUPK-nya harus melakukan tahapan-tahapan kewajiban setiap tahun untuk kegiatan wajib hilirasasi, dan bisa dicabut IUPK-nya kalau melanggar," ulas Yusri.

Terkait hal ini, dikutip dari detik.com, sejak Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan para menteri di kantornya untuk membahas kebijakan hilirisasi mineral.(hen/mediaindonesia.com/detik.com)

Berita Terbaru

Hadir di Makassar, MG Siapkan Area Showroom Super Luas dan Garansi 5 Tahun Tanpa Batas Kilometer

URBANNEWS.ID - Mendekati satu tahun kehadirannya di Indonesia, MG kian agresif untuk menjangkau lebih banyak konsumen Indonesia dengan meresmikan kehadirannya…

30 November 2020 | 20:25 WIB

Pemkab Bekasi Beli Bak Sampah Rp 1,8 Miliar Lebih, Kaki Publik Minta KPK dan Kejari Melakukan Pemeriksaan

URBANNEWS.ID - Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang bermasalah dengan sampah. Tidak aneh bila sering kali Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang…

28 November 2020 | 19:08 WIB

Soal Royalti Hilirisasi Batubara Nol Persen, CERI: DPR Kok Baru Ribut Sekarang

URBANNEWS.ID - Pertanyaan soal royalti nol persen untuk hilirisasi batubara dari sebagian anggota Komisi VII DPR RI kepada Menteri ESDM…

25 November 2020 | 16:09 WIB

Sekjen dan Kabiro KLIK Kementerian ESDM Bungkam Soal FAME Biosolar Tak Ekonomis

URBANNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ego Syahrial tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Direktur…

19 November 2020 | 23:07 WIB

Proyek Gedung DPRD Purbalingga Kemahalan Rp 1,5 Miliar, CBA Minta KPK Periksa Bupati Dyah Hayuning Pratiwi

URBANNEWS.ID - Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dugaan penyelewengan anggaran ini…

19 November 2020 | 22:33 WIB

Direktur Enterprise Telkom: Kami Berusaha Mempercepat Penyelesaian Program Digitalisasi SPBU Pertamina

URBANNEWS.ID - Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom Tbk, Edi Witjara menegaskan Telkom terus berusaha mempercepat penyelesaian program digitalisasi…

19 November 2020 | 09:15 WIB