Categories: Opini

Mengapa Holding Perkebunan PTPN III Bisa Terancam Bangkrut?

Share

BOCORNYA salinan surat Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), yakni perihal untuk mohon pendapat hukum atas rencana aksi korporasi untuk melepas aset, tujuannya untuk menutupi kewajiban hutangnya sekitar Rp 48 triliun ke berbagai pihak, tentu mengagetkan publik.

Kondisi tersebut dipertegas oleh keterangan Direktur Utama Holding PTPN III Muhammad Abdul Ghani di depan rapat dengan DPR RI Komisi VI pada 7 Juli 2020, bahwa Holding Perkebunan telah melakukan restrukturisasi hutang holding kepada 33 lender dan kreditur.

Ternyata parahnya kondisi keuangan holding perkebunan itu tidak disertai merubah proses bisnisnya menjadi semakin efisien dan lebih produktif dari hulu ke hilir secara sungguh-sungguh.

Buruh lepas dan karyawan di kebun adalah aset paling berharga yang harusnya sangat diperhatikan tingkat kesejahteraannya oleh Perusahaan. Mereka lah pahlawan yang sesungguhnya.

Di tangan mereka lah semua program dari bagian tanaman dan bagian produksi di kantor direksi bisa diterapkan dengan benar dan tepat di bawah kendali manager kebun yang berintegritas, yaitu melakukan aplikasi pupuk, merawat tanaman dan memanen untuk dibawa ke PKS, atau dikenal dengan PAO (Panen, Angkut dan Olah).

Mereka juga sebagai garda terdepan menjaga 'ninja sawit', sehingga restan buah sawit jadi rendah dengan syarat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak boleh sering 'batuk batuk'.

Seharusnya manajemen lebih mengoptimalkan peningkatan produksi tanaman disertai melakukan langkah efisiensi terukur agar perusahaan mampu bangkit mencetak laba lebih besar untuk bisa menutupi semua kewajibannya yang sudah tertunda lama.

Tetapi kesan yang terlihat dari gerak manajemen lebih ke arah mengoptimalkan aset-asetnya, termasuk akan menjual asetnya. Tentu ini hanya soal jam terbang direksinya saja, karena tak mampu mengatasi masalah dengan tanpa masalah, artinya tak berani bertindak 'out of the box'.

Lucunya lagi, ada direksi dan komisaris yang bukannya memikirkan bagaimana bisa meningkatkan produksi kebun-kebunnya, tetapi malah sibuk menawarkan aset-aset PTPN II yang akan dilelang kemana-mana.

Kabar terbaru, sekitar pertengahan Oktober 2020, diperoleh hasil putusan Makamah Agung terhadap sengketa lahan ex HGU PTPN II seluas 78 Ha di Desa Sena Kecamatan Batangkuis, yang telah diputuskan merupakan hak penggarap.

Padahal, lahan itu siap akan dibayar oleh Pemprov Sumut senilai Rp 176 miliar bersumber dari APBD 2020 untuk dibangun sport center. Pembayaran hanya tinggal menunggu keputusan Mahkamah Agung saja. Namun apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, rezeki pun tak dapat diraih.

Masyarakat Sumut sudah sangat paham siapa di belakang para penggarap itu, ada banyak mafia-mafia yang punya akses kuat ke oknum penegak hukum, sehingga kalau dengan modal bambu runcing saja PTPN II berperkara sama mereka, itu ibarat membuang garam ke laut.

Anak Usaha Dibabat 'Kartel'

Selain itu, ada hal yang sangat memalukan Holding Perkebunan. Bagaimana mungkin, PT Industri Nabati Lestari (INL) yang sahamnya milik PTPN III sebesar 51% dan PTPN IV sebesar 49%, dan telah mendirikan pabrik minyak goreng di kawasan KEK Sei Mangkei, dan telah pula beroperasi tahun 2018 dengan invetasi mendekati Rp 1 triliun, tetapi untuk membeli CPO milik PTPN III dan PTPN IV sebanyak 2.000 ton per hari, diharuskan membeli melalui lelang di PT Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBM) yang notabene anak usaha Holding Perkebunan sendiri.

Sudah pasti INL selalu kalah tender dengan kartel-kartel sawit yang sejak dulu memang sudah menguasai KPBM dan anak usaha Holding Perkebunan. Akhirnya PT INL harus beli CPO lebih mahal dari milik orang lain. Apakah praktek ini tidak dianggap 'pesong' alias konyol?

Padahal, pabrik minyak goreng itu adalah bagian strategi integrasi bisnis hulu ke hilir sesama anak usaha holding. Sudah seharusnya Direksi Holding Perkebunan berjuang keras minta pendapat hukum ke Jamdatun, agar minimal PT INL harus dapat jaminan suplai CPO setiap hari dari PKS miliknya sendiri. Tetapi biar akuntanbel dan fair, harga belinya tetap mengacu harga pemenang di KPBM. Namun jika Direksinya diam saja, maka patut lah dicurigai bahwa mereka sudah 'masuk angin' kartel juga.

Sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin holding perkebunan bisa rugi besar dan terpaksa akan menjual asetnya untuk membayar hutang-hutangnya. Tentu tak salah kalau publik menilai, hanya ada satu jawabannya untuk semua pertanyaan itu. Bisa terjadi karena korupsinya masif, terstruktur dan sistemik sejak dulu hingga sekarang.

Padahal hampir 70% letak kebun-kebun sawit milik holding Perkebunan berada di lahan kelas satu, yang tingkat kesuburan tanah dan iklimnya sangat baik serta telah ditetapkan menjadi kawasan kebun sejak jaman Belanda.

Namun produktifitasnya ternyata jauh lebih rendah dari kebun-kebun milik swasta yang berada di lahan kelas dua dan kelas tiga, serta baru mulai mengetahui berkebun di era awal tahun 1990, akan tetapi bisa menciptakan laba besar dari hasil produktifitas tanaman yang tinggi. Bahkan setiap tahun mereka mampu melakukan ekspansi dengan memperluas kebunnya.

Ternyata kondisnya berbanding terbalik dengan kinerja kebun PTPN I hingga PTPN XIV, dengan luas lahan sawitnya sekitar 850.000 ha dari total lahan seluas 1.1 juta ha, semakin hari semakin menurun kinerjanya dan hutangnya pun semakin membesar.

Sebut saja kebun swasta yang besar dan hebat itu, seperti Wilmar Group, Indofood Agro, Asian Agro, Sinar Mas Agro, First Resorces, Astra Agro Lestari dan Sucfindo serta lain-lainya.

Terbukti, pada September 2019 telah mengantarkan Dirut Holding Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka OTT oleh KPK dalam kasus suap terkait distribusi gula.

Bahkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh dikatakan hampir setiap tahun Kementerian Keuangan terpaksa harus menyuntikkan Penyerataan Modal Negara (PMN) ke Holding Perkebunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 355 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 3,75 triliun, tahun 2019 meningkat sebesar Rp 6,1 triliun dan di tahun 2020 disuntik juga sebesar Rp 4 triliun.

Padahal, begitu banyak pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja direksi holding perkebunan dan anak usahanya, seperti pengawasan dari unsur SPI, Dewan Komisaris, BPKP, BPK, Komisi VI DPR RI, Direksi Holding, Asisten deputy Kementerian BUMN dan unsur penegak hukum mulai dari KPK, Polri dan Kejaksaan, media dan LSM serta masyarakat, akan tetapi mengapa tetap terjadi kebocoran?

Oleh karena itu, apabila penegak hukum tak mampu mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merugikan perusahaan dan menguntungkan pihak lain secara tidak wajar, maka prediksi kami dengan melihat proses bisnis holding Perkebunan seperti ini, paling lama lima tahun ke depan PTPN akan kolaps, bahkan bisa lebih cepat.

Faktanya sangat berbeda kenyataan dengan proses bisnis kebun-kebun milik swasta yang hanya diawasi sistem internal dan dewan komisaris saja, tetapi hasil produkfitas kebunnya sangat luar biasa dan mampu mencetak laba besar.

Duet Dua Wamen BUMN

Duet maut Wamen BUMN perlu dibuktikan dalam mengatasi sengkarut di Holding Perkebunan. Kartiko Wirjoatmojo dengan Budi Sadikin selain sebagai Wamen BUMN, dia salah satu komisaris di Holding Pertamina.

Maka, duet maut ini sudah seharusnya bisa mensinergikan antara Holding Perkebunan dengan Holding Pertamina dalam mensukseskan program biodiesel (B30 sampai dengan B50) dan D100 green diesel serta green gasoline, yaitu dengan menunjuk Holding PTPN memproduksi FAME atau biodiesel atau menerapkan tehnologi menghasilkan biodiesel dari bahan baku berasal dari TBS, janjang sawit dan limbah sawit serta minyak goreng bekas. Karena program D100 atau green diesel dan green gasoline dari bahan baku RBDPO dianggap sangat tidak ekonomis.

Apakah Pak Wamen tak malu dan tersinggung, ketika menyaksikan Pertamina telah menandatangani kontrak pengadaan FAME untuk program B30 dengan 18 produsen FAME pada 16 Desember 2019, karena ternyata tidak ada satupun produsennya berasal dari anak usaha Holding Perkebunan.

Kalau langkah sinergi antar BUMN ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, kami masih punya harapan Holding Perkebunan bisa bangkit kembali.

Pak Menteri dan Pak Wamen mohon maaf sekali, tak bermaksud mengajari bebek berenang, tetapi berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, menempatkan orang dari Perbankan di pucuk-pucuk Holding dan anak anak usahanya terbukti gagal, lebih tepat hanya di posisi direktur keuangan saja.

Dan yang lebih penting lagi, jangan ada 'Komisaris Bakortiba', yaitu yang kerjanya baca koran saja setiap hari dan akhir bulan terima gaji.

Anggaran Pupuk dalam RKAP

Pupuk merupakan unsur penting dan utama bagi produksitifitas tanaman, untuk setiap kebun dalam Rencana Anggaran Kerja Perushaan (RKAP) yang sudah disetujui oleh Kementerian BUMN setiap tahunnya. Struktur biaya pengadaan pupuk bisa mencapai 50% hingga 60% dari total RKAP.

Selebihnya untuk biaya merawat tanaman, infrastruktur kebun, pemeliharaan PKS dan gaji buruh lepas, karyawan, staff, dewan direksi dan dewan komisaris, termasuk juga untuk semua perjalanan dinas dan CSR perusahaan.

Kesalahan pemupukan akan berakibat jumlah hasil buah dan mutu buah tidak sesuai target perusahaan. Sehingga perlu menentukan jenis pupuk dan dosis yang tepat ditentukan berdasarkan umur tanaman, jenis tanah, kondisi penutup tanah, dan kondisi visual tanaman.

Faktanya, pemupukan kimia tiap tahun secara terus-menerus akan membuat pH tanah semakin menurun atau tanah menjadi semakin jenuh. Untuk menyehatkan kembali struktur tanah diperlukan pembenah tanah seperti suplemen organik yang berkualitas, dengan tujuan agar pupuk utama bisa terserap semuanya secara utuh oleh tumbuhan sawit, sehingga produktivitas yang diharapkan bisa meningkat untuk bisa mencetak laba besar, agar bisa membayar hutang-hutangnya.

Sehingga memilih pupuk dan suplemen berkualitas yang sudah teruji dengan harga murah adalah kata kuncinya.***

Jakarta, 28 Oktober 2020
Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI, ex Ketua Tim Legal Audit PTPN 3 dan XIII tahun 2006-2007

Berita Terbaru

Hadir di Makassar, MG Siapkan Area Showroom Super Luas dan Garansi 5 Tahun Tanpa Batas Kilometer

URBANNEWS.ID - Mendekati satu tahun kehadirannya di Indonesia, MG kian agresif untuk menjangkau lebih banyak konsumen Indonesia dengan meresmikan kehadirannya…

30 November 2020 | 20:25 WIB

Pemkab Bekasi Beli Bak Sampah Rp 1,8 Miliar Lebih, Kaki Publik Minta KPK dan Kejari Melakukan Pemeriksaan

URBANNEWS.ID - Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang bermasalah dengan sampah. Tidak aneh bila sering kali Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang…

28 November 2020 | 19:08 WIB

Soal Royalti Hilirisasi Batubara Nol Persen, CERI: DPR Kok Baru Ribut Sekarang

URBANNEWS.ID - Pertanyaan soal royalti nol persen untuk hilirisasi batubara dari sebagian anggota Komisi VII DPR RI kepada Menteri ESDM…

25 November 2020 | 16:09 WIB

Sekjen dan Kabiro KLIK Kementerian ESDM Bungkam Soal FAME Biosolar Tak Ekonomis

URBANNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ego Syahrial tidak memberikan tanggapan atas pernyataan Direktur…

19 November 2020 | 23:07 WIB

Proyek Gedung DPRD Purbalingga Kemahalan Rp 1,5 Miliar, CBA Minta KPK Periksa Bupati Dyah Hayuning Pratiwi

URBANNEWS.ID - Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dugaan penyelewengan anggaran ini…

19 November 2020 | 22:33 WIB

Direktur Enterprise Telkom: Kami Berusaha Mempercepat Penyelesaian Program Digitalisasi SPBU Pertamina

URBANNEWS.ID - Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom Tbk, Edi Witjara menegaskan Telkom terus berusaha mempercepat penyelesaian program digitalisasi…

19 November 2020 | 09:15 WIB