Semua tulisan dari urbannews

Turki Kecam Pernyataan Amerika Atas Pembataian Warga Sipil di Palestina

Warga Gaza salat Idul Fitri di seputar reruntuhan bangunan. foto/bbc.com

URBANNEWS.ID – Turki melemparkan kecaman keras atas pernyataan Amerika Serikat (AS) yang menyebut serangan ke Gaza adalah bentuk pembelaan diri. Ankara menegaskan, sejak kapan membantai warga sipil tidak bersalah adalah bentuk pembelaan diri.

“Membantai warga sipil. Memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka dan menduduki tanah mereka. Menyerang masjid. Membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Sejak kapan semua kekejaman itu dianggap sebagai pembelaan diri?” kata Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, Fahrettin Altun.

“Apakah AS tidak bereaksi terhadap pembantaian dan aksi teroris ini?” tanya Altun di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (13/5/2021).

Ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur sejak pekan lalu, ketika pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina, yang kemudian ditunda.

Warga Palestina menunjukan solidaritas dengan penduduk Sheikh Jarrah dengan melakukan aksi demonstrasi, yang mendapat respon keras pasukan Israel.

Hamas kemudian merespon dengan melancarkan serangan rudal terhadap Israel. Tel Aviv kemudian membalas, dengan melancarkan serangan membabi buta terhadap Gaza yang menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Israel menduduki Yerusalem Timur selama perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.(hen/sindonews.com)

Bagikan

Dirut PDC dan PGaSol Kompak Tutup Rapat Informasi Proyek Pipa Blok Rokan, CERI: Aneh…Itu Bukan Lembaga Intelijen!

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyayangkan sikap Direktur Utama PT Patra Driling Contractor (PDC), Teddyanus Rozarius dan Direktur Utama PT PGaSolution Erwin Simanjuntak. Yusri menyatakan tidak pantas kedua petinggi BUMN itu bersikap tertutup atas informasi seputar proyek pipa Blok Rokan senilai Rp 3,4 triliun itu.

Mereka harus paham bahwa dalam mengelola anak usaha BUMN asas GCG (God Corporate Governance) harus dijunjung tinggi, karena itu bukan lembaga intelijen.

“Kami sudah mengajukan permintaan informasi sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik terkait proyek tersebut pada 10 Mei 2021. Tapi sama sekali tidak ada jawaban. Ini kan tidak pantas. Mereka ini kan BUMN, uang yang mereka pergunakan adalah bersumber dari keuangan negara. Apalagi mereka anak usaha PGN yang merupakan BUMN sekaligus perusahaan publik,” ungkap Yusri.

Terpisah, urbannews.id mencoba mengkonfirmasi mengenai sikap tertutup mereka itu pada Selasa (11/5/2021). Hingga berita ini dilaporkan Teddyanus dan Erwin tak memberikan keterangan apa pun.

Sementara itu, terkait proyek pipa Blok Rokan, dalam suratnya tanggal 10 Mei 2021, CERI mengungkapkan, sehubungan pernyataan Direktur Utama PT Pertagas Wiko Migantoro pada 31 Maret 2021, yang dikutip banyak media, bahwa pemasangan pipa 4 inci hingga pipa 24 inci di blok Rokan sepanjang 367 km, bernilai total investasi USD 300 juta, baru sekitar 55 persen.

Wiko mengungkapkan pekerjaan pemasangan pipa ruas utara yang meliputi Balam-Bangko-Dumai akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2021. Sementara untuk ruas selatan meliputi Minas-Duri-Dumai akan selesai pada kuartal pertama tahun 2022.

Sebelumnya, ungkap Yusri, PT Pertagas sejak sekitar Mei 2020 telah menunjuk konsorsium PT PGaSol dengan PT PDC sebagai kontraktor EPC untuk pemasangan pipa yang terdiri dari 12 segmen. Kemudian PGaSol dan PDC dengan caranya sendiri-sendiri telah menjual semua pekerjaan itu pada kontraktor-kontraktor.

Jika semua pekerjaan dijual ke kontraktor kontraktor, tentu status mereka sebagai kontraktor EPC BUMN patut dipertanyakan kinerjanya dan apa tak ubah sebagai Calo saja ?.

“Kami mendapat kabar dari banyak orang, dalam pemasangan pipa banyak terjadi kendala di lapangan bersifat tekns dan non tehnis. Tampaknya mereka tidak cepat mengatasinya. Dan itu akan berpotensi tertunda dari jadwal on stream dari waktu yang sudah ditetapkan, yaitu terhitung 9 Agustus 2021 blok Rokan sudah dikendalikan penuh oleh PT Pertamina Hulu Rokan,” ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, mengingat PDC adalah anak perusahaan PDSI yang bergerak di bidang kontraktor EPC, pihaknya ingin mendapat penjelasan berapa persen dari total volume pekerjaaan tersebut yang dikerjakan sendiri oleh PDC, dan apa jenis pekerjaannya.

Selain itu, Yusri mengatakan, pihaknya juga ingin mendapatkan informasi nama-nama perusahaan yang mendapatkan pekerjaan pemasangan pipa yang merupakan volume pekerjaan bagian tanggungjawab PT PDC.

“Pertanyaan tersebut kami ajukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ungkap Yusri.

“Tapi ya, terimakasih atas sikap Dirut PT Patra Drililing Contractor dan PT PGaSolution yang telah kompak tidak mau menjawab surat elektornik kami Hari Senin Tanggal 10 Mei 2021 ya,” ungkap Yusri.

Yusri menegaskan, pihaknya mengajukan pertanyaan itu untuk mengkonfirmasi beredarnya informasi ada perusahaan yang tidak perform atau bahkan disub kontrakan lagi pekerjaannya.

“Tentu jika hal itu benar akan berpontensi mengganggu lifting minyak blok Rokan ketika pada 9 Agustus 2021 ketika akan dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan.

Lebih lanjut Yusri mengungkapkan, meskipun penuh kontroversi soal perlu atau tidaknnya mitra investasi itu pada proyek pipa itu, tetapi akhirnya Pertagas sudah memutuskan siapa sebagai mitra investasi proyek tersebut. Pertagas menyerahkan 25% atau setara USD 75 juta untuk dibiayai oleh PT Rukun Raharja Tbk dan 75% atau USD 225 juta oleh PT Pertagas.

“Padahal isi atau materi pertanyaan yang kami ajukan adalah sangat umum dan bukan sifatnya rahasia serta untuk kepentingan umun, jika menurut UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat diwajibkan harus dijawab oleh pejabat terkait. Namun, tentu menjadi pertanyaan mengapa informasi itu ditutup rapat? Apakah hal ini tidak mengundang kecurigaan publik bahwa proses pemilihan atau tender waktu tahun 2020 diduga bermasalah dilakukan oleh PT PDC dan PT PGaSol?,” ungkap Yusri.(hen)

Bagikan

CERI Ungkapkan Duka Mendalam atas Meninggalnya Mantan Wadirut Pertamina Ahmad Bambang

Ahmad Bambang. Foto/tempo.co

URBANNEWS.ID – Mantan Wadirut Pertamina dan sekaligus Deputy Infrastruktur BUMN, Ahmad Bambang meninggal dunia Senin (10/5/2021) siang pukul 12.53 WIB di RS Kencana RSCM, Jakarta.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya Mantan Wadirut Pertamina Ahmad Bambang.

“Kami atas nama keluarga besar CERI menyampaikan rasa duka yang paling dalam atas berpulangnya pak Ahmad Bambang. Semoga almarhum husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ungkap Yusri.

Menurut keterangan yang dihimpun urbannews.id, jenazah Ahmad Bambang rencananya akan dimakamkan setelah magrib. Rumah Duka beralamat di
Jalan Nusa Indah Blok C6 No 1 Harapan Baru Regency, Bekasi.

Sementara itu, Mantan Menristek Kusmayanto Kadiman, Senin siang mengatakan, jenazah Ahmad Bambang masih di RSCM. “Siap-siap untuk diberangkatkan ke rumah duka di Bekasi,” ungkap Kadiman.

“Almarhum Ahmad Bambang adalah mantan mahasiswa kami yang brilian. Sempat jadi asisten dosen di Prodi Teknik Informatika ITB sebelum bergabung ke Pertamina. Ide-idenya khususnya saat menjabat Direktur Pemasaran banyak yang sukses dan berkontribusi pada kiat menjadikan direktorat pemasaran sebagai penghasil keuntungan terbesar bagi Pertamina. Dua diantaranya adalah Pertalite dan Bright Gas,” kenang Kadiman.

Masih menurut Kadiman, Ahmad Bambang telah lama menderita kanker yang langka. “Sebuah perjuangan panjang yang menyakitkan dan melelahkan bagi almarhum. Dalam keadaan sakit, almarhum selesaikan disertasi dan ujian S3 di Unibraw. Beberapa minggu sebelum wafat sempat mewakafkan lahan dan bangunan untuk pesantren. Selamat jalan Mas AB. Semoga husnul khotimah,” tutur Kadiman.(hen)

Bagikan

100 Hari Kerja Kapolri, Pimpinan DPR Apresiasi Semangat Perubahan yang Ditawarkan Kapolri

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Foto/dpr.go.id

URBANNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberi apresiasi kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

“Sebagai pimpinan DPR RI tentu saya mengapresiasi semangat perubahan dan terobosan yang ditawarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mewujudkan institusi Polri di era 4.0 yang yang lebih humanis dan berkeadilan sesuai dengan program dalam konsep Presisi,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu (8/5/2021).

Dalam 100 hari kerja Kapolri ini, Sufmi Dasco antara lain mengapresiasi program Virtual Police (VP). Menurutnya Kapolri berhasil mewujudkan janjinya yang akan membuat penegakan hukum UU ITE lebih proporsional. 

“Melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Virtual Police sudah memberikan peringatan atau teguran kepada 419 akun medsos yang dinilai melakukan pelanggaran UU ITE,” kata Sufmi Dasco.

Selain itu, lanjut Ketua Harian Partai Gerindra ini, dalam rilis lembaga survei yang menunjukan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri, yaitu 84,2%, adalah salah satu indikasi suksesnya Kapolri dalam melakukan reformasi birokrasi di internal kepolisian dengan melakukan penegakan hukum yang lebih humanis.

“Kemudian, terakhir, pada masa pandemi Covid-19 ini saya fikir, institusi Polri adalah salah satu institusi yang menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program pemerintah dalam menekan laju penularan virus di Indonesia. Baik itu program PPKM Berskala Mikro, Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga secara khusus, program pengendalian COVID-19 di masyarakat pada masa libur hari raya dan libur nasional lainnya,” ungkap Sufmi Dasco.

Sufmi Dasco juga menyatakan DPR RI berkomitmen akan menjadi mitra strategis bagi Polri. “Dan dengan kapasitas serta kemampuan yang dimiliki oleh Kapolri beserta jajarannya, saya optimis visi Presisi yang ditawarkan oleh Kapolri itu dapat terwujud dan menjadikan institusi kepolisian yang demokratis atau Democratic Policing,” tutup Sufmi Dasco Ahmad.(hen)

Bagikan

Dirut Pertamina Hulu Rokan Akan Dicopot Erick Tohir

Yusri Usman. foto/jawapos.com

URBANNEWS.ID – Rencana mendadak Pertamina Holding atas usulan Menteri BUMN akan mengganti Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari RP Yundantoro ke Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin alias Buyung, menjadi tanda tanya besar publik. Terutama mengenai apa dasar pertimbangannya. Selain itu, rencana pergantian mendadak itu pun di anggap tidak wajar.

Demikian di ungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (6/5/2021).

“Sebab, kita telah tahu dengan jelas. Sebagaimana di sebutkan dalam LHP BPK tahun 2006. Bahwa Energy Service Agremeent (ESA) tanggal 1 Oktober 1998 terindikasi cacat hukum. Dengan demikian semua pejabat BP Migas maupun SKK Migas yang menjabat sejak temuan BPK dalam LHP tahun 2006 tersebut hingga saat ini, terbukti tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP itu. Selain itu juga tidak berupaya memperbaiki isi ESA. Tidak juga melaporkan ke penegak hukum mereka-mereka yang terindikasi terlibat dalam pembuatan ESA itu atau yang melanjutkannya,” beber Yusri.

Dengan demikian, kata Yusri, pejabat-pejabat SKK Migas periode setelahnya, termasuk Jaffee Arizon Suardin, dapat di duga telah mengabaikan rekomendasi BPK selaku Lembaga Tinggi Negara setingkat Presiden, DPR, MA dan MK.

“SKK Migas seolah telah melegalkan sesuatu yang di duga ilegal tanpa melalui putusan Pengadilan. Baik Pengadilan Pidana atau Perdata,” lanjut Yusri.

Harus taat hukum

Seharusnya, kata Yusri, SKK Migas maupun Menteri BUMN mengetahui antinomi hukum. Negara membentuk hukum tapi negara itu sendiri harus tunduk pada hukum yang di buatnya itu.

“Secara hukum, pengabaian rekomendasi LHP BPK tahun 2006 agar negara terhindar dari kerugian itu, dapat di pandang sebagai kesengajaan melakukan pembiaran atau delicta commisionis per omisionem comissa. Terutama atas berlangsungnya kegiatan PT CPI dan PT MCTN yang ilegal itu. Dan bisa di tinjau dari UU Tipikor seperti pasal 3 jo pasal 2,” ungkap Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, keraguan publik atas rencana penggantian Direktur Utama PT PHR itu, juga lantaran rencana pergantian Dirut PT PHR terjadi saat belum tuntasnya status siapa yang akan mengoperasikan pembangkit listrik North Duri Cogen milik MCTN. Terutama pada saat alih kelola dari PT Chevron Pasific Indonesia ke Pertamina Hulu Rokan pada 9 Agustus 2021. Maka usulan pergantian layak menjadi sorotan.

Tak hanya itu, menurut Yusri, usulan pergantian itu terungkap dari surat Direktur Utama Pertamina tanggal 30 April 2021. Surat itu perihal pemberitahuan, yang di tujukan kepada Kepala SKK Migas. Isinya untuk bisa di proses administrasi atas usulan surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) tanggal 23 April 2021.

“Jika melihat formulering surat itu, status Menteri BUMN membuat surat itu ternyata bukan selaku kuasa RUPS Pertamina. Oleh karenanya, secara UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Pertamina, surat itu bisa menjadi masalah tersendiri,” ungkap Yusri.

Rekam jejak karir

Selain itu, sambung Yusri lagi, ternyata rekam jejak karir Jaffee Suardin di bidang eksplorasi dan produksi Migas sangat minim. Karena salama ini berkarir tujuh tahun hanya sebagai engineer bidang keselamatan kerja atau health Safety Security Environmental (HSSE). Pengalaman ini ternyata kalah jauh dengan pejabat yang akan di gantinya yang telah memiliki segudang pengalaman di berbagai lapangan eksplorasi dan produksi migas di berbagai lapangan.

“Sebab itu, adanya campur tangan langsung Menteri BUMN terhadap ‘Cucu Perusahaan’ Pertamina, menjadi wajar menimbulkan tanda tanya besar. Karena sudah telah terlalu jauh mencampuri wilayah wewenangnya Subholding PT Pertamina Hulu Energi. Akhirnya timbul pertanyaan. Siapa yang di untungkan (qui bono) dari agenda ini?,” ungkap Yusri.

“Tolonglah Bapak Presiden dan para Penegak Hukum terutama KPK, untuk segera memperhatikan dan menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK tahun 2006 tersebut. Semoga tidak sampai muncul persepsi negatif dari publik. Bahwa telah terjadi pengabaian hukum terhadap cucu perusahaan Pertamina yang menjadi terkesan di kendalikan oleh ‘yang bukan’ Subholding atau Holding Pertamina.(hen)

Baca juga: Prenagen dan Klikdokter Dukung BKKBN Turunkan Angka Kasus Stunting di Indonesia

Bagikan

Prenagen dan Klikdokter Dukung BKKBN Turunkan Angka Kasus Stunting di Indonesia

Prenagen dan Klikdokter Dukung BKKBN Turunkan Angka Kasus Stunting di Indonesia. foto/ist

URBANNEWS.ID – Kalbe Nutritionals melalui salah satu produk unggulannya di kategori nutrisi kehamilan dan menyusui di Indonesia yaitu Prenagen, menaruh perhatian khusus dan tergerak untuk berpartisipasi aktif dukung turunkan angka stunting. Kasus stunting masih tinggi di Indonesia. Sebagai wujud nyata keseriusan dalam pencegahan stunting, Prenagen bekerja sama dengan Klikdokter. Kerjasama itu untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan percepatan penanganan kejadian stunting di Indonesia. Klikdokter merupakan situs portal komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan bagi komunitas medis dan publik.

Program kolaborasi BKKBN, Prenagen, dan Klikdokter yang bertajuk ‘Smart Sharing: Program Kerja Sama Penurunan Angka Stunting di Indonesia’. Kegiatan ini akan melakukan serangkaian kegiatan edukasi online maupun offline. Program ini akan menjangkau dan melibatkan bidan di seluruh Indonesia. Selain itu juga akan melakukan pilot project studi observasional dan program intervensi gizi untuk pencegahan stunting di beberapa daerah di Indonesia.

Berbicara di acara peluncuran kerja sama tersebut di BKKBN Jakarta (4/5/2021), Sinteisa Sunarjo, Group Business Unit Head Woman Nutrition Kalbe Nutritionals menyampaikan kepedulian Prenagen Dukung Turunkan Stunting terhadap penanganan stunting di Indonesia.

“Mengingat kompleksitas masalah stunting di Indonesia, butuh sinergi semua pihak untuk mengatasi stunting. Terkait fakta kasus stunting tersebut, Prenagen bersama-sama dengan Klikdokter ingin berkontribusi dan mendukung pemerintah melalui kerja sama dengan BKKBN. Untuk itulah, BKKBN, Prenagen, dan Klikdokter menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat upaya penurunan angka kasus stunting,” papar Sinteisa Sunarjo.

Menurut Sinteisa, kondisi stunting atau gagal tumbuh pada anak sangat terkait dengan gizi penduduk yang buruk dalam periode cukup panjang. Tanpa penanganan serius akan semakin banyak penduduk yang dewasa dan menua dengan perkembangan kemampuan kognitif yang lambat, mudah sakit dan kurang produktif.

Masa seribu hari pertama

Masa 1.000 hari pertama atau sekitar tiga tahun kehidupan sejak masih dalam kandungan, merupakan masa penting pembangunan ketahanan gizi. Lewat dari 1.000 hari, dampak buruk kekurangan gizi akan sulit di obati. Kekurangan gizi pada ibu hamil juga bisa memicu stunting.

“Nutrisi memang mengambil peran penting. Perlu menjadi perhatian lebih bagi calon orang tua baik sejak masa perencanaan, kehamilan, hingga menyusui. Kami sebagai penyedia produk nutrisi untuk ibu hamil, sangat menaruh perhatian dan mendukung pemberian nutrisi terbaik pada 1.000 hari pertama kehidupan. Terutama nutrisi makro dan mikro yang penting di konsumsi,” lanjut Sinteisa menjelaskan seputar Prenagen Dukung Turunkan Stunting.

Penyebab tingginya angka stunting di Indonesia lantaran juga sebagian kelahiran bayi di Indonesia sudah dalam kondisi kekurangan nutrisi, lalu di besarkan juga kurang zat gizi. Adapun faktor yang menyebabkan stunting, bisa berasal dari faktor eksternal seperti buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan, serta faktor internal yaitu kekurangan gizi kronis. Kondisi ini bisa menyebabkan abortus, anemia pada bayi baru lahir, bayi dengan berat badan lahir rendah, cacat bawaan, hingga kematian. Kekurangan gizi kronis pada anak akan menimbulkan persoalan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Dalam paparannya di peluncuran kerja sama tersebut, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang di wakili Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana BKKBN dr Zamhir Setiawan, M.Epid menegaskan keseriusan pemerintah menangani stunting selama ini. Sebab, sebenarnya dalam lima tahun terakhir angka stunting di Indonesia telah mengalami perbaikan.

Angka stunting

“Jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67%. Angka itu berhasil di tekan dari 37,8% di tahun 2013. Namun, angka ini masih lebih tinggi di bandingkan toleransi maksimal stunting yang di tetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Yaitu kurang dari 20%. Bahkan hingga akhir tahun lalu, status Indonesia masih berada di urutan 4 dunia dan urutan ke-2 di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting,” jelas dr. Zamhir.

Presiden Joko Widodo pada Januari 2021 lalu menargetkan pada tahun 2024 kasus stunting di Indonesia bisa di tekan hingga berada di angka 14%. Dan angka kematian ibu bisa di tekan hingga di bawah 183 kasus per 100.000 ibu melahirkan.

Program “Smart Sharing” ini mulai berlangsung April 2021. Program ini bertujuan memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Terutama tentang bagaimana mempersiapkan ketahanan kesehatan keluarga untuk mencegah stunting, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, dan menurunkan angka kematian bayi. Secara garis besar, program ini akan menggelar 3 jenis kegiatan. Ketiganya yaitu edukasi secara online, edukasi secara offline, dan program intervensi gizi di 2 kabupaten dan kota. Untuk kebutuhan ini, Klikdokter menggunakan sarana aplikasi KlikKB sebagai hub atau pusat komunikasi program ini.

Aplikasi KlikKB

Adapun KlikKB merupakan aplikasi terkait perencanaan kehamilan, hamil, tumbuh kembang anak, penggunaan kontrasepsi, dan konsultasi gratis dengan bidan-bidan secara online. Aplikasi ini memiliki fitur untuk para bidan, ibu hamil, dan ibu dengan batita. Semua fitur yang ada tersedia guna mengontrol kondisi janin dan nutrisi anak untuk membantu meminimalisasikan risiko stunting.

Turut berbicara di penandatanganan kesepakatan, Bonny Mateus Anom, Direktur PT Medika Komunika Teknologi (Klikdokter). Ia menjelaskan kesiapan dan dukungan terhadap program ini. “Program ini sangatlah penting karena edukasi perlu secara massif kepada sebanyak mungkin perempuan di Indonesia. Edukasi yang akan di berikan antara lain mengenai pentingnya pengetahuan seputar masa persiapan, masa hamil dan masa menyusui. Serta edukasi tentang nutrisi yang di butuhkan untuk mencegah terjadinya stunting, kematian ibu melahirkan, dan kematian bayi’ jelas Bonny.

Selain melalui aplikasi KlikKB, edukasi akan di sampaikan melalui masing-masing media digital milik Prenagen, BKKBN, dan Klikdokter. Baik di website maupun media sosial, serta secara offline di klinik-klinik dan melalui bidan-bidan. Edukasi secara daring termasuk infografis dan video edukasi secara berkala di aplikasi KlikKB. Serta situs dan kanal media sosial milik BKKBN, Prenagen, dan Klikdokter. Selanjutnya, kolaborasi ini juga akan menggelar rangkaian webinar untuk komunitas bidan dan masyarakat secara umum. Serta sejumlah kegiatan Social Media Live untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap stunting.

Studi Observasional dan Program Intervensi Gizi

“Salah satu aspek penting yang akan dijalankan melalui program “Smart Sharing” ini adalah rencana melakukan studi observasional dan program intervensi gizi terhadap para ibu hamil, ibu menyusui dan bayi. Dengan memberikan asupan gizi yang baik, sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting berupa penelitian mendalam terhadap tiga kelompok pengujian yaitu ibu hamil dengan usia kandungan 4 – 6 bulan, ibu menyusui bayi usia 0 – 3 bulan, dan bayi usia 6 – 9 bulan,” jelas Sinteisa.

Studi observasional dan program intervensi gizi ini bertujuan membantu memberikan asupan bernutrisi kepada ibu yang sedang hamil, ibu menyusui, dan bayi usia 6-9 bulan dan mengukur seberapa efektif pengaruhnya terhadap kesehatan ibu dan perkembangan janinnya, serta tumbuh kembang bayi. Pilot project studi observasional dan intervensi gizi untuk mencegah stunting telah diluncurkan secara simbolis oleh Kepala BKKBN Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) bersama Kalbe Nutritionals dan Klikdokter di Godean, Kabupaten Sleman pada 12 April 2021 lalu, disaksikan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani, dan Kepala Dinas P3AP2KB Sleman Mafilindati Nurani. Selanjutnya, studi observasional dan program intervensi gizi ini akan berlangsung hingga Januari 2022, di Kabupaten Sleman dan Kota Madiun.

Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Kepala BKKBN dalam sambutannya menegaskan komitmen BKKBN menurunkan angka kasus stunting di Indonesia. “Stunting harus ditekan dari hulu ke hilir mulai dari program edukasi hingga intervensi gizi untuk mencegah anak gagal tumbuh. Program edukasi penting agar anak tidak salah gizi dan yang juga harus diperhatikan adalah pengamatan terhadap kondisi gizi anak. Pandemi telah mengakibatkan kegiatan posyandu di banyak daerah terhenti, padahal selama ini Posyandu berperan besar sebagai langkah awal pengawasan gizi anak. Kami berharap kolaborasi ini menjadi cara alternatif agar gizi dan kesehatan anak di Indonesia terpantau,” ungkap dr. Hasto.

Antusias Klikdokter

Ajakan Kepala BKKBN untuk menyelesaikan masalah stunting dari hulu ke hilir, disambut bersemangat oleh Dino Bramanto, Direktur Utama PT Medika Komunika Teknologi (Klikdokter) yang menggarisbawahi peran digital dalam membantu menanggulangi masalah kesehatan terutama masalah stunting di Indonesia.

“Sepuluh tahun terakhir, kita bisa melihat dunia digital telah menjadi stimulus bagi perubahan sosial di negeri ini. Jadi sebaiknya kita manfaatkan juga untuk memecahkan masalah-masalah besar bangsa ini, salah satunya adalah menekan angka stunting ini. Platform digital memungkinkan program edukasi yang dipimpin BKKBN menjangkau bidan dan anggota masyarakat di berbagai daerah dengan cepat. Kami bangga bisa berkolaborasi dengan Kalbe Nutritionals untuk sama-sama mendukung BKKBN dalam program penurunan angka stunting di Indonesia,” papar Dino Bramanto.

Di tempat yang sama, Ongkie Tedjasurja, President Director Kalbe Nutritionals juga mengungkapkan harapannya. “Program perbaikan gizi ibu hamil, wanita usia subur, dan bayi pada akhirnya adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Kalbe Nutritionals sendiri selalu berkomitmen menjadi penyedia nutrisi untuk setiap tahap kehidupan, mulai dari persiapan kehamilan, tahap perkembangan anak-anak, usia muda dan produktif, hingga kalangan senior atau lansia. Semoga inisiatif ini bisa didukung semua instansi agar bisa membawa hasil nyata bagi anak Indonesia dan kita harapkan juga angka stunting dapat turun sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Ongkie.(hen/rls)

Baca juga: Pengamat Nilai Tudingan Anggota DPR ke Pertamina soal Pembangkit Listrik Blok Rokan Salah Alamat

Bagikan

Pengamat Nilai Tudingan Anggota DPR ke Pertamina soal Pembangkit Listrik Blok Rokan Salah Alamat

Yusri Usman. foto/offshoreindonesia.com

URBANNEWS.ID – Pernyataan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau, Achmad soal transisi Blok Rokan menuai kritik pedas. Tribunnews pada Minggu (2/5/2021) melansir pernyataan Achmad. Ia menuding Pertamina tidak mengambil langkah cepat untuk mengatasi problem pembangkit listrik sebagai tulang punggung produksi minyak di Blok Rokan.

“Tudingan itu sangat mengesankan anggota dewan ini gagal paham tentang masalah pembangkit listrik Blok Rokan. Sehingga terpeleset saat mengumbar tudingannya,” ungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (3/5/2021) malam.

Menurut Yusri, seharusnya tudingan itu lebih layak di alamatkan ke SKK Migas. Karena negara telah menugaskan lembaga ini dengan kewenangan yang luar biasa. Kewenangan ini meliputi kewenangan merivisi dan menyetujui Plan of Develoment, Work Program & Budget, serta Authorization For Expenditure (AFE). AFE merupakan kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam menjalankan proses bisnisnya di hulu.

“Seandainya pun Pertamina itu bukan BUMN, sudah seharusnya SKK Migas harus dapat memberikan kepastian berusaha dan melindungi kepentingan perusahaan yang telah memenangkan tender operator wilayah kerja migas. Apalagi dalam hal ini Pertamina sebagai pemenang tender telah menyetorkan signature bonus sebesar USD 748 juta atau setara Rp 13,1 triliun kepada negara. Pertamina juga telah membuat komitmen kerja pasti senilai USD 500 juta untuk bisa mempertahankan laju produksi Blok Rokan,” beber Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, tentunya Anggota DPR RI tahu persis, Pertamina itu adalah BUMN. “Jika Pertamina selama ini terkesan banyak diam soal status pembangkit listrik ini, tentulah karena menghormati kewenangan SKK Migas,” ungkap Yusri.

Penunjukan PLN

Yusri mengatakan, Pertamina pasti telah mempersiapkan diri untuk menjadi pengelola Blok Rokan. Pertamina telah menunjuk PLN sebagai penanggungjawab pasokan listrik Blok Rokan mulai 9 Agustus 2021 mendatang. Penunjukan itu berlangsung sejak 1 Febuari 2021 lalu.

“Jadi, Pertamina lebih fokus membangun proses bisnis profesional dan menghargai dengan tidak mencampuri hal-hal di luar wewenang dan tanggungjawabnya,” ulas Yusri.

“Mungkin Saudara Achmad sebagai Anggota DPR belum mengetahui bahwa status pembangkit listrik Cogen yang diakui PT MCTN sebagai miliknya adalah berdasarkan Energy Service agreement (ESA) 1 Oktober 1998. Berdasarkan ESA status pembangkit itu merupakan aset investasi yang tidak ditagihkan atau dibayar oleh cost recovery, yang tidak akan dikembalikan sebagai aset negara pada akhir operasi 8 Agustus 2021,” beber Yusri.

Konyolnya lagi, lanjut Yusri, SKK Migas sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, ternyata telah membiarkan temuan BPK tahun 2006 soal status kepemilikan pembangkit listrik itu. Temuan itu seharusnya bisa menjadi dasar untuk meninjau kembali ESA itu. Peninjauan itu membuka peluang pembangkit itu bisa dinyatakan sebagai aset negara ketika kontraknya berakhir bulan Agustus tahun ini.

“Aneh anak ajaib, sebaliknya pejabat SKK Migas justru telah turut mengukuhkan ( bekrachtiging) kecatatan proses awal kelahiran ESA pada 1 Oktober 1998 yang cacat hukum menurut temuan BPK tahun 2006 itu dengan beberapa amandemen dari ESA tersebut,” ujar Yusri.

Laporan BPK RI

Dalam laporan BPK itu, kata Yusri, jelas telah disebutkan bahwa pengadaan pembangkit listrik cogen 300 MW dengan nilai investasi USD 190 juta dengan menunjuk langsung PT MCTN oleh PT CPI, telah terindikasi mengandung praktek-praktek KKN. Sebab, 95% pemilik saham di MCTN adalah Chevron Standard Limited (CSL). CSL masih terafiliasi dengan Chevron Corporation atau sister company. Jadi merupakan suatu related party transaction.

“Apalagi alasan PT CPI telah memilih langsung PT MCTN saat itu dengan pertimbangan mendesak untuk kebutuhan listrik memenuhi target peningkatan produksi minyak Blok Rokan. Namun dari data-data produksi mulai tahun 2000 hingga 2006 malah memperlihatkan fakta-fakta yang terbalik. Yakni produksi minyaknya menurun terus,” lanjut Yusri.

Ironisnya, sambung Yusri, sampai dengan akhir pemeriksaan BPK pada 2 Maret 2006, tim BPK belum mendapat hasil analisa atau alasan yang mendasari mengenai keputusan PT CPI untuk tidak membangun sendiri pembangkit listrik tersebut. Tetapi menunjuk PT MCTN sebagai Special Purpose Vehicle (SPV). Dan itu bertentangan dengan Kepres Nomor 16 tahun 1994 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Oleh sebab itu, sudah seharusnya Kementerian ESDM dan SKK Migas yang lebih bertanggungjawab dan harus bisa bekerja keras untuk menekan PT CPI dan PT MCTN agar tau diri untuk bisa menyelesaikan soal pembangkit listrik dengan bijak untuk kepentingan nasional, tanpa harus membuka borok lama,” ungkap Yusri.

Mengenai pernyataan Achmad, Yusri memberi masukan. “Hemat saya, sebaiknya sebelum berkomentar apalagi menuding pihak tertentu, kita harus lah memahami hal sesuatu yang kita akan komentari itu. Semoga Saudara Anggota DPR dapat meluangkan waktu memahami setidaknya membaca ESA dan LHP BPK tahun 2006 itu,” tutup Yusri.(hen)

baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Jurnalis

Bagikan

Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Jurnalis

Bambang Soesatyo. foto/cnnindonesia.com

URBANNEWS.ID – Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperkuat perlindungan kepada jurnalis dengan tetap melaksanakan revisi terhadap UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Saya meminta pemerintah memperkuat perlindungan kepada jurnalis. Dengan tetap melaksanakan revisi terhadap UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar jurnalis mendapatkan kepastian keamanan dalam menjalankan tugas,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Demikian pernyataan Bambang Soesatyo terkait peringatan World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia tanggal 3 Mei.

Bamsoet meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap media sebagaimana Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi. “Namun demikian kebebasan pers tetap harus memperhatikan etika dan keseimbangan isi berita, mengingat pers merupakan salah satu pilar demokrasi,” ujarnya.

Selain itu Ketua MPR ini juga menyampaikan kepada seluruh insan pers, agar dalam menyampaikan sebuah informasi hendaknya harus terverifikasi terlebih dahulu. Serta harus ada cek ulang konten informasi.

Langkah itu menurut dia agar tidak menimbulkan misinformasi atau pun pemberitaan hoaks di media massa. Ia mengatakan penting untuk memahami dan menghargai suatu informasi sebagai barang publik. “Saya meminta pemerintah memperhatikan dan mendukung peran penting jurnalis yang bebas dan profesional dalam memproduksi dan menyebarkan suatu informasi,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah memberikan edukasi kepada pers. Agar dapat menangani misinformasi dari konten-konten berbahaya ataupun konten-konten hoaks. Karena peran pers juga untuk membantu Pemerintah dalam mencerdaskan hidup bangsa.

Bamsoet juga meminta pers agar dapat mendalami tiga fokus utama dalam World Press Freedom Day 2021. Di antaranya langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan ekonomi media berita. Selain itu, mekanisme untuk memastikan transparansi perusahaan internet, dan peningkatan kapasitas Literasi Media dan Informasi. (hen/sinarharapan.co)

Baca juga: Airlangga Hartarto: Kasus Covid Indonesia Membaik Dibanding Kondisi Global

Bagikan

Airlangga Hartarto: Kasus Covid Indonesia Membaik Dibanding Kondisi Global

URBANNEWS.ID – Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di 25 provinsi, sebelum menjadi 30 provinsi, telah berhasil mengendalikan laju kasus aktif Covid 19 membaik dan menjadikan kondisi Indonesia membaik dari pada global.

“Tadi rapat dengan Bapak Presiden, ada beberapa hal yang tadi di jelaskan dan di arahkan Bapak Presiden. Terkait dengan perkembangan Covid-19 sampai 2 Mei 2021, kita mengalami perbaikan di bandingkan kasus global,” kata Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/5/2021).

Airlangga memaparkan, jumlah kasus harian Covid-19 membaik. Bila di bandingkan pada jumlah kasus harian pada Januari yang mencapai 10.000 kasus, maka pada April tercatat hanya 5.222 kasus harian.

“Kemudian kalau kita bicarakan kasus aktif, rata-rata sekitar 107.000 kasus. Sedangkan di Januari mencapai 139.963 kasus,” ujar Airlangga Hartarto.

Begitu juga dengan angka positivity rate juga mengalami penurunan. Terlihat dari angka positivity rate pada Mei 2021 mencapai 10,81%, turun bila di bandingkan dengan angka positivity rate pada Januari 2021 yang mencapai 26%.

“Terkait kasus aktif juga mengalami perbaikan. Kasus aktif tertinggi di Februari adalah 16%. Dan sekarang sekitar 6%. Jadi jauh lebih baik. Kemudian tingkat bed occupancy rate (BOR) nasional sudah 35%. Tidak ada BOR yang di atas 70%,” terang Airlangga Hartarto.(hen/beritasatu.com)

baca juga: Ironi Industri Nikel Nasional (2): Menggugat Penjajahan Negara dan TKA China

Bagikan

Ironi Industri Nikel Nasional (2): Menggugat Penjajahan Negara dan TKA China

IRONI dan nestapa seputar industri nikel nasional terlalu banyak untuk dituliskan. Umumnya membuat perut mual. Ada isu-isu eksploitasi cadangan tanpa kontrol, larangan ekspor mineral mentah pro asing, kebijakan harga patokan mineral (HPM) pro smelter China, manipulasi pajak, manipulasi tenaga kerja asing (TKA) China, dan lain-lain. Jika Anda mual, jangan diam. Mari kita advokasi bersama-sama.

Kali ini IRESS menulis seputar TKA China yang sangat banyak melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah banyak di gugat oleh berbagai lembaga atau perorangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat-serikat Pekerja, pakar-pakar, serta pimpinan partai dan ormas, masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan atau tersentuh hukum.

Mengapa demikian? Karena ada oligarki penguasa-pengusaha yang melindungi dan ikut investasi dengan para konglomerat dan investor China. Mereka mendapat berbagai pengecualian dengan dalih sebagai penarik investasi/PMA, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN). Namun di sisi lain, dengan berbagai perlindungan dan status tersebut, investasi oligarki dan China ini seolah berjalan bebas hambatan, bebas rambu-rambu hukum dan kebal hukum.

Ratusan ribu TKA

Mari kita cermati lebih seksama. Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit (menghasilkan alumina) nasional telah mencapai ratusan ribu orang. Wilayah yang menjadi tujuan minimal Sulawesi dan Kepri. Untuk kasus TKA China ini, perhatikanlah bebagai pelanggaran yang terjadi sejak 2019 hingga sekarang.

Pertama, mereka bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Ada 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah Covid-19 sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021. Presiden hanya basa-basi?

Kedua, sebagian besar mereka masuk Indonesia menggunakan visa 211 dan 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 211 dan 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan tersebut telah di salahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan, dan jumlah penggunanya bisa sampai ribuan TKA!

Hindari visa

Ketiga, sejalan dengan butir kedua di atas, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 311 dan 312. Namun hal ini sengaja di hindari karena perlu memenuhi berbagai syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Ternyata para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 311 dan 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius.

Keempat, mayoritas TKA China yang di pekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi mendapat pekerjaan. Padahal Permenaker No.10/2018 antara lain mengatur syarat TKA, berupa: 1) memiliki pendidikan sesuai kualifikasi; 2) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja 5 tahun; 3) mengalihkan keahlian kepada Tenaga Kerja Pendamping; 4) memiliki NPWP bagi TKA; 5) memiliki ITAS (izin tinggal terbatas) untuk bekerja, di terbitkan instansi berwenang; 6) memiliki kontrak kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.

Pada smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), di pekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Para TKA China di VDNI dan OSS, Morosi Sulawesi Tenggara ini, sejak awal tidak jelas tentang jenis visa yang di gunakan, fungsi dan jabatan pemegang visa. Hal ini melanggar Pasal 38 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Dalih Menko Maritim

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu di datangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” Selasa (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang di dukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

Kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan di banding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus penghinaan terhadap rakyat sendiri. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Terjajah di negeri sendiri

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 15 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya di batasi atau di rampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah di banding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

Keenam, pembayaran gaji para TKA China di lakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang mengharapkan adanya perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah dari kegiatan industri nikel nasional ini. Mengharap nilai tambah apa, jika kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja dirampok TKA China?

Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA di lakukan di China, maka negara sangat potensial kehilangan penerimaan pajak. Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain di Indonesia, khususnya pada industri nikel nasional dan bauksit membayar pajak. Negara berpotensi kehilangan pendapatan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) yang harus di bayar investor kepada pemerintah, yang akan tercatat sebagai PNBP. Apakah pemerintah dan lembaga terkait memahami potensi manipulasi dan kejahatan sistemik ini, dan berani bertindak sesuai peraturan yang berlaku?

Negara dapat apa?

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara dapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Kapan ketidakadilan ini diakhiri?

Di tengah terjadinya banyak PHK dan bertambahnya pengangguran yang memiskinkan puluhan juta rakyat Indoensia akibat pandemi, ratusan atau mungkin ribuan TKA China terus masuk setiap bulan. Terlepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada industri tambang mineral, khusus isu TKA China, minimal kita menemukan tujuh masalah yang melanggar aturan, merampok hak pribumi dan merugikan keuangan negara seperti diurai di atas.

Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan pemerintah. Karena itu, wajar jika rakyat menuntut agar perusahaan PMA seperti VDNI dan OSS diproses secara hukum dan siberi sanksi atas semua pelanggaran dan manipulasi yang dilakukan. Hal ini juga sekaligus untuk membuktikan pemerintah mampu bersikap adil, serta tidak pro investor China dan konglomerat oligarkis.

Berbagai pelanggaran di atas berdampak pada hilangnya kesempatan bagi sebagian rakyat untuk bekerja di negara sendiri. Bahkan negara pun kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan pajak dan PNBP triliunan Rupiah. Hal ini merupakan hal yang harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat! Jika pelanggaran ini terus berlangsung, berhentilah meneriakkan “MERDEKA”, karena faktanya NKRI sedang dijajah di negeri sendiri!***

Jakarta, 30 April 2021

Marwan Batubara

IRESS

Baca juga: Ketua BPK RI Blokir WA Wartawan saat Dikonfirmasi Mengenai Audit Pembangkit Listrik Blok Rokan

Bagikan

Ketua BPK RI Blokir WA Wartawan saat Dikonfirmasi Mengenai Audit Pembangkit Listrik Blok Rokan

Agung Firman Sampurna. foto/liputan6.com

URBANNEWS.ID – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna bungkam ketika di tanya mengenai audit BPK atas pembangkit listrik Blok Rokan. Tak hanya itu, alih-alih memberikan keterangan kepada publik, ia malah memblokir nomor WA urbannews.id ketika melakukan konfirmasi pada Rabu (28/4/2021).

Dalam konfirmasi tersebut, urbannews.id mengajukan konfirmasi terkait dengan adanya surat CERI ke BPK RI. Surat ini terkait pembangkit listrik Wilayah Kerja Migas Blok Rokan.

Agung tidak menggubris konfirmasi urbannews.id yang menanyakan apakah benar menurut keterangan Sekretaris SKK Migas Ir Taslim Z Yunus kepada CERI, bahwa BPK RI Pada Tahun 2014 telah menutup temuan LHP BPK RI tahun 2006 terhadap proses bisnis pembangkit Cogen North Duri Cogen dengan justifikasi pertimbangan operasi, produksi dan pertimbangan hukum.

Sementara itu, dalam suratnya kepada Ketua BPK RI pada 26 April 2021, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman antara lain mengungkapkan proses transisi operator blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 8 Agustus 2021 mendatang, berpotensi terganggu akibat status pembangkit listrik Cogen North Duri.

Bukan barang milik negara

Yusri juga mengungkapkan, Sekretaris SKK Migas telah menyatakan kepadanya bahwa pembangkit tersebut bukan barang milik negara, tetapi milik PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN).

Akibat pernyataan SKK Migas tersebut, lanjut Yusri, MCTN akan menjual pembangkit listrik tersebut dengan proses lelang yang katanya telah mematok harga dasar USD 300 juta, meskipun pada tahun 2000 pembangkit tersebut bernilai investasi USD 190 juta.

“Sementara itu, sudah menjadi pengetahuan umum, Pertamina telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga listrik dan Uap (PJBTLU) dengan PLN pada 1 Febuari 2021 untuk menyuplai listrik dan steam kebutuhan lapangan minyak blok Rokan agar lifting migas tidak terganggu,” lanjut Yusri.

Namun, lanjut Yusri, mengingat frekwensi listrik yang di butuhkan blok Rokan 60 herts sementara frekwensi Listrik PLN 50 herts, maka PLN membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengkonvert frekwensi listrik PLN untuk Blok Rokan menjadi 60 herts.

“Dengan demikian, PLN harus lah dapat memperoleh Pembangkit Listrik ex MCTN itu untuk mencegah terhentinya produksi Blok Rokan yang oleh Presiden di targetkan sebagai tulang punggung produksi minyak nasional,” beber Yusri.

Lemah di tender

Menurut Yusri, PLN menurut informasi yang ia peroleh, hanya berani menawar pembangkit tersebut hanya senilai USD 30 juta. Di prediksi kemampuan PLN menawar harga itu akan kalah dengan kompetitor lainnya, termasuk para sindikat pemburu rente.

“Kami masih ingat, menurut LHP BPK RI tahun 2006 untuk memeriksa buku tahun 2004 sampai 2005 yang telah menghasilkan banyak temuan penting tentang kecacatan secara peraturan (onwetmatigeheid) setidaknya secara hukum (onrechtmatigeheid) perjanjian ESA antara CPI dengan MCTN. Karena pemegang saham 95% MCTN adalah Chevron Standard Limited (CSL) terafiliasi dengan Chevron, jadi merupakan related party transaction, juga penunjukan MCTN oleh CPI ternyata tidak melalui proses tender,” beber Yusri.

Yusri mengungkapkan adapun pemilik saham 5% MCTN adalah PT Nusa Galih Nusantara atau Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949, belakangan pemiliknya bergabung dengan Yayasan Puri Cikeas menurut Gatra edisi 21 April 2021.

“Related party transaction dan penunjukan langsung itu jelas melanggar atau bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (onwetmatige) atau setidaknya bertentangan dengan kepantasan dan kepatutan yang harus di indahkan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, jadi bersifat melawan hukum (onrechtmatige),” ungkap Yusri.

Rekomendasi BPK

Dalam Laporan BPK itu, kata Yusri, keluar beberapa rekomendasi BPK, antara lain meminta agar mengusut siapa yang terlibat dalam pembuatan ESA (Energy Service Agreemnet) antara CPI dengan MCTN yang sangat bermasalah kelahirannya dari perspektif peraturan perundang undang dan atau hukum itu.

“Selain itu, tarif listrik yang di bebankan kepada CPI oleh MCTN ternyata relatif jauh lebih mahal dari tarif listrik PLN, dan oleh CPI dibayar dan dibebankan kepada negara dengan skema cost recovery, meskipun pasokan energi primer berupa gas disediakan oleh CPI sebagai komponen C dari tarif dasar listrik,” lanjut Yusri.

Dengan demikian, kata Yusri, biaya listrik dan steam yang dibayarkan kembali oleh negara melalui pemerintah sangat diragukan kewajaranya dan bisa-bisa telah mengakibatkan kerugian negara bagi pemerintah sebesar USD 210 juta serta berpotensi merugikan negara USD 1,23 miliar sampai 8 Agustus 2021 sebagai batas akhir kontrak.

“Menurut hemat kami, seharusnya pimpinan BP Migas pada tahun 2006 dan penerusnya menindak lanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK agar tidak terjadi kerugian negara setidaknya meninjau kembali (review) perjanjian itu karena kondisinya saat itu hingga sekarang bukan era ORBA (Yayasan Serangan Umum) lagi. Ternyata apa yang dikuatirkan dari LHP BPK saat itu faktanya dirasakan saat ini. Bahwa pembangkit listrik itu oleh SKK Migas telah dinyatakan bukan menjadi milik negara, tetapi tetap milik MCTN, yang berarti mengukuhkan (bekrachtiging) perjanjian ESA dulu yang cacat hukum itu,” ungkap Yusri.

Audit tahun 2014

“Hal yang sangat mengagetkan kami adalah informasi dari Sekretaris SKK Migas Ir Taslim Z Yunus pada Minggu malam tanggal 25 April 2021 sekitar jam 20.15 WIB melalui dialog pesan whatsapp dengan kami, bahwa BPK RI tahun 2014 telah menutup temuan tersebut dengan justifikasi pertimbangan operasi dan produksi dan pertimbangan hukum,” tambah Yusri.

Berdasarkan hal-hal di atas, Yusri mengatakan CERI meminta konfirmasi kepada BPK RI tentang kebenaran informasi dari Sekretaris SKK Migas soal BPK RI tahun 2014 telah menutup temuan tersebut dengan justifikasi pertimbangan operasi dan produksi dan pertimbangan hukum.

“Jika benar, kami mohon informasi. Kemudian bolehkah BPK termasuk yang periode tahun 2014 menutup fakta-fakta temuan BPK tahun 2006? Karena sependek pengetahuan kami, fakta itu tidak mungkin hilang (facta aeterna est) dan tidak ada lembaga di Negara ini yang dapat menghapus fakta yang sudah ada incasu temuan BPK dalam LHP tahun 2006 itu,” lanjut Yusri dalam suratnya itu.(hen)

Baca juga:

Perusahaan Migas Aceh Diingatkan untuk Ekstra Hati-hati dalam Mengelola Aset Warisan

Bagikan

Perusahaan Migas Aceh Diingatkan untuk Ekstra Hati-hati dalam Mengelola Aset Warisan

Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Penyerahaan lapangan migas Blok B kepada PT Pema yang merupakan BUMD Aceh, mulai menimbulkan spekulasi di ruang publik. Penyerahan itu telah berlangsung sesuai surat persetujuan pengelolaan dan Penetapan Bentuk Ketentuan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama Pada Wilayah B oleh Menteri ESDM Nomor 76.k/HK.02/MEN.M/2021. Meski demikian, perlu menyikapinya dengan hati-hati.

Jangan sampai penyerahaan ini awalnya di anggap merupakan berkah besar bagai rakyat Aceh, namun jika salah kelola, malah bisa menjadi bencana bagi rakyat dan Pemda Aceh di kemudian hari.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (29/4/2021).

“Contohnya sudah banyak, terbaru kasus Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas Kaltim berinisial IR, adalah sebagai pemegang hak Participating Interest 10% dari operasi blok Mahakam harus berada di balik teralis besi akibat dugaan korupsi,” ungkap Yusri.

Tak hanya itu, lanjut Yusri, akan menyusul proses hukum, yakni terhadap pemegang hak participating interest untuk lapangan minyak blok Jatinegara oleh Pemkot Bekasi telah dilaporkan ke KPK sejak Oktober 2020, yaitu KSO BUMD Pemkot Bekasi dengan mitranya Foster Oil & Energy Pte Ltd kepemilikan nya yang berkaitan erat dengan Cresswell International Ltd dan Aries Capital Holding milik Moch Riza Chalid yang merupakan tokoh penting dalam episode ‘papa minta saham’.

“Termasuk, saham Perusda BUMD PT DMB (Daerah Maju Bersaing) milik Pemrov NTB di dalam PT Newmont Nusa Tenggara, yang memiliki 7% saham hasil divestasi. Infonya sahamnya tergadaikan oleh investornya sebagai mitra BUMD. Sehingga timbul pertanyaan apa belum kapok juga?,” tandas Yusri.

Jadi, kata Yusri, harus ketahui blok B ini bekas wilayah operasi Exxon Mobil yang pada 1 Oktober 2015 telah di ambil alih oleh Pertamina Hulu Energi. Proses take over ini pun sempat memancing kontroversial saat itu, artinya aneh langkah Pertamina buang duit di sini untuk mengambil blok yang produksinya juga sudah turun banyak dan kontraknya juga akan berakhir PSC-nya.

“Bahkan, kami dari CERI waktu itu sekitar November 2015 sudah pernah membuat surat kepada kepala SKK Migas ketika masih di jabat Amin Sunaryadi, yaitu mempertanyakan dana temuan LHP BPK senilai sekitar USD 250 juta yang merupakan dana pemulihan sumur paska operasi atau di kenal dengan Abandonment and Site Restoration. Dana tersebut sudah terlanjur di bayarkan oleh negara lewat mekanisme cost recovery kepada Exxon Mobil tapi belum di gunakan, namun belum di kembalikan lagi ke negara,” beber Yusri.

Sehingga, kata Yusri, jika blok B sudah beralih dari Pertamina Hulu Energi ke PT PEMA, maka seharusnya dana USD 250 juta itu kembali serahkan kepada PT PEMA oleh negara.

“Jangan sampai perusahaan migas Aceh ketiban kerak busuk yang bermasalah merupakan warisan operator sebelumnnya,” ungkapnya.

Selain itu, kata Yusri, harus di pahami dalam mengelola lapangan migas yang padat teknologi, padat modal serta padat resiko, sehingga upaya mencari mitra untuk mengurangi resiko itu adalah sebuah kelaziman terhadap proses bisnis di dunia perminyakan.

Pengalaman beberapa blok Migas yang di kelola oleh BUMD menunjukan kinerja buruk. Jangankan mampu meningkatkan produksi, mempertahankan tidak turun saja sudah bagus. Karena BUMD lemah di cash call dari setiap aktifitas di migas yang padat modal, tak mungkin mengambil dari APBD. Sebagai contoh nyata lihat lah kinerja PT Bumi Siak Pusako yang mengelola blok Coastal Plain Pekanbaru.

“Namun, PT PEMA harus melakukan proses itu melalui lelang terbuka dan transparan serta akuntabel, sehingga pernyataan Zubir Sahim sebagai Direktur PT PEMA akan mengajak PT Energ Mega Persada, sebaiknya di urungkan jika tidak di pilih melalui proses tender. Karena ujungnya bisa berujung tersangkut pidana korupsi di kemudian hari,” kata Yusri.

Oleh sebab itu, tegas Yusri, BPMA harus segera mencegah apa yang akan di lakukan oleh Zubir Sahim untuk menunjuk PT Energi Mega Persada yang berada di bawah naungan Bakrie Group. “Kecuali dia memang kebal hukum,” tutup Yusri.(hen)

Bagikan

Ada Apa di Balik Pencopotan Jabatan Direktur SDM Penunjang Bisnis KPI?

INNALILLAHI waina ilaihi rojiun. Adakah hubungan atau kaitan langsung antara Direktur SDM Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dengan kebakaran Kilang Balongan, sehingga harus ada pencopotan dari jabatanya pada RUPS PT KPI tanggal 26 APRIL 2021 yang lalu. Pencopotan Direktur SDM Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Indonesia di tindaklanjuti dengan telah di lakukannya Sertijab pada Rabu, 28 April 2021 pukul 08.00 WIB secara virtual? Atau ada agenda lain di belakangnya?

Mengapa yang di copot dan di ganti adalah Direktur SDM penunjang bisnisnya? Apakah di anggap ada hubungannya dengan peristiwa kebakaran? Padahal Polri sendiri memberikan statement bahwa proses penyidikan terhadap kebakaran masih berproses dan belum ada satupun yang di tetapkan sebagai tersangka. Atau apakah ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum kebakaran itu untuk mengganti pejabat tersebut untuk kepentingan tertentu?

Pengalaman saya selama 25 tahun bekerja di Pertamina, saya baru menemukan kasus pergantian direktur yang abnormal dan tidak lumrah seperti ini. Apalagi kejadian Pencopotan Direktur SDM Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Indonesia berlangsung dalam keadaan yang tidak normal di mana yang bersangkutan saat ini sedang berkonsentrasi penuh dalam menangani proses pascakebakaran yang pastinya sangat memeras energi. Bukankah ini mencederai beliau?

Kewenangan pengangkatan Direksi Subholding adalah kewenangan Holding bukan BUMN. Apakah ada peran Menteri BUMN dalam penggantian ini? Menteri BUMN bisa saja mengirimkan surat usulan melalui holding tentang nama-nama yang harus di ganti? Atau ada tangan-tangan lain? Atau karena masih pejabat virtual yang tidak jelas kewenangan sehingga setiap saat bisa dicopot? Wallohualam bishawab.

Sampai kapan kejadian yang tidak lumrah ini akan terus terjadi, apakah hal seperti ini akan mendorong kinerja perusahaan? Bukankah sebaliknya yang akan terjadi, perusahaan akan semakin terpuruk?

Penting untuk bisa dijadikan catatan bagi semua pihak bahwa Pertamina ini adalah perusahaan besar, strategis, kebanggaan Bangsa Indonesia, dan pastinya bukan perusahaan kaleng-kaleng. Masya alloh.***

Jakarta, 28 April 2021

Ugan Gandar

Pengamat Energi, Mantan Pekerja Pertamina dan Presiden FSPPB Periode 2004 – 2015

 

baca juga:

Ketua Banggar DPR Said Abdullah Kritik Pertamina Masih Salurkan BBM Jenis Premium, Pengamat: Sesat Berpikir!

Bagikan

KPCDI Desak Menkes Tindak Dugaan Penyelewengan Pendistribusian Cairan Obat Pasien

Pasien cuci darah lewat perut (CAPD) sedang menggangkat cairan untuk kebutuhan sebulan. foto/ist

URBANNEWS.ID – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) telah mengajukan surat pengaduan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pengaduan itu terkait adanya dugaan penyelewengan pendistribusian cairan dianeal bagi pasien gagal ginjal kronik yang menggunakan terapi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). 

Menurut Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir, surat resmi No: 010/KPCDI-PST/IV/2021 dikirimkan pada 26 April 2021. Isinya menyoroti pendistribusian obat atau cairan ke pasien yang tidak terlaksana dengan baik. Musababnya, distributor tidak mengirimkan cairan hingga ke rumah pasien. PT Enseval Putera Megatrading merupakan distributor.

Berdasarkan data yang di terima KPCDI, sengkarut ini telah terjadi setidaknya di 19 RS di Indonesia. Bahkan RS Hermina Bekasi sudah dua kali melayangkan surat ke PT Enseval untuk melakukan distribusi cairan CAPD ke rumah pasien akan tetapi sampai hari ini belum mendapatkan respon signifikan. 

KPCDI melihat PT Enseval melakukan tindakan diskriminasi dalam melakukan pendistribusian yang tidak merata. Misalnya, di sebagian rumah sakit, PT Enseval mendistribusikan cairan CAPD sampai ke rumah pasien. Di sisi lain, mereka justru tidak melakukan hal yang sama bagi pasien gagal ginjal kronik di rumah sakit lainnya.

“Pak Menteri Kesehatan harus bertindak tegas kepada PT Enseval. Hal ini perlu karena pendistribusian cairan CAPD bagi pasien sedianya telah di atur dalam banyak kebijakan,” kata Tony di Jakarta, Selasa (27/4). 

Sudah ada dasar hukum kuat

Dasar hukum pendistribusian cairan CAPD bagi pasien di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No: HK.01.07/MENKES/27412018 tentang Uji Coba Tatalaksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan CAPD.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 812/MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 dan 54 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pun, pendistribusian obat langsung ke pasien juga sudah mendapat persetujuan Badan POM sesuai Peraturan Badan POM No: 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada setiap tahapan operasional dan bertanggung jawab atas jaminan mutu produk dan keamanan pendistribusian serta penggunaannya.

“Kejadian ini mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan kebijakan dan kerugian keuangan negara. Parahnya, pasien sebagai pihak yang paling di rugikan secara materi atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Kerugian negara

Dugaan kerugian keuangan negara, karena sejatinya penggunaan consumables dan jasa pada pelayanan CAPD di bayarkan sebesar Rp7,5 juta per bulan per pasien oleh negara, sebagai tarif Non INA-CBG yang di dalamnya sudah termasuk pendistribusian obat langsung ke pasien. Hal ini lantaran berat cairan seluruhnya yang harus di bawa tiap pasien mencapai 280 kilogram yang terdiri dari 20 box cairan dianeal.

“Praktiknya hari ini, banyak pasien yang tidak bisa mengambil cairan tersebut karena terkendala masalah biaya. Mereka bahkan saling patungan uang untuk menyewa mobil box mengingat berat cairan yang tidak memungkinkan menggunakan kendaraan kecil,” tegasnya.

“Angka yang sudah di bayarkan oleh negara kemana karena hak pasien tidak terpenuhi,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Tony mendesak agar PT Kalbe Farma dan PT Enseval Putera Megatrading sebagai pihak distributor bertanggung jawab dalam mendistribusikan obat atau cairan CAPD tersebut langsung ke pasien, baik di RS Hermina Bekasi dan sejumlah rumah sakit di lndonesia.

“Besar harapan kami pengaduan ini dapat di terima sehingga hak-hak pasien gagal ginjal tahap akhir dapat kami perjuangkan bersama-sama dan juga turut mensukseskan program pemerintah dalam hal peningkatan cakupan pelayanan CAPD dan pengendalian defisit yang di alami oleh BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(hen)

Baca juga:

KPCDI Sambut Baik Rekomendasi PAPDI untuk Pasien Penyakit Ginjal Menjalani Vaksinasi Covid 19

Bagikan

Sidomuncul Serahkan Bantuan Rp 720 Juta untuk Keluarga Awak KRI Nanggala 402

Direktur Sidomuncul Irwan Hidayat menyerahkan bantuan untuk awak KRI Nanggala 402 secara simbolik ke Wakasal Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono di Mabesal Cilangkap. foto/ist

URBANNEWS.IDSidomuncul memberikan bantuan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur di KRI Nanggala 402. Bantuan berupa uang dengan total sejumlah Rp 720 juta mereka serahkan pada Senin (26/4/2021).

“Saya kepikiran sejak berita KRI Nanggala 402 hilang. Terbayang bagaimana crew Nanggala 402 menghadapi saat terakhir dalam kepanikan. Setiap malam saya mendoakan, supaya mereka selamat sampai Sabtu. Ternyata semua crew Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam tugas,” ungkap Direktur Sidomuncul Irwan Hidayat kepada urbannews.id, Senin (26/4/2021).

“Saya sedih. Masyarakat Indonesia juga sedih. Mari kita doakan mereka yang gugur dan juga keluarganya. Sekarang ini banyak kalangan yang akan membantu keluarga crew Nanggala 402. Pak Jokowi akan membantu pendidikan anak mereka sampai S1. Ibu Risma memberi santunan uang dan pendampingan Psiokolog. Pengacara Hotman Paris akan membantu pendidikan dan masih banyak pengusaha lain yang akan membantu,” ungkap Irwan Hidayat.

Ia mengatakan, pada 26 April 2021 , Sidomuncul juga ikut menyumbang Rp 720 juta, yang telah diterima secara simbolik oleh Wakasal Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono di Mabesal Cilangkap.

“Realisasi bantuan akan kami serahkan langsung kepada istri dan keluarga crew Nanggala 402 di Surabaya bersama Bapak Panglima dan pengusaha lain tanggal 1 Mei 2021. Saya dan adik-adik saya lega bisa membantu. Semoga bantuan kami dapat berguna untuk mereka,“ lanjut Irwan.

“Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa belsungkawa kami kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkati,” tutup Irwan.(hen)

Baca juga:

Dubes Uzbekistan Bertandang ke Kantor Sidomuncul, Ulugbeg: Sejak Tugas di Indonesia, Kalau Tidak Enak Badan Saya Selalu Minum Tolakangin

Bagikan

Tragedi Nanggala 402: Takmir Masjid Lebih Visioner Soal Pertahanan Negara

Penggalangan dana untuk pembelian kapal selam pengganti KRI Nanggala 402. foto/ist

BUKAN bercanda dan bukan pula setengah hati. Pasti! Sebab, komunitas Masjid Jogokariyan (MJ), Yogyakarta, selalu serius ketika melakukan penggalangan dana yang selama ini hanya untuk tujuan kemanusiaan. Kemarin, badan kenaziran (takmir) masjid kembali memprakarsai pengumpulan dana. Tapi kali ini lain dari biasa. Bukan untuk kemanusiaan. Melainkan untuk membeli kapal selam (Kasel) pengganti Nanggala 402 yang mengalami tragedi tenggelam di perairan selatan Bali.

Membeli kapal selam? Apa iya bisa terkumpul dananya oleh MJ? Memangnya berapa harga kapal selam? Tidak terlalu besar. Untuk klas yang tenggelam itu hanya US$ 330 juta. Atau sekitar Rp 4,7 triliun. Tak sampai Rp 5 triliun.

Mungkinkan jumlah ini terkumpul di Jogokariyan? Sangat mungkin jika kita simak pengalaman komunitas Jogokariyan selama ini. Modal utama mereka adalah sifat yang amanah dan transparan. Semua jemaah percaya mereka, begitu juga masyarakat umum.

Penggalangan dana yang bakal menjadi peristiwa historis ini mereka mulai kemarin, Ahad (25 April 2021), 13 Ramadan 1442.

Memperlemah pertahanan RI

Inisiatif MJ ini sangat sejalan dengan suasana emosional akar rumput. Rakyat, utamanya umat Islam, sangat prihatin dengan Tragedi Nanggala 402. Kehilangan Kasel ini berarti memperlemah pertahanan NKRI.

“Indonesia adalah negara kelautan sehingga sudah semestinya armada laut harus kuat,” kata Ustad Muhammad Jazir, Ketua Takmir MJ. Ia mengajak seluruh rakyat ikut membantu Angkatan Laut agar mampu menjaga kekayaan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

Komunitas MJ tampaknya sangat serius ingin membantu pembelian Kasel baru. Dan ini bisa bergulir menjadi gerakan nasional. Tapi, kalau ada yang memaknai penggalanan dana ini sebagai sindiran terhadap pemerintah, bisa juga. Semacam kritik lah, lebih-kurang.

Konkretnya, rakyat melihat pemerintah mengabaikan aspek pertahanan negara. Alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista) milik TNI jauh tertinggal dibandingkan para tetangga sesama ASEAN. Sudah banyak yang karatan. Dan tak cocok lagi dengan tantangan dan ancaman yang selalu naik level.

Peremajaan memang mahal. Tetapi, kalau pemerintah sadar bahwa sistem persenjataan akan selalu dikaitkan dengan wibawa negara, maka pastilah para pemimpin yang punya harga diri akan mengutamakan alat-alat pertahanan.

Duit Rp 4,7 Triliun untuk membeli satu Kasel, masih terbilang tak seberapa dibandingkan jumlah korupsi para pejabat dan perampokan yang dilakukan oleh para taipan hitam. Ini semua hanya soal kecerdasan dan kevisioneran pemimpin.

Ketua Takmir Masjid Jogokariyan saja mampu berteori tentang pertahanan negara. Takmir yang visioner. Dan malah langsung berbuat lewat penggalangan dana Nanggala 402. Kita tunggu apa yang akan dilakukan Menhan Prabowo Subianto.***

26 April 2021
Asyari Usman
Penulis wartawan senior

Baca juga:

Konspirasi Perburuan Rente Listrik Blok Rokan: Menuntut Tindakan Konkrit Presiden!

Bagikan

Perdana Tampil di Auto Show, MG Borong Banyak Penghargaan di IIMS Hybrid 2021

URBANNEWS.ID – Merampungkan penampilan perdananya di IIMS Hybrid 2021, MG sukses mencetak sejumlah pencapaian. Lebih dari 1.200 konsumen potensial yang telah menyatakan minatnya untuk meminang mobil MG sepanjang perhelatan otomotif akbar ini.

Di samping itu, MG pun sukses membawa pulang dua penghargaan sekaligus. Keduanya yakni penghargaan sebagai Best Electric Car untuk MG ZS EV dan Best Booth Design. Hal itu di umumkan pada closing ceremony IIMS Hybrid 2021 yang berlangsung pada Sabtu, 24 April 2021.

Selain itu, MG juga sukses menggaet lebih dari 50.000 pengunjung ke boothnya selama 10 hari pelaksanaan IIMS Hybrid 2021. MG juga sukses melayani permintaan uji kemudi 3 unit tesnya. Yaitu MG ZS, MG HS, dan MG ZS EV kepada lebih dari 500 orang.

Menyambut penghargaan ini, Arief Syarifudin, Marketing & PR Director MG Motor Indonesia menyampaikan suka citanya.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan afirmasi terhadap MG sebagai merek mobil yang memiliki reputasi baik. Seluruh pencapaian di awal 2021 ini membuat kami terus optimis dan lebih semangat dalam menjangkau lebih banyak lagi masyarakat Indonesia dan secara paralel kami berharap untuk dapat mewujudkan ekspektasi mereka akan sebuah kendaraan yang mampu mewujudkan semangat mengemudi yang fun, exciting, dan one-of-a-kind,” ungkap Arief.

Terus unggul dan terdepan

Seluruh pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang menjadi penyemangat MG untuk dapat terus meredefinisi ekspektasi para penggemarnya.

Nilai sejarah, kualitas mesin, keelokan desain, dan yang semakin penting, kecanggihan teknologi adalah yang membuat MG terus unggul dan terdepan. MG pun terus bercermin dan mengevaluasi pencapaiannya di tengah semester pertama ini, dan mengukur apa yang perlu di wujudkan untuk dapat menyukseskan langkahnya di semester berikutnya.

Dua yang pasti adalah memperkenalkan mobil elektrik pertamanya, yaitu MG ZS EV, dan mobil berteknologi i-SMART demi mewujudkan harapan seluruh calon konsumennya yang sudah tidak sabar untuk merasakan sensasinya.

“Setiap orang pasti memiliki selera masing-masing dalam hal memilih kendaraan yang cocok untuk menjawab kebutuhannya atau sekadar menyesuaikan dengan kepribadiannya. Melalui ketiga jenis SUV yang kami hadirkan, kami yakin sekali bahwa ketiga line-up tersebut memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Ditambah lagi dengan program promosi yang menawarkan beragam kemudahan untuk bertransaksi, serta kerja sama seluruh pihak, dalam hal ini ketujuh mitra dealer MG dan enam mitra pembiayaan resmi, kami senang telah dapat memuaskan seluruh pelanggan MG hingga hari penutupan IIMS 2021,” tutup Arief.(hen/rls)

Baca juga:

Xendit Luncurkan LEVEL UP, Program untuk Dukung 1.000 UMKM melalui Pembebasan Biaya Jasa hingga Rp 1 Miliar

Bagikan

Xendit Luncurkan LEVEL UP, Program untuk Dukung 1.000 UMKM melalui Pembebasan Biaya Jasa hingga Rp 1 Miliar

Xendit luncurkan LEVEL UP Program untuk mendukung UMKM terdampak pandemi.foto/ist

URBANNEWS.ID – Xendit meluncurkan inisiatif “Xendit Level Up Program” untuk mendukung 1.000 UMKM dan pelaku bisnis yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Xendit merupakan salah satu perusahaan teknologi finansial penyedia solusi pembayaran terkemuka di Indonesia,

Melalui program ini, Xendit berkomitmen untuk mengalokasikan hingga Rp 1 triliun. Di antaranya dengan memberikan pembebasan biaya senilai Rp 1 miliar kepada masing-masing UMKM terpilih. Sehingga mereka dapat menggunakan layanan payment gateway Xendit tanpa mengeluarkan biaya.

Xendit Meluncurkan LEVEL UP bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan para wirausahawan dan pelaku bisnis di Indonesia dan Filipina untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka, sembari mengadopsi transaksi digital yang semakin penting di era saat ini.

“Selama pandemi, kami telah melihat bahwa angka wirausahawan dan pelaku UMKM terus meningkat pesat, serta adanya pergeseran menuju platform dan pembayaran digital. Masyarakat Indonesia kini memiliki berbagai pilihan metode pembayaran, dan UMKM harus dapat memfasilitasi hal tersebut. Melalui pembebasan biaya senilai Rp 1 miliar untuk layanan payment gateway Xendit, para pelaku UMKM tidak perlu khawatir mengeluarkan biaya dan komisi. Mereka dapat berfokus untuk mengembangkan bisnis mereka. Pendeknya, kami ingin mendukung para pelaku usaha untuk mewujudkan #WaktuIndonesiaBerbisnis,” jelas Moses Lo, CEO and Co-Founder of Xendit.

Tulang punggung ekonomi Indonesia

UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi. UMKM merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% dan mempekerjakan mayoritas tenaga kerja di Indonesia.

Selama pandemi, sebagian besar UMKM mulai berpindah ke platform online, seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen yang berbelanja secara online. Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi pembayaran digital juga meningkat 37,8% selama pandemi.

Oleh sebab itu, semakin penting bagi para pelaku bisnis untuk memfasilitasi konsumen mereka dengan layanan digital payment gateway.

Dr M Hanafiah SE MM, Asisten Deputi bidang Pembiayaan dan Investasi UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap program Xendit Level Up.

“Kami senang melihat semakin banyak pihak yang membantu pengembangan UMKM di Indonesia sebagaimana lembaga lainnya yang bergerak di sektor ini dan kita harapkan sudah memiliki izin legalitas dari lembaga terkait agar bekerja secara sempurna. Terutama karena program Xendit ini sejalan dengan visi kami untuk membantu setidaknya 30 juta UMKM untuk Go Digital pada tahun 2023. Kami berharap, para UMKM di seluruh Indonesia memahami dan memanfaatkan kesempatan ini agar bisa memfasilitasi transaksi pembayaran digital dengan lebih mudah, aman, dan terpercaya, bagi para konsumen untuk kemajuan bisnis mereka,” ungkap Hanafiah.

Dukungan Kadin

Menurut Erik Hidayat, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ekonomi Kreatif, pihaknya sangat menyambut baik inisiatif Xendit untuk membantu 1.000 UMKM mengakses fasilitas pembayaran digital dengan mudah tanpa biaya, terutama karena tahun ini merupakan tahun pemulihan mereka pasca-pandemi.

“Kami dari Kadin juga akan mengajak anggota kami untuk berpartisipasi dalam program Xendit Level Up ini,” ungkap Erik.

Sebagai penyedia layanan payment gateway, Xendit memperjuangkan pertumbuhan dan kesuksesan UMKM Indonesia dengan terus membangun infrastruktur pembayaran digital yang aman, andal, dan mudah di akses.

Xendit LEVEL UP Program terbuka bagi 1.000 UMKM dan bisnis di Indonesia dari berbagai sektor dan bidang, dengan syarat sudah beroperasi lebih dari tiga bulan.

Pendaftaran untuk Xendit LEVEL UP Program kini secara resmi sudah di buka. Berikut adalah tahapan untuk berpartisipasi dalam Business Pitch Challenge:

  1. Business Pitch Challenge di tujukan bagi UMKM di industri ritel, e-commerce, dan jasa. Pendaftaran akan di buka mulai 23 April hingga 30 Juni 2021. Para pendaftar harus:
    a. Membuat video berdurasi 3 menit yang menjelaskan model bisnis dan mengapa mereka layak mengikuti program ini.
    b. Mengunggah video tersebut di YouTube menggunakan tagar #WaktuIndonesiaBerbisnis
    c. Mengirimkan tautan video dengan mengisi formulir pendaftaran di sini.
  2. The Accelerator Program ditujukan bagi UMKM di industri startup dan teknologi. Pendaftaran akan dibuka pada pertengahan Juli 2021. Informasi lebih lanjut akan diumumkan secara terpisah.

Beroperasi sebagai payment gateway terkemuka sejak tahun 2016, Xendit telah melayani lebih dari 2.000 pelanggan dari berbagai industri, mulai dari retail, fashion, industri finansial hingga perusahaan penyedia produk digital. Xendit juga telah memfasilitasi total 65 juta transaksi pembayaran. Untuk informasi lebih lanjut terkait program Xendit Level Up, silakan mengunjungi https://www.xendit.co/id/level-up/. (hen/rls)

Baca juga:

Trakindo Luncurkan Tiga Varian Dozer Kecil yang Tangguh dan Canggih

Bagikan

Direksi Paparkan Potensi Bank Riau Kepri Syariah ke Wapres, Ma’ruf Amin: Saya Akan Komunikasi dengan OJK Supaya Dipercepat

Direksi Bank Riau Kepri audiensi dengan Wakil Presiden RI. foto/mediacenter.riau.go.id

URBANNEWS.ID – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menerima Dewan Direksi PT Bank Riau Kepri (BRK) melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021). Mereka memaparkan potensi Bank Riau Kepri Syariah.

Mengawali pertemuan, Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari melaporkan potensi unit usaha bank tersebut.

“Nilai aset Bank Riau Kepri sudah Rp 30 triliun. Dengan aset ini, In Sya Allah dengan kita berkonversi menjadi Bank Umum Syarih (BUS) sepenuhnya, kita langsung menjadi bank syariah terbesar ketiga di Indonesia,” lapor Andi.

Di penghujung tahun 2020, lanjut Andi, unit usaha syariah yang telah beroperasi selama beberapa tahun di Bank Riau Kepri berhasil tumbuh sebesar 68,77% dari tahun sebelumnya. Labanya pun tumbuh mencapai 133% dari tahun sebelumnya.

“Ini membuat kita confidence sekaligus bersyukur, untuk kita bisa konversi ke bank syariah,” ungkapnya.

Dukungan Wapres

Menanggapi hal tersebut, Wapres mengatakan, dengan performa yang Bank Riau Kepri ini memungkinkan untuk segera konversi menjadi BUS.

“Saya juga berharap, Bank Riau Kepri ini tidak lama lagi lah (berkonversi menjadi Bank Umum Syariah,red). Saya akan berkomunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), supaya di percepat,” ucapnya.

Wapres pun berharap, dengan kehadiran BUS di Riau dan Kepri, industri halal di dua provinsi tersebut juga dapat berkembang. Menurutnya, Riau memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan industri, baik keuangan syariah maupun kawasan halal. Pasalnya, sebagai provinsi Riau memiliki potensi industri terbesar di Indonesia.

“Sekarang sudah tiga kawasan industri halal. Di Banten ada Modern Cikande, di Sidoarjo ada Eco Industrial Park Safe n Lock, dan di Bintan Kepri, sudah ada Bintan Inti. Di Riau-nya belum,” terang Wapres.

Selain itu, Wapres berharap, dengan berkonversinya Bank Riau Kepri menjadi BUS, Bank Riau kelak dapat menjadi kanal pengembangan dana sosial syariah, seperti zakat dan wakaf.

“Wakaf itu potensinya Rp 180 triliun per tahun. Wakaf tidak dibagi, tetapi dikumpulkan terus, menjadi dana abadi. Feedback-nya juga kembali ke pengembangan keuangan syariah,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Andi Buchari dalam pertemuan pemaparan potensi Bank Riau Kepri Syariah ini, Direktur Dana dan Jasa MA Suharto, Direktur Kredit dan Syariah Tengkoe Irawan, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Eka Afriadi, dan Direktur Operasional Said Syamsuri.

Sementara Wapres di dampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Ventje Rahardjo, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika.(hen/mediacenter.riau.go.id)

Berita lain:

Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Sambut Baik Kunjungan Silaturahmi Pengurus Yayasan Mentari

Bagikan

Kasat Resnarkoba Polresta Pekanbaru Sambut Baik Kunjungan Silaturahmi Pengurus Yayasan Mentari

Pendiri dan Pengurus Yayasan Mentari bersilaturahmi dengan Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru. foto/ist

URBANNEWS.ID – Pengurus Yayasan Mentari, Senin (19/4/2021) bersilaturahmi ke Mapolresta Pekanbaru di Jalan Jendral Ahmad Yani. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Ryan Fajri SIK menyambut baik kunjungan mereka di ruangannya.

Dalam kunjungan kali ini, Pendiri Yayasan Mentari Abdul Khair S.sos menjelaskan profil Yayasan Mentari dan Visi sekaligus misinya dalam membangun Riau bebas dari bahaya narkoba bagi pemuda.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mentari Yudhi Kurniawan S.IP juga memaparkan bahwa Yayasan Mentari hadir untuk membantu para korban narkoba supaya dapat pulih kembali dan menjalankan kehidupan yang lebih baik.

Pendiri dan Pengurus Yayasan Mentari bersilaturahmi dengan Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru. foto/ist

Yudhi menjelaskan, Yayasan Mentari yang berdomisili di Jalan Kuini Nomor 10 Marpoyan Damai, siap membantu korban narkoba ketika direhabilitasi dengan program-program yang sudah disiapkan.

“Kami siap membantu mereka karena kesadaran bahwa para pemakai narkoba bukanlah pelaku kejahatan, melainkan korban,” ungkap Yudhi.

Sementara itu, AKP Ryan Fajri pada kesempatan itu mengatakan, masalah narkoba merupakan masalah bersama.

“Perlu sinergi dari berbagai elemen masyarakat. Dan semoga dengan adanya Yayasan Mentari, dapat membantu dalam penanganan kasus narkoba dalam proses rehabilitasi,” ungkap Ryan.(hen)

Baca juga:

Aura Parfume Pekanbaru Tabur Diskon 20 Persen selama Ramadhan

Bagikan

Gubernur Riau Gandeng MUI, Ajak Ustadz Terus Ingatkan Jamaah Taati Protokol Kesehatan

Gubernur Riau Syamsuar. foto/mediacenter.riau.go.id

URBANNEWS.ID – Gubernur Riau Syamsuar menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau untuk mensosialisasikan penerapan Protokol kesehatan (Prokes) di tempat-tempat ibadah. Sosialisasi itu terutama melalui peran Ustadz saat Ramadhan seperti sekarang ini karena banyak masyarakat yang beribadah di masjid atau musholla.

“Saya sudah sampaikan kepada Ketua MUI Riau agar menyampaikan kepada para ustadz. Agar saat menyampaikan ceramah di masjid atau musholla, hendaknya menyelipkan ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini sebagai upaya pencegahan COVID-19,” kata Syamsuar, Senin (19/4/2021) di Pekanbaru.

Menurut Syamsuar, dari laporan yang ia terima, saat ini masih ada masjid-masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan. Hal tersebut tentunya berbahaya dan bisa menjadi penyebab penularan COVID-19.

“Saya dapat kabar masih ada masjid yang tidak melakukan protokol kesehatan, untuk itu para ustadz atau ulama hendaknya dapat mengingatkan hal tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Syamsuar juga berpesan kepada para ustadz saat menyampaikan ceramah hendaknya bisa menyampaikan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan dan menyejukkan hati para jamaahnya.

“Kepada para ustadz hendaknya juga dapat menyampaikan ceramah yang bagus-bagus, hindari ceramah yang provokatif,” imbuhnya.

Tracing kasus di Pekanbaru

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melaksanakan pelacakan atau tracing kasus COVID-19.

Permintaan ini menyusul setelah Pemko Pekanbaru melakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di dua lingkungan Rukun Warga (RW), sejak 17 April hingga 17 Mei 2021 mendatang. Yakni di RW 06 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai dan RW 04 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengatakan, Pemko Pekanbaru baru saja menggelar rapat evaluasi terkait PPKM tersebut, Senin (19/4/2021). Dalam rapat tersebut, ada sejumlah arahan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar terkait penanganan COVID-19, khususnya di wilayah rawan.

“Tadi kita evaluasi PPKM bersama Pak Gubernur juga. Kita sampaikan bahwa PPKM kita terapkan di zona merah tingkat RW. Dari total 724 RW yang ada di Pekanbaru, kita hanya berlakukan di dua RW, yaitu yang masuk zona merah,” ujarnya.(hen/mediacenter.riau.go.id)

Baca juga:

Terapkan Kebijakan PPKM Mikro, Ekonomi Indonesia Tunjukkan Sinyal Positif

Bagikan

Konspirasi Perburuan Rente Listrik Blok Rokan: Menuntut Tindakan Konkrit Presiden!

Presiden Joko Widodo. foto/cnbcindonesia.com

PRESIDEN Jokowi di tuntut untuk segera membatalkan proses tender pembangkit listrik Rp 4,2 triliun milik Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN). Pembangkit ini sedianya akan di gunakan untuk operasi Blok Rokan oleh Pertamina sejak 8 Agustus 2021.

Penghentian ini harus segera, karena melanggar hukum, berpotensi merugikan keuangan negara triliunan Rupiah. Selain itu juga merendahkan kedaulatan NKRI di hadapan asing dan para oligarki pemburu rente.

Selain itu, DPR dan KPK di tuntut segera menyelidiki Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Chevron Standard Ltd (CSL). Terutama atas sikap dan pelanggaran yang di lakukan.

DPR dan KPK juga perlu segera memanggil dan menyelidiki keterlibatan konspiratif oligarki dan oknum-oknum pemerintah pada lembaga terkait. Terutama di Kementrian ESDM dan SKK Migas, yang membiarkan proses tender yang melanggar hukum dan Kontrak KKKS tetap berlangsung.

Seperti diketahui, pengelolaan Blok Rokan akan beralih kepada Pertamina pada 8 Agustus 2021. CPI sudah mengoperasikan Blok Rokan sejak 8 Agustus 1970. CPI, dulu bernama Caltex, telah menambang minyak di Blok Rokan, lapangan-lapangan Minas, Duri dan Bekasap sejak 1924.

Cadangan minyak terkuras

Cadangan Blok Rokan saat di temukan sekitar 6 miliar barel. Namun sebagian besar cadangan sudah terkuras. Sehingga saat ini guna mengeluarkan minyak yang tersisa dari sumur-sumur perlu suntikan air atau uap atau secondary recovery. Perlu zat kimia atau tertiary recovery, dan EOR.

Listrik adalah fasilitas utama untuk operasi lapangan dan penyuntikan uap ke sumur-sumur Blok Rokan. Untuk itu Blok Rokan di topang Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) North Duri Cogeneration (NDC) berkapasitas 300 Megawatt (MW). Menghasilkan output berupa daya listrik 300 MW dan uap 3.140 MMBTU sekaligus.

PLTG ini di kelola oleh MCTN dengan komposisi saham Chevron Standard Limietd (CSL) sebesar 95% dan PT Nusa Galih Nusantara (NGN) sebesar 5%. CLS sendiri terafiliasi dengan Chevron Corporation.

Belakangan di ketahui, saat alih kelola Blok Rokan 8 Agustus 2021 yang akan datang, PLTG milik MCTN tidak termasuk bagian aset yang di transfer dari CPI kepada Pertamina.

Bisa rugi Rp 5 Triliun

Chevron tidak ingin mentransfer aset PLTG tersebut secara cuma-cuma dengan menyatakan bahwa aset tersebut tidak masuk dalam aset hulu migas yang di alih-kelola ke Pertamina. Karena itu CPI menyatakan berhak melelang pembangkit tersebut kepada penawar tertinggi.

Padahal, jika pasokan listrik dan uap PLTG NDC tidak tersedia, maka produksi minyak Blok Rokan akan terhenti. Dengan asumsi rata-rata produksi Blok Rokan 165.000 barel per hari, harga crude rata-rata April 2021 USS 60 per barel dan kurs US$ terhadap Rupiah di angka 14.000, maka potensi kehilangan penerimaan Pertamina sejak 8 Agustus 2021 mencapai Rp 165.000 dikali 60 dikali 14.000, sama dengan Rp 138,6 miliar per hari. Dalam tiga tahun penerimaan yang akan hilang sekitar Rp 5 triliun.

PLN dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) memang sudah menandatangani kontrak jual-beli listrik dan uap, berjangka pendek selama masa transisi, dan berjangka panjang, setelah PLN selesai membangun jaringan transmisi penghubung ke sistem jaringan listrik Sumatera.

Karena itu, selama masa transisi, mau tidak mau PLTG yang di kelola MCTN harus tetap menyuplai listrik dan uap Blok Rokan, sampai PLN mampu menyuplai kebutuhan 3 tahun mendatang.

Tersandera

Kasus listrik MCTN yang muncul saat alih-kelola dari CPI ke Pertamina tinggal beberapa bulan ini, telah menyandera kelangsungan operasi Blok Rokan.

Hal ini sekaligus akan mengancam pendapatan negara, merugikan Pertamina dan menurunkan lifting nasional, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan impor crude atau BBM, menambah defisit neraca perdagangan dan menurunkan kurs Rupiah.

Karena itu, Pemerintah di tuntut untuk segera bertindak membatalkan proses tender, termasuk membawa kasus ini ke ranah hukum, karena hal-hal berikut.

Pertama, sarana listrik NDC milik MCTN telah di bayar oleh negara melalui mekanisme cost recovery. Sehingga tidak ada alasan bagi CPI atau MCTN mengklaim tetap memiliki aset negara tersebut. Apalagi, selama beroperasi, pembangkit NDC berada di atas tanah negara dan MCTN tidak pernah membayar biaya sewa sesuai perjanjian.

Perburuan rente?

Kedua, saat ini CPI masih terikat kontrak PSC Blok Rokan dengan Pemerintah atau SKK Migas. Sehingga, CPI tidak berhak secara hukum menenderkan PLTG NDC secara sepihak kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pemerintah. Mengapa Pemerintah dan SKK diam? Ada oknum penguasa atau pengurus partai yang terlibat perburuan rente?

Ketiga, sesuai konstitusi, PLN merupakan pemegang hak monopoli penjualan listrik domestik. Karena itu tidak ada hak bagi perusahaan swasta untuk menyuplai listrik (dan uap) Blok Rokan, termasuk swasta calon pemenang tender. Mengundang swasta untuk mengikuti tender listrik MCTN pada dasarnya sudah merupakan pelanggaran hukum yang fatal.

Keempat, seandainya pun lelang tetap terjadi, nilai tender pembangkit NDC sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun ini sangat tidak wajar. Sebab, saat di bangun nilai NDC hanya US$ 190 juta atau sekitar Rp 2,66 triliun dan pembangkit ini sudah beroperasi selama 20 tahun. Sehingga nilai bukunya saat ini hanya tinggal beberapa juta US$ saja.

Kelima, selama ini CPI sengaja tidak membangun pembangkit sendiri, tetapi membiarkan pembangunan oleh perusahaan terafiliasi CPI, yakni MCTN. Sehingga hal ini memudahkan terjadinya transfer pricing guna memperoleh keuntungan besar. Tagihan listrik dari MCTN ke CPI dapat mencapai US$ 80 juta per tahun. Negara telah di kadali dan di rugikan!

Ada itikad buruk

Keenam, tender listrik MCTN sengaja di lakukan last minute, menjelang saat alih-kelola terjadi. Hal ini menunjukkan adanya iktikad buruk dan upaya perburuan rente di tengah ketidak-berdayaan Pertamina untuk tetap mempertahankan produski migas Rokan. Prilaku yang sarat moral hazard ini merupakan pelecehan terhadap kedaulatan negara dan martabat bangsa.

Ketujuh, proses tender berlangsung tertutup, konspiratif dan di tutup-tutupi guna memperoleh penawaran tinggi. Sementara itu, lembaga-lembaga terkait, terutama Kementerian ESDM dan SKK Migas, tidak menjalankan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan sesuai aturan, sehingga tender pembangkit NDC tetap berlangsung. Sikap pembiaran yang melanggar hukum ini perlu di selidiki dan di usut DPR dan KPK. Hal ini akan di bahas dalam tulisan terpisah.

Memperhatikan hal-hal di atas, IRESS kembali mengingatkan dan menuntut Pemerintah, terutama Presiden Jokowi, untuk segera membatalkan proses tender PLTG milik MCTN. Karena melecehkan kedaulatan, merugikan keuangan BUMN atau negara, dan mengancam lifting yang berujung pada defisit neraca perdagangan dan gangguan ekonomi nasional, maka proses tender PLTG MDC yang sedang berlangsung saat ini harus dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu Presiden dituntut menjamin alih-kelola Blok Rokan dari CPI ke Pertamina secara mulus, lancar dan prudent, termasuk menjamin penyerahan PLTG NDC dari MCTN kepada PLN secara cuma-cuma sesuai aturan berlaku.

Alih-kelola harus bebas dari intervensi oknum-oknum pejabat Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta oknum-oknum Partai yang terlibat perburuan rente, namun sekaligus merugikan negara.

Pemerintah pun harus bersikap tegas menghadapi setiap upaya oligarki, termasuk pihak asing untuk memanfaatkan situasi ketidak-berdayaan BUMN (Pertamina dan PLN), atas nama mempertahankan lifting migas, dalam rangka berburu rente.***

Jakarta, 19 April 2021
Marwan Batubara, IRESS

Bagikan

Terapkan Kebijakan PPKM Mikro, Ekonomi Indonesia Tunjukkan Sinyal Positif

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto. foto/ekon.go.id

URBANNEWS.ID – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro) membawa Indonesia menjadi negara yang saat ini memiliki kondisi pandemi COVID-19 relatif lebih baik dari pada global.

Kebijakan PPKM Mikro membawa ekonomi Indonesia mulai pulih. Pemerintah memproyeksikan ekonomi akan tumbuh 4,5% hingga 5,3%. Proses pulihnya ekonomi Indonesia tersebut tentu juga dorongan dari kelanjutan percepatan Program Vaksinasi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Rumus ini hanya di lakukan di Indonesia, tidak di negara lain. Kita memilih untuk penanganan COVID-19 di tingkat mikro. Tentunya, kalau penanganan COVID-19 di tingkat mikro, maka makronya akan lebih baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Diklat PIM-LAN secara virtual, Senin (19/4/2021).

Masuk jajaran 10 besar dunia

Perkembangan COVID-19 Indonesia yang relatif lebih baik dari global tercermin dari tren persentase kasus aktif di Indonesia yang lebih rendah dari global dan kasus sembuh di Indonesia yang lebih besar dari global.

Dalam hal vaksinasi, akselerasi pendistribusian vaksin COVID-19 di Indonesia hingga 18 April 2021 tercatat sebanyak 16,74 juta dosis sudah tersuntikan.

“Dalam hal vaksinasi, Indonesia masuk dalam 10 besar dan 4 besar dunia dalam hal penyuntikan oleh negara bukan produsen vaksin. Tentu kita melihat bahwa vaksinasi ini merupakan hal yang krusial untuk penanganan masalah ekonomi maupun sosial,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah menilai bahwa saat ini hal yang menjadi penting dalam vaksinasi adalah penanganan pada lansia. Data menyebutkan bahwa separuh kejadian fatal akibat COVID-19 terjadi pada lansia. Padahal jumlah lansia hanya 12% dari total kasus COVID-19. Menindaklanjuti hal itu, saat ini Pemerintah melakukan percepatan vaksinasi untuk kelompok lansia.

Sinyal positif indikator ekonomi

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dari sektor ekonomi, indikator ekonomi terus menunjukkan sinyal positif. Sejumlah leading indicator ekonomi Indonesia perlahan menunjukkan tren pemulihan ekonomi dan membentuk kurva V-shape.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB yang mulai pulih adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Beberapa sektor masih mampu bertahan dan tumbuh positif, seperti Infokom, Kesehatan, Pertanian, dan Jasa Pendidikan.

“Secara spasial, perekonomian Indonesia juga terus membaik. Wilayah Sulawesi, serta Maluku dan Papua merupakan daerah yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi positif didorong oleh peningkatan harga komoditas,” jelas Menko Airlangga.

Dalam bulan Ramadan, Pemerintah juga menginisiasi program pengungkit ekonomi selama untuk meningkatkan daya beli. Mulai dari peraturan yang mempertegas pembayaran THR, penyaluran bantuan beras (BULOG) dan Program Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos).

“Untuk mendorong konsumsi masyarakat Pemerintah menginisiasi program Harbolnas untuk produk dalam negeri dan bebas ongkir serta kampanye nasional Bagi-Bagi KURMA atau kado untuk keluarga di rumah,” pungkas Menko Airlangga. (hen/ekon.go.id)

Baca juga:

Jaga Transparansi, Kemenkes Luncurkan Dashboard Vaksinasi COVID-19

Bagikan

Jaga Transparansi, Kemenkes Luncurkan Dashboard Vaksinasi COVID-19

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. foto/kemkes.go.id

URBANNEWS.ID – Keterbukaan data vaksinasi membutuhkan data yang akurat dan transparan untuk menghindari kesenjangan data program vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesehatan meluncurkan Dashboard Vaksinasi COVID-19 melalui website vaksin.kemkes.go.id untuk mempermudah masyarakat melakukan pengecekan dan kontrol.

Kemenkes membuat website tersebut dalam rangka wujud transparansi sekaligus open data vaksinasi COVID-19. Masyarakat bisa memantau progres vaksinasi dan ini juga bisa menjadi referensi utama satu data terkait dengan vaksinasi.

Dalam dashboard tersebut berisikan informasi bukan hanya vaksinasi tapi juga berkaitan dengan fasilitas vaksinasi atau sentra vaksin, kemudian juga berkaitan dengan KIPI, distribusi vaksin dan informasi lainnya.

Kemenkes mengharapkan dengan adanya data yang transparan ini bisa membantu pemerintah dalam rangka melakukan analisis yang berkaitan dengan data-data vaksin dan vaksinasi.

Adapun informasi dashboard memuat antara lain berkaitan dengan rekapitulasi capaian koordinasi harian di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kemenkes ke depan data akan menyampaikan data ke level desa ataupun kelurahan.

Welcome terima masukan masyarakat

Dalam dashboard tersebut juga akan terlihat cakupan vaksinasi berdasarkan dosisnya, dosis 1 maupun dosis 2 baik dalam bentuk chart, map maupun chart race. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan target atau sasaran penerima vaksinasi apakah sesuai dengan tahapan vaksinasi berdasarkan kategori masing-masing atau tidak.

Sumber data pada daahboard diambil dari Komite Penanganan COVID-19 (KPC-PEN) dan Aplikasi PCare milik Kemenkes. Data update saat ini baru per hari, namun demikian proses yang saat ini masih berjalan adalah pembuatan lokasi vaksin yang nantinya dikaitkan dengan map, sehingga masyarakat bisa mencari kemudian mengetahui lokasi terdekat sentral vaksinasi atau lokasi vaksinasi.

Dalam Dashboard Vaksinasi COVID-19 pada halaman pertama muncul informasi data sasaran vaksinasi per 100 penduduk yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis1. Ada pula data sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2, total vaksinasi dosis 1, dan total vaksinasi dosis 2.

Terdapat juga tampilan cakupan vaksinasi berdasarkan kategori yaitu tenaga kesehatan, lanjut usia, dan petugas publik. Untuk masing-masing kategori akan muncul angka cakupannya sehingga nanti bisa mengetahui mana yang perlu pemberian vaksinasinya.

”Kita welcome untuk menerima masukan. intinya supaya ada kelola yang baik dan masyarakat juga bisa melihat dan bisa menilai seperti apa progress vaksinasi COVID-19,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Forum Diskusi bersama rekan media secara virtual, Minggu (18/4/2021).(hen/rls)

Baca juga:

Jamintel Kembali Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Bagikan

Ruwetnya Status Pembangkit Listrik Blok Rokan, CERI: Negara Tak Boleh Kalah dari Korporasi!

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman angkat bicara soal sengkarut dan ruwetnya status pembangkit listrik Blok Rokan.

Menurut Yusri, keinginan PLN mendapatkan pembangkit dengan harga wajar terbukti tidak sama dengan kemauan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) sebagai pemilik pembangkit listrik congeneration 300 MW itu.

“Buktinya, MCTN tetap ‘kekeh’ mematok harga dasar USD 300 juta, meskipun pada saat investasi tahun 2000 pembangkit itu nilainya hanya USD 190 juta,” kata Yusri.

Hal itu menurut Yusri lantaran adanya Energy Service Agreement (ESA) antara PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) atau Chevron, dengan Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) Ir Gatot Karyoso pada 1 Oktober 1998.

“ESA menyatakan bahwa aset pembangkit itu milik MCTN yang di sewa oleh CPI untuk menyuplai listrik dan steam di blok Rokan,” kata Yusri.

“Secara hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, apakah kontark yang demkian SAH? Lalu, apakah pembangkit itu sah milik MCTN, bukan milik negara yang dibayar oleh ‘cost recovery, sehingga apakah itu bisa membuat MCTN bisa semena-mena menentukan harga jual pembangkit itu. Meskipun dinilai pihak lainnya harga tidak wajar?,” tanya Yusri.

USD 500 juta pun Pertamina terpaksa beli

Kondisi tersebut menurut Yusri membuat MCTN makin di atas angin. Pertamina butuh pembangkit itu.

“Begitu lah kalau sudah salah langkah dan salah mengambil strategi. Kalau sudah begini, misalnya MCTN mematok USD 500 juta untuk pembangkit itu, Pertamina mesti beli kan. Karena sudah terpojok oleh kondisi,” ulas Yusri.

Negara bayar USD 80 juta per tahun

Kondisi pembangkit MCTN itu, sambung Yusri, memunculkan ironi. Sebab, negara telah membayar USD 80 juta per tahun kepada MCTN. Pembayaran ini sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir.

“Pembayaran ini sebagai sebagai sewa atas tarif listrik yang tak wajar, yaitu 7 sen hingga 11,8 sen Dolar Amerika per KWH. Apalagi MCTN menempati lahan negara tanpa bayar sewa,” ulas Yusri.

Tak hanya itu, beber Yusri, dahulunya karyawan yang mengoperasikan pembangkit MCTN pun menerima bayaran dari negara.

“Namun sekarang, hukum ekonomi berlaku 100 persen. Lantaran Pertamina sebagai operator sangat berkepentingan terhadap pembangkit listrik itu. Dengan harga berapa pun pembangkit itu harus ada. Jika tidak, maka produksi blok Rokan ‘shutdown’. Resikonya jauh lebih besar,” tukas Yusri.

Yusri lantas membeberkan, sistem listrik congeneration menggunakan frekwensi 60 hertz seperti di Amerika. Sementara di Indonesia menggunakan frekuensi 50 hertz.

“Sehingga PLN membutuhkan waktu tiga tahun agar semua panel listrik di blok Rokan bisa tersambung dengan sistem jaringan listrik Sumatera,” ulas Yusri.

Sekarang, kata Yusri, kondisinya serba salah alias dilematis bagi Pertamina. “Karena waktunya sangat singkat. Hanya ada empat bulan jelang resminya proses ambil alih operator pada 9 Agustus 2021,” kata Yusri.

Akibat kontrak 1 Oktober 1998

Yusri mengatakan, semua kesalahan ini memang akibat adanya kontrak pada 1 Oktober 1998 itu. Selain itu juga lantaran banyaknya temuan BPK RI yang tidak di tindaklanjuti ke proses hukum.

“Salah satunya, temuan BPK tahun 2008. MCTN di tunjuk tanpa proses tender. Di sini cilakanya,” ungkap Yusri.

Selain itu, kata Yusri, harus di usut juga apakah dalam proposal tender yang di buat oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM pada tahun 2017, status pembangkit listrik ini di sampaikan secara utuh kepada Pertamina saat itu atau tidak?

“Jika saat tender wilayah kerja blok Rokan saat itu Pertamina sudah mengetahui kondisinya, maka keruwetan saat ini bisa akibat Pertamina Hulu telah lalai mengantisipasi kondisi ini, atau proses mitigasinya sangat lemah,” kata Yusri.

Namun, lanjut Yusri, jika pada saat tender wilayah kerja itu, Pertamina tidak mendapat informasi soal ini secara utuh, maka tanggungjawab keruwetan ini harus dipikul SKK Migas dan Kementerian ESDM.

“Apakah kasus pembangkit listrik di blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) pada tahun 2000 yang diambilalih oleh Pertamina dengan Bumi Siak Pusako tidak jadi pelajaran penting? Negara tidak boleh kalah terhadap korporasi, apalagi korporasi asing,” ulas Yusri.(hen)

Baca juga:

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Bagikan

Ongkos Naik Haji 2021 Melonjak, Pengamat Khawatir Banyak yang Batal Berangkat Jika Tidak Dibantu Pemerintah

Ilustrasi Ibadah Haji. foto/kompas.com

URBANNEWS.ID – Pascakenaikan ongkos naik haji tahun 2021, Pengamat Pariwisata Riau, Dede Firmansyah menyarankan pemerintah membantu masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bantuan itu menurutnya bisa dengan memberikan subsidi untuk biaya tambahan naik haji. 

“Tentu ini bagi masyarakat yang benar-benar tidak ada penghasilan lagi,” ungkap Dede kepada urbannews.id, Kamis (15/4/2021).

Menurut Dede, pada masa pandemi Covid-19 ini, semua mengetahui perekonomian dunia saat ini belum pulih sepenuhnya. Hal itu pun berimbas ke masyarakat Indonesia.

“Jika ongkos haji naik bukan tidak mungkin akan banyak masyarakat menengah ke bawah yang membatalkan keberangkatannya untuk berhaji ke tanah suci tahun 2021 ini,” ungkap Dede.

“Sebagian masyarakat tatkala hendak mengambil porsi naik haji, mereka sampai mencicil untuk mengumpulkan uangnya. Ada dari hasil menjual sawah, ada dari hasil menjual hewan ternaknya, ada juga yang menabung belasan tahun baru bisa mengambil porsi hajinya. Tidak terbayangkan, di masa Pandemi Cobid-19 saat ini, tak dapat apa-apa. Di tambah lagi naiknya Ongkos Naik Haji. Kasihan sekali, mereka yang ikut haji reguler ini sebagian besar menengah ke bawah,” lanjut Dede.

Subsidi dari pemerintah

Dede menjelaskan, pemerintah harusnya dapat membantu memberi subsidi biaya tambahan haji tersebut. 

“Jika dapat disubsidi, kenapa tidak. Pemerintah tentu bisa mengupayakan, mengalokasi dana bagi mereka yang benar-benar terbebani atas wacana kenaikan ongkos haji tersebut,” kata Dede.

Sebelumnya, BPKH dalam penyampaiannya mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup besar senilai Rp 9,1 juta. Tahun lalu, biaya naik haji Rp35 juta. Dengan kenaikan itu, ongkos naik haji menjadi Rp 44 juta.

BPIH menjelaskan, tambahan Rp 9,1 juta tersebut sebagian besar untuk membiayai Protokol Kesehatan (Protkes) sekitar Rp 6,6 juta dan ditambah dengan kenaikan nilai tukar dollar yang mengakibatkan biaya hotel dan katering naik.

Menurut Dede, angka tersebut sangat berat bagi mereka yang tidak berpenghasilan besar saat ini. Dede mengharapkan pemerintah mengalokasikan dana untuk mengatasi pembengkakan ongkos naik haji. Ia juga mengharapkan keberpihakan DPR RI untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji.(hen)

Baca juga:

CERI: Polri Harus Ungkap Penyebab Kebakaran Kilang Balongan

Bagikan

Konyol…! Smelter Nikel PT Antam Tbk Senilai Rp 3,5 Triliun Mangkrak karena Tak Ada Pasokan Listrik, Qui Bono?

Yusri Usman. foto/ist

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman menyatakan pembangunan smelter PT Antam Tbk di Halmahera yang mangkrak sebagai sebuah dagelan yang tak lucu dan bahkan konyol.

Yusri menceritakan, BUMN PT Antam Tbk membangun smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) kapasitas 13,500 ton Feronikel di Halmahera Timur Maluku Utara. Pembangunan smelter itu menelan biaya senilai sekitar Rp 3,5 triliun. Namun, sejak 2012 sampai 2021, Smelter Antam Mangkrak itu belum bisa beroperasi. Penyebabnya tidak ada pasokan listrik. “Ini kan namanya sebuah dagelan yang tak lucu dan bahkan konyol,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Kamis (15/4/2021) di Jakarta.

Padahal, sambung Yusri, pemerintah pada tahun 2015 telah menggelontorkan Penempatan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,5 Triliun. Uang sebanyak itu untuk memperlancar pembangunan smelter RKEF tersebut agar bisa cepat beroperasi. Selain itu supaya program hilirisasi mineral bisa berjalan cepat untuk memberikan nilai tambah produk nikel. Tentu dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan devisa bagi negara.

“Ironisnya, dana yang cukup besar dari Pemerintah itu tidak bisa segera memberikan nilai tambah. Sebab bangunan smelter yang sudah mencapai kemajuan 98% pada Agustus tahun 2020 itu, sampai hari ini tidak bisa beroperasi. Bahkan belum bisa commisioning akibat ketiadaaan pasokan listrik,” ungkap Yusri.

Lazimnya Hanya Butuh Tiga Tahun

Padahal, sambung Yusri, lazimnya untuk membangun Smelter Antam Mangkrak sejenis ini hanya butuh waktu paling lama tiga tahun. Terhitung mulai konstruksi hingga commisioning. “Kejadian ini akan menjadi contoh buruk dari sebuah BUMN, apalagi BUMN yang 35 persen sahamnya milik publik,” beber Yusri.

“Menurut pengamatan kami, kesalahan fatal penyebab kondisi buruk ini terjadi akibat salah kelola manajemen proyek PT Antam Tbk. Mereka telah salah memilih kontraktor EPC untuk pembangunan smelter dan pembangkit listriknya. Sebagai akibatnya, sudah pasti sangat merugikan negara. Terutama dari sisi investasi dan lolosnya bahan baku nikel yang ‘terpaksa’. Atau memang ‘di atur’ harus ekspor ke luar negeri dalam kedaan mentah,” ulas Yusri lagi.

Padahal, beber Yusri, jika merujuk Undang Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009, pada Pasal 102 dan 103 serta Pasal 170, tegas mengatakan bahwa sejak tahun 2014, semua mineral mentah di larang untuk ekspor, dan harus di olah di smelter di dalam negeri. “Namun semua ketentuan ini di langgar dengan kasat mata karena ‘terpaksa’,” ungkap Yusri.

Bertentangan dengan UU Minerba

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), kata Yusri, sejak dulu tak henti-hentinya memprotes kebijakan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Terutama yang membuat kebijakan relaksasi eskpor mineral mentah hanya berpayung hukum PP Nomor 1 tahun 2017 dengan turunan Permen ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 tahun 2017 yang bertentangan dengan UU Minerba yang lebih tinggi kedudukannya. Tetapi tetap di abaikan. Dan PT Antam telah mendapat kuota paling besar untuk ekspor. Keadaan ini mungkin saja karena Direktur Jenderal Minerba saat itu, Bambang Gatot Ariyono duduk sebagai komisaris di PT Antam Tbk sejak tahun 2017.

“Kami bersama koalisi Penjaga Sumber Daya Alam pada tahun 2017 telah menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam Melalui Pengolahaan dan Pemurnian ke Makamah Agung (MA). Meskipun kami kalah di MA, namun yang pasti isi pasal suatu PP tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya (vide UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang Undangan),” kata Yusri.

Sinergi BUMN tidak jalan

Menurut Yusri, sangat ironis ketika Menteri BUMN Erick Thohir berkeluh kesah di depan Komisi VI DPR pada 22 September 2020, bahwa sangat aneh kalau kita bangun smelter tapi listriknya tidak ada, dan sinergi antar BUMN tak jalan. “Mungkin itu sebabnya, kemudian Erick mencopot Arie Prabowo Ariotedjo sebagai Direktur Utama PT Antam pada akhir tahun 2019 dan di gantikan oleh Dana Amin dari Pelindo 2,” kata Yusri.

“Sayangnya, menurut hemat kami langkah Erick Thohir yang saat itu hanya mencopot saja tanpa menginvestigasi kesalahan atau kah kesengajaan management PT Antam yang menjadi musabab ketiadaan pasokan listrik itu, adalah langkah yang kurang lengkap. Buktinya sudah 16 bulan sejak itu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda smelter ini bisa beroperasi,” sambung Yusri.

Selain itu, kata Yusri, menurut hemat CERI, sejak terbitnya PP Nomor 47 tahun 2017 pada 29 November 2017, maka dengan telah di bentuknya holding Tambang PT Inalum oleh Kementerian BUMN, dan PT Antam Tbk merupakan anak usahanya, seharusnya Direksi PT Inalum yang waktu itu di bawah komando Budi Gunadi Sadikin, harus juga ikut bertanggungjawab atas keterlambatan pembangunan smelter ini.

“Hal yang lebih konyol, ternyata PLN sejak 23 Juli 2020 oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, telah mengajukan penawaran ke PT Antam untuk menjual listrik kebutuhan smelter ini dengan tarif Rp 595,65 per kilo watt per hour (KWH). Namun dari informasi yang kami peroleh, surat tawaran dari PLN tersebut tak direspon oleh PT Antam sampai saat ini. Malah menurut media Bizlaw, PT Antam telah menunjuk konsultan E&Y untuk melakukan tender pemasok listrik,” ungkap Yusri.

Siapakah yang diuntungkan?

Jika informasi di atas itu benar, kata Yusri, maka tak salah pihaknya menduga bahwa ada oknum direksi BUMN yang tak suka pola sinergi antar BUMN bisa dijalankan, karena tak ada manfaatnya bagi pribadi oknum-oknum tertentu?

“Jadi siapakah yang diuntungkan atau ‘qui bono’ dari ketiadaan pasokan listrik sehingga mangkraknya pembangunan atau operasional smelter itu? Negara kita tecinta kah? Uraian di atas mungkin sebagian telah membuka kisi-kisinya, ‘res ipsa loquitur’, the thing speaks for it self, kata Marcus Tullius Cicero,” ungkap Yusri.

Sekarang, kata Yusri, publik hanya tinggal menunggu apakah BPKP dan Penegak Hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung atau Mabes Polri, hanya menonton saja satu proses bisnis sebuah BUMN yang patut diduga telah melanggar prinsip Good Corporate Governance dan merugikan negara?. (hen)

Baca juga:

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Sebut Potensi Kerugian dari Smelter Tembaga Gresik, CERI Layangkan Surat Terbuka Berisi Menohok

Bagikan

TP3 Temui Fraksi PPP, Minta DPR Usung Hak Angket soal Pembunuhan Enam Laskar FPI

Ilustrasi. Keluarga Korban Penembakan Laskar FPI.

URBANNEWS.ID – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI (TP3) telah temui dan beraudiensi dengan Fraksi PPP DPR. Audiensi berlangsung pada 13 April 2021 di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

TP3 bertemu Anggota DPR FPPP, Arsul Sani, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI. Sedangkan Abdullah Hehamahua memimpin delegasi TP3 Temui Fraksi PPP. Ia datang bersama Marwan Batubara, Chusnul Mar’iyah, Wirawan Adnan, Syamsul Balda, Mursalin, Neno Warisman, Edy Mulyadi dan Ibrahim Aji.

Abdullah Hehamahua menjelaskan tentang latar belakang pembunuhan enam laskar FPI dan penanganan kasus tersebut oleh Komnas HAM dan Pemerintah yang mereka anggap jauh dari nilai kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya Marwan Batubara menjelaskan berbagai langkah advokasi TP3. Termasuk pernyataan sikap, doa dan zikir nasional, serta audiensi dengan Presiden Jokowi. Kemudian Marwan menyampaikan surat permintaan khusus kepada Fraksi PPP DPR.

Arsul Sani menyambut baik kedatangan delegesi TP3. Ia memberi apresiasi atas langkah TP3 memberikan kepercayaan kepada mereka untuk beraudiensi dengan FPPP DPR perihal kasus pembunuhan enam laskar.

Arsul Sani menyampaikan akan berupaya maksimal, sesuai metode dan pendekatan Fraksi PPP. Agar kasus tersebut dapat tuntas secara transparan dan berkeadilan sesuai hukum berlaku.

Empat poin penting TP3

Sementara itu, dalam suratnya kepada Fraksi PPP DPR RI, TP3 menuntut antara lain meminta Pemerintah dan DPR untuk menyatakan agar laporan Komnas HAM yang diberi judul Laporan Penyelidikan atas kasus pembunuhan enam laskar FPI bukanlah merupakan laporan penyelidikan, namun hanyalah laporan pemantaun.

Selain itu TP3 juga menuntut Pemerintah dan DPR untuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar FPI sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000.

TP3 juga meminta DPR mengusung Hak Angket terhadap Pemerintah, terutama agar Komnas melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan enam laskar FPI;

Tak kalah penting, TP3 juga meminta Komnas HAM untuk menggunakan wewenangnya dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan membentuk tim adhoc dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai Pasal 18 ayat 2.(hen)

Baca juga:

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

Bagikan

Aura Parfume Pekanbaru Tabur Diskon 20 Persen selama Ramadhan

Aura Parfume Store Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru. foto/ist

URBANNEWS.ID – Aura Parfume Pekanbaru kembali menggeber promo khusus. Kali ini, Aura Parfume memanjakan konsumennya dengan memberikan diskon hingga 20 persen. Diskon tersebut hanya berlaku selama Ramadhan 1442 H tahun ini.

Demikian Owner Store Aura Parfume Pekanbaru, Fajri Hidayat menjelaskan kepada urbannews.id, Senin (12/4/2021).

“Sebagai penghargaan kami kepada pelanggan setia kami, maka selama Ramadhan ini kami berikan diskon khusus hingga 20 persen untuk pembelian semua item,” ungkap Fajri.

Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan, saat ini di Pekanbaru sudah ada dua Store. Aura Parfume Store pertama ada di kawasan padat Jalan Letjen S Parman Nomor 30, Gobah Pekanbaru. Lokasi ini merupakan kawasan padat dan elit di Pekanbaru.

Selain itu, Store kedua ada di Jalan Durian, Sukajadi Pekanbaru. Lokasi ini sangat dekat dengan pusat-pusat perkantoran di jantung Kota Pekanbaru.

“Semoga program diskon kami ini bisa mendapat tempat di hati masyarakat Pekanbaru. Selain itu tentunya kami juga berharap bisa menambah kedekatan ikatan emosional kami dengan masyarakat Pekanbaru. Untuk informasi lebih lanjut atau pemesanan produk parfum unggulan dari kami, dapat menghubungi 081275755758 atau ke nomor 081363339806,” ungkap Fajri.

Tips memilih parfum

Sementara itu, mengutip dari liputan6.com, hal pertama sebelum membeli parfum, anda perlu mengetahui informasi mengenai parfum tersebut. Dari situ, kamu bakal mengetahui tingkatan dalam parfum. Mulai dari aroma atas, tengah, dan bawah. Ketiga aroma itu akan berganti berurutan saat disemprotkan ke tubuh.

Pilih parfum yang kamu suka

Sebenarnya memilih parfum itu tergantung selera setiap orang. Jika sudah terbiasa dengan satu parfum, usahakan untuk memilih parfum yang baru dengan aroma yang hampir sama dengan parfum tersebut.

Coba parfum

Saat kamu memutuskan untuk memilih salah satu parfum. Alangkah baiknya mencobanya dahulu. Kamu bisa mencoba aroma parfum yang ringan dahulu baru lanjut ke aroma yang lebih kuat.

Biar tepat memilih parfum, hindari mencoba parfum yang banyak. Cukup beberapa saja yang menurut kamu aroma parfumnya enak. Jika sudah, kamu bakal menemukan parfum yang kamu inginkan. Kalaupun kamu tidak bisa beli di toko swalayan, kamu bisa membelinya di e-Commerce terpercaya. Dengan metode pembayaran yang lengkap, kamu bisa membeli parfum dengan mudah. (hen)

Baca juga:

Mega Eltra Pekanbaru Raih Penghargaan Bergengsi dari Petrokimia Gresik

Bagikan

PGN Merugi Rp 3,81 Triliun, Suko Hartono Disebut-sebut Lobi Sekretaris Kementerian BUMN agar RUPS Ditunda, Ada Apa?

Dua dokumen menunjukkan jadwal RUPST PGN yang berbeda. foto/ist/repro

URBANNEWS.ID – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk mencatatkan rugi pada tahun 2020 sebesar USD 264,77 juta. PGN Merugi dengan nilai setara Rp 3,81 triliun dengan kurs Rp 14.400 per USD. Demikian di kutip dari cnbcindonesia.com, Minggu (11/4/2021).

Masih menurut cnbcindonesia.com, perolehan tersebut berbanding terbalik dari capaian pada 2019. Waktu itu, PGN mencatatkan keuntungan sebesar US$ 67,58 juta atau sekitar Rp 973 miliar. Hal ini menyebabkan nilai rugi per saham dasar perseroan pada 31 Desember 2020. Kerugian itu sebesar minus US$ 0,011 dari tahun sebelumnya laba US$ 0,003.

Mengacu laporan keuangan yang di publikasikan PGN, sepanjang 2020, perseroan membukukan pendapatan sebesar US$ 2,88 miliar. Pendapatan tahun sebelumnya US$ 3,84 miliar.

Beban pokok pendapatan turun menjadi US$ 2,03 miliar dari sebelumnya US$ 2,62 miliar. Dengan demikian, laba bruto PGAS menjadi US$ 854,41 ribu dari sebelumnya US$ 1,23 miliar.

Sampai dengan 31 Desember 2020, total aset sebesar US$ 7,53 miliar, yang di dalamnya termasuk kas dan setara kas sebesar US$ 1,18 miliar, total liabilitas sebesar USD 4,57 miliar, total ekuitas sebesar US$ 2,96 miliar.

“Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi PGN, karena ketidakpastian kondisi global dan nasional akibat pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada kinerja PGN selama tahun 2020,” kata Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban, dalam keterangan resmi perusahaan, Minggu (11/4/2021).

Suko Hartono Lobi Sekretaris Kementerian BUMN?

Rumor adanya upaya Direktur Utama PT PGN Tbk Suko Hartono menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan pelat merah itu merebak. Suko Hartono di sebut-sebut secara diam-diam telah menelepon Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Susyanto.

Tujuan Suko menelepon Susyanto kabarnya tidak lain untuk meminta penundaan pelaksanaan RUPS PT PGN Tbk ke tanggal 3 Mei 2021. PGN sebelumnya sudah mengumumkan jadwal RUPS tersebut akan berlangsung pada 22 April 2021.

Demikian keterangan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (8/4/2021) malam. “Ini keterangan yang saya peroleh sementara,” ungkap Yusri.

Tak hanya itu, lanjut Yusri, ia memperoleh keterangan dari seorang sumber internal. Sumber itu mengatakan Suko Hartono juga memerintahkan Sekretaris Perusahaan PT PGN Tbk Rachmat Hutama untuk menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Suko memerintahkan Rachmat untuk mengurus pengunduran pelaksanaan RUPS ke tanggal 3 Mei 2021 tersebut.

Dewan Komisaris dan Direksi Kaget

Lebih lanjut tentang rumor itu, menurut Yusri, jajaran dewan komisaris dan dewan direksi PT PGN Tbk ternyata kaget. Mereka terheran-heran atas langkah Suko Hartono menghubungi Susyanto melalui panggilan telepon tersebut.

Pasalnya, dewan komisaris dan dewan direksi tidak mengetahui sama sekali adanya rencana untuk mengundur pelaksanaan RUPS. Suko Hartono dikabarkan sama sekali tidak pernah membicarakan langkah untuk menunda RUPS itu ke jajaran direksi dan komisaris.

“Saya dapat keterangan bahwa Suko Hartono meminta memunda pelaksanaan RUPS lantaran menunggu adanya kompensasi atas penugasan pemerintah kepada PGN untuk menyalurkan gas industri ke tujuh jenis usaha dengan harga USD 6 per MMBTU. Nilai kompensasi itu mencapai USD 50 juta,” ungkap Yusri.

Kebijakan harga gas USD 6 per MMBTU memang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Perpres tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Sedangkan aturan teknisnya teruang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 89/K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang memperoleh gas dengan harga khusus USD 6 per MMBTU.

“Ini keterangan yang kami peroleh hingga malam ini. Semua keterangan yang kami peroleh ini telah kami tanyakan kebenarannya kepada Sekretaris Perusahaan PT PGN Tbk, Rachmat Hutama pada Kamis siang tadi,” kata Yusri.

“Kami juga sudah berupaya menanyakan dan mengecek kebenaran keterangan yang kami peroleh ini kepada seluruh dewan komisaris dan dewan direksi PT PGN Tbk. Namun, hingga saat ini tidak ada sama sekali bantahan atau pun keterangan lain yang kami peroleh dari mereka. Baik dari Sekper, Dewan Direksi, maupun Dewan Komisaris PT PGN Tbk,” lanjut Yusri.

Akhirnya RUPS diundur

Dalam dokumen berjudul Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, tercantum tanggal pelaksanaan RUPS pada 3 Mei 2021 mulai pukul 13.30 WIB. RUPS bertempat di Auditorium Graha PGAS lantai 2, Jalan KH Zainal Arifin Nomor 20 Jakarta Barat. Dokumen tersebut tampak bertanggal 9 April 2021.

Sementara itu, dalam dokumen berjudul Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, tercantum jadwal pelaksanaan RUPST tersebut pada 22 April 2021. Dokumen pengumuman ini bertanggal 16 Maret 2021.(hen)

Baca juga:

Soal Pemilihan Mitra Investasi Pertagas di Proyek Pipa Blok Rokan Senilai Rp 4,3 Triliun, CERI: OJK Harus Beri Teguran Keras ke Dirut PGN Suko Hartono

Bagikan

Telkomsel Kerahkan Tim TERRA untuk Bantu Pemulihan Bencana NTT

Telkomsel melalui Tim Siaga Bencana TERRA (Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity) berupaya maksimal untuk memulihkan layanan telekomunikasi akibat bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemulihan jaringan dan layanan difokuskan pada beberapa area vital, seperti Kantor Pemerintahan, Kepolisian, Posko Pengungsian, Rumah Sakit, dan Posko BASARNAS.foto/ist

URBANNEWS.ID – Telkomsel terus berupaya maksimal untuk dapat memulihkan layanan telekomunikasi akibat bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya dengan menurunkan Tim Telkomsel TERRA.

Prioritas utama pemulihan jaringan dan layanan terfokus pada beberapa area vital yang menjadi pusat penanggulangan bencana. Di antaranya kantor pemerintahan, kepolisian, posko pengungsian, rumah sakit dan Posko BASARNAS. Fasilitas tersebut merupakan urat nadi proses evakuasi dan mempercepat operasional distribusi bantuan penanggulangan bencana.

Demikian keterangan tertulis Manager Corporate Communications Telkomsel Area Jawa Bali, Erwin Kusumawan kepada urbannews.id, Sabtu (10/4/2021).

Seiring dengan pemulihan jaringan di wilayah tersebut, guna mempercepat proses evakuasi dan bantuan penanggulangan bencana, komunikasi menjadi sangat penting. Khususnya untuk mengabarkan keluarga, koordinasi tim terkait seperti SAR, BNPB, dan TNI-Polri.

Selain itu juga penting untuk pengkinian informasi terkait wilayah bencana kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Paket khusus bebas telepon

Untuk itu, Telkomsel terus berupaya mendukung kelancaran komunikasi bagi semua pihak. Hal itu mereka upayakan dengan mengoperasikan Mobile Backup Power (MBP) atau genset ke BTS di lokasi terdampak. Terutama lokasi yang membutuhkan pendukung catuan daya listrik. Selain itu juga menghadirkan paket khusus bebas telepon agar proses komunikasi dan evakuasi di wilayah tersebut berjalan dengan lancar.

Paket khusus bisa untuk akses bebas telepon dan SMS ke semua operator. Durasinya selama 50 menit dan 250 SMS untuk pengguna prabayar. Ada juga bebas telepon 100 menit ke sesama pelanggan Telkomsel bagi pengguna pascabayar. Masa aktif selama 7 hari sejak aktivasi.

Paket tersebut dapat aktif melalui UMB 88820#. Atau dengan mengirimkan SMS dengan ketik NTT (untuk pengguna prabayar) atau NTTKH (untuk pengguna pascabayar). Setelah itu mengirimkan ke 8999. Periode aktivasi paket mulai 7 – 13 April 2021, dan berlaku maksimal satu kali aktivasi untuk tiap pelanggan.

Paket khusus bebas telepon dan SMS tersebut dapat dinikmati pelanggan Telkomsel di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

Mudahkan evakuasi

Agar dapat memudahkan proses evakuasi yang oleh para relawan, Telkomsel mengirimkan tim unit siaga bencana yang bekerjasama dengan BNPB. Tim ini bernama tim TERRA atau Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity.

Tim ini berasal dari wilayah terdekat bencana untuk membantu proses percepatan evakuasi dan mendirikan beberapa posko bantuan seperti di Kantor Walikota Kupang, Kantor BPBD Kupang dan Gereja Bethel Oespa bagi para korban yang terdampak.

Selain mendorong proses percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi dan evakuasi para korban, Telkomsel juga menyalurkan bantuan sosial kemanusian sebagai bentuk kepedulian kepada para korban seperti bantuan paket sembako makanan siap saji perlengkapan kebutuhan bayi dan perlengkapan protokol Kesehatan.(hen)

Baca juga:

Telkomsel dan PPNI Hadirkan Layanan Hotline Edukasi Covid-19

Bagikan

KALBE Nutritionals Gandeng GKSI Perkuat Industri Susu Nasional

Kemitraan KALBE Nutritionals dan PT ISAM yang dimiliki GKSI adalah wujud komitmen memberikan nutrisi terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. foto/ist

URBANNEWS.ID – PT Sanghiang Perkasa atau lebih terkenal sebagai KALBE Nutritionals menjalin kerjasama dengan produsen susu lokal PT Industri Susu Alam Murni (PT ISAM) dari Bandung, Jawa Barat. PT ISAM merupakan bagian dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI).

Kerjasama tersebut sebagai komitmen dalam memberikan nutrisi terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemitraan itu di harapkan mampu meningkatkan kualitas produk serta memperkuat industri susu nasional, sehingga dapat memberi banyak manfaat kepada masyarakat.

Kemitraan ini di sepakati sejak November 2020. Memasuki April 2021, kemitraan ini mencapai fase pengembangan dengan formula baru.

Melalui wawancara virtual, Andy Chendra, Director of Quality Assurance, Sustainability and Support Function KALBE Nutritionals mengakui hubungan dengan GKSI dan PT ISAM adalah bentuk kemitraan strategis KALBE Nutritionals sejak beberapa tahun lalu.

“Kami yakin kemitraan dengan GKSI dan PT ISAM akan membuahkan hasil yang lebih baik secara produk. Apalagi PT ISAM merupakan perusahaan yang menyalurkan hasil produksi peternak sapi perah lokal yang bernaung di GKSI. Sementara KALBE Nutritionals adalah produsen untuk produk nutrisi nasional. Jadi kolaborasi ini memang untuk meningkatkan kualitas susu dan mengembangkan industri susu nasional, dalam upaya untuk bersama-sama menyehatkan bangsa,” papar Andy.

Posisi Lima Besar

Saat ini, KALBE Nutritionals adalah satu-satunya perusahaan nasional yang bersaing dengan perusahaan susu multinasional di posisi lima besar untuk kategori growing up milk.

Ada pun PT ISAM yang miliki GKSI Nasional dan GKSI Jawa Barat adalah salah satu produsen susu segar terkemuka di Indonesia. Hingga kini, GKSI secara nasional merupakan wadah yang menaungi sekitar 100.000 orang peternak sapi perah lokal. Jumlah sapi kurang lebih sebanyak 300.000 ekor. Kapasitas produksi susu segar mencapai 1.600 ton per hari.

Eksplorasi peluang kerja sama ini sebenarnya sudah sejak tiga tahun lalu. Tepatnya di awal 2018. Pada tahap awal kemitraan ini, KALBE Nutritionals memberikan milk can pada GKSI Jawa Barat. Karena para peternak sapi perah lokal membutuhkan lebih banyak kontainer higienis untuk memastikan kualitas produksi susunya.

Setelah kemitraan tahap awal itu, komunikasi antara manajemen kedua perusahaan terjalin semakin intensif dan berkembang ke arah kemitraan strategis. Hingga akhirnya KALBE Nutritionals akan mengembangkan produk dalam kemasan Tetra Pak bersama PT ISAM.

Mesin Aseptic Filling

Selain itu, KALBE Nutritionals juga telah memasang mesin Aseptic Filling Technology di PT ISAM untuk menghasilkan produk-produk KALBE Nutritionals.

Teknologi aseptik sendiri adalah teknologi pengolahan dan pengemasan makanan yang mampu menjaga makanan tetap aman dan terjaga cita rasanya setidaknya selama satu tahun tanpa proses pendinginan atau penggunaan bahan pengawet.

Proses aseptik memastikan makanan dan bahan kemasan bebas dari bakteri berbahaya saat makanan pengemasan. Segala sesuatu dalam rantai produksi di pastikan sudah steril, termasuk bahan makanan dan pengemasan, serta semua mesin dan lingkungan tempat pengemasan.

Tiga Produk Unggulan

Lebih jauh, Totok Kurniawan, Head of External Production KALBE Nutritionals menjelaskan bahwa di tahap awal kemitraan ini di targetkan dapat menghasilkan tiga produk unggulan KALBE Nutritionals, yaitu Susu Zee, PRENAGEN, dan Entrasol.

“Ini semua berjalan paralel. Jadi di tahap awal, kami memasang aseptic filling. Lalu mulai memproduksi susu menggunakan existing formula. Sambil mengembangkan beberapa formula produk yang paling tepat dengan menggunakan susu segar dari GKSI. Kami menargetkan dapat memasarkan produk kemitraan ini di awal tahun 2022,” jelas Totok.

Sementara itu, PT ISAM meyakini dengan dukungan produksi susu segar dari para peternak sapi perah lokal yang bergabung di GKSI, akan mampu memenuhi segala kebutuhan susu segar KALBE Nutritionals. Sehingga di masa depan semua lini produk susu di KALBE Nutritionals bisa diproduksi di PT ISAM.

Optimisme

Melalui wawancara virtual secara terpisah, Yusup Munawar, Manufacturing Director PT ISAM menyambut kolaborasi ini dengan penuh optimisme.

“Sejauh ini, kami memiliki fasilitas produksi yang bisa di andalkan. Harapan kami, kerja sama ini bisa berlangsung selama mungkin. Karena kemitraan ini sudah sejalan dengan visi dan misi kami sebagai penyedia healthy lifestyle nutrition terkemuka di Indonesia dan PT ISAM sebagai produsen susu segar lokal yang berkualitas. Dengan peran dan status masing-masing sudah seharusnya kedua pihak bersinergi. Sehingga produk nutrisi unggulan KALBE Nutritionals yang berbasis susu segar hasil peternak sapi perah lokal bisa di produksi bersama. Hasilnya akan memperkuat industri susu nasional dan tujuan akhirnya menyehatkan bangsa Indonesia,” ungkap Yusup Munawar.

Dalam hal produksi susu, KALBE Nutritionals sudah melakukan pengalihan produksinya ke pabrik milik PT ISAM. Semua prosesnya pun juga telah melalui uji kendali mutu yang ketat.

“Jadi standar-standar di dalam kemitraan ini sudah berstandarisasi internasional. Karena sejak beberapa tahun lalu PT ISAM sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Standar sama dan semua sertifikasi juga sudah memenuhi requirement, serta di tahap awal operasional, tim kami juga mendukung proses produksi di PT ISAM,” lanjut Andy.

Miliki 17 Mitra Produksi

Hingga kini, sebagai produsen nutrisi terbesar di Indonesia, KALBE Nutritionals memiliki 17 mitra produksi. KALBE Nutritionals sendiri memiliki fokus utama di sektor distribusi dan pemasaran, serta mengelola tiga pabrik internal. Dari 17 mitra produksi KALBE Nutritionals, 15 di antaranya ada di dalam negeri, termasuk PT ISAM.

Kelimabelas mitra produksi ini tidak hanya memproduksi susu, melainkan juga produk-produk nutrisi kesehatan lainnya seperti sereal, biskuit, dan produk-produk lain.

Ditemui secara terpisah, Ongkie Tedjasurja, Presiden Direktur KALBE Nutritionals mengungkapkan harapannya pada kemitraan dengan PT ISAM ini.

“Harapan jangka pendeknya adalah KALBE dan PT ISAM bisa sama-sama bertumbuh, sehingga kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki sekarang ini bisa diperluas setelah kemitraan ini membuahkan hasil. Harapan jangka panjangnya tentu saja dengan produk susu segar dari PT ISAM, kami bisa memantapkan peran kami sebagai penyedia nutrisi untuk setiap tahap kehidupan. Mulai dari persiapan kehamilan, tahap perkembangan anak-anak, usia muda dan produktif, hingga kalangan senior atau lansia. Pastinya secara bersama-sama, kami bisa memperkuat industri susu nasional dan menyehatkan bangsa,” ungkap Ongkie dengan penuh optimisme.(hen/rls)

Baca juga:

Kalbe Farma Luncurkan Program Layanan Komprehensif Seputar Kesehatan Bernama Prove Family

Bagikan

Jamintel Kembali Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Jaksa Agung MUda Intelijen Kejaksaan Agung Ri, Sunarta. Foto/bisnis.com

URBANNEWS.ID – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung canangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jamintel Kejagung RI, Sunarta dalam keterangan tertulisnya Kamis, mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas merupakan pencanangan untuk kedua kalinya.

Menurut Sunarta, sebelumnya Jamintel telah merintis pembangunan zona integritas pada 27 Mei 2020. Jamintel kala itu telah melakukan deklarasi serta penandatanganan pakta integritas. Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI mengkuti kegiatan ini. Kegiatan itu juga menandai mulainya pembenahan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Namun, lanjut dia, musibah kebakaran beberapa waktu lalu tanpa terduga telah menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung. Termasuk seluruh ruangan kantor Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Sehingga, kondisi itu menyebabkan infrastruktur maupun beberapa dokumen terkait pembangunan zona integritas yang telah menjadi upaya bersama tidak dapat terselamatkan.

“Ini mempengaruhi penilaian dalam pengajuan zona integritas,” kata Sunarta.

Tidak patah semangat

Sunarta mengungkapkan, pihaknya tidak patah semangat meskipun pada pencanangan pertama bidang Intelijen belum mendapat kepercayaan untuk menyandang zona integritas.

“Jajaran bidang Intelijen terus melanjutkan dan menyempurnakan program-program perubahan. Program-program ini telah di canangkan sebelumnya. Tentunya dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ujarnya.

Secara resmi, Jamintel canangkan pembangunan zona integritas berlangsung pada Rabu (7/4/2021) kemaren. Pencanangan berupa deklarasi dan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran Jamintel Kejaksaan Agung, pada Rabu (7/4/2021) kemarin.

Sunarta menjelaskan, pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan pelayanan prima.

Pencanangan ini, lanjut dia, juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi sebagaimana arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku bagian dari Tim Penilai Nasional.

“Pencanangan sebagai salah satu tahapan dalam pembangunan zona integritas mengandung pernyataan dan komitmen dari pimpinan unit kerja dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” terang Sunarta.

Sunarta menambahkan, setelah pencanangan tersebut semua jajaran Intelijen kejaksaan Agung diperintahkan untuk segera menyiapkan rencana aksi yang konkrit yang meliputi 6 area perubahan bidang, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya tegaskan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting, karena mencerminkan tekad dan tanggungjawab untuk menjadikan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menjadi zona yang berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi,” kata Sunarta.(hen/antaranews.com)

Baca juga:

Kilang Balongan Terbakar, CERI: Penjelasan Pertamina Tak Masuk Akal

Bagikan

Ketua Banggar DPR Said Abdullah Kritik Pertamina Masih Salurkan BBM Jenis Premium, Pengamat: Sesat Berpikir!

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyayangkan sikap Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengkritik Pertamina. Kritik Said itu lantaran Pertamina masih menyalurkan BBM Premium. Kritikan Said Abdullah itu tayang di TV Parlemen pada 7 April 2021.

“Padahal, masih beredarnya Premium itu adalah karena kebijakan Pemerintah. Pertimbangannya daya beli rakyat dan kemampuan kilang Pertamina. Kilang Pertamina sejak dulu di bangun untuk memproduksi Premium dan Solar. Apalagi Kilang RDMP belum ada yang selesai” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Kamis (8/4/2021).

Yusri mengatakan, sebaiknya Said Abdullah sebelum bicara dalam forum terhormat itu, lebih banyak bertanya dan membaca terlebih dahulu. Terutama tentang Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014. Beleid ini kemudian di rubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual eceran BBM.

“Jadi, Pertamina sebagai badan usaha hanya menjalankan penugasan oleh Pemerintah soal penyediaan dan penyaluran BBM Premium dan Biosolar sebagai BBM subsidi tetap. Sehingga soal berapa harga jualnya saja sangat di tentukan oleh Pemerintah,” lanjut Yusri.

Menurut Yusri, Pertamina hanya boleh menentukan harga jual BBM umum sesuai harga keekonomiannya, yaitu sesuai Kepmen ESDM Nomor 62K/2/ 2020 yang di tandatangani Menteri ESDM pada 28 Febuari 2020.

“Adapun penentuan harga jenis BBM umum yang merupakan wewenang Pertamina adalah Pertalite, Pertamax 92 dan Pertamax Turbo serta Dexlite dan Pertadex. Jadi, kalau mau protes soal masih ada Premium di jual, silahkan protes ke Presiden dan Menteri ESDM,” tukas Yusri.

“Makanya bro Said Abdullah jangan kebanyakan merokok di dalam private jet makan gaji dari rakyat, namun tak paham kondisi realitas rakyat yang masih mau minum premium,” sentil Yusri.(hen)

Baca juga:

Dirut PGN Kembali Bungkam Ditanya Konsistensi Pernyataannya Terkait Mitra Investasi Proyek Pipa Blok Rokan

Bagikan

Kupas Peluang Blok Rokan, Akri Institute Gelar Workshop Paradigma Titik Akhir Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Akri Institute mengagendakan Workshop Paradigma Titik Akhir Blok Rokan, Kamis (8/4/2021). Workshop bertema ‘Penguatan Ekonomi Masyarakat Riau’ ini bakal berlangsung mulai pukul 08.30 WIB.

“Workshop kami buat dengan tetap mengacu ke protokol kesehatan ketat ya. Ada peserta yang offline dengan pembatasan sesuai Prokes, dan ada juga peserta secara daring. Untuk offline berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru,” ungkap CEO Akri Institute, Peri Akri SE MM kepada urbannews.id, Kamis pagi.

Mengenai Blok Rokan, Peri Akri mengungkapkan, Blok Rokan merupakan penghasil minyak terbesar nasional.

“Blok Rokan ini kan kurang lebih berada di tiga perempat wilayah Riau wilayah beroperasinya. Paling banyak di Rohil, Bengkalis, Kampar, dan Rohul sebagian. Akri Institute ini melihat sebuah peluang. Makanya kami mengangkat tema penguatan ekonomi masyarakat Riau,” ungkap Peri Akri.

Menurut Peri, Riau sudah lama menjadi center energi fosil. “Tapi manfaatnya belum bisa dirasakan maksimal. Makanya kali ini kami mengundang sejumlah pembicara dan penanggap. Di antaranya bakal ada Bupati Rohil dan Ketua LAM Riau,” lanjut Peri Akri.

Peri mengungkapkan, peluang pada Blok Rokan tersebut membuka peluang kontribusi masyarakat dengan peran masing-masing. “Jadi ini kami melihat sudah saatnya kita memaksimalkan multiplier effect dari Blok Rokan ini bagi Riau. Tentunya dengan political will yang kuat,” ungkap Peri.(hen)

Baca juga:

Kabar Blok Rokan Dikelola MUJ Tidak Benar, Karmila Sari: Saya Sudah Telpon Langsung ke BUMD Jabar

Bagikan

Trakindo Luncurkan Tiga Varian Dozer Kecil yang Tangguh dan Canggih

Trakindo Luncurkan Produk Anyar Tiga Varian Dozer Kecil yang Tangguh dan Canggih. foto/ist

URBANNEWS.IDPT Trakindo Utama (Trakindo) secara resmi telah merilis dozer kecil D1, D2, dan D3. Peluncuran ketiga produk terbaru mereka ini menjadi awal kuartal II tahun 2021. Rilis ini juga berbarengan dengan aktivitas bisnis di Indonesia yang kembali menggeliat setelah program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah.

Trakindo merupakan penyedia solusi alat berat Caterpillar. Ketiga produk baru tersebut merupakan penerus model D3K2, D4K2, dan D5K2 yang lebih dulu sukses di pasar Indonesia. Tidak hanya menyandang nama baru, dozer kecil tersebut juga hadir dengan sejumlah keunggulan baru.

Aryawiguna, Product Manager Trakindo menjelaskan, sebagai rangkaian produk pertama yang meluncur di tahun 2021 ini, Cat D1, D2, dan D3 mengusung inovasi teknologi sebagai dorongan produktivitas para pelanggan setia Trakindo.

“Setelah pandemi COVID-19 ini menunjukkan tanda-tanda mereda dan roda bisnis mulai berjalan perlahan-lahan, tentunya para pelanggan membutuhkan perangkat yang bisa membantu meningkatkan produktivitas guna mengejar ketertinggalan akibat terbatasnya aktivitas sepanjang setahun terakhir. Untuk menjawab kebutuhan itulah The Next Generation Small Dozers ini kami hadirkan,” jelas Aryawiguna.

Cat D1, D2, dan D3 akan mendukung pelanggan untuk berbagai pekerjaan, mulai dari mendorong material hingga perataan akhir. Untuk bermacam-macam kegiatan baik di konstruksi, perkebunan dan pertambangan, trio dozerCat yang lebih kecil ini adalah pekerja yang serbaguna. Pemindahan Dozer Cat ini dari satu lokasi ke lokasi lain lebih mudah, dan dengan kombinasi kecepatan, tenaga, dan akurasi yang tepat. Tentu saja, ini menjadikannya alat kerja yang berharga di berbagai lokasi kerja.

Kemudahan pengangkutan

Trio Next Generation Small Dozers tersebut, jelas Aryawiguna, memiliki rancangan untuk mengoptimalkan kecepatan, kemudahan pengangkutan, kemampuan bermanuver, keserbagunaan, dan akurasi perataan akhir.

Desain baru kap mesin yang lebih rendah dan terpasang miring juga meningkatkan visibilitas operator, 31 persen lebih baik dari pada sebelumnya, sehingga perataan akhir bisa lebih akurat dan efisien.

Visibilitas lebih baik

“Visibilitas adalah peningkatan utama pada dozer Cat D1, D2, dan D3 ini. Garis kap miring yang lebih rendah dan lebih curam memberikan visibilitas yang lebih baik di area penglihatan periferal dan sudut blade, yang menjadi garis pandang utama bagi operator,” papar Aryawiguna.

Operator dozer bisa bekerja lebih nyaman dengan ruang kabin luas dengan kursi dan sandaran lengan yang fleksibel. Next Gen Display Monitor memiliki layar sentuh dengan tombol navigasi. Fitur ini mempermudah operator dalam mengakses beragam fitur yang tersedia. Baik fitur standar maupun Grade Control Technology yang tersedia opsional, seperti Slope Assist (2D), Laser (2D), atau 3D. Informasi yang tampil pada layar juga lebih akurat dari pada generasi sebelumnya.

Tidak mudah selip

Pada Cat D1, D2, dan D3 juga terdapat Stable Blade Control. Sehingga operator bisa melakukan perataan akhir dengan lebih mudah dan cepat dengan lebih sedikit tenaga. Auto Traction Control yang melengkapi varian ini membuat track tidak mudah selip saat bekerja di areal dengan daya dukung tanah yang kurang baik. Bantuan sistem yang bekerja otomatis ini membuat operator lebih mudah mendorong material dan mengurangi fatigue. Produktivitas pun akan meningkat karena berkurangnya jumlah passes.

“Trio dozer kecil ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan teknologi dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan teknologi yang berbeda berdasarkan kebutuhan di lokasi kerja. Dengan Cat D1, D2, dan D3, operator berpengalaman dapat bekerja lebih produktif, sedangkan operator yang belum berpengalaman dapat mencapai hasil berkualitas lebih baik dengan lebih cepat,” ujar Aryawiguna.

Lebih responsif dan bertenaga

Fitur lain yang istimewa dari The Next Generation Small Dozers adalah mesin Cat C3.6. Mesin diesel ini lebih responsif dan bertenaga. Horse power meningkat 8% hingga 10% dari pada model sebelumnya. Cat D1 memiliki tenaga engine bersih sebesar 80 HP, Cat D2 92 HP, dan Cat D3 104 HP.

Walau lebih bertenaga, penggunaan bahan bakar pada C3.6 lebih hemat sekitar 10%, bahkan menjadi 20% jika mengaktifkan Eco Mode. Selain itu, mesin ini juga memenuhi standar emisi US EPA Tier 3 sehingga lebih ramah lingkungan.

Pintu besar di sisi sebelah kanan kap mesin mempermudah akses saat proses perawatan mesin. Pembersih udara tipe radial juga mudah melepasnya dan memiliki periode penggunaan yang panjang.

“Kami percaya semua rancangan dan fitur teknologi terbaru tersebut dapat menjawab kebutuhan pelanggan dalam meningkatkan produktivitas mereka. Tentu saja Trakindo dan Caterpillar tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman,” tutup Aryawiguna.(hen/rls)

Baca juga:

Wärtsilä Luncurkan Teknologi Masa Depan untuk Energi Terbarukan

Bagikan

Mega Eltra Pekanbaru Raih Penghargaan Bergengsi dari Petrokimia Gresik

PT Mega Eltra Pekanbaru menerima penghargaaan dari Petrokimia Gresik. foto/ist

URBANNEWS.ID – PT Mega Eltra Cabang Pekanbaru meraih penghargaan dari PT Petrokimia Gresik atas prestasi di tahun 2020. Mega Eltra Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Distributor Utama NPK Phonska Plus PT Petrokimia Gresik di Wilayah Riau. 

Penghargaan itu atas keberhasilan Mega Eltra Pekanbaru menjual NPK Phonska Plus sebanyak 3.415 MT. Volume penjualan itu melampaui target tahun 2020. Atas pencapaian tersebut, PT Mega Eltra mendapatkan penghargaan berupa sebuah mobil dari PT Petrokimia Gresik selaku produsen pupuk Phonska Plus.

Penyerahan penghargaan verlangsung pada acara Gathering Distributor Utama untuk Wilayah Sumatera. Direktur Operasi dan Produksi PT Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala Cabang PT Mega Eltra Pekanbaru.

Pencapaian tersebut merupakan modal PT Mega Eltra, terutama bagi seluruh cabang-cabangnya untuk dapat lebih mendapat kepercayaan menjadi distributor utama PT Pupuk Indonesia (Persero). Bukan hanya untuk produk Phonska Plus, tapi juga untuk Urea dan semua produk PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sukseskan penyaluran pupuk subsidi

Sebagai anggota grup PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra turut ambil peranan dalam menyukseskan pendistribusian pupuk subsidi dengan pemenuhan enam prinsip utama yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

PT Mega Eltra berkomitmen untuk mendistribusikan pupuk ke kios-kios yang nantinya sampai ke tangan petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK. 

Jenis pupuk subsidi yang didistribusikan Mega Eltra adalah pupuk jenis Urea, SP36, ZA, NPK dan Organik. Pendistribusian pupuk subsidi dilaksanakan oleh cabang-cabang PT Mega Eltra yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa dan Sulawesi Selatan dengan memakai mekanisme e-RDKK dan selalu berkoordinasi dengan produsen pupuk, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.

Hingga akhir 2020, PT Mega Eltra telah berkontribusi menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah penugasannya kurang lebih sebanyak 155.241 ton. Dalam menjalankan pendistribusian pupuk bersubsidi, Mega Eltra bekerjasama dengan mitra usaha UMKM setempat dalam pengelolaan sarana penyaluran pupuk bersubsidi.

Sehingga, dengan kemitraan bersama UMKM, Mega Eltra menyiapkan dukungan fasilitas gudang sebanyak 33 gudang dan alat transportasi sebanyak 153 armada pengangkutan pupuk subsidi dari lini 3 sampai ke lini 4.(hen)

Baca juga:

Aura Parfume Pekanbaru Tabur Diskon 20 Persen selama Ramadhan

Bagikan

CERI Berpendapat SP3 Kasus Sjamsul Nursalim Tidak Sah

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan terbitnya SP3 kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, tidak sah.

“Dari penjelasan KPK sebagaimana di muat Koran Tempo 3 April, Keputusan SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu ‘setelah menerima masukan dari Wamenkumham’. Berarti masukan dari Wamenkumham yang merupakan intervensi dari pemerintah terhadap independesi KPK itu merupakan conditio sine qua non. Artinya tanpa masukan dari pemerintah Cq Wamenkumham itu, SP3 tidak akan keluar,” ulas Yusri, Selasa (6/4/2021).

“Jadi menurut saya, SP3 Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu tidak sah. Sebab, keluar karena intervensi pihak eksekutif terhadap independensi KPK,” lanjut Yusri.

Sementara itu, sebelumnya di beritakan, penghentian penyidikan kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai SP3 Perdana KPK. Ini telah menimbulkan kehebohan luar biasa di mata rakyat yang telah menderita akibat penggerogotan keuangan negara. Apalagi SP3 itu tersebut di tengah terpuruknya situasi ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. MAKI, kata Boyamin, akan segera mengajukan Praperadilan.

Demikian menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021).

“Membaca berita Koran Tempo tanggal 3 April 2021 yang memberitakan bahwa salah satu alasan seluruh pimpinan KPK secara bulat menerbitkan SP3 itu adalah setelah menerima masukan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif. Itu berarti ada intervensi pemerintah,” ungkap Yusri.

Campur tangan kedua kali

Lebih lanjut Yusri mengatakan, seingatnya, ini untuk kedua kalinya pemerintah melalui Wamenkumham mencampuri kasus di KPK.

“Ini hal yang sangat bertentangan dengan tujuan berdirinya KPK. Kali pertama adalah ketika Kemenkumham melalui Wamennya mengatakan agar mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan mantan Mensos Juliari Batubara selayaknya di tuntut hukuman mati. Padahal KPK sendiri menyangkakan keduanya dengan suap sesuai pasal 12 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Waktu itu Komisi III DPR RI telah memperingatkan Wamenkumham untuk tidak membuat gaduh dengan mencampuri ranah penegakan hukum oleh KPK. Itu bukan urusan eksekutif,” beber Yusri.

Menurut praktisi dan pengamat hukum Augustinus Hutajulu, Pemerintah tidak boleh memberi masukan atau pendapat atau pengaruh dalam pengambilan keputusan KPK di bidang penegakan hukum.

“Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), jelas menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” ungkap Augustinus.

Independensi KPK

Independensi KPK itu, lanjut Augustinus, ditegaskan lagi dalam Pasal 3 UU KPK. Pasal ini menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 3 UU KPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘kekuasaan manapun’ adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun,” lanjut Augustinus.

“Mengenai sah atau tidaknya SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu, Praperadilan lah yang berwenang mempertimbangkan dan memutuskannya,” pungkas Augustinus.

“Semoga rekan saya Boyamin Saiman dari MAKI berhasil dengan pengajuan pra peradilannya,” tutup Yusri Usman.(hen)

Baca juga:

Temukan Markup Anggaran di Bekraf, CBA: KPK Segera Panggil dan Periksa Triawan Munaf

Bagikan

Gubsu Tidak Menghargai Hukum Soal Dualisme DPP Aceh Sepakat Sumut

Edy Rahmayadi. foto/kompas.com

URBANNEWS.ID – Tindakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Ramayadi mengukuhkan organisasi yang menggunakan nama DPP Aceh Sepakat Sumut pada Senin 5 April 2021 di Medan, memantik keprihatinan sejumlah kalangan.

“Seharusnya Gubsu bisa memberikan tauladan ke masyarakat untuk menghormati hukum. Termasuk putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkraht van gewijsde atau res judicata,” ungkap Anak Aceh Medan di Perantauan, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021) malam.

Pasalnya, kata Yusri, ada putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/Pdt/2019 tertanggal 24 April 2019. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Juga sudah menyebutkan kepengurusan yang sah. Kepengurusan yang sah adalah di bawah Husni Mustafa SE sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat. Dan T Bahrumsyah SH MH sebagai Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat.

“Kemudian DPP Aceh Sepakat yang legal dan legitimate di bawah pimpinan Husni Mustafa SE itu, telah melakukan Mubes XI. Mubes di Hotel Polonia Medan pada 26 Desember 2020. Dan kepengurusannya pun sudah terbentuk,” ungkap Yusri.

Harusnya tempuh jalur hukum

Menurut Yusri, jika ada pihak-pihak yang menuding bahwa Mubes XI pada 26 Desember 2020 cacat hukum, seharusnya melakukan upaya secara hukum. Hal itu jika memang masih merasa sebagai warga negara yang taat hukum.

“Jika tidak bisa diselesaikan secara internal sesuai AD ART Aceh Sepakat, atau jika tidak ada titik temu antara para pihak, walau telah dilakukan mediasi oleh pihak Pemprov Sumut, maka langkah yang benar secara hukum adalah menggugat ke pengadilan. Sesuai bunyi pasal 57 dan pasal 58 dari UU Ormas Nomor 16 tahun 2017,” kata Yusri lagi.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, atas sikap dan tindakan Gubsu tersebut, DPP Aceh Sepakat sebagai pihak yang taat hukum, seyogyanya melakukan langkah-langkah hukum. Terutama atas adanya penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir atau abuse of power. Atau melampaui kewenangannya atau exces de pouvoir sebagai pejabat negara oleh Gubsu. Langkah hukum bisa ke PTUN dan atau ke Pengadilan Negeri. Bisa menggugat itu sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau onrechmatige overheids daad ex pasal 1365 KUHPerdata.(hen)

Baca juga:

Ditanya Soal Surat Dukungannya untuk Mubes Aceh Sepakat, Kepala Kesbangpol Sumut Bungkam

Bagikan

Ada Promo Beli Satu Gratis Satu di Grand Opening Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima

URBANNEWS.ID – Brand Es Teh Indonesia membuka outlet baru di Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi outlet baru ini terletak di Jalan Delima Pekanbaru. 

Grand Opening Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima berlangsung Senin (5/4/2021). 

Pada grand opening tersebut, Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima menawarkan promo beli satu teh dengan berbagai varian rasa, bonus satu teh original.

Promo itu berlangsung mulai Senin 5 April 2021 hingga 7 April 2021.

Pantauan di lokasi, saat pertama toko itu dibuka, langsung dipadati pembeli.

Owner Store Es Teh Indonesia Pekanbaru Delima, Heru Wanda mengungkapkan, bahan yang digunakan dalam produk Es Teh Indonesia itu menggunakan teh asli Indonesia.

“Brand kami menggunakan produk lokal karena ingin membantu petani teh di Indonesia agar semakin mengembangkan usahanya di sektor pertanian,” ungkap Heru.

Menurut Heru, pihaknya memasarkan produk minuman dengan standar protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. 

Menurut Heru, outlet Es Teh Indonesia Jalan Delima Pekanbaru menggunakan konsep sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Hal itu menurutnya tak lain untuk menjaga karyawan dan pelanggan tetap terhindar dari terpapar corona.

Sementara itu, outlet Es Teh Indonesia Jalan Delima Pekanbaru beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Outlet tersebut buka setiap hari.(hen)

Es Teh Indonesia Pekan Baru Delima

https://goo.gl/maps/tGCg8xNHE8VZ1omW6

Bagikan

SP3 Syamsul Nursalim Dan Itjih Nursalim Lantaran Intervensi Wamenkumham?

URBANNEWS.ID – Penghentian penyidikan kasus Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai SP3 Perdana KPK, telah menimbulkan kehebohan luar biasa di mata rakyat yang telah menderita akibat penggerogotan keuangan negara. Apalagi SP3 itu terbut di tengah terpuruknya situasi ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. MAKI, kata Boyamin, akan segera mengajukan Praperadilan.

Demikian menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021).

“Membaca berita Koran Tempo tanggal 3 April 2021 yang memberitakan bahwa salah satu alasan seluruh pimpinan KPK secara bulat menerbitkan SP3 itu adalah setelah menerima masukan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif, itu berarti ada intervensi pemerintah,” ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, seingatnya, ini untuk kedua kalinya pemerintah melalui Wamenkumham mencampuri kasus di KPK. 

“Ini hal yang sangat bertentangan dengan tujuan didirikannya Lembaga KPK. Kali pertama adalah ketika Kemenkumham melalui Wamennya mengatakan agar mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan mantan Mensos Juliari Batubara selayaknya dituntut hukuman mati. Padahal KPK sendiri menyangkakan keduanya dengan suap sesuai pasal 12 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Waktu itu Komisi III DPR RI telah memperingatkan Wamenkumham  untuk tidak membuat gaduh dengan mencampuri ranah penegakan hukum oleh KPK. Itu bukan urusan eksekutif,” beber Yusri.

Menurut praktisi dan pengamat hukum Augustinus Hutajulu, Pemerintah tidak boleh memberi masukan atau pendapat atau pengaruh dalam pengambilan keputusan KPK di bidang penegakan hukum. 

“Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) jelas disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” ungkap Augustinus.

Independensi KPK itu, lanjut Augustinus, ditegaskan lagi dalam Pasal 3 UU KPK yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 3  UU KPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘kekuasaan manapun’ adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun,” lanjut Augustinus.

Mengenai sah atau tidaknya SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu, Praperadilan lah yang berwenang mempertimbangkan dan memutuskannya, pungkas Augustinus.

“Semoga rekan saya Boyamin Saiman dari MAKI berhasil dengan pengajuan pra peradilannya,” tutup Yusri Usman.(hen)

Bagikan

CERI: Presiden Mestinya Tolak Calon Komite BPH Migas

Yusri Usman. foto/ist

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menilai telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komite BPH Migas dan proses seleksinya. Yusri juga menilai proses tersebut tidak fair dan tidak transparan.

“Saat ini justru di antara yang lolos terdapat calon-calon yang tidak professional, pengalamannya tentang Migas meragukan. Sementara persyaratan minimal memiliki pengalaman 10 tahun di bidang Migas kurang menjadi perhatian utama,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, cara-cara Menteri ESDM dalam seleksi Komite bisa beresiko fatal. “Pengelolaan hilir Migas menjadi korban,” tegas Yusri.

Terkait ketentuan yang lalu, lanjut Yusri, Pansel Komite BPH Migas bentukan Sekretariat Kepresidenan itu lah yang benar.

“Saya sayangkan, Komisi VII DPR RI kali ini kurang jeli, atau jangan-jangan sebagian sudah masuk angin. Oleh karena itu, sebaiknya Presiden menganulir Pansel ini dan menyesuaikan dengan aturan. Ini menyangkut juga wibawa Presiden,” saran Yusri mengakhiri.

Lembaga independen

Yusri membeberkan, BPH Migas merupakan lembaga independen sesuai perintah UU Migas Nomor 22 tahun 2001. BPH Migas bertanggungjawab kepada Presiden.

“Dengan demikian, semestinya yang membentuk Pansel adalah Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM seperti berlangsung saat ini. Hal ini tercantum pada UU Migas. Tepatnya pada Bab IX Pasal 47 Ayat (3). Ayat ini berbunyi, Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Di angkat dan di berhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI,” beber Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, pada ayat (4) menyatakan bahwa Badan Pengatur sebagaimana di maksud dalam PasaI 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan pada ayat (5) menyatakan Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana di maksud daIam PasaI 8 ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Presiden.

“Karena itu, pembentukan Pansel semestinya Sekretariat Kepresidenan, bukan Kementerian ESDM,” ujar Yusri.

Yusri membeberkan, persyaratan sesuai Kepmen ESDM Nomor 11.K/KP.03/MEM.S/2021 tentang Pedoman Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas. Dimana pada poin (b) menyebutkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran.

“Persyaratan ini telah menghilangkan kesempatan dari senior profesional berpengalaman yang masih di perlukan tenaga maupun pemikirannya. Begitu juga generasi muda milenial yang kompeten di negeri ini untuk ikut serta dalam Seleksi tersebut,” ungkap Yusri.

Melanggar UU Migas dan HAM

Lebih lanjut Yusri mengatakan, penentuan syarat pembatasan usia melanggar UU Migas dan HAM.

“Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas pada Bab IX Pasal 47 Ayat 2 poin (2) menyatakan komite sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional,” ungkap Yusri.

Yusri mengatakan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 2002, Bab IV Pasal 19 menyatakan tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Sementara pada Bab lV tentang Komite, pada Bagian Kesatu menyatakan Ketentuan Persyaratan. Pada Pasal 19 berbunyi, untuk dapat di angkat menjadi Anggota Komite wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; a. Warga Negara lndonesia; b. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; c. Mempunyai pendidikan, pengalaman dan kemampuan profesionalisme yang di butuhkan; d. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. Tidak terikat perjanjian atau memiliki kepentingan finansial dengan suatu Badan Usaha atau Badan Usaha tetap atau seluruh pelaku kegiatan usaha yang bergerak di bidang Minyak dan gas Bumi; f. Selama menjadi Anggota Komite, bersedia untuk tidak bekerja pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta usaha lainnya.

“Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001, pada Bab IX Pasal 47 Ayat 2, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 2002 Bab IV Pasal 19 di atas, tidak ada satu butir ayat pun syarat untuk menjadi Komite dengan pembatasan umur. Kecuali di sebutkan profesional,” ungkap Yusri.

Dijamin konstitusi

Selanjutnya, kata Yusri, pada Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945, di antaranya menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu juga menegaskan bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Bebas memilih pekerjaan. Bebas memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

“Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa hal untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun,” ungkap Yusri.(hen)

Baca juga:

Sistem Digitalisasi SPBU Pertamina oleh Telkom Hampir Dua Tahun Gagal Capai Target Operasi, BPH Migas: Kami Sudah Surati KPK untuk Minta Audit IT

Bagikan

MG Motor Indonesia Resmi Perkenalkan Outlet Buah Batu

MG Motor Indonesia Resmi Perkenalkan Outlet MG Buah Batu Bandung. foto/ist

URBANNEWS.ID – Tantangan ekonomi di tengah kondisi pandemi rupanya tidak menyurutkan kegigihan MG Motor Indonesia. Terutama untuk tetap memperluas jangkauannya ke lebih banyak masyarakat Indonesia.

Kini, memasuki tahun keduanya di Tanah Air, MG semakin memperkuat kerja sama yang telah ada. Di antaranya kerjasama dengan sejumlah mitra dalam negeri. Kerjasama ini di antaranya untuk membuat jaringan penjualan. Selain itu juga untuk pelayanan servis serta pelayanan purna jual. Strategi pemasaran juga menjadi kerjasama. Sehingga lebih banyak lagi kalangan pecinta otomotif yang semakin mengenal merek MG.

MG Motor Indonesia kembali memperkenalkan outletnya di Buah Batu. Langkah ini sebagai wujud nyata kehadiran MG di tengah masyarakat Indonesia. Khususnya di kota besar seperti Bandung. Outlet ini merupakan bentuk kerja sama ketiga dengan Andalan Motors Group.

MG Buah Batu merupakan outlet flagship dan terbesar di bawah manajemen Andalan. Di samping dua outlet resminya yang telah berdiri di Samanhudi dan Pondok Indah, Jakarta.

Investasi dengan nilai yang cukup fantastis ini adalah langkah awal keduanya untuk memulai tahun 2021 dengan lebih gemilang. Kepercayaan yang tinggi terhadap reputasi merek warisan Inggris ini menjadi salah satu bekal mereka. Selain itu, performa tinggi Andalan dalam mencetak angka penjualan mobil MG sepanjang tahun 2020 juga menjadi kekuatan mereka.

Kepercayaan mitra dealer

“Kepercayaan mitra dealer serta pelanggan kami adalah yang terpenting guna memastikan keberlangsungan merek MG di Indonesia. Oleh karena itu, kami melihat pentingnya menemui langsung para konsumen di Bandung. Begitu juga rekan-rekan dari media. Agar menciptakan hubungan yang lebih dekat dan erat. Kami yakin bahwa kehadiran MG mampu meredefinisi ekspektasi para pecinta otomotif di Tanah Air. Khususnya area Bandung dan sekitarnya. Tidak kalah penting, outlet ini juga mengandalkan tenaga kerja berpengalaman dan teknisi bersertifikasi khusus. Mereka secara konsisten memberikan kepuasan pelayanan kepada para pelanggan MG,” ungkap Rendi Radito, Sales and Network Director MG Motor Indonesia.

Outlet resmi seluas 1.200 meter per segi ini terletak di Jalan Buah Batu Nomor 302, Cijagra Kecamatan Lengkong, Bandung. Outlet ini menawarkan layanan lengkap 3S. Yaitu sales, servis, serta spare part agar menjadi one-stop service untuk para pemilik MG yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya.

Memasuki area showroom, pengunjung akan langsung menyaksikan dua SUV unggulan MG, yaitu MG ZS dan MG HS. Area showroom memiliki luas 618 meter per segi.

Dengan working bay seluas 581 meter per segi, bengkel resmi ini mampu menangani hingga tujuh kendaraan sekaligus. Kapasitas pelayanan hingga 14 mobil per hari.

Pelanggan nyaman

Sembari bersantai menunggu dan menikmati hidangan teh dan kopi, menggunakan fasilitas Wi-Fi atau pun berinteraksi dengan rekan-rekan penjualan MG, pelanggan dapat memanfaatkan area seluas lebih dari 120 meter per segi.

Managing Director Andalan Motor Group, Raynaldi Setiawan turut memberikan sambutan kepada awak media. Ia menyampaikan respons positifnya terhadap kerjasama yang telah terjalin dengan MG setahun terakhir ini.

“Rekam jejak MG yang telah terkenal di dunia otomotif global menjadi alasan utama Andalan memberi kepercayaan yang tinggi untuk berinvestasi dan terus mengembangkan jaringan outlet MG di Tanah Air. Ragam model mobilnya yang memiliki gaya serta kualitas yang kami anggap mampu untuk meredefinisi ekspektasi penggemar otomotif juga menjadi faktor yang mendasari terciptanya kerja sama ini. Kami pun berterima kasih atas kepercayaan untuk mengembangkan merek MG di Indonesia. Kami optimis bahwa tahun 2021 akan lebih banyak kesuksesan yang kami cetak dan kesempatan untuk terus memperluas jaringan bersama MG,” ungkap Raynaldi Setiawan.

Turut hadir dan menyapa Bandung dalam acara bersama media, Donald Rachmat selaku General Director MG Motor Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap mitra bisnis lokal, yaitu dealer dan juga perusahaan pembiayaan atas kepercayaan yang diberikan kepada MG dan kerja samanya sejauh ini.

“Saat ini kami sudah menjalin kerja sama yang solid dengan 7 mitra dealer serta 5 perusahaan pembiayaan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap produk mobil kami. Meskipun tantangannya cukup besar di awal kami beroperasi, namun kami cukup bangga dengan kinerja yang dibuktikan oleh seluruh pihak untuk semakin membangun reputasi baik MG di Indonesia,” ungkap Donald Rachmat.

Siapkan 14 outlet

Kini selain Andalan, MG juga telah membina kerja sama dengan Eurokars, Hascar, Galesong, Sun Motor, TPM, dan Mimosa dan membangun sebanyak 14 outlet resmi yang siap melayani para pelanggannya dari Medan hingga Manado.

Sementara itu, untuk memudahkan konsumen, MG telah resmi menggandeng BCA Finance, SGMW Multifinance Indonesia, Maybank Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Mega Auto Finance yang siap menawarkan skema pembayaran yang penuh keuntungan. Berkat kerja sama yang solid ini, hingga Februari 2021, MG telah mencatatkan total penjualan sebanyak lebih dari 450 unit MG ZS dan MG HS.

Sementara dari sisi strategi pemasaran, MG juga secara agresif menyapa langsung masyarakat Bandung melalui kehadiran pamerannya di beberapa area pusat perbelanjaan di Bandung, salah satunya di Trans Studio Mall (TSM) pada tanggal 31 Maret hingga 4 April 2021.

Dengan mengunjungi outlet resmi atau pun pameran di TSM, calon konsumen dapat mencoba sendiri mengendarai MG ZS dan MG HS serta menikmati kesempatan terbatas untuk menghemat lebih dari Rp17.500.000 untuk setiap pembelian MG ZS dan MG HS melalui program MG UpGreat Deal.

Hal ini mencakup gratis biaya perawatan hingga 100.000 km atau lima tahun, termasuk suku cadang dan jasa, serta MG Hygiene Healthy Kit berupa Car Air Purifier dan Car UV LED Sterilamp. Lebih dari itu, para calon pelanggan juga dapat menikmati bunga cicilan 0% hingga 3 tahun, garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer, serta gratis voucher Thule senilai Rp 2 jutaan.(hen/rls)

Baca juga:

Eksplor Indonesia Lebih Seru dan Aman bersama Mobil Keren MG HS

Bagikan

Pertagas Akui Target Penyelesaian Proyek Pipa Blok Rokan Meleset

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Persoalan tampaknya sudah semakin serius. Pertamina Holding seharusnya segera mengevaluasi kinerja subholding PT PGN Tbk. Termasuk anak usahanya, PT Pertagas, PGASol dan PDC sebagai kontraktor EPC. Sebab, sub holding tersebut telah gagal menjalankan tugas dari Pertamina Holding. Terutama tugas untuk menyelesaikan pemasangan pipa minyak Blok Rokan sepanjang 367 km sesuai target waktu agar proses alih kelola berjalan mulus.

Demikian menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (1/4/2021).

“Karena alih kelola lapangan Blok Rokan merupakan tonggak sejarah penting bagi penampilan Pertamina. Pertamina selalu mengklaim sebagai perusahan berkelas dunia. Blok Rokan merupakan tulang punggung produksi minyak nasional hampir 100 tahun terakhir,” ungkap Yusri.

Bayar Rp 11,3 triliun

Menurut Yusri, untuk memperoleh hak operator Blok Rokan pun, bukan hadiah gratis dari Pemerintah. Akan tetapi melalui proses tender yang ketat. Pertamina juga telah menyerahkan uang senilai USD 786 juta atau setara Rp 11, 3 triliun. Perusahaan pelat merah ini juga sudah membuat komitmen kerja pasti selama lima tahun pertama. Nilainya USD 500 juta atau setara Rp 7,2 triliun.

“Bahkan kami bersama-sama koalisi penjaga sumber daya alam dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menentang adanya pihak-pihak dari Kementerian ESDM dan seorang Menko saat itu, membuat wacana untuk tetap mempertahankan Chevron untuk tetap melanjutkan sebagai operatornya,” beber Yusri.

Kebal hukum

Oleh sebab itu, kata Yusri, sebelum terlambat, sebaiknya Pertamina Holding harus berani melibas siapa pun oknum aktor yang menghambat atau mengacaukan program alih kelola ini. Pertamina mesti menyisir semua oknum mulai dari oknum di PGN, Pertagas hingga PGASol serta PDC.

“Karena, bagi kami berita buruk ini sudah sejak September 2020 telah kami dengar dan sudah pernah kami ‘terompetkan’ di media, bahwa dugaan ‘hengki pengki’ itu terjadi dalam proses pemilihan mitra investasi dan penunjukan sub kontrak kerja dari kontraktor EPC PGASol dan PDC proyek pipa minyak Blok Rokan,” ungkap Yusri.

Bahkan, lanjut Yusri, rumor keras beredar di lingkungan kontraktor Migas sejak lama, bahwa PGASol dan PDC topengnya saja kontraktor EPC. Namun, prakteknya terkesan kental seperti broker alias calo yang tugasnya hanya membagi-bagikan pekerjaan kepada sub kontraktornya sesuai titipan dari atasan dan elit politik.

“Cilakanya lagi, menurut sumber kami yang dapat di percaya, penerima subkon itu pun bukannya mengerjakan pekerjaan sendiri. Malah katanya di tawar-tawarkan lagi ke pihak lainnya untuk jadi subkon lagi. Jika hal ini mengandung kebenaran, saya hanya bisa berucap, alamaaakjang… hajab kalilah…,” tukas Yusri.

“Meski pun aroma busuk itu sudah lama dan merebak kemana-mana, namun faktanya aman-aman saja tuh mereka. Artinya kita dapat membaca atau menduga benar adanya backing kuat alias kebal hukum,” lanjut Yusri.

Semakin mempertegas adanya ketidakpastian

Terbaru, kata Yusri, pernyataan Direktur Utama Pertagas Wiko Migantoro pada Rabu, 31 Maret 2021 ke media, bahwa sampai akhir Maret 2021, pengerjaan pemipaan blok Rokan masih 55 persen. Wiko mengatakan, pihaknya dapat memastikan pada saat alih kelola pada Agustus mendatang, Pertagas masih berusaha bisa menyelesaikan pipa jalur utara sebagai prioritas. Sementara pipa jalur selatan, nanti mereka selesaikan setelah alih kelola.

“Kata masih di usahakan untuk jalur utara dan nanti akan di lanjutkan untuk jalur pipa bagian selatan, bahwa kalimat ini semakin mempertegas ketidakpastian itu,” ungkap Yusri.

Tak hanya itu, kata Yusri, ternyata dalam proses pemilihan mitra investasi sebesar 25 persen dari total investasi USD 300, juga tertunda lama karena infonya ada perang antar ‘dewa’. Sebab, sejak Juni 2020 proses pemilihannya baru di putuskan pada Maret 2021. PGN memilih PT Rukun Raharja Tbk sebagai mitra investasi 25 persen.

“Soal pemilihan calon mitra ini pun memantik keheranan publik. Bagaimana mungkin Pertagas hanya mengundang dua perusahaan saja untuk berkompetisi. Sebab, dalam lingkungan dunia bisnis Migas mengatakan, bahwa proyek investasi itu ada ‘daging tebalnya’. Jika prosesnya lebih transparan dan di umumkan secara luas, bisa ratusan perusahaan besar antre ikut tender. Sebab, hanya soal menempatkan dana investasi saja,” ulas Yusri.

Potensi kerugian negara

Hebatnya lagi, kata Yusri, Majalah Gatra edisi 51 untuk periode 15-21 Oktober 2020, dengan cover depan berjudul ‘Anak dan Mantu Megawati di Blok Rokan’, telah mengupas tuntas dalam laporan utama sebanyak delapan halaman tentang perseteruan antar pihak dalam pemilihan mitra investasi di blok Rokan.

“Akhirnya publik akan menilai, apakah Pertamina Holding dalam waktu dekat mampu melibas oknum-oknum itu. Jika tidak mampu, maka tak salah juga di curigai oleh publik bahwa sebagian di holding pun sudah tercemar juga,” beber Yusri.

“Namun bagi semua penegak hukum, tanpa bermaksud mengajari bebek berenang, jika jeli dan peduli, akan banyak hal yang bisa di ungkap untuk menyelamatkan potensi kerugian negara,” tutup Yusri.(hen)

Baca juga:

Pernyataan Dirut PGN Pancing Kecurigaan Publik

Bagikan

Wärtsilä Luncurkan Teknologi Masa Depan untuk Energi Terbarukan

Ilustrasi Wärtsilä. foto/net

URBANNEWS.ID – Perusahaan teknologi Wärtsilä telah menyoroti pertumbuhan kebutuhan yang signifikan dalam meningkatkan fleksibilitas daya di Indonesia. Di antaranya dalam bentuk penyimpanan energi dan teknologi gas fleksibel, untuk memungkinkan masa depan dengan 100 persen energi terbarukan.

Sistem energi Indonesia memerlukan 92,6 gigawatt (GW) aset fleksibel. Aset fleksibel ini di butuhkan agar dapat berjalan menggunakan 100 persen energi terbarukan dengan biaya yang rendah.

Kapasitas tersebut harus berasal dari dua teknologi utama. Teknologi pertama, adalah sistem penyimpanan energi berkapasitas lebih dari 82 GW. Sedangkan teknologi kedua adalah tenaga gas fleksibel berkapasitas lebih dari 10 GW.

Sistem ini harus lah mampu beroperasi dengan bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar masa depan. Bahan bakar masa depan dapat di produksi selama energi terbarukan menghasilkan lebih banyak listrik dari yang dibutuhkan.

Pesan untuk Indonesia

Director Australasia Wärtsilä Energy Kari Punnonen, mengatakan laporan iklim PBB di bulan lalu memberikan pesan yang jelas bagi Indonesia. Di antaranya pesan untuk dekarbonisasi dengan biaya yang rendah. Harus ada peningkatan energi terbarukan yang tinggi per 2030.

“Dari 145 negara dan wilayah dalam Atlas of 100% Renewable Energy kami, kami menemukan sistem energi dengan tingkat energi terbarukan tinggi, membutuhkan fleksibilitas yang signifikan. Hal ini melalui penyimpanan energi dan teknologi penyeimbangan gas. Tujuannya untuk mencapai transisi ke masa depan dengan 100 persen energi terbarukan,” ungkap Kari Punnonen.

Menurut Kari Punnonen, kita dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memproduksi bahan bakar masa depan yang netral akan karbon. Di antaranya dengan memberikan porsi yang besar terhadap energi terbarukan atau carbon-neutral Future Fuels.

“Bahan bakar masa depan ini dapat menghilangkan karbon dari semua sektor. Terutama dari sektor yang menggunakan energi secara intensif. Baik dari listrik hingga mobilitas. Untuk menemukan kunci dari permasalahan kenetralan karbon ini, maka jawabannya sekali lagi adalah dengan segera membangun lebih banyak energi terbarukan dengan dukungan solusi fleksibilitas yang bisa terus relevan di masa depan,” ungkap Kari Punnonen.

Peta sistem listrik terbarukan

Atlas of 100% Renewable Energy adalah peta interaktif ekstensif pada situs Wärtsilä yang mengeksplorasi 100% sistem listrik terbarukan yang hemat biaya secara global. Peta tersebut memberikan informasi menarik tentang potensi energi terbarukan dalam kaitannya dengan wilayah geografis, kondisi matahari, dan angin. Wärtsilä telah mempelajari lebih dari 145 negara dan wilayah di dunia, termasuk Indonesia.

Wärtsilä menemukan bahwa Indonesia berada di posisi ke-16 dalam hal kebutuhan akan solusi daya fleksibel yang pintar. Hal ini mencerminkan potensi negara yang sangat tinggi untuk memenuhi permintaan pada energi surya, atau lebih dari 90% di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Persyaratan untuk menyimpan daya tersebut saat tidak lagi menghasilkan tenaga surya.

Untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang jelas akan fleksibilitas jaringan listrik, Wärtsilä hari ini telah meluncurkan teknologi penyeimbangan jaringan, yang mampu meningkatkan beban penuh dalam dua menit, untuk memfasilitasi penggunaan 100% energi terbarukan dengan biaya rendah di masa depan.

Teknologi penyeimbangan Wärtsilä adalah bagian dari portofolio produk yang dirancang untuk mempercepat transisi energi yang hemat biaya. Portofolio tersebut terdiri dari pembangkit listrik, sistem penyimpanan energi, dan sistem manajemen energi.

Wärtsilä 34SG

Solusi pembangkit listrik dalam portofolio dengan dukungan mesin Penyeimbang Wärtsilä 34SG, yang telah mengalami peningkatan dan optimalisasi untuk pasar beban dasar yang dapat diperbarui.

Mesin ini merupakan mesin gas yang gesit dan cepat bekerja yang mampu meningkatkan daya hingga 10,8 MW dalam dua menit, agar terintegrasi secara mulus dengan energi terbarukan.

Solusi pembangkit listrik memiliki dasar pada desain yang ramping dan memiliki kelengkapan fitur-fitur seperti kemampuan untuk tetap siaga tanpa bantuan awak, pengendalian jarak jauh, streaming data 24/7, dan manajemen daya yang dinamis. Kinerja optimal dan dapat diandalkan tersebut turut mendapat dukungan oleh solusi dari Wärtsilä Lifecycle.

Mesin gas pembangkit listrik Wärtsilä saat ini dapat beroperasi dengan gas alam, biogas, metana sintetis, atau campuran hidrogen. Untuk itu, perusahaan secara aktif mengembangkan proses pembakaran untuk memungkinkan pembakaran 100% berbasis hidrogen dan bahan bakar masa depan lainnya.

Wärtsilä memiliki rekam jejak yang cukup lama dalam konversi bahan bakar yang sukses untuk basis mesin yang terpasang secara global.

Bahan bakar masa depan

Butuh tingkat kapasitas berlebihan yang signifikan untuk menjelaskan variabilitas pembangkit tenaga angin dan matahari. Bahkan, kelebihan listrik kemudian dapat berguna untuk menghasilkan bahan bakar masa depan dengan teknologi Power-to-X.

Pemodelan tersebut menemukan bahwa menyeimbangkan intermittency dari produksi energi terbarukan dengan kombinasi teknologi gas fleksibel, dan penyimpanan energi, akan menjadi 38% lebih murah untuk negara-negara G20. Dari pada dengan hanya mengandalkan penyimpanan energi.

Bersamaan dengan solusi pembangkit listrik, Wärtsilä menawarkan teknologi penyimpanan energi GridSolv yang terintegrasi penuh. Teknologi ini memiliki rancangan untuk kemudahan penerapan dan pengoptimalan energi berkelanjutan, dan Platform Energi Digital GEMS.

GEMS secara dinamis mengoptimalkan sistem energi melalui berbagai aplikasi, seperti regulasi frekuensi, untuk menciptakan aliran pendapatan dan meningkatkan ketahanan jaringan atau sistem.

Tantangan industri

Vice President for Technology & Product Management at Wärtsilä Energy Jukka Lehtonen mengatakan, saat ini industri sedang dalam situasi yang menantang. Sehingga investasi perlu segera meskipun visibilitas masa depan tidak sepenuhnya jelas.

“Kami telah mengembangkan, dengan cara yang pintar, solusi berbasis teknologi yang sudah terbukti kualitasnya, mampu mengikuti perkembangan di masa depan, dan fleksibel. Solusi tersebut dapat menyesuaikan dengan kegiatan operasional dan jam kerja yang berbeda, termasuk dengan kebutuhan sistem yang terus berkembang. Dengan menggunakan solusi kami, energi terbarukan dapat integrasi dengan mulus ke dalam campuran energi yang berbeda begitu ia tersedia,” ungkap Jukka Lehtonen.

Pemodelan pada kebutuhan fleksibilitas yang komprehensif pada G20 memiliki dasar pada Atlas of 100% Renewable Energy, yang menunjukkan campuran kapasitas dengan biaya optimal untuk 100% sistem energi listrik terbarukan di 145 negara dan wilayah di seluruh dunia.(hen/rls)

Baca juga:

Sekretaris Dewan Energi Nasional Tak Mampu Jelaskan Nilai Penghematan USD 8 Miliar Program Biodiesel

Bagikan

CERI: Polri Harus Ungkap Penyebab Kebakaran Kilang Balongan

Asap tebal masih membungbung dari komplek Kilang Balongan, Selasa (30/3/2021). foto/ist

URBANNEWS.ID – Kebakaran tangki T301 di area kilang Balongan telah menimbulkan kerugian besar bagi Pertamina. Selain itu, juga telah menimbulkan korban luka berat dan ringan 20 orang. Jika fasilitas empat tangki BBM yang terbakar ludes, maka kerugian Pertamina bisa mencapai sekitar Rp 1,25 triliun.

Demikian kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (30/3/2021).

“Taksiran kerugian itu bukan lah mustahil. Yaitu berdasarkan asumsi jumlah BBM yang terbakar ludes sekitar 600.000 barel hingga 800.000 barel di dalam empat tangki tersebut. BBM ini bisa bernilai sekitar USD 56 juta. Di tambah biaya pembangunan empat tangki sekitar USD 20 juta dan biaya operasi pemulihan sekitar USD 2 juta,” ungkap Yusri.

“Nilai itu belum masuk akibat tindakan emergency shut down untuk mencegah penyebaran efek api. Artinya bukan normal shutdown seperti kata pejabat-pejabat Pertamina, itu keliru. Ada kehilangan produksi BBM sebanyak sekitar 400.000 barel dari kilang Balongan selama empat sampai dengan lima hari ke depan, kata Mulyono sebagai Direktur Infrastruktur Pertamina Holding pada 29 Maret 2021,” lanjut Yusri.

Merugi Rp 1,5 triliun

Lebih lanjut Yusri mengatakan, api yang membakar sampai dengan 30 Maret 2021 pagi juga belum padam total. Melihat kondisi itu, maka potensi nilai kerugian itu bisa membengkak mencapai sekitar Rp 1,5 triliun.

“Dalam catur wulan ini saja, di kilang Balongan telah terjadi dua peristiwa besar sebelumnya. Yaitu pada periode Desember 2020 dan awal 2021 telah terjadi shutdown di kilang akibat boiler blow up,” sambung Yusri.

Yusri mengatakan, terkesan kental bahwa sebenarnya jika menelisik lebih dalam, maka akan terungkap informasi bahwasanya pihak manajemen agak kurang memperhatikan sistem kerja dan kualitas SDM di area luar.

“Yakni area utilities dan area ITP. Area ini yang mengurusi instalasi pipa dan tangki serta jetty dan SBM. Termasuk juga unit laboratorium agak terabaikan. Kelihatannya mereka hanya lebih fokus memperhatikan SDM di unit proses,” ulas Yusri.

Sistem kasta di lingkungan kerja kilang

Yusri mengungkapkan, telah terjadi kasta di lingkungan semua kilang Pertamina. “Kasta paling tinggi adalah orang yang mengendalikan unit proses, kasta kedua yang menangani unit utilities, kasta ketiga adalah yang menangani unit ITP, yakni instalasi pipa dan tangki serta jetty dan SBM. Sedangkan kasta yang paling rendah adalah yang keempat, yaitu yang menangani unit laboratorium di kilang,” beber Yusri.

Jika Pertamina tidak segera membenahinya, kata Yusri, maka persoalan yang sama atau lebih parah akan dapat terjadi lagi di kilang Balongan maupun kilang lainnya. Khususnya di area di luar unit proses.

“Berdasarkan fakta yang beredar, telah terjadi kebocoran minyak di duga dari dari salah satu tangki. Sehingga ada upaya pemindahan BBM. Pemindahannya secara gravity dari tangki yang bocor berisi penuh BBM ke tangki lainnya yang isinya belum penuh,” ungkap Yusri.

Karena itu, kata Yusri, dalam proses pemindahan BBM itu, terdeteksi adanya ceceran minyak di sekitar area tangki pada Minggu, 28 Maret 2021. “Ini tercium oleh warga sekitar tangki. Warga telah mendatangi pihak sekuriti Pertamina Balongan pada Minggu, 28 Maret 2021 malam,” kata Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengungkapkan, jika benar ada ceceran minyak, ada angin, soal pemantik kebakaran bisa saja bersumber dari mana saja.

“Bisa dari petir, bisa juga dari orang yang merokok di sekitar itu. Bisa dari signal HP petugas atau pun dari gesekan electric static di sekitar lokasi bocoran minyak,” ulas Yusri.

Telisik lebih mendalam

Lebih lanjut Yusri mengatakan, beberapa kemungkinan penyebab itu lah yang harus di telisik lebih dalam. Tentunya dari bukti-bukti yang di dapat oleh pihak Polri.

“Jika hal tersebut sebagai penyebab kebakaran mengandung kebenaran dan bersesuaian dengan hasil investigasi Tim Puslafor Mabes Polri, maka pernyataan bahwa penyebab kebakaran tangki itu adalah petir, pasti akan terbantahkan,” kata Yusri.

“Meskipun sejak awal kami sangat meragukan keterangan pihak Pertamina soal adanya petir sebagai sumber apinya. BMKG juga sudah membantahnya pada Senin 29 Maret 2021 malam,” lanjut Yusri.

Menurut Yusri, ada kemungkinan akan banyak barang bukti penyebab kebakaran, seperti posisi kebocoran tangki akan sulit di temukan di TKP. Hal ini akibat panas api yang sangat tinggi dan berlangsung agak lama, telah menyebabkan sejumlah tangki dan pipa serta peralatan safety yang telah berubah bentuk dari bentuk awalnya.

“Oleh karena itu, salah satu hal yang mutlak di lakukan adalah membuka rekaman di ruang kontrol kilang yang banyak menyimpan semua rekam jejak tentang empat tangki yang terbakar itu. Termasuk tentunya data tentang proses pemeliharaan yang rutin di lakukan oleh tim Health Safety, Security and Enviroment atau HSSE. Apakah sudah bekerja sesuai SOP dan apakah ada catatan khusus terkait keempat tangki itu sebelum terbakar, termasuk adanya kebocoran yang harus segera ada perbaikan, namun terlambat di lakukan?,” ulas Yusri.

Yusri mengatakan, keterangan dari petugas yang bertanggungjawab terhadap area tangki itu sangat di perlukan untuk memperkuat data yang di peroleh dari ruang kontrol. Hal itu agar bisa memperkuat kesimpulan akhir faktor penyebab utama yang telah membuat keempat tangki BBM itu bisa terbakar hebat.

“Padahal, pada prinsipnya jika selama proteksi safety terawat dengan baik dan standar prosedur HSSE di jalankan dengan benar dan ketat, dapat di pastikan semua fasilitas utama dan penunjang di area kilang aman terkendali,” ungkap Yusri.

Kasus Balongan jangan seperti ledakan Kilang Cilacap tahun 1984

Lebih lanjut Yusri mengungkapkan, publik berharap besar pada jajaran Polri, agar jangan terulang kembali seperti kasus terbakar dan meledaknya tangki Pertamina di Cilacap tahun 1984.

“Saat itu dua orang terdakwa Ir Wisnu Broto Pranadi dan Ir Basran Bin Hadran yang didakwa dengan dakwaan berlapis, namun dibebaskan dari segala dakwaan oleh PN Cilacap sampai Mahkamah Agung,” ulas Yusri.

Yusri menceritakan, Majelis Hakim PN sampai MA dapat menerima pleidoi Penasihat Hukum kedua terdakwa yang menjalani sidang secara terpisah. Advokat kondang Augustinus Hutajulu SH, yang dengan analisa hukumnya menyimpulkan bahwa kebakaran dan meledaknya tanki yang telah menelan korban jiwa 19 orang tewas itu adalah suatu mysterious accident, yang tidak atau belum diketahui penyebabnya.

“Dengan tidak diketahuinya penyebab kebakaran maka tidak mungkin mencari siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana. Demikian kesimpulan Augustinus Hutajulu waktu itu,” ungkap Yusri.

Yusri menceritakan, Majelis Hakim PN dan Mahkamah Agung dapat menerima argumentasi itu dan membebaskan kedua terdakwa dari segala dakwaan alias bebas murni.

“Atas putusan itu, tim JPU bukannya menyadari lemahnya alat bukti atau kemampuan membuktikan, malah hanya berkomentar di pers bahwa apa iya penyebabnya mahluk Jin?,” ungkap Yusri.

Padahal, kata Yusri lagi, waktu itu penyidikan kasus itu melibatkan Polres Cilacap, Polda Jateng dan Mabes Polri bahkan Kopkamtib.(hen)

Baca juga:

Kilang Balongan Terbakar, CERI: Penjelasan Pertamina Tak Masuk Akal

Bagikan

Tim SAR Brimob Polda Riau Evakuasi Korban Banjir di Pekanbaru

Tim SAR Brimob Polda Riau Evakuasi Korban Banjir di Perumahan Mandevilla. foto/ist

URBANNEWS.ID – Tim Search and Rescue (SAR) Brimob Polda Riau telah melaksanakan evakuasi barang-barang akibat bencana banjir di Pekanbaru, Senin (29/3/2021). Pelaksanaan evakuasi berlangsung mulai pukul 07.25 WIB. Tim menurunkan sebanyak 12 personel. Mereka berangkat menuju lokasi banjir Perumahan Mandevilla.

Menurut keterangan Tim SAR Brimob Riau yang dipimpin Ipda Hadi Subroto SH, evakuasi tersebut di Perumahan Mandevilla, Jalan Cengkeh, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut, sekitar pukul 08.05 WIB Tim SAR tiba di Perumahan Mandevilla. Berdasarkan keterangan warga, air mulai naik di sekitar perumahan warga pukul 03.00 WIB.

Tim SAR Brimon Polda Riau melaporan, ketinggian air mencapai 1,5 meter pada pukul 05.00 WIB. Mereka sampai di lokasi bajit saat ketinggian air masih 1,5 meter.

Personel tim tersebut mengambil tindakan membantu evakuasi barang warga seperti sepeda motor maupun dokumen penting milik warga.

SAR Brimob Polda Riau yang turun kali ini terdiri antara lain 11 personel Yon A Por. Selain itu mereka juga membawa satu orang driver. Mereka menggunakan perlengkapan life jacket sebanyak 11 unit dan sepatu bot sebanyak 10 unit.

Sementara itu, antaranews.com melansir sejumlah warga mengungsi dari Perumahan Graha Fauzan Asri yang terendam banjir akibat luapan Sungai Sail di Pekanbaru, Riau, Senin (29/3/2021).

Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru beberapa hari belakangan ini mengakibatkan sungai-sungai meluap dan merendam pemukiman warga hingga ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa lokasi.

Puluhan Kepala Keluarga terpaksa mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. (hen)

Baca juga:

MA Kuatkan SK Pembatalan SHM Yap Ling Li dan Umar

Bagikan

Kilang Balongan Terbakar, CERI: Penjelasan Pertamina Tak Masuk Akal

Kebakaran kilang Pertamina Balongan. foto/detik.com/ANTARA FOTO/Dedhez Anggara.

URBANNEWS.ID – Kebakaran besar pada Senin (29/3/3031) pukul 00.45 WIB menghanguskan empat tangki besar penyimpanan hasil olahan berupa bahan bakar minyak BBM milik Pertamina di kilang Balongan. Akibat Kilang Balongan terbakar, memakan korban luka-luka berat masyarakat sekitar.

Direktur Eksekutif Center of Resoyrces and Energy Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkapkan Refinery Unit (RU) VI Balongan atau Kilang Balongan, merupakan kilang keenam dari tujuh kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina (Persero).

“RU VI Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994. Kilang Balongan ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Lokasinya sekitar 200 km arah timur Jakarta. Wilayah operasinya di Balongan, Mundu dan Salam Darma,” ungkap Yusri.

Olah minyak mentah dari Riau

Lebih lanjut Yusri memberi keterangan, kegiatan bisnis utama kilang tersebut adalah mengolah minyak mentah atau crude oil menjadi produk-produk BBM, Non BBM dan Petrokimia. Kilang Balongan mengolah bahan baku minyak mentah Duri dan Minas yang berasal dari Provinsi Riau.

“Sementara, isunya kebakaran empat tangki yang berisi produk BBM berupa gasoline karena sambaran petir. Hal itu agak sangat tidak masuk akal karena harusnya sudah menyiapkan fasilitas anti petir di kilang dan tanki BBM dan minyak mentah. Seharusnya juga selalu ada petugas yang melakukan inspeksi secara berkala secara rutin di lapangan,” beber Yusri.

Jika karena petir, sambung Yusri, timbul pertanyaan. Mengapa Kilang Balongan terbakar hanya terjadi di satu kluster empat tangki besar penyimpanan produk kilang yang habis ludes terbakar?

“Sedangkan fasilitas yang lainnya tidak ada masalah sama sekali. Tentu hal Ini bisa sangat aneh kalau itu menjadi alasannya oleh pihak Pertamina,” beber Yusri.

Masalah sistem pipa

Atau, lanjut Yusri, jangan-jangan ada masalah dengan sistem pipa dengan tanki di kluster itu. “Jangan-jangan terdapat ada kebocoran tetapi tidak terdeteksi oleh alat dan petugas Health, Safety, Security and Environtment (HSSE) di lapangan. Sehingga adanya petir menyambar minyak yang akibat kebocoran di sistem pipa di kluster itu menyebabkan kebakaran besar. Sebab, ada informasi dari masyarakat setempat bahwa setengah jam sebelum meledak dan terbakar, mereka mencium bau bensin,” beber Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, sambil menunggu tim investigasi dari Pertamina dan Tim Puslafor Mabes Polri yang bisa menelisik faktor penyebabnya, tentu hal lain yang menjadi pertanyaan publik di sini adalah berapa besar kerugian Pertamina dari terbakarnya stok cadangan dalam empat tangki besar itu.

“Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh PT KPI lagi untuk membangun empat tangki timbun besar yang baru? Bagaimana dengan nasib korban masyarakat yang telah menjadi korban? Dan bagaimana SOP HSSE di Kilang Pertamina serta tanggungjawab Dirut Pertamina perlu dipertanyakan,” ulas Yusri.

Menurut keterangan Yusri, isi empat tangki BBM gasoline di Kilang Balongan, total sekitar 200.000 barel.

“Jika dihargai per barel USD 70, maka nilai yang terbakar USD 1,4 juta. Belum biaya pembangunan empat tangki itu bisa menelan Rp 200 miliar dan ditambah mengganti kerugian rakyat dan biaya pemadaman dan keamanan,” beber Yusri.(hen)

Baca juga:

Kilang Pertamina Indonesia Terkesan Tutupi ‘Borok’ Proyek RDMP Dan GRR Tuban Senilai Rp 50 Triliun

Bagikan

Marsma Andi Kustoro Terpilih sebagai Ketua Pengprov PDBI Riau

Musprov PDBI Riau, Jumat (26/3/2021) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. foto/ist

URBANNEWS.ID – Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, Marsma Andi Kustoro terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Riau. 

Ia terpilih pada Musprov PDBI Riau, Jumat (26/3/2021). Musprov berlangsung di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. 

Musprov berlangsung secara virtual. Ketua Umum KONI Riau DR Emrizal Pakis dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Bobby Rahmad hadir pada Musprov itu.

Ketua Umum PDBI, Kombes Pol Drs Joko Sarwoko SH MM, menghadiri Musprov PDBI Riau secara virtual.

Selain itu, sejumlah pemerhati drum band di Riau juga hadir secara virtual. Begitu juga dengan unit-unit drum band yang ada di Riau.

Ketum PDBI Joko Sarwoko menyampaikan apresiasi kepada Pengprov Riau. Terutama atas pencapaian segudang prestasi selama empat tahun kepengurusan terdahulu.

Musprov ini berlangsung setelah Musprov PDBI di Sumsel, Lampung, dan Aceh.

Joko Sarwoko mengutarakan pihaknya memperjuangkan Riau sebagai prioritas mendapatkan iven nasional. “Agar Ketum PB bisa hadir di Riau nantinya terutama Kejurnas dan Grand Prix GP MB,” ungkapnya. 

Pernyataan Joko Sarwoko tersebut mendapat sambutan seluruh peserta, terutama Ketum KONI Riau yang terlihat sangat antusias.

Musprov kali ini mencatat sebanyak 40 peserta hadir secara virtual. Mulai dari pemerhati hingha kepala unit drum band serta Marching band se-Riau.

Sebanyak enam pengurus kabupaten di Riau memiliki hak suara dalam Musprov ini. Keenam pengurus tersebut yakni PDBI Kota Pekanbaru, PDBI Rokan Hilir, PDBI Kepulauan Meranti, PDBI Bengkalis, PDBI Kampar dan PDBI Inhu.

Seluruh peserta dalam Musprov ini bermusyawarah mufakat untuk memilih Marsma Andi Kustoro sebagai Ketua Pengprov PDBI Riau Periode 2021-2024.

Johny S Mundung menjadi pimpinan sidang dalam Musprov tersebut. Sementara Dian Mutia dan Lilis Mulyana menjadi anggota pimpinan sidang.(hen)

Baca juga:

PT ARARA ABADI DAN MITRA OPTIMALKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK CEGAH KARHUTLA

Bagikan

Eksplor Indonesia Lebih Seru dan Aman bersama Mobil Keren MG HS

Eksplor Kekayaan Indonesia, Nikmati Perjalanan Seru, Aman, dan Hemat bersama Mobil Keren MG HS. foto/ist

URBANNEWS.ID – Satu hal yang semakin menjadi impian banyak orang setelah melalui setahun lebih masa pandemi ini adalah jalan-jalan. Namun, memahami kondisi dan situasi yang belum sepenuhnya aman, sebaiknya menjalankan minat tersebut dengan kehati-hatian yang ekstra. Menggunakan mobil pribadi dan melakukan perjalanan ke destinasi menarik untuk menyegarkan pikiran sejenak di akhir pekan bisa menjadi referensi menarik. Hal ini terlihat seperti yang MG lakukan dengan #MGDiscoverIndonesia.

MG HS merupakan model flagship dari MG Motor Indonesia. MG HS memiliki sejumlah fitur keselamatan terbaik di kelasnya serta desain yang begitu berkelas, melengkapi kesannya yang premium. Menyusuri jalanan yang cenderung lengang di saat mayoritas penduduk berdiam diri di rumah, kewaspadaan saat mengemudi malah harus semakin tinggi.

Pasalnya, siapa pun yang mengendarai mobil MG HS akan tergoda untuk menekan tombol Super Sport. Tombol ini mampu menghasilkan tenaga turbo sebesar 162 PS di putaran mesin 5.600 RPM. Tenaga turbo ini dapat menghasilkan tenaga terbaik di kelasnya.

“Ketika memulai bisnis kami di Indonesia awal tahun 2020 lalu, tidak ada yang menyangka tiga bulan kemudian pandemi menghantam dunia. Namun, kami bersyukur bahwa ternyata kehadiran MG di Tanah Air tetap menjadi minat dan barisan penggemar pun semakin bertumbuh. Kami telah melakukan survey kepada pelanggan. Hasilnya, ternyata pengguna MG HS memiliki hobi traveling dan mereka sangat tertarik untuk menjadikan MG HS sebagai teman perjalanannya. Selain itu, tentu saja juga sebagai kendaraan beraktivitas sehari-hari. Hal itu lah yang membuat ide #MGDiscoverIndonesia tercetus. Kami ingin membuat para pelanggan semakin terinspirasi dan merasa lebih dekat dengan MG,” ungkap Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia.

Di #MGDiscoverIndonesia, membawa MG HS untuk menelusuri destinasi wisata unik di Surabaya, Yogyakarta, dan Cirebon. Anda dapat menyaksikan penelusuran ini melalui tautan https://www.youtube.com/channel/UCjkeHB0_DeugKDwRdQ4ug2Q.

Berikut ini adalah ringkasan perjalanan seru sambil menikmati fitur terbaik MG HS:

1. Taman Wisata Goa Sunyaragi, Cirebon

Berkunjung ke situs bersejarah bisa jadi hal yang sangat menyenangkan, terlebih di Taman Wisata Goa Sunyaragi Cirebon yang menyuguhkan seni arsitektur dari abad ke-17. Lokasi ini dulunya merupakan tempat para sultan untuk bermeditasi dan mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Berkunjung ke Goa Sunyaragi ini akan memberikan pengalaman yang akan semakin memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia.

Lokasi ini terletak di tengah kota. Anda dapat menelusuri perjalanan menuju lokasi Goa Sunyaragi dengan MG HS yang memiliki desain dengan teknologi Electronic Differential System (XDS). Fitur ini memudahkan pengemudi melewati area perkotaan yang berbelok.

Perjalanan pun akan tetap penuh semangat. Sebab, dengan 10-inch infotainment system yang dapat terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, siap menghantarkan dentuman musik yang jernih. Hal ini lantaran MG HS memiliki 3D audio sound system.

2. Wisata Tanjung Kesirat, Yogyakarta

Tidak seperti wisata pantai pada umumnya, Wisata Tanjung Kesirat yang terletak di sisi selatan Gunung Kidul ini menawarkan pemandangan tebing tinggi, riuh deburan ombak yang menghantam dinding tebing, dan tentunya titik-titik bersantai dan berfoto untuk dibagikan di media sosialmu.

Perjalanan #MGDiscoverIndonesia membuktikan bahwa anda dapat melalui jalur menuju Pantai Kesirat ini dengan asyik menggunakan MG HS dengan memanfaatkan teknologi Hill Start Assist dan Hill Decent Control saat melewati medan perjalanan yang menanjak maupun menurun.

3. Ragam Wisata Alam, Surabaya

Mengunjungi Jawa Timur, MG HS disetir menelusuri rimbunnya pepohonan di kanan kiri dan terasa begitu sejuk. Bawalah peralatan dronemu untuk mengambil foto dan video atraktif dari kejauhan dan bukalah I-MAX Panoramic Sunroof hingga ke belakang agar udara segar memenuhi seisi mobilmu.

Area Gunung Bromo masih tetap menyuguhkan perasaan yang begitu melegakan dengan padang pasir yang menghampar sejauh mata memandang. Tentunya, Stability Control System dan Traction Control System pada MG HS akan membantu laju kendaraan Anda menjadi lebih nyaman di permukaan jalan yang tidak merata maupun licin setelah hujan.

Lebih jauh lagi ke selatan, ada destinasi yang juga eksotis di Lumajang bernama Air Terjun Tumpak Sewu. Berjarak sekitar 160 km dari pusat kota Surabaya, destinasi ini menawarkan keagungan formasi air terjun yang berjejer di tengah belantara hutan, menyembur hingga jauh ke bawah, menyajikan pemandangan yang tidak hanya menyegarkan mata tetapi juga menyejukkan jiwa.

Tetap jalan di jalan tidak rata

Sebelum memulai perjalanan jauh, pastikan Anda mengakses TPMS di layar MID dan segera isi angin pada ban jika tidak seimbang. Tidak perlu cemas saat melalui jalan yang tidak rata, karena kualitas Brit Dynamic memastikan MG HS dapat melaju dengan sistem keselamatan, handling, dan performa yang memuaskan.

Selain memanfaatkan sejumlah fitur yang telah tersemat di MG HS, jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan kendaraan Anda secara rutin di outlet 3S resmi MG terdekat. Selama periode terbatas, Anda berkesempatan untuk menghemat hingga Rp17.500.000 melalui penawaran MG UpGreat Deal untuk setiap pembelian mobil MG.

Melalui program ini, pengguna juga ekstra berhemat untuk perawatan mobil, pasalnya MG menggratiskan biaya perawatan hingga 100.000 km atau 5 tahun, termasuk suku cadang dan jasa*, sekaligus hadiah langsung berupa Car Air Purifier dan Car UV LED Sterilamp di MG Hygiene Healthy Kit. Keringanan lainnya seperti bunga 0% selama tiga tahun, serta garansi selama lima tahun tanpa batasan kilometer, hingga voucher Thule senilai Rp2juta-an* juga bisa didapatkan untuk seluruh pembeli MG ZS dan MG HS.

Jika Anda tertarik untuk menguji sendiri kelihaian MG HS di jalan raya, segera kunjungi outlet resmi MG yang tersebar di 14 titik di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, hingga Manado.

Memiliki mobil MG pun semakin mudah dengan dukungan dari lima mitra pembiayaan, yaitu SGMW Multifinance, Mandiri Tunas Finance, Maybank Finance, BCA Finance, serta Mega Auto Finance. Informasi lebih detail terkait ragam promosi dan pameran terkini MG dapat diakses pada akun Instagram resmi @mgmotor.id atau situs www.mgmotor.id.(hen/rls)

Bagikan