Categories: City Government

Bongkar ‘Borok’ Pertamina, CERI: Direksi dan Komisaris Pertamina Diduga Berbohong kepada Presiden saat Sampaikan Data Simulasi Harga BBM

Share

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources (CERI) Yusri Usman.foto/indopetronews.com

Sponsored

URBANNEWS.ID - Alasan Pertamina tidak menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bisa dianggap sebagai alasan yang terlalu mengada-ada.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman kepada urbannews.id, Sabtu (9/5/2020).

"Salah satu alasan Pertamina belum bisa menurunkan harga BBM sesuai kondisi pasar saat ini adalah karena diwajibkan membeli minyak mentah hak Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Selain itu Pertamina bukan trading company seperti diucapkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Alasan ini bisa dianggap terlalu mengada-ada," kata Yusri Usman.

Yusri juga menduga pernyataan Pertamina soal harga minyak mentah milik KKKS telah dibeli Pertamina jauh lebih mahal daripada harga dari pemasok luar negeri, aneh dan tidak masuk akal.

"Bahkan katanya harga belinya bisa mencapai ICP (Indonesian Crude Price) Plus USD 7 hingga USD 13 untuk minyak Banyu Urip, Duri dan Minas, ini adalah sebuah keanehan dan tidak masuk akal sehat," kata Yusri.

Menurut keterangan Yusri lagi, muncul rumor bahwa penetapan harga ICP oleh Kementerian ESDM setiap bulannya diduga sarat kepentingan banyak pihak.

"Termasuk kepentingan operator KKKS, karena sangat berpengaruh terhadap hasil dari setiap barel produksi minyak dalam Kontrak Bagi Hasil atau PSC, sehingga salah menetapkan nilai ICP bisa berpotensi negara dirugikan," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, semenjak tidak adanya koordinasi antara pengelola usaha hulu migas, dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas, dengan Pertamina yang mengelola kilang dan penyediaan BBM, telah terjadi hal yang menyedihkan dan merugikan negara dan rakyat Indonesia.

"Harga minyak atau ICP yang digunakan untuk menghitung kontrak bagi hasil atau PSC cenderung Under Value, sehingga malapetakanya minyak Indonesia yang digunakan untuk membayar investasi kontraktor atau "cost recovery" volume atau jumlahnya akan semakin besar. Tentu saja minyak bagian atau entitlement kontraktor menjadi sangat besar yang berasal dari minyak Cost Recovery ditambah dengan minyak dari bagi hasil," beber Yusri.

Celakanya lagi, sambung Yusri, minyak bagian KKKS apabila dibeli oleh Pertamina, harganya tidak ICP atau tidak sama dengan harga minyak yang digunakan untuk perhitungan kontrak hulu migas.

"Dikarenakan ICP cenderung under value, maka Pertamina membeli minyak bagian KKKS dengan harga ICP plus premium atau ICP +++. Berdasarkan info dari beberapa sumber, Pertamina membeli minyak KKKS hingga ICP plus bisa di atas USD 10 per barel," ungkap Yusri.

"Tentunya ini sangat berat bagi Pertamina, apabila membeli crude dalam negeri untuk 'feedstock' atau pasokan kilang, alhasil BBM atau produk kilang yang dihasilkan ongkosnya menjadi sangat mahal. Harga pokok penjualan untuk BBM menjadi sangat tinggi," lanjut Yusri.

Padahal, kata Yusri, menurut Permen ESDM Nomor 42 tahun 2018, sudah diatur bahwa kesepakatan harga beli minyak mentah oleh Pertamina terhadap KKKS itu berbasiskan business to business, dan tidak boleh memberatkan sepihak.

"Artinya kalau harga minyak mentah impor dari hitungan bisnisnya Pertamina jauh lebih murah daripada harga KKKS, maka tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk tetap membeli minyak dari KKKS," kata Yusri lagi.

Sehingga, kata Yusri, sangat keliru ketika ada pendapat kalau Pertamina tidak beli minyak KKKS, maka KKKS itu akan mati.

"Yang penting sejak awal harus diinformasikan, kalau Pertamina tidak berminat dengan pertimbangan yang logis, maka KKKS bisa lebih awal bisa menawarkan ke pihak pembeli lainnya dan bisa mengurus rekomendasi ekspor, supaya tidak terjadi kekacauan inventory di terminal muat milik KKKS," beber Yusri.

Menurut Yusri, Pertamina merupakan BUMN strategis yang telah ditugaskan oleh negara untuk menjamin tersedianya BBM dengan kualitas baik, dengan takaran yang benar, dan harga jual sesuai keekonomiannya untuk bisa dibeli oleh rakyat.

"Karena itu seharusnya Pertamina lebih peduli kalau rakyat yang akan mati akibat harga BBM dijual mahal, daripada memikirkan KKKS akan mati, itulah bagian penting dari pesan konstitusi," beber Yusri.

Yusri mengatakan, harusnya Pertamina bisa lebih jujur kepada rakyat bahwa sampai hari ini belum diturunkan harga BBM lebih disebabkan banyaknya proses bisnis yang terlanjur tidak efisien dari hulu ke hilir.

"Termasuk struktur organisasi yang sudah terlalu gemuk dengan menempatkan 11 direksi, yang sudah kami protes sejak awal ditetapkan Kementerian BUMN," kata Yusri.

Lebih lanjut Yusri membeberkan, kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi yang pernah terjadi pada awal 2015 hingga Juni 2016. Kondisi saat itu, harga minyak dunia sempat menyentuh kelevel USD 30 per barel hanya dalam beberapa bulan.

Namun, lanjut Yusri, harga saat itu tidak melampaui batas keekonomian rata-rata biaya produksi sumur di hulu. Selain itu, saat itu konsumsi BBM nasional tidak ada penurunan.

"Dengan langkah inovatif dari Direksi Pertamina saat itu muncul produk Pertalite dan Dexlite yang telah membuat sektor hilir telah memberikan kontribusi laba besar terhadap Pertamina pada akhir tahun 2015 dan 2016," tutur Yusri.

Dikatakan Yusri, kalau ditelisik lebih mendalam, ternyata Pertamina terlanjur telah dibebani penyakit lama dari hulu sampai hilir.

"Hal itu membuat Pertamina sangat ringkih koceknya ketika harga minyak dunia sudah menyetuh level sekitar USD 35 hingga USD 40 per barrel. Karena rata-rata biaya pokok produksi sumurnya sekitar USD 30 per barel," ungkap Yusri.

"Artinya, ketika harga minyak mentah menyetuh level USD 30 per barel saja, maka bisa jadi hasil jual minyak mentah Pertamina bisa dianggap impas alias hanya cukup menutup cost recovery," tambah Yusri.

Maka, lanjut Yusri, ketika ketika harga minyak menyentuh USD 20 per barel, Pertamina dalam posisi maju kena mundur kena.

"Tentu malapetaka besar akan menimpa Pertamina apabila harga BBM ditetapkan sesuai ketentuan Kepmen ESDM Nomor 62 K tahun 2020," kata Yusri.

Lebih lanjut dipaparkan Yusri, sektor hulu merupakan beban terberat bagi korporasi dalam kondisi seperti saat ini. Hal tersebut menurut Yusri, diperparah oleh hasil produksi blok migas Pertamina di luar negeri yang terbukti sangat tidak signifikan dibanding dengan jumlah uang yang telah digelontorkan oleh Pertamina selama ini.

"Karena proses akuisisinya sarat dengan dugaan praktek mark up. Contohnya kasus akusisi partipacing interest blok migas Aljazair, blok migas Murpy di Malaysia dan terakhir termasuk paling fatal adalah akusisi saham Maurel at Prom Perancis yang asetnya ada di tiga negara Afrika, sampai saat ini belum setetes pun dinikmati Pertamina," beber Yusri.

Semua biaya akuisisi itu, lanjut Yusri, diperoleh dari pinjaman dalam bentuk global bond, yang tentu sangat memberatkan keuangan Pertamina sampai saat ini. Tak kurang total global bond itu sudah mencapai USD 10 miliar.

"Terakhir, adanya beberapa kontrak jangka panjang LNG selama 20 tahun yang dinilai kental dugaan 'hengki pengki' telah ikut berkontribusi memberikan beban keuangan tersendiri bagi Pertamina," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, telah terbukti bahwa sistem pembelian minyak dan LPG di ISC (Integrited Supply Chain) selama 5 tahun terakhir ini masih belum transparan juga.

"Tak seindah seperti diucapkan Ahok di akun twitternya, karena HW sebagai SVP bukanlah pejabat yang tepat untuk menduduki posisi tersebut, hal itu berbasiskan dokumen temuan BPK RI 18 Mei 2018," ungkap Yusri.

Mengenai temuan BPK RI itu, dibeberkan Yusri, bahwa BPK RI telah merekomendasikan Direksi Pertamina agar mengenakan sanksi sesuai kententuan kepada VP Crude and Product Trading and Comercial Pertamina lantaran tidak cermat melakukan monitoring,yang telah mengakibatkan beberapa supplier telah gagal menyerahkan minyak sesuai kontrak dan merugikan Pertamina.

"Anehnya malah yang bersangkutan telah dipromosikan oleh Direksi menjadi SVP ISC sampai saat ini. Menurut catatan kami, HW selaku SVP ISC juga telah bertindak melanggar prinsip 'good corporate govenance', dengan tindakannya ketika menjelang masuk libur panjang lebaran tahun 2019, yaitu pada 31 Mei 2019, di tengah malam telah mengeluarkan undangan tak lazim dari sisi tata waktu untuk pengadaan kontrak dua paket LPG untuk kebutuhan jangka waktu lima tahun," ungkap Yusri.

"Dan pada saat itu dari konfirmasi surat kami kepada yang bersangkutan dengan tembusan Dewan Direksi sudah menduga aktifitas tender itu hanya untuk memenangkan perusahaan Vtl Singapore dan Byg dari Turki, sesuai surat konfirmasi kami kepada SVP ISC pada 7 Juni 2019," beber Yusri.

Kondisi tersebut menurut Yusri menjadi makin celaka, ketika Direksi Pertamina dalam pemaparan di depan Presiden dalam ratas khusus membahas kebijakan harga BBM dalam situasi pandemi Covid-19 pada 28 April 2020, telah menampilkan data simulasi harga BBM secara keliru berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 62K/12/MEN/2020.

"Karena pada bagian kiri data simulasi telah menggunakan basis perhitungan menggunakan rata-rata nilai tukar Dollar Singapore (SGD) pada sebelah kiri dan sebelah kanan menggunakan nilai tukar Dollar Amerika, padahal tidak ada satu aturan yang dikeluarkan Kementerian ESDM bahwa perhitungan dan penetapan harga BBM berbasis Dollar Singapore," ungkap Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, ternyata untuk perhitungan harga BBM Umum yang akan diberlakukan 1 Mei 2020, Pertamina menetapkan semua parameter berbasiskan periode 60 hari sebelumnya.

"Padahal menurut Kepmen ESDM nomor 62 K tahun 2020 adalah rata-rata MOPS/Argus Gasoline 92 dan nilai tukar Rupiah terhadap USD mulai 25 Maret hingga 24 Maret 2020. Tentu akan berbeda hasilnya ketika salah menggunakan periodenya," kata Yusri.

Meskipun demikian, lanjut Yusri, dengan parameter yang ditetapkan Pertamina itu, ternyata tetap memberikan hasil harga BBM Gasoline 92 setara Pertamax Ron 92 di angka Rp 6.125,47 per liter, setara Pertalite Ron 90 di angka Rp 6.092,88, dan setara Pertamax Turbo Ron 98 di angka Rp 6.388,944 per liter.

"Faktanya sampai hari ini Pertamina di SPBU tetap menjual Pertalite Rp 7.650 per liter, Pertamax 92 Rp 9.000 per liter dan Pertamax Turbo Ron 98 seharga Rp 9.850 per liter," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, berbasiskan data simulasi yang diduga keliru saja, sudah memperlihatkan bahwa Badan Usaha Pertamina, Shell, Vivo, AKR dan Total telah menjual harga BBM dengan melanggar aturan perundang undang.

"Ironisnya Kementerian ESDM malah terkesan membiarkannya. Semua data-data simulasi itu telah kami konfirmasi melalui media whatsapps mengikuti protokol kesehatan covid 19 kepada Dewan Direksi dan Komisaris Pertamina. Sebagian besar sudah dibaca oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina, antara lain Ir Ego Syahrial dan Ir Budi Gunadi Sadikin. Tidak ada bantahan apa pun dari surat konfirmasi kami itu. Sehingga kami berkesimpulan bahwa benar copy screenshoot terkait data-data dalam simulasi harga BBM itu telah disajikan kepada Presiden," beber Yusri.

Oleh karena itu, tambah Yusri, CERI sementara berkesimpulan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina diduga keras telah berbohong kepada Presiden soal data simulasi harga BBM.

"Mengingat pada acara itu tentu dihadiri oleh Menteri ESDM sebagai regulator dan Meneg BUMN sebagai pembina korporasi, seharusnya sebagai pembantu Presiden harus menegor dan memberikan sanksi kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai tanggung renteng atas kesalahan itu," ungkap Yusri.

"Maka tak salah kalau saya mengutip kalimat yang pernah dikatakan oleh Erick Tohir, bahwa BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lo," tutup Yusri.(hen)

Recent Posts

Satu Lagi ‘Bisul’ Pertamina Terkuak Usai ‘Ditelanjangi’ Ahok di Medsos: Saham di Maurel and Prom Senilai 700 Juta Euro Rontok

Setelah 'Nyanyian' Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal borok perusahaan pelat merah itu baru-baru ini,…

Jumat, 25 September 2020 | 00:07

IPW Sarankan Polri Tak Beri Izin LIB untuk Gelar Liga 1 dan Liga 2

URBANNEWS.ID - Polri diimbau agar tidak memberi ijin pelaksanaan pertandingan sepakbola Liga 1 dan Liga 2. Sebab, pandemi Covid 19…

Kamis, 24 September 2020 | 12:47

Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!

HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan…

Kamis, 24 September 2020 | 12:11

Pertanyakan Sebab Pencopotan Tiga Pejabat Polda Kalsel, IPW: Apa Berkaitan dengan Perang Mafia Tambang?

Sudah lima hari kasus pencopotan tiga pejabat Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) terjadi. Ketiganya dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Idham Azis.…

Rabu, 23 September 2020 | 17:45