Arsip Kategori: Advertorial

PT RAPP Gelar Silaturahmi dengan Tokoh Agama dan Paguyuban di Pelalawan

URBANNEWS.ID – Masih dalam suasana Idul Fitri 1440 H, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggelar acara Halalbihalal Bersama Tokoh Agama dan Paguyuban Pelalawan di Hotel Unigraha, Pangkalan Kerinci, Kamis (20/6/2019).

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Pelalawan, Tengku Nahar mengatakan indahnya kebersamaan walau beda suku, agama dan lainnya, namun tetap bersatu demi kemajuan Kabupaten Pelalawan.

“Pelalawan terdiri dari 32 suku dan tetap kondusif. Mari kita bangun negeri ini dengan rasa persaudaraan dengan menjunjung persatuan dan kesatuan,” jelasnya.

Direktur RAPP, Mhd Ali Shabri dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama umat beragama dan para pemuka masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

“Atas nama Manajemen PT RAPP saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Halal bi halal ini selain untuk menjalin silaturahmi juga sebagai sarana untuk menghapus dosa, sesama manusia tentu ada khilaf dan silaf melalui momen ini kita saling bermaafaan,” ujarnya.

Ali Shabri juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu memberikan dukungan kepada perusahaan.

“PT RAPP bagian dari APRIL Group memiliki komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hal ini sejalan dengan filosofi founder kami, di mana perusahaan senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat (Community), Negara atau Daerah (Country), Iklim atau Lingkungan (Climate), Pelanggan (Customer), dan Perusahaan (Company),” pungkasnya.(rls)

Bagikan

Gelar Peluncuran Buku Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan, Fraksi Partai Golkar MPR Tawarkan Solusi Masalah Kebangsaan

Seminar dan Peluncuran Buku Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI, Senin (1/4/2019) di Jakarta.foto/ist

FRAKSI Partai Golkar (FPG) di MPR mengadakan Seminar dan Peluncuran Buku bertema “Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan.” 

Seminar berlangsung di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek MPR, DPR dan DPD, di Jakarta, Senin (1/4/2019). Turut hadir dalam acara tersebut politisi Partai Golkar, mahasiswa, dan pengamat politik. 

Dalam sambutan, Ketua FPG di MPR sekaligus penulis buku, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan seminar yang digelar itu merupakan rangkaian dari seminar-seminar yang telah dilakukan oleh partai berlambang pohon beringin itu sejak Agustus 2018. 

“Ini salah satu bentuk tanggungjawab FPG atas posisi politiknya terhadap masalah kebangsaan,” ujar Agun.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang  tinggal menghitung hari, Agun mengatakan, Partai Golkar mengajak kepada masyarakat untuk bisa memilih dan memilah kontestan mana yang mampu menghadirkan Pemilu tidak hanya damai namun juga berintegritas dan menyejahterakan. 

“Juga harga menghargai, saling menghormati, fair, jujur, tidak melakukan money politic dan serangan fajar. Hal demikian perlu benar-benar terjaga,” tambahnya.

Apa yang diharapkan Partai Golkar, menurut pria asal Kota Bandung, Jawa Barat itu, tak hanya seperti yang dipaparkan. 

Menurutnya, masyarakat juga diajak memilih dan memilah calon dari kontestan mana yang bisa memberi gagasan baru dalam masalah kebangsaan dan kedaulatan rakyat. 

“Memberi gambaran dan gagasan baru ini sangat penting untuk wajah Indonesia lima tahun ke depan,” ucapnya. 

Agun memaparkan, tantangan yang ada di masyarakat di antaranya masalah lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi informasi, dan budaya global. 

“Kebijakan pembangunan yang ada diharapkan tak meluluhlantakan budaya lokal yang sebenarnya menjadi karakter bangsa,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, diharapkan kontestan yang ada mampu menyodorkan solusi bagi masyarakat. Dicontohkan bagaimana masalah yang dihadapi kaum milenial bisa diatasi. 

“Jadi Partai Golkar tidak hanya hadir di TPS tetapi juga memberi jaminan lima tahun ke depan yang menyejahterakan”, katanya.

Bagi Agun ini penting sebab kedaulatan rakyat tidak hanya saat berada di TPS namun lima tahun selanjutnya, rakyat juga berhak atas kedaulatan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya. 

Pentingnya kontestan Pemilu untuk menghadirkan gagasan sebab diakui menjelang Pemilu tahun ini masih banyak muncul caci maki, hoax, dan beragam fitnah. Dirinya dengan tegas mengajak kepada semua untuk menjadikan Pemilu sebagai sarana menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sementara, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, yang hadir mewakili Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, menuturkan dirinya memberi apresiasi atas apa yang dilakukan oleh FPG di MPR. 

“Berbagai seminar yang telah digelar mampu meningkatkan citra partai di tengah masyarakat,” ungkapnya. 

Dikatakannya, FPG kreatif meningkatkan sumbangsih kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu. Partai Golkar, tegas dia, ingin pemilu yang damai, berintegritas, dan menyejahterakan,” paparnya. 

Bagi Lodewijk, Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. “Ini harus menjadi pemahaman bersama,” tuturnya.

Pemilu damai menurutnya, sebagai modal dasar bagi keberadaan pemerintahan yang terbentuk pasca Pemilu. Untuk itulah hajatan lima tahun sekali itu perlu diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. 

Ia menjelaskan, ada tiga faktor yang mampu membuat Pemilu menjadi damai.

“Tiga faktor itu tingkat kecerdasan masyarakat yang memahami kondisi bangsa, kesiapan partai politik dalam mempersiapkan kader yang kredible, dan kesiapan penyelenggara Pemilu yang Luber Jurdil,” tandas Lodewijk.(adv)

Bagikan

Sukseskan Pemilu untuk Mensejahterakan Rakyat Bersama Jokowi-Maaruf

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa

TANGGAL 17 April 2019 Tinggal Menghitung hari. Sukses pemilu untuk Menyejahterakan rakyat.

Pemilu sebentar lagi. Jauhi benci, iri dan dengki. Teruslah mengabdi, berbakti,

Untuk kemajuan Negeri.

Pencoblosan tinggal menghitung hari. Menangkan Jokowi. Untuk satu kali lagi.

Mari kerja dan kerja lagi, tiada henti, setiap hari. Seperti Jokowi yang terus berlari menyapa rakyat pelosok negeri.

Tidak ada yg sulit, karena Allah SWT,  Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah meminta sesuatu melebihi yang Dia berikan.

Gunakan nafas, tenaga, waktu dan harta yang kita miliki untuk memenangkan Jokowi sebagai Ibadah untuk meraih kesempurnaanNYA.

Bersama Jokowi-Amin, kehidupan keagamaan dan hubungan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan akan menjadi semakin rukun, damai dan sejahtera. (Sila 1)

Pergaulan dan hubungan kemanusiaan akan semakin setara, saling menghargai, menghormati bahkan mengakui eksistensi masing2. (Sila 2) 

Persatuan semakin erat, semua komunitas dan daerah dijambangi tanpa kecuali. (Sila 3)

Musyawarah untuk mufakat terus dibangun kembangkan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan. (Sila 4)

Keadilan sosial terus dipacu dan dikerjakan melalui program-program pro rakyat, penguasaan aset oleh negara, pemerataan BUMN, keberpihakan kucuran dana dan program yang semakin meningkat untuk lapisan masyarakat bawah yang tersebar di desa-desa, sinergi dan integrasi pengusaha, pemodal, swasta di pusat dengan pergerakan perkonomian di daerah.

Bersama Jokowi membangun negeri dibawah lindungan Illahi.

Berdampingan dengan Prof Ma’ruf Amin seorang kyai ahli ekonomi syariah menyejahterakan negri.

Tiada hari tanpa aktifitas, Tak kenal Lelah, Hidup sulit jangan dipersulit, berusaha, bekerja dan bermohon pada Illahi. Insya Allah Bangsa Indonesia Maju dan sejahtera bersama jokowi ma’ruf Amin. 

Yang tidak punya benci, iri dan dengki. Pasca Kemenangan, Insya Allah. Akan dirangkul kembali untuk bersama-sama membangun Negeri.

Negeri yang religi, manusiawi, bersatu, bergotong royong, sejahtera berkeadilan bagi seluruh lapisan dan elemen masyarakat dari seluruh penjuru dan pelosok negeri.

Menjadi Negara Besar bukan hanya penduduk dan wilayahnya, namun menjadi contoh dan teladan bagi Negara-Bangsa lainnya.(***)

Rumah Cuklik, 26 Maret 2019. 

Salam Jempol.

Agun Gunandjar Sudarsa.

Bagikan

Sambangi Masyarakat Ciamis, Agun Gunandjar Tegaskan Dana Desa Bisa Dimanfaatkan untuk PAUD

Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa saat silaturahmi dengan ribuan orangtua dan guru PAUD Kecamatan Ciamis di Sirkut BMX, Minggu (16/3/2019). foto/ist

PENGELOLA Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD) bisa memanfaatkan dana desa. Sebab pendidikan usia dini belum tercover oleh APBD dan APBN. Dasar hukum tentang penggunaan dana desa sudah ada.

“Silakan saja minta ke desa, ada dana desa yang sangat besar itu. Tujuan dana desa itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, termasuk juga menyelenggarakan pendidikan secara dini yang selama ini dikelola secara swakelola,” kata Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa saat silaturahmi dengan ribuan orangtua dan guru PAUD Kecamatan Ciamis di Sirkut BMX, Minggu (16/3/2019).

Acara tersebut juga dihadiri para pengurus Forum Bhineka Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Dr Wawan Arifin dan mantan Bupati Ciamis Engkon Komara.

Agun menjelaskan untuk penyenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat kampung atau desa, bisa didukung dengan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN). 

Sebab dana desa yang digelontorkan pemerintah tujuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya memajukan pendidikan.

“Kalau SD, SMP dan SMA kan sudah dicover oleh APBD, PAUD kan dilakukan secara swadaya jadi dana desa juga bisa diprioritaskan untuk mendukung PAUD, silakan kepada penyelenggara PAUD bisa minta ke desa,” kata Agun dihadapan ribuan masyarakat.

Dikatakannya, selain untuk infrastruktur dan penguatan ekonomi, dana desa juga bisa diprioritaskan untuk membangun pendidikan serta kesehatan, seperti PAUD dan Posyandu. 

“Ya, PAUD itu kan juga kebutuhan sosial masyarakat di bidang pendidikan. Bahkan, dalam aturan dana desa, bisa diprioritaskan untuk pembangunan PAUD,” tegasnya.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak masyarakat di daerah tertinggal atau kampung yang belum memahami sepenuhnya tentang PAUD. Sehingga kebutuhan dasar untuk bidang pendidikan itu tidak diutamakan oleh sebagian masyarakat di desa-desa.

Agun mengatakan, hingga saat ini masih saja banyak kendala dalam anggaran desa untuk pembangunan PAUD. 

“Tahun lalu saya sangat apresiasi sekali ada satu desa yang membangun PAUD menggunakan dana desa. Tapi di satu sisi lagi, ada yang tidak bisa menggunakan dana desa karena alasan yang tidak jelas ,” ungkapnya.

Agun mengatakan, PAUD sangat penting karena menjadikan anak Indonesia yang cerdas dan pintar dibutuhkan pendidikan dasar atau fondasi kuat. Antara lain karakter, kemampuan sosial, emosi, kognitif, dan bahasa. 

Pendidikan ini dapat diberikan pada usia dini, yaitu empat tahun pertama usia emas hingga usia delapan tahun. Jika melihat kondisi di lapangan, mana mungkin bila masih banyak pendidik PAUD yang input-nya berasal dari latar belakang berbeda, baik potensi maupun pendidikannya.(adv)

Bagikan

Komisi XI DPR RI Apresiasi Manfaat Program Sosial Bank Indonesia Kendalikan Inflasi di Jawa Barat

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa sangat mengapresiasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang telah berhasil mengendalikan angka inflasi di Jawa Barat. 

Oleh karena itu Agun mendorong PSBI harus jadi program unggulan untuk menjaga stabilitas inflasi. 

Melalui PSBI, BI didorong untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada penerima PSBI.

Tercatat ada beberapa bidang PSBI yang dilakukan yakni bidang pendidikan, pertanian, ketahanan pangan dan program sosial. Semua program itu bersinergi dalam menjaga komoditas dan stabilitas inflasi. 

Karena itulah, kondisi perekonomian di Jawa Barat tergolong baik. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang berada di angka 5,6 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 3,13 persen.

Komisi XI DPR RI akan terus mendorong PSBI ini menjadi bagian penting dalam rangka menjaga kualitas perkonomian di Indonesia.

Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh jumlah komoditas di masyarakat. Karena itu, dalam rangka pengendalian inflasi, PSBI berperan dalam menjaga ketersediaan komoditas tersebut agar berada dalam jumlah yang proporsional. 

“Banyak program PSBI ini dinikmati oleh berbagai kalangan. Tentunya Bank Indonesia memiliki peran terkait masalah moneter dan sistem pembayaran yang mana di dalam moneter terkait inflasi dan nilai tukar terhadap inflasi itu dipengaruhi oleh berbagai macam keberadaan komoditas,” kata Agun usai mengikuti dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan penerima PSBI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (12/3/2019).

“Karena itu kita ngin mengetahui dan bertemu dengan beberapa penerima PSBI tentang apa yang sudah dilakukan dan apa saran yang bisa disampaikan. Kita ini berharap masukan yang disampaikan tadi bisa kita tindak lanjuti kepada Bank Indonesia,” kata Agun anggota DPR-RI dapil Jabar X I(kab Kuningan, Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran ini.(mediadesa.id)

Bagikan

Menperin Airlangga Perkuat Kerjasama Strategis dengan Kemensos untuk Tumbuhkan Lebih Banyak IKM

Agus Gumiwang dan Airlangga Hartarto. foto/net

URBANNEWS.ID – Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial sepakat untuk menumbuhkan wirausaha baru khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM). 

Langkah ini ditujukan bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima manfaat bidang kesejahteraan sosial lainnya.

Upaya sinergi kedua belah pihak itu, dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Industri Menengah bagi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan Penerima Manfaat Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya. 

MoU ini diteken Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Selama ini, IKM telah berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusinya, IKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis,” kata Menperin Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Desapedia.id, di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah IKM mencapai 4,49 juta unit usaha, menjadi sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia. 

Sektor IKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10,57 juta orang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nonmigas sebesar 20,26 persen. Adapun sektor yang paling dominan sebagai penopang antara lain IKM makanan dan minuman, fesyen serta kerajinan.

Menurut Airlangga, kerja sama strategis ini selain dapat menumbuhkan wirausaha baru, juga untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan yang inklusif. 

Dengan program kewirausahaan bagi penerima bantuan sosial, diharapkan para penerima manfaat dapat keluar dari keterbatasan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

“Jadi, dari keluarga penerima manfaat PKH yang sudah graduasi mandiri atau naik kelas bisa diakselerasi menjadi pelaku IKM yang berdaya saing. Nantinya, mereka akan menjadi pengusaha yang bankable, sehingga bisa masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujarnya.

Melalui komitmen tersebut, Kemenperin akan mendorong para penerima manfaat bantuan sosial untuk menjadi wirausaha baru yang mandiri dengan memberikan fasilitasi berupa pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis produksi, legalitas usaha, bantuan peralatan, pengembangan pasar berbasis digital, serta penyediaan akses ke sumber pembiayaan.

“Bantuan dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha sesuai dengan keterampilan para penerima. Pemerintah juga memberikan bimbingan serta pengetahuan kepada penerima manfaat untuk mengelola uang bantuan agar digunakan dengan bijak untuk keperluan produktifsehingga menjadi pengusaha yang andal dan tangguh,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar menambahkan, nota kesepahaman antara Kemenperin dan Kemensos ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis, serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya paling sedikit satu tahun sekali.

“Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama kelembagaan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama, sehingga penandatanganan kerjasama ini dapat terselenggara dengan baik,” imbuh Haris.

Ruang lingkup MoU tersebut, meliputi  pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri, penyelenggaraan program, serta kegiatan berbasis digital dalam rangka pengembangan pasar.

Kemudian pemerintah melakukan penyediaan akses pembiayaan, memfasilitasi dan kemudahan penyediaan bahan baku serta pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kemenperin dan Kemensos.

“Kami berharap dengan kerja sama ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh nusantara, dan tentunya meningkatkan daya saing sektor IKM sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Sekjen Kemenperin.

Mensos menyampaikan, dalam lima tahun terakhir, pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ini diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran, seperti pelaksanaan PKH dan program bidang kesejahteraan sosial lainnya yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Kami mengapresiasi kerja sama dengan Kemenperin ini, karena memang dari keluarga penerima manfaat PKH yang sudah graduasi tetap diberikan pendampingan agar mereka bisa kita terus bantu menjadi wirausaha baru IKM yang bankable. Sehingga, melalui kolaborasi ini, mereka jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi,” tuturnya.

3000 Wirausaha Baru

Pada kesempatan tersebut, Menperin juga mengemukakan, pihaknya menargetkan penumbuhan wirausaha baru sebanyak lebih dari 3000 orang pada tahun 2019. “Sejak tahun 2015 sampai dengan akhir 2018, Kemenperin telah memberikan bimbingan teknis kepada 44.294 pelaku IKM dan fasilitasi legalitas usaha kepada 11.289 IKM,” ungkapnya.

Selain itu, sejak tahun 2017, Kemenperin berupaya melakukan edukasi dan pembinaan terhadap IKM untuk masuk dalam e-commerce melalui program e-Smart IKM. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pasar IKM dan memperbesar presentase produk Indonesia di e-commerce.

“Sebanyak 5.945 IKM di seluruh Indonesia telah mengikuti workshop e-SmartIKM dan membukukan transaksi lebih dari Rp1,38 miliar pada tahun 2018 yang lalu. Tentunya, upaya pemberdayaan IKM melalui e-commerce sejalan dengan 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 yaitu Pemberdayaan UMKM melalui teknologi,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menjelaskan, di tengah tren ekonomi digital yang berkembang pesat, IKM nasional semakin didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online.

Dalam hal ini, melalui program e-Smart IKM, Kemenperintelah bekerja sama dengan marketplacedalam negeri, di antaranya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.

“Melalui berbagai kerja sama yang telah dilakukan, kami berharap, akan terjadi sinergi dalam pengembangan dan pembinaan IKM yang mengarah pada one stop solution,” ungkapnya.

Contohnya, kolaborasi dengan Google dalam rangka pengembangan kemampuan IKM dalam pemanfaatan fitur-fitur pada aplikasi Google untuk promosi produk dan pengembangan bisnis online.

Gati menambahkan, saat ini pelaku IKM harus memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk lebih maju dan berkembang dengan dukungan dari pemerintah melalui program pemanfaatan teknologi digital e-Smart IKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deloitte Access Economics, pemanfaatan teknologi digital seperti melalui media sosial, internet broadband, dan e-Commerce akan membuka peluang bagi para pelaku IKM untuk tumbuh dan berkembang. Pemanfaatan teknologi digital tersebut juga memberikan keuntungan terhadap kenaikan pendapatan hingga 80 persen.(desapedia.id)

Bagikan

Raih Penghargaan Teropong Award 2019, Agun Makin Semangat Bela Aspirasi Rakyat

URBANNEWS.ID – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menerima penghargaan Teropong Parlemen Award 2019 kategori Anggota Parlemen Aspiratif. 

Setelah menerima penghargaan tersebut, Agun mengaku semakin semangat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara Anugerah Teropong Parlemen Award 2019 di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (7/3/2019) malam. 

Agun menerima penghargaan karena memenuhi indikator penilaian kategori Anggota Parlemen Aspiratif. Di antaranya kemampuan melibatkan rakyat untuk berpartisipasi, kemampuan melihat kondisi masyarakat, serta kemampuan memberikan solusi konkrit. 

Indikator berikutnya adalah berani menyampaikan pendapat.

“Saya mengapresiasi. Ini kesempatan lebih baik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Agun.

Kegiatan pemberian penghargaan seperti Teropong Parlemen Award juga memiliki nilai positif bagi rakyat. 

Mereka akan lebih bisa mengenal para anggota parlemen. “Masyarakat membutuhkan kegiatan seperti ini,” ujar Agun.(hen/teropongsenayan.com)

Bagikan

Tim Pemenangan Agun Gunandjar Sudarsa Berjibaku di Dapil Jabar 10, Sepekan Tanpa Henti Pasang Spanduk

Baliho Partai Golkar. foto/ist

HAMPIR sepanjang pertengahan pekan ini, Tim Agun Center melakukan pemasangan spanduk Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis dan Pangandaran serta Kota Banjar.

Politisi senior Partai Golkar yang diminta konstituennya maju untuk ketujuh kalinya menjadi maju kembali menjadi wakil rakyat di parlemen, Agun Gunanjar Sudarsa Sabtu (2/3) mengatakan, tim Agun Center ini tidak kenal lelah dalam berjuang, mereka tiada hari tanpa aktifitas.

“Pemasangan spanduk ini dibawah kordinasi Ijudin dari posko Dapil Jabar X di Agun Center Banjar yang terbagi tiga ke wilayah Kuningan, Ciamis, dan Banjar.

Sedangkan di Pangandaran dibantu para tekhnisi yang sudah biasa berbakti di Agun Center,” ucap Agun, Caleg DPR RI Dapil X Jabar dari Partai Golkar ini.

Melalui pemasangan spanduk ini, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini mengatakan, dia bersama timnya bakal terus berjuang. Ini semua dimaksudkan untuk memajukan serta mensejahterakan rakyat.

“Saya dari Partai Golkar berusaha membangun desa bersama bersama Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Indonesia maju dan sejahtera. Saya memilih Jokowi dalam Pilpres nanti karena Jokowi adalah anak rakyat biasa yang sangat faham apa yang dibutuhkan rakyat,” kata Agun.

Menurut Agun, Jokowi tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, semuanya dirangkul. Indonesia merdeka karena persatuan rakyat Indonesia yang berbeda suku agama budaya dan sebagainya.

“Golkar dan Jokma berbuat untuk seluruh rakyat yang beragam itu. Itulah NKRI yang sesungguhnya, itulah Pancasila seutuhnya,” demikian Agun Gunandjar Sudarsa.(adv)

Bagikan

Agun Gunandjar: Kenapa Saya Pilih Jokowi? Karena Beliau Sangat Mengerti Kebutuhan Rakyat

POLITISI Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa yang juga Anggota Komisi XI DPR RI membeberkan alasan dirinya mendukung penuh Calon Presiden Joko Widodo. Alasan utama dukungan total darinya, menurut Agun tak lain karena ia yakin Jokowi sangat memahami kebutuhan rakyat dan sudah memberikan bukti kepada seluruh masyarakat Indonesia.foto/ist

Mengapa Jokowi, karena dia tukang mebel, sudah mahfum apa yang jadi kebutuhan rakyat. Hari ini bisa kita saksikan perekonomian rakyat di desa begitu menggeliat, karena uang Rupiah tersedia di desa yang dikerjakan oleh rakyat, bukan oleh perusahaan

Agun Gunandjar Sudarsa
Anggota DPR RI Dapil Jabar 10

BAGI Tokoh Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, keteguhan pilihannya kepada Calon Presiden Joko Widodo, begitu beralasan kuat. Agun paham betul siapa sosok Joko Widodo.

“Kenapa saya milih Jokowi, karena Jokowi anak rakyat. Tukang mebel yang pastinya mengalami pahit getirnya sebagai rakyat, dari usaha mebel sampai sukses bisa impor,” ungkap Agun Gunandjar Sudarsa, Selasa (19/2/2019).

Bagi wakil rakyat di Komisi XI DPR RI ini, sosok Joko Widodo merupakan sosok pemimpin yang sangat paham dengan kebutuhan rakyat.

“Pemimpin yang tidak perlu dibisiki apalagi diajari, karena sudah mengalami dan sangat tahu penderitaan dan kebutuhan rakyat,” kata politisi senior yang ikut membidani berbagai Undang Undang antara lain Undang Undang Kota Banjar Tahun 2002, Undang Undang Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 ini.

Agun juga mengutarakan, sosok Joko Widodo sudah sangat fasih membaca kebutuhan rakyat. “Rakyat butuh hidup, penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan perekonomian yang lebih menjamin,” ujar Agun yang juga menukangi lahirnya Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004 silam ini.

“Kesiapan jalan, jembatan, pelabuhan, Bandara hingga jalan tol, pasar, terminal, bahan bakar, ketersediaan sembako, lahan pekerjaan, dan kecukupan uang Rupiah menjadi prasyarat pergerakan perekonomian rakyat di desa-desa,” imbuhnya.

Setelah Pemilu 2014, beber Agun, Presiden Joko Widodo mewujudkannya, yang sesungguhnya isyarat bahkan perintah Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda dan Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dimana substansi sudah disusun seperti itu.

“Keberadaan Desa, BPD maupun BUMDes, disertai hubungan pusat dan daerah dalam penanganan urusan pemerintahan dan pembangunan sudah diatur dan disinergikan dalam pasal-pasal kedua Undang Undang tersebut. Inilah yang menjadi keyakinan saya Pak Jokowi tidak perlu diajari, buktinya ada,” ujar politisi dari Dapil Jawa Barat 10 itu.

Jokowi sangat handal, apalagi saat ini didampingi para pembantunya yang kompeten, berintegritas, berpihak kepada Rakyat. Kerja, Kerja dan Kerja.
Itulah Jokowi Presiden kita semua

Agun Gunandjar Sudarsa
Politisi Senior Partai Golkar

Agun juga menuturkan, sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Jokowi meningkatkan terus dana transfer ke daerah, utamanya dana desa, proram PKH, BPNT, e-Warung, KUR dan masih banyak program sektoral kementerian lainnya yang lebih berorientasi untuk rakyat sepeti KIP dan KIS.

“Mengapa Jokowi, karena dia tukang mebel, sudah mahfum apa yang jadi kebutuhan rakyat. Hari ini bisa kita saksikan perekonomian rakyat di desa begitu menggeliat, karena uang Rupiah tersedia di desa yang dikerjakan oleh rakyat, bukan oleh perusahaan,” ujar pria yang pernah berkecimpung di Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2008 ini.

Pada era pemerintahan Jokowi, lanjut Agun, beras rakyat dibeli dan diproses jadi beras premium melalui BPNT. UMKM dibantu melalui KUR yang terus meningkat jumlahnya. Infrastruktur terus dibangun dari Sabang sampai Merauke, darat, laut dan udara. Membuat semakin efisien dan efektif perekonomian kita.

“Ternyata milih pemimpin sederhana, pilihlah Pemimpin yang pernah dan tahu sakitnya jadi Rakyat,” ujar Agun yang juga Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, Undang Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang Undang Administrasi Pemerintahan ini.

“Dengan demikian tidak mengherankan mengapa tekanan perekonomian global, nilai tukar Dolar Amerika yang begitu menekan, Indonesia tetap aman. Karena pondasinya kuat, salah satunya pergerakan ekonomi rakyat di desa-desa,” tutur politisi yang sudah mewakili rakyat di DPR RI sejak 2007 hingga 2019 tanpa putus itu.

Ke depan, lanjut Agun, tak kalah penting adalah bagaimana mensinergikan kekuatan uang di pusat, yang dimiliki para pemodal dengan pergerakan ekonomi rakyat di desa-desa menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mampu bersaing bahkan mengendalikan Ekonomi Global.

“Jokowi sangat handal, apalagi saat ini didampingi para pembantunya yang kompeten, berintegritas, berpihak kepada Rakyat. Kerja, Kerja dan Kerja.
Itulah Jokowi Presiden kita semua,” tutup Agun dari Pokso Dapil Jabar 10.(adv)

Bagikan

Agun Gunandjar Salut dan Apresiasi Perhatian Presiden Jokowi terhadap Jawa Barat

BERSAMA TIM – Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa sedang berada di Posko Pemenangan bersama Tim Pemenangan yang makin solid. Agun menyadari betul pentingnya kekuatan kerja tim untuk mencapai tujuan menaejahterakan masyarakat.foto/ist

Semoga Pak Jokowi terpilih kembali untuk periode 2019-2024, karena pembangunan di selatan Jabar wajib dilanjutkan

ANGGOTA DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 10, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku sangat senang atas kedatangan Presiden Joko Widodo ke Jawa Barat. 

“Saya merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Bapak Jokowi yang sudah menyapa dan bersilaturahmi dengan warga Jawa Barat. Jawa barat adalah siliwiangi, Siliwangi adalah Jawa Barat. Dengan filosofi asah asih dan asuhnya, selalu berusaha mendampingi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan untuk menciptakan kondisi kondusif, persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Agun kepada urbannews.id, Sabtu (19/1/2019). 

Menurut Agun, sebagai benteng dan pengawal ibukota, ia merasa bersyukur Presiden Jokowi sudah turun ke Pangandaran, Banjar, Ciamis, Garut, dan Tasik.

“Sebagai wilayah selatan Jabar yang sangat amat butuh perhatian, yang selama ini kurang sentuhan. Alhamdulilah KA Pangandaran sudah diwujudkan yang akan ditindaklanjuti perbaikan rel sampai ujung Kecamatan Cijulang Pangandaran warisan peninggalan Belanda. 

Begitu pula dengan penyerahan ribuan sertifikat tanah di wilayah selatan Jabar ini, akan bisa atasi sengketa kepemilikan dengan penguasa yang selama bertahub-tahun selalu terjadi,” tutur Agun.

Saya merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Bapak Jokowi yang sudah menyapa dan bersilaturahmi dengan warga Jawa Barat. 

Terlebih dengan akan dibangunnya jalan tol yang segera menyambungkan dengan Kota Bandung dan Jakarta, kata Agun, maka jalur lintas selatan akan semakin maju ekonominya mengimbangi jalur utara sekaligus mengurangi beban transportasinya. 

“Semoga Pak Jokowi terpilih kembali untuk periode 2019-2024, karena pembangunan di selatan Jabar wajib dilanjutkan,” kata Agun yang sudah menjadi wakil Jawa Barat 10 sejak tahun 1997 hingga sekarang dan maju lagi dengan nomor urut 1 dati Partai Golkar, yang membidani Pemekaran Kota Banjar tahun 2002, dan Pangandaran tahun 2012 serta memprakarsai UU desa tahun 2014.

Sebelumnya, diberitakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 257 sertifikat hak atas tanah kepada masjid, musala, pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Ciamis, di Masjid Besar Cibatu, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1) siang.

MERAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 10, Agun Gunandjar Sudarsa berada di areal persawahan saat mengunjungi konstituen baru-baru ini. Mewakili pemilih Jawa Barat 10 sejak 2007, Agun Gunandjar Sudarsa membuktikan komitmennya membangun daerah dengan menelurkan pemekaran dua kabupaten baru, yakni Pemekaran Kota Banjar tahun 2002, dan Pangandaran tahun 2012 serta memprakarsai UU desa tahun 2014.foto/ist

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, percepatan penyerahan sertifikat untuk masjid, mushala, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan ini tidak hanya dilakukan di Jawa Barat. Tetapi juga dilakukan dari Aceh sampai ke Timur di Papua.

“Sekali lagi kenapa ini kita berikan? Karena laporan yang saya terima banyak sengketa-sengketa tanah-tanah wakaf,” kata Presiden.

Presiden memberikan contoh di Jakarta. Ada sebuah tanah yang memang tidak luas pada saat diserahkan harganya masih murah, sehingga didirikan masjid yang cukup besar. Tetapi begitu tanah yang ada harganya sudah Rp.120 juta/meter mulai masalah ada, ahli waris menuntut, masjid tidak memiliki dokumen hak atas tanahnya itu yang namanya sertifikat.

“Ini salah satu contoh saja. Di semua provinsi sama sengketa-sengketa ini ada, bahkan ada masjid di sebuah provinsi, masjid yang paling besar juga sama masalahnya dituntut oleh ahli warisnya, padahal masjid itu besar,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, hal-hal seperti inilah yang ingin pemerintah hindari.

Karena itu, Presiden memerintahkan, kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar cepat menyelesaikan semua tanah-tanah wakaf agar semuanya pegang sertifikat hak untuk atas tanah yang dimiliki.

“Tadi diserahkan untuk Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Ciamis, dan berikutnya akan diserahkan ke provinsi-provinsi yang lain,” sambung Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.(adv)

Bagikan