Strategi Merampok Hutang Luar Negeri Lewat Kelistrikan!
KABEL listrik di kampung kita itu dari dulu ya cuma itu itu juga! Warna hitam […]
KABEL listrik di kampung kita itu dari dulu ya cuma itu itu juga! Warna hitam […]
AKHIRNYA Ambroncius Nababan oleh Kepolisian ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus penghinaan kepada Natalius Pigai. Ambroncius […]
PEMERINTAH telah menetapkan Pendapatan Negara dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.743.648,5 miliar (atau Rp 1.700,5 […]
PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan […]
PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau […]
SETELAH penandatanganan Letter Of Intent (LOI) 31 Oktober 1997 yang di antaranya berisi privatisasi dan […]
BELUM tuntas terjawab pertanyaan masyarakat, ketika Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan […]
ATAS undangan per telpon Bung Eko Sumantri Ketua Umum SP PLN Indonesia, penulis akhirnya datang […]
SESUAI Pasal 170 UU Minerba No.4/2009, larangan ekspor bijih mineral mestinya sudah berlaku sejak Januari […]
SAATNYA masyarakat dunia diberikan pemahaman dan merubah persepsi mereka, bahwa mengaitkan agama dengan radikalisme maupun terorisme adalah kesalahan yang besar.
BOCORNYA salinan surat Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan kepada […]
PARIPURNA DPR telah menetapkan pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020. RUU Ciptaker […]
TERNYATA UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang pasal 10 ayat (2) dan pasal […]
HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hal-hal penting yang perlu diproses hukum. Permasalahan bukan hanya berhenti di Ahok, tetapi juga harus ditindaklanjuti pemerintah dan DPR, bahkan oleh BPK atau penegak hukum.
PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta yang semula akan berlangsung ketat berujung pada PSBB kompromistis non-total. Berdasar data yang terpercaya, Gubernur DKI Anies Baswedan dan sejumlah pakar pandemi berkesimpulan PSBB ketat harus segera berlaku agar transmisi Covid-19 yang naik 25% dalam dua minggu pertama September 2020 dapat ditekan. Anies bertambah confident menerapkan PSBB total karena yakin dengan sikap Presiden Jokowi yang mengutamakan kesehatan di banding ekonomi.
BIN adalah Badan Intelijen Negara yang mencari data, mengolah, menganalisis dan mengalokasikan info atau analisisnya kepada elemen Negara seperti Presiden, Kementrian, atau lembaga lain yang kompeten dan berkepentingan. BIN bukan lembaga Kepolisian dan Ketentaraan yang bersandarkan pada kekuatan fisik atau persenjataan.
Privatisasi di Philipina, semuanya dilakukan secara terang-terangan. Dan listrik langsung naik empat kali lipat! Di Indonesia, dilakukan secara ‘halus’ kecuali bagian ritailnya! Semua dengan memperbesar subsidi.
Pemerintah mulai tahun ini tidak membeli listrik lagi dari PLN, tapi ke kartel listrik swasta. PLN hanya sebagai agen pembelian yang diperkirakan mencapai Rp 400 Triliun di seluruh Indonesia.
Melalui Gugatan CLS, IRESS bersama KOMPHAK menuntut agar harga BBM segera diturunkan sesuai aturan dan formula yang berlaku. Kami juga menuntut agar subsidi paksa Rp 24,1 triliun berupa kelebihan bayar harga BBM yang telah dikeluarkan para konsumen BBM pada semester-1 2020, segera dikembalikan untuk dapat dibagikan kepada rakyat miskin korban pandemi Covid-19. IRESS mengajak rakyat yang peduli hukum, kebenaran dan keadilan untuk mendukung dan mengadvokasi berhasil dan dikabulkannya tuntutan tersebut.
Kerugian Pertamina sebenarnya terjadi akibat kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi, peraturan dan GCG.
REPUBLIK Indonesia berada dalam Bahaya Besar. Bahaya yang bisa mengakibatkan hilangnya Republik Proklamasi 45 itu […]
KALAU ada statement “PLN bisa collaps gara-gara pemerintah berhutang dana subsidi ke PLN dan tidak […]
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) diam-diam punya proyek besar. Nama proyek tersebut adalah mencetak sawah, atau perluasan […]
DANA Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud menjadi masalah karena menyingkirkan organisasi besar NU, Muhammadiyah dan […]
UU No.2/2020 adalah tentang Penetapan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. […]