Arsip Kategori: News Analysis

Ironi Industri Nikel Nasional (2): Menggugat Penjajahan Negara dan TKA China

IRONI dan nestapa seputar industri nikel nasional terlalu banyak untuk dituliskan. Umumnya membuat perut mual. Ada isu-isu eksploitasi cadangan tanpa kontrol, larangan ekspor mineral mentah pro asing, kebijakan harga patokan mineral (HPM) pro smelter China, manipulasi pajak, manipulasi tenaga kerja asing (TKA) China, dan lain-lain. Jika Anda mual, jangan diam. Mari kita advokasi bersama-sama.

Kali ini IRESS menulis seputar TKA China yang sangat banyak melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja. Meski sudah banyak di gugat oleh berbagai lembaga atau perorangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat-serikat Pekerja, pakar-pakar, serta pimpinan partai dan ormas, masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan atau tersentuh hukum.

Mengapa demikian? Karena ada oligarki penguasa-pengusaha yang melindungi dan ikut investasi dengan para konglomerat dan investor China. Mereka mendapat berbagai pengecualian dengan dalih sebagai penarik investasi/PMA, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN). Namun di sisi lain, dengan berbagai perlindungan dan status tersebut, investasi oligarki dan China ini seolah berjalan bebas hambatan, bebas rambu-rambu hukum dan kebal hukum.

Ratusan ribu TKA

Mari kita cermati lebih seksama. Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit (menghasilkan alumina) nasional telah mencapai ratusan ribu orang. Wilayah yang menjadi tujuan minimal Sulawesi dan Kepri. Untuk kasus TKA China ini, perhatikanlah bebagai pelanggaran yang terjadi sejak 2019 hingga sekarang.

Pertama, mereka bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Ada 10.482 TKA yang masuk selama pandemi. Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah Covid-19 sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk. Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021. Presiden hanya basa-basi?

Kedua, sebagian besar mereka masuk Indonesia menggunakan visa 211 dan 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 211 dan 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan tersebut telah di salahgunakan untuk berkeja berbulan-bulan atau tahunan, dan jumlah penggunanya bisa sampai ribuan TKA!

Hindari visa

Ketiga, sejalan dengan butir kedua di atas, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 311 dan 312. Namun hal ini sengaja di hindari karena perlu memenuhi berbagai syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Ternyata para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 311 dan 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius.

Keempat, mayoritas TKA China yang di pekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi mendapat pekerjaan. Padahal Permenaker No.10/2018 antara lain mengatur syarat TKA, berupa: 1) memiliki pendidikan sesuai kualifikasi; 2) memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja 5 tahun; 3) mengalihkan keahlian kepada Tenaga Kerja Pendamping; 4) memiliki NPWP bagi TKA; 5) memiliki ITAS (izin tinggal terbatas) untuk bekerja, di terbitkan instansi berwenang; 6) memiliki kontrak kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.

Pada smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), di pekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Lulusan D3/S1 hanya 2% dan berlisensi khusus 7%. Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25%. Lulusan D3/S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4%. Para TKA China di VDNI dan OSS, Morosi Sulawesi Tenggara ini, sejak awal tidak jelas tentang jenis visa yang di gunakan, fungsi dan jabatan pemegang visa. Hal ini melanggar Pasal 38 UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Dalih Menko Maritim

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu di datangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP: “Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” Selasa (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang di dukung oligarki di atas sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8%, SMP 39% dan SMA 44%. Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31%! Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.

Kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan di banding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus penghinaan terhadap rakyat sendiri. Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima Rp 15 juta – Rp 20 juta; 47% menerima Rp 21 juta – Rp 25 juta; 16% menerima Rp 26 juta – Rp 30 juta; 5% menerima Rp 31 juta – Rp 35 juta, dan 4% menerima 36 juta – Rp 40 juta. Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta.

Terjajah di negeri sendiri

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 15 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis. Sudahlah kesempatan kerjanya di batasi atau di rampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah di banding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

Keenam, pembayaran gaji para TKA China di lakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia. Tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang mengharapkan adanya perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah dari kegiatan industri nikel nasional ini. Mengharap nilai tambah apa, jika kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja dirampok TKA China?

Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA di lakukan di China, maka negara sangat potensial kehilangan penerimaan pajak. Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain di Indonesia, khususnya pada industri nikel nasional dan bauksit membayar pajak. Negara berpotensi kehilangan pendapatan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) yang harus di bayar investor kepada pemerintah, yang akan tercatat sebagai PNBP. Apakah pemerintah dan lembaga terkait memahami potensi manipulasi dan kejahatan sistemik ini, dan berani bertindak sesuai peraturan yang berlaku?

Negara dapat apa?

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara dapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Kapan ketidakadilan ini diakhiri?

Di tengah terjadinya banyak PHK dan bertambahnya pengangguran yang memiskinkan puluhan juta rakyat Indoensia akibat pandemi, ratusan atau mungkin ribuan TKA China terus masuk setiap bulan. Terlepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada industri tambang mineral, khusus isu TKA China, minimal kita menemukan tujuh masalah yang melanggar aturan, merampok hak pribumi dan merugikan keuangan negara seperti diurai di atas.

Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan pemerintah. Karena itu, wajar jika rakyat menuntut agar perusahaan PMA seperti VDNI dan OSS diproses secara hukum dan siberi sanksi atas semua pelanggaran dan manipulasi yang dilakukan. Hal ini juga sekaligus untuk membuktikan pemerintah mampu bersikap adil, serta tidak pro investor China dan konglomerat oligarkis.

Berbagai pelanggaran di atas berdampak pada hilangnya kesempatan bagi sebagian rakyat untuk bekerja di negara sendiri. Bahkan negara pun kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan pajak dan PNBP triliunan Rupiah. Hal ini merupakan hal yang harus dibuka terang-benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat! Jika pelanggaran ini terus berlangsung, berhentilah meneriakkan “MERDEKA”, karena faktanya NKRI sedang dijajah di negeri sendiri!***

Jakarta, 30 April 2021

Marwan Batubara

IRESS

Baca juga: Ketua BPK RI Blokir WA Wartawan saat Dikonfirmasi Mengenai Audit Pembangkit Listrik Blok Rokan

Bagikan

Ada Apa di Balik Pencopotan Jabatan Direktur SDM Penunjang Bisnis KPI?

INNALILLAHI waina ilaihi rojiun. Adakah hubungan atau kaitan langsung antara Direktur SDM Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dengan kebakaran Kilang Balongan, sehingga harus ada pencopotan dari jabatanya pada RUPS PT KPI tanggal 26 APRIL 2021 yang lalu. Pencopotan Direktur SDM Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Indonesia di tindaklanjuti dengan telah di lakukannya Sertijab pada Rabu, 28 April 2021 pukul 08.00 WIB secara virtual? Atau ada agenda lain di belakangnya?

Mengapa yang di copot dan di ganti adalah Direktur SDM penunjang bisnisnya? Apakah di anggap ada hubungannya dengan peristiwa kebakaran? Padahal Polri sendiri memberikan statement bahwa proses penyidikan terhadap kebakaran masih berproses dan belum ada satupun yang di tetapkan sebagai tersangka. Atau apakah ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum kebakaran itu untuk mengganti pejabat tersebut untuk kepentingan tertentu?

Pengalaman saya selama 25 tahun bekerja di Pertamina, saya baru menemukan kasus pergantian direktur yang abnormal dan tidak lumrah seperti ini. Apalagi kejadian Pencopotan Direktur SDM Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Indonesia berlangsung dalam keadaan yang tidak normal di mana yang bersangkutan saat ini sedang berkonsentrasi penuh dalam menangani proses pascakebakaran yang pastinya sangat memeras energi. Bukankah ini mencederai beliau?

Kewenangan pengangkatan Direksi Subholding adalah kewenangan Holding bukan BUMN. Apakah ada peran Menteri BUMN dalam penggantian ini? Menteri BUMN bisa saja mengirimkan surat usulan melalui holding tentang nama-nama yang harus di ganti? Atau ada tangan-tangan lain? Atau karena masih pejabat virtual yang tidak jelas kewenangan sehingga setiap saat bisa dicopot? Wallohualam bishawab.

Sampai kapan kejadian yang tidak lumrah ini akan terus terjadi, apakah hal seperti ini akan mendorong kinerja perusahaan? Bukankah sebaliknya yang akan terjadi, perusahaan akan semakin terpuruk?

Penting untuk bisa dijadikan catatan bagi semua pihak bahwa Pertamina ini adalah perusahaan besar, strategis, kebanggaan Bangsa Indonesia, dan pastinya bukan perusahaan kaleng-kaleng. Masya alloh.***

Jakarta, 28 April 2021

Ugan Gandar

Pengamat Energi, Mantan Pekerja Pertamina dan Presiden FSPPB Periode 2004 – 2015

 

baca juga:

Ketua Banggar DPR Said Abdullah Kritik Pertamina Masih Salurkan BBM Jenis Premium, Pengamat: Sesat Berpikir!

Bagikan

Tragedi Nanggala 402: Takmir Masjid Lebih Visioner Soal Pertahanan Negara

Penggalangan dana untuk pembelian kapal selam pengganti KRI Nanggala 402. foto/ist

BUKAN bercanda dan bukan pula setengah hati. Pasti! Sebab, komunitas Masjid Jogokariyan (MJ), Yogyakarta, selalu serius ketika melakukan penggalangan dana yang selama ini hanya untuk tujuan kemanusiaan. Kemarin, badan kenaziran (takmir) masjid kembali memprakarsai pengumpulan dana. Tapi kali ini lain dari biasa. Bukan untuk kemanusiaan. Melainkan untuk membeli kapal selam (Kasel) pengganti Nanggala 402 yang mengalami tragedi tenggelam di perairan selatan Bali.

Membeli kapal selam? Apa iya bisa terkumpul dananya oleh MJ? Memangnya berapa harga kapal selam? Tidak terlalu besar. Untuk klas yang tenggelam itu hanya US$ 330 juta. Atau sekitar Rp 4,7 triliun. Tak sampai Rp 5 triliun.

Mungkinkan jumlah ini terkumpul di Jogokariyan? Sangat mungkin jika kita simak pengalaman komunitas Jogokariyan selama ini. Modal utama mereka adalah sifat yang amanah dan transparan. Semua jemaah percaya mereka, begitu juga masyarakat umum.

Penggalangan dana yang bakal menjadi peristiwa historis ini mereka mulai kemarin, Ahad (25 April 2021), 13 Ramadan 1442.

Memperlemah pertahanan RI

Inisiatif MJ ini sangat sejalan dengan suasana emosional akar rumput. Rakyat, utamanya umat Islam, sangat prihatin dengan Tragedi Nanggala 402. Kehilangan Kasel ini berarti memperlemah pertahanan NKRI.

“Indonesia adalah negara kelautan sehingga sudah semestinya armada laut harus kuat,” kata Ustad Muhammad Jazir, Ketua Takmir MJ. Ia mengajak seluruh rakyat ikut membantu Angkatan Laut agar mampu menjaga kekayaan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

Komunitas MJ tampaknya sangat serius ingin membantu pembelian Kasel baru. Dan ini bisa bergulir menjadi gerakan nasional. Tapi, kalau ada yang memaknai penggalanan dana ini sebagai sindiran terhadap pemerintah, bisa juga. Semacam kritik lah, lebih-kurang.

Konkretnya, rakyat melihat pemerintah mengabaikan aspek pertahanan negara. Alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista) milik TNI jauh tertinggal dibandingkan para tetangga sesama ASEAN. Sudah banyak yang karatan. Dan tak cocok lagi dengan tantangan dan ancaman yang selalu naik level.

Peremajaan memang mahal. Tetapi, kalau pemerintah sadar bahwa sistem persenjataan akan selalu dikaitkan dengan wibawa negara, maka pastilah para pemimpin yang punya harga diri akan mengutamakan alat-alat pertahanan.

Duit Rp 4,7 Triliun untuk membeli satu Kasel, masih terbilang tak seberapa dibandingkan jumlah korupsi para pejabat dan perampokan yang dilakukan oleh para taipan hitam. Ini semua hanya soal kecerdasan dan kevisioneran pemimpin.

Ketua Takmir Masjid Jogokariyan saja mampu berteori tentang pertahanan negara. Takmir yang visioner. Dan malah langsung berbuat lewat penggalangan dana Nanggala 402. Kita tunggu apa yang akan dilakukan Menhan Prabowo Subianto.***

26 April 2021
Asyari Usman
Penulis wartawan senior

Baca juga:

Konspirasi Perburuan Rente Listrik Blok Rokan: Menuntut Tindakan Konkrit Presiden!

Bagikan

Konspirasi Perburuan Rente Listrik Blok Rokan: Menuntut Tindakan Konkrit Presiden!

Presiden Joko Widodo. foto/cnbcindonesia.com

PRESIDEN Jokowi di tuntut untuk segera membatalkan proses tender pembangkit listrik Rp 4,2 triliun milik Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN). Pembangkit ini sedianya akan di gunakan untuk operasi Blok Rokan oleh Pertamina sejak 8 Agustus 2021.

Penghentian ini harus segera, karena melanggar hukum, berpotensi merugikan keuangan negara triliunan Rupiah. Selain itu juga merendahkan kedaulatan NKRI di hadapan asing dan para oligarki pemburu rente.

Selain itu, DPR dan KPK di tuntut segera menyelidiki Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Chevron Standard Ltd (CSL). Terutama atas sikap dan pelanggaran yang di lakukan.

DPR dan KPK juga perlu segera memanggil dan menyelidiki keterlibatan konspiratif oligarki dan oknum-oknum pemerintah pada lembaga terkait. Terutama di Kementrian ESDM dan SKK Migas, yang membiarkan proses tender yang melanggar hukum dan Kontrak KKKS tetap berlangsung.

Seperti diketahui, pengelolaan Blok Rokan akan beralih kepada Pertamina pada 8 Agustus 2021. CPI sudah mengoperasikan Blok Rokan sejak 8 Agustus 1970. CPI, dulu bernama Caltex, telah menambang minyak di Blok Rokan, lapangan-lapangan Minas, Duri dan Bekasap sejak 1924.

Cadangan minyak terkuras

Cadangan Blok Rokan saat di temukan sekitar 6 miliar barel. Namun sebagian besar cadangan sudah terkuras. Sehingga saat ini guna mengeluarkan minyak yang tersisa dari sumur-sumur perlu suntikan air atau uap atau secondary recovery. Perlu zat kimia atau tertiary recovery, dan EOR.

Listrik adalah fasilitas utama untuk operasi lapangan dan penyuntikan uap ke sumur-sumur Blok Rokan. Untuk itu Blok Rokan di topang Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) North Duri Cogeneration (NDC) berkapasitas 300 Megawatt (MW). Menghasilkan output berupa daya listrik 300 MW dan uap 3.140 MMBTU sekaligus.

PLTG ini di kelola oleh MCTN dengan komposisi saham Chevron Standard Limietd (CSL) sebesar 95% dan PT Nusa Galih Nusantara (NGN) sebesar 5%. CLS sendiri terafiliasi dengan Chevron Corporation.

Belakangan di ketahui, saat alih kelola Blok Rokan 8 Agustus 2021 yang akan datang, PLTG milik MCTN tidak termasuk bagian aset yang di transfer dari CPI kepada Pertamina.

Bisa rugi Rp 5 Triliun

Chevron tidak ingin mentransfer aset PLTG tersebut secara cuma-cuma dengan menyatakan bahwa aset tersebut tidak masuk dalam aset hulu migas yang di alih-kelola ke Pertamina. Karena itu CPI menyatakan berhak melelang pembangkit tersebut kepada penawar tertinggi.

Padahal, jika pasokan listrik dan uap PLTG NDC tidak tersedia, maka produksi minyak Blok Rokan akan terhenti. Dengan asumsi rata-rata produksi Blok Rokan 165.000 barel per hari, harga crude rata-rata April 2021 USS 60 per barel dan kurs US$ terhadap Rupiah di angka 14.000, maka potensi kehilangan penerimaan Pertamina sejak 8 Agustus 2021 mencapai Rp 165.000 dikali 60 dikali 14.000, sama dengan Rp 138,6 miliar per hari. Dalam tiga tahun penerimaan yang akan hilang sekitar Rp 5 triliun.

PLN dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) memang sudah menandatangani kontrak jual-beli listrik dan uap, berjangka pendek selama masa transisi, dan berjangka panjang, setelah PLN selesai membangun jaringan transmisi penghubung ke sistem jaringan listrik Sumatera.

Karena itu, selama masa transisi, mau tidak mau PLTG yang di kelola MCTN harus tetap menyuplai listrik dan uap Blok Rokan, sampai PLN mampu menyuplai kebutuhan 3 tahun mendatang.

Tersandera

Kasus listrik MCTN yang muncul saat alih-kelola dari CPI ke Pertamina tinggal beberapa bulan ini, telah menyandera kelangsungan operasi Blok Rokan.

Hal ini sekaligus akan mengancam pendapatan negara, merugikan Pertamina dan menurunkan lifting nasional, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan impor crude atau BBM, menambah defisit neraca perdagangan dan menurunkan kurs Rupiah.

Karena itu, Pemerintah di tuntut untuk segera bertindak membatalkan proses tender, termasuk membawa kasus ini ke ranah hukum, karena hal-hal berikut.

Pertama, sarana listrik NDC milik MCTN telah di bayar oleh negara melalui mekanisme cost recovery. Sehingga tidak ada alasan bagi CPI atau MCTN mengklaim tetap memiliki aset negara tersebut. Apalagi, selama beroperasi, pembangkit NDC berada di atas tanah negara dan MCTN tidak pernah membayar biaya sewa sesuai perjanjian.

Perburuan rente?

Kedua, saat ini CPI masih terikat kontrak PSC Blok Rokan dengan Pemerintah atau SKK Migas. Sehingga, CPI tidak berhak secara hukum menenderkan PLTG NDC secara sepihak kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pemerintah. Mengapa Pemerintah dan SKK diam? Ada oknum penguasa atau pengurus partai yang terlibat perburuan rente?

Ketiga, sesuai konstitusi, PLN merupakan pemegang hak monopoli penjualan listrik domestik. Karena itu tidak ada hak bagi perusahaan swasta untuk menyuplai listrik (dan uap) Blok Rokan, termasuk swasta calon pemenang tender. Mengundang swasta untuk mengikuti tender listrik MCTN pada dasarnya sudah merupakan pelanggaran hukum yang fatal.

Keempat, seandainya pun lelang tetap terjadi, nilai tender pembangkit NDC sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun ini sangat tidak wajar. Sebab, saat di bangun nilai NDC hanya US$ 190 juta atau sekitar Rp 2,66 triliun dan pembangkit ini sudah beroperasi selama 20 tahun. Sehingga nilai bukunya saat ini hanya tinggal beberapa juta US$ saja.

Kelima, selama ini CPI sengaja tidak membangun pembangkit sendiri, tetapi membiarkan pembangunan oleh perusahaan terafiliasi CPI, yakni MCTN. Sehingga hal ini memudahkan terjadinya transfer pricing guna memperoleh keuntungan besar. Tagihan listrik dari MCTN ke CPI dapat mencapai US$ 80 juta per tahun. Negara telah di kadali dan di rugikan!

Ada itikad buruk

Keenam, tender listrik MCTN sengaja di lakukan last minute, menjelang saat alih-kelola terjadi. Hal ini menunjukkan adanya iktikad buruk dan upaya perburuan rente di tengah ketidak-berdayaan Pertamina untuk tetap mempertahankan produski migas Rokan. Prilaku yang sarat moral hazard ini merupakan pelecehan terhadap kedaulatan negara dan martabat bangsa.

Ketujuh, proses tender berlangsung tertutup, konspiratif dan di tutup-tutupi guna memperoleh penawaran tinggi. Sementara itu, lembaga-lembaga terkait, terutama Kementerian ESDM dan SKK Migas, tidak menjalankan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan sesuai aturan, sehingga tender pembangkit NDC tetap berlangsung. Sikap pembiaran yang melanggar hukum ini perlu di selidiki dan di usut DPR dan KPK. Hal ini akan di bahas dalam tulisan terpisah.

Memperhatikan hal-hal di atas, IRESS kembali mengingatkan dan menuntut Pemerintah, terutama Presiden Jokowi, untuk segera membatalkan proses tender PLTG milik MCTN. Karena melecehkan kedaulatan, merugikan keuangan BUMN atau negara, dan mengancam lifting yang berujung pada defisit neraca perdagangan dan gangguan ekonomi nasional, maka proses tender PLTG MDC yang sedang berlangsung saat ini harus dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu Presiden dituntut menjamin alih-kelola Blok Rokan dari CPI ke Pertamina secara mulus, lancar dan prudent, termasuk menjamin penyerahan PLTG NDC dari MCTN kepada PLN secara cuma-cuma sesuai aturan berlaku.

Alih-kelola harus bebas dari intervensi oknum-oknum pejabat Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta oknum-oknum Partai yang terlibat perburuan rente, namun sekaligus merugikan negara.

Pemerintah pun harus bersikap tegas menghadapi setiap upaya oligarki, termasuk pihak asing untuk memanfaatkan situasi ketidak-berdayaan BUMN (Pertamina dan PLN), atas nama mempertahankan lifting migas, dalam rangka berburu rente.***

Jakarta, 19 April 2021
Marwan Batubara, IRESS

Bagikan

Ruwetnya Status Pembangkit Listrik Blok Rokan, CERI: Negara Tak Boleh Kalah dari Korporasi!

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman. foto/dok

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman angkat bicara soal sengkarut dan ruwetnya status pembangkit listrik Blok Rokan.

Menurut Yusri, keinginan PLN mendapatkan pembangkit dengan harga wajar terbukti tidak sama dengan kemauan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) sebagai pemilik pembangkit listrik congeneration 300 MW itu.

“Buktinya, MCTN tetap ‘kekeh’ mematok harga dasar USD 300 juta, meskipun pada saat investasi tahun 2000 pembangkit itu nilainya hanya USD 190 juta,” kata Yusri.

Hal itu menurut Yusri lantaran adanya Energy Service Agreement (ESA) antara PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) atau Chevron, dengan Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) Ir Gatot Karyoso pada 1 Oktober 1998.

“ESA menyatakan bahwa aset pembangkit itu milik MCTN yang di sewa oleh CPI untuk menyuplai listrik dan steam di blok Rokan,” kata Yusri.

“Secara hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, apakah kontark yang demkian SAH? Lalu, apakah pembangkit itu sah milik MCTN, bukan milik negara yang dibayar oleh ‘cost recovery, sehingga apakah itu bisa membuat MCTN bisa semena-mena menentukan harga jual pembangkit itu. Meskipun dinilai pihak lainnya harga tidak wajar?,” tanya Yusri.

USD 500 juta pun Pertamina terpaksa beli

Kondisi tersebut menurut Yusri membuat MCTN makin di atas angin. Pertamina butuh pembangkit itu.

“Begitu lah kalau sudah salah langkah dan salah mengambil strategi. Kalau sudah begini, misalnya MCTN mematok USD 500 juta untuk pembangkit itu, Pertamina mesti beli kan. Karena sudah terpojok oleh kondisi,” ulas Yusri.

Negara bayar USD 80 juta per tahun

Kondisi pembangkit MCTN itu, sambung Yusri, memunculkan ironi. Sebab, negara telah membayar USD 80 juta per tahun kepada MCTN. Pembayaran ini sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir.

“Pembayaran ini sebagai sebagai sewa atas tarif listrik yang tak wajar, yaitu 7 sen hingga 11,8 sen Dolar Amerika per KWH. Apalagi MCTN menempati lahan negara tanpa bayar sewa,” ulas Yusri.

Tak hanya itu, beber Yusri, dahulunya karyawan yang mengoperasikan pembangkit MCTN pun menerima bayaran dari negara.

“Namun sekarang, hukum ekonomi berlaku 100 persen. Lantaran Pertamina sebagai operator sangat berkepentingan terhadap pembangkit listrik itu. Dengan harga berapa pun pembangkit itu harus ada. Jika tidak, maka produksi blok Rokan ‘shutdown’. Resikonya jauh lebih besar,” tukas Yusri.

Yusri lantas membeberkan, sistem listrik congeneration menggunakan frekwensi 60 hertz seperti di Amerika. Sementara di Indonesia menggunakan frekuensi 50 hertz.

“Sehingga PLN membutuhkan waktu tiga tahun agar semua panel listrik di blok Rokan bisa tersambung dengan sistem jaringan listrik Sumatera,” ulas Yusri.

Sekarang, kata Yusri, kondisinya serba salah alias dilematis bagi Pertamina. “Karena waktunya sangat singkat. Hanya ada empat bulan jelang resminya proses ambil alih operator pada 9 Agustus 2021,” kata Yusri.

Akibat kontrak 1 Oktober 1998

Yusri mengatakan, semua kesalahan ini memang akibat adanya kontrak pada 1 Oktober 1998 itu. Selain itu juga lantaran banyaknya temuan BPK RI yang tidak di tindaklanjuti ke proses hukum.

“Salah satunya, temuan BPK tahun 2008. MCTN di tunjuk tanpa proses tender. Di sini cilakanya,” ungkap Yusri.

Selain itu, kata Yusri, harus di usut juga apakah dalam proposal tender yang di buat oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM pada tahun 2017, status pembangkit listrik ini di sampaikan secara utuh kepada Pertamina saat itu atau tidak?

“Jika saat tender wilayah kerja blok Rokan saat itu Pertamina sudah mengetahui kondisinya, maka keruwetan saat ini bisa akibat Pertamina Hulu telah lalai mengantisipasi kondisi ini, atau proses mitigasinya sangat lemah,” kata Yusri.

Namun, lanjut Yusri, jika pada saat tender wilayah kerja itu, Pertamina tidak mendapat informasi soal ini secara utuh, maka tanggungjawab keruwetan ini harus dipikul SKK Migas dan Kementerian ESDM.

“Apakah kasus pembangkit listrik di blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP) pada tahun 2000 yang diambilalih oleh Pertamina dengan Bumi Siak Pusako tidak jadi pelajaran penting? Negara tidak boleh kalah terhadap korporasi, apalagi korporasi asing,” ulas Yusri.(hen)

Baca juga:

Soal ‘Duo Kebagusan’ di Pusaran Proyek Pipa Blok Rokan, Pengamat: Kepentingan Orang Banyak Akhirnya Dikalahkan

Bagikan

Ambisi Jokowi Mewariskan Ibu Kota Negara Baru

Presiden Joko Widodo. foto/bbc.com/ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

RANCANGAN Undang Undang (RUU) tentang Ibukota Negara (IKN) Omnibus law sebagai usulan Pemerintah Jokowi, merupakan salah satu RUU yang dijadikan dalam proglenas DPR- RI 2021. Ambisi Jokowi menentukan sendiri lokasi di Penajem Paser, Balikpapan, Kaltim.

Paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah terlaksana. “Pokoknya akhir 2024 harus pindah (ibu kota),” perintah Jokowi yang kemudian mendesak para menteri Kabinet Maju untuk bergerak cepat.

Perintah Jokowi jelas, ia ingin pemindahan ibu kota sebelum masa jabatannya berakhir. Ini adalah ambisi Jokowi. Mimpinya harus menjadi kenyataan bahwa untuk merayakan hari Proklamasi 17 Agustus 2024 harus di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tentunya ambisi tersebut adalah keinginan untuk legacy (warisan) yang akan di kenang sejarah.

Ambisi Jokowi akan di amini oleh Fraksi – Fraksi di DPR untuk menggodok RUU IKN baru (Omni bus law) secepatnya. Maklum semua merupakan koalisi partai gendut yang juga memetik keuntungan besar dari berbagi kue kekuasaan. Walaupun beberapa LSM lingkungan seperti WALHI, Jatam, Kiara sebelumnya gencar menyampaikan kajian gencar menyampaikan keberatannya, semua di dan terabaikan.

Jika hanya mengejar ambisi dan mimpi seorang Presiden, sebenarnya sangat berbahaya dan gambling (berjudi). Apalagi dengan kejar tayang, terburu-buru dengan target waktu. Bisa menyesal kemudian. Akan berakibat merugikan rakyat banyak. Akan menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari.

Saat ini apakah proyek raksasa tersebut merupakan kepentingan utama rakyat?. Jelas Tidak. Pertanyaan berikutnya apakah ambisi Presiden Joko Widodo akan berdampak positip dan negatif dalam jangka panjang. Bisa debatable.

Fakta selama periode pertama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi tetap stagnan di 5% (alias tidak tumbuh). Dan malah resikonya terbalik ratio Pendapatan Pajak malah terendah dari sejak jaman beberapa pemerintahan sebelumnya, walaupun infrastruktur gencar di mana-mana, dengan menambah utang secara luar biasa.

Ghost Town

Kenapa dikatakan gambling? Karena dalam pengalaman pemindahan IKN baru Indonesia yang akan melakukan perpindahan ibukota Negara dengan jarak yang luar biasa lebih 1000 km.

Serta melewati lautan. Berkaca kepada perpindahan ibukota Negara lain seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya hanya berjarak 36 km, Amsterdam ke Den Hag 64 km, Sidney ke Canberra 247 km, begitu juga New York ke Washington 386 km, dan itu semua bisa di capai melalui jalan darat, baik kereta api, bus maupun kendaraan pribadi dari IKN lama ke IKN baru.

Patut di catat baik Den Hag, Canberra, maupun Washington sudah merupakan kota sebelumnya, infrastruktur tinggal menambah dan melengkapi.

Negara –negara tersebut membangun IKN baru dalam kondisi ekonomi mereka sedang melaju pesat. Menjadikan kota Canberra yang sudah ada sebelumnya menjadi IKN baru Australia membutuhkan waktu selama 20 tahun.

Berbeda dengan keinginan pemerintah Jokowi, jarak dengan Jakarta dan harus menyeberangi lautan, tidak bisa di capai melalui daratan. Sehingga IKN baru di Penajam bisa saja di kemudian hari menjadi IKN yang gagal menjadi ghost town (kota kosong).

Kutukan bagi generasi Z

Ketika hal itu terjadi, Presiden Joko Widodo sudah bukan lagi presiden yang akan di kenang sejarah, akan tetapi akan mejadi kutukan bagi generasi Z yang nantinya akan memerintah. Karena semua dana utang yang di pergunakan akan menjadi beban mereka.

Patut juga di catat bahwa membangun sebuah kota tidak bisa jika hanya di bangun untuk urusan administratif tok. Fungsi-fungsi sosial dan ekonomi harus di kembangkan dalam skala yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalamnya. Infrastruktur kebutuhan sosial ekonomi manusia Indonesia sejak dulu sudah terbentuk di pulau Jawa. Ini Fakta yang sangat sulit untuk dirubah.

Contoh kecil di Aceh dan Sumbar pernah di bangun industri garmen (pakaian jadi) skala besar. Dasarnya pemerataan industri. Apa yang terjadi? Semua tidak jalan karena infrastruktur kebutuhan bahan bakunya semua ada di pulau Jawa (bahan kain, zipper, kancing, packing plastik dsbnya). Lalu semua pabrik bahan bakunya perlu akan di buat di daerah tersebut. Sesuatu yang sangat sulit di lakukan. Secara ekonomis sangat tidak menguntungkan.

Dari uraian diatas prioritas RUU IKN 2021 pada proglenas 2021 usulan pemerintah Jokowi sangat perlu dipertimbangkan kembali, civil society harus terus mempelototi dan jika perlu menolak RUU tersebut. Mumpung Jokowi sekarang ini pingin di kritik.

Karena membangun IKN baru berbahaya jika mengandalkan ambisi dan mimpi Presiden semata. Seperti legenda Sangkuriang, ketika semua gagal semua ditendang.***

Syafril Sjofyan
Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B dan Aktivis Pergerakan 77-78

Baca juga:

Strategi Merampok Hutang Luar Negeri Lewat Kelistrikan!

Bagikan

Kemana Kapolda Metro Jaya Ya?

TAMPIL percaya diri menjadikan Polisi sebagai korban penyerangan laskar FPI dalam kasus “Km 50” dengan mempertontonkan senjata api dan senjata tajam lainnya. Belakangan bukti-bukti hilang atau menguap, kecuali senjata api yang berubah menjadi rakitan. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman. Tak jelas relevansinya selain pamer kekuasaan.

Tahap berikut menetapkan enam syuhada anggota laskar FPI sebagai tersangka yang tentu mendapat reaksi bahkan cemoohan publik. Terkesan membangun opini kesalahan ada pada keenam anggota laskar yang ditembak. Bangunan opini yang nyatanya gagal tersebut akhirnya dibatalkan dengan pencabutan status tersangka. Kasus tidak terhenti. Terpaksa muncul tersangka baru dari kalangan Polisi sendiri.

Tiga calon tersangka yang diduga pelapor itu sebenarnya masih diragukan sebagai pelaku sesungguhnya, hingga kini pihak Kepolisian belum mengumumkannya meskipun sekedar inisial. Kekhawatiran publik adalah pelaku sebenarnya telah raib atau diraibkan sehingga dapat memutus mata rantai komando. Meskipun demikian tiga tersangka nanti tidak akan luput dari pantauan dan penilaian masyarakat.

Indonesia Police Watch (IPW) merilis apresiasi peningkatan status menjadi penyidikan. Meminta agar penyidik membuka smartphone petugas di lapangan apakah sebelum penembakan mereka berkomunikasi dengan atasan berpangkat AKBP, Kombes atau mungkin juga Perwira berpangkat Jenderal.

Sebelum jejak digital dihilangkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka jejak digital tersebut harus diamankan. “Sangat mustahil jika dalam penguntitan itu tidak terjadi komunikasi dan koordinasi” tegas Ketua IPW Neta S. Pane.

Sejak ada rekomendasi Komnas HAM bahwa aparat melakukan unlawful killing, maka Kapolda Metro rasanya menjadi agak “pendiam”. Suara lantang, hebat, dan percaya diri hilang dari pemberitaan. Konon ada yang mengaitkan dengan efek mubahalah bahwa sang komandan terganggu kesehatan. Namun itu baru kicauan burung saja.

Desakan rasional adalah pencopotan segera Irjen Fadil Imran dari jabatan Kapolda Metro Jaya, hal ini agar pemeriksaan para tersangka yang tak lain adalah anggota Polda Metro Jaya tersebut tidak diintervensi atau direkayasa oleh atasannya yang puncaknya adalah Kapolda Fadil Imran. Apalagi sebagaimana pandangan IPW, bahwa penembakan enam laskar tersebut mustahil tanpa komunikasi dan koordinasi dengan atasan.

Tentu terlalu jauh atau olok-olok saja jika hilangnya Kapolda Metro Jaya ini disamakan dengan Harun Masiku yang hilang misterius ditelan kasus.
Dengan tindakan awal kejahatan anak buah maka keterlibatan Kapolda Metro menjadi pertanyaan dan dugaan publik yang serius.
Pak Kapolda diduga mengetahui “komandan operasi” yang datang mengendarai Land Cruiser.

Hayo Pak Kapolda, muncul lah, beri statemen terbuka agar kasus pembunuhan ini menjadi lebih mudah terkuak. Tak ada gunanya menyembunyikan fakta atau data, perbuatan jahat bawahan maupun atasan tetap harus mendapat sanksi hukum yang sama. Mengambangkan, mengaburkan, atau menyembunyikan hanyalah memberi jalan agar waktu dapat membunuh dengan pelan-pelan. Siksaan yang tentu saja menyakitkan.

Memang berat posisi Kapolda dengan terus disorotnya kasus pembunuhan di luar batas enam anggota laskar FPI ini, apalagi jika terbit buku putih kelak yang menggambarkan persepsi rakyat tentang kejahatan kemanusiaan ini.


Meskipun mungkin Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terpaksa harus mengundurkan diri, tetap saja dosa politik dan dosa keagamaan akan terus mengejar. Sulit mengelak dari tanggungjawab dari kejahatan kemanusiaan ini.***

Bandung, 17 Maret 2021
M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Bagikan

KLB Partai Demokrat, KLB Abal-abal

SEBAGAI orang luar Partai Demokrat ingin sedikit memberikan pandangan absah tidaknya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang kabarnya berlangsung hari ini, Jumat 5 Maret 2021 di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara.

Sederhana untuk menilai apakah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat hari ini legal atau ilegal:

Pertama, siapa yang memberikan legalitas penyelenggaran KLB? Apakah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Adakah Pengurus DPP Partai Demokrat sesuai SK Menteri Hukum dan HAM memberikan legalitas KLB? Apakah hasil lobby-lobby orang istana yang ber-KTA Partai Hanura, senior Partai Demokrat yang telah dipecat dan mantan narapidana korupsi berhak menyelenggarakan KLB? Dari mana legalitas mereka?

Kedua, apakah mandat yang diberikan kepada Panitia KLB Partai Demokrat berdasarkan SK DPP Partai Demokrat yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Bila tidak ada mandat dari Pengurus DPP yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berarti panitianya tidak sah;

Ketiga, apakah peserta yang hadir sekaligus pemilik suara sudah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Jika bukan dari perwakilan kepengurusan yang sah, apalagi keanggotaanya sudah dipecat. Berarti peserta KLB Partai Demokrat bukan utusan yang sah dari Pengurus Daerah Partai Demokrat baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dengan demikian, peserta yang hadir di KLB Partai Demokrat di Hotel The Hill, otomatis tidak punya hak suara seperti diatur dalam AD/ART.

Dengan melihat ketiga hal tersebut, bila legalitas penyelenggara dan peserta yang hadir tidak memenuhi AD/ART dan SK Menteri Hukum dan HAM, dapat dikatakan KLB Partai Demokrat di Medan ilegal alias abal-abal. Produk yang dihasilkan oleh KLB pun ilegal termasuk terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum ilegal.

Jika Menteri Hukum dan HAM memberikan SK kepada kepengurusan Moeldoko cs, seperti yang terjadi dengan Partai Berkarya beberapa waktu lalu. Walaupun akhirnya keputusan Menteri Hukum dan HAM dibatalkan oleh PTUN, dapat disimpulkan bahwa kudeta terhadap AHY sebagai Ketua Umum yang sah merupakan intervensi kekuasaan dan bagian dari grand desain mengobok-obok partai oposisi.

Dalam rentang setahun terakhir, sudah dua kali kudeta terhadap partai politik yang sah. Tahun 2020 kudeta terhadap Partai Berkarya, partai besutan anak Presiden RI kedua, Soeharto. Tahun ini, 2021 kudeta terhadap Partai Demokrat, partai besutan Presiden keenam, SBY. Akankah setelah kudeta terhadap Partai Demokrat akan menimpa partai oposisi lainnya, yaitu PKS?***

Bandung, 21 Rajab 1442/ 5 Maret 2021
Tarmidzi Yusuf
Pegiat Dakwah dan Sosial

Bagikan

Strategi Merampok Hutang Luar Negeri Lewat Kelistrikan!

KABEL listrik di kampung kita itu dari dulu ya cuma itu itu juga! Warna hitam lusuh. Dulu saat kabel-kabel itu dikelola PLN orang menjuluki listrik dimonopoli PLN.

Nah, perlu diketahui saat ini kabel-kabel listrik itu sudah disewa oleh Kartel Listrik Swasta atau Kartel Liswas, beranggotakan perusahaan aseng dan asing, taipan 9 naga, Luhut Panjaitan, JK, Erick Tohir, Dahlan Iskan dan lain-lain. Dan saat ini PLN hanya kebagian menjadi penjaganya saja!

Dan karena seluruh asset PLN, kecuali jaringan transmisi, distribusi dan kabel-kabelnya, saat ini sudah dikuasai aseng dan asing, maka orang-orang PLN mulai direksi sampai karyawan paling bawah saat ini sudah menjadi karyawan kartel Liswas itu!

Mereka masih adakan rapat-rapat antar instansi, bahkan masih diundang RDP dengan DPR RI dengan mengatasnamakan PLN, padahal yang dibahas adalah soal kepentingan Kartel Liswas.

Meskipun kesana kemari masih menggunakan seragam PLN , kendaraan-kendaraan dinasnya kendaraan dinas PLN, gedung-gedungnya, kabel-kabelnya masih menggunakan simbol PLN, namun essensinya mereka ini bergerak atas nama Kartel Liswas! Di sinilah rakyat tidak tahu kalau oknum-oknum ini beroperasi menggunakan kedok Negara!

Tahu-tahu tahun 2020 kemarin Kartel Liswas menagih subsidi listrik ke Pemerintah sebesar Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020) atau 400% dari sebelumnya saat kelistrikan masih dioperasikan PLN (lihat Laporan Statistik PLN sebelum 2020).

Memang tarif listrik tidak naik dan bahkan pelanggan di bawah 900 VA gratis. Sehingga “pat gulipat” perampokan subsidi listrik ratusan triliun di atas tidak diketahui rakyat.

Strateginya cukup canggih. Rakyat yang ingin “menelusuri” permainan ini akan dihadapkan dengan sistem kelistrikan yang rumit. Meliputi istilah-istilah canggih seperti MBMS, Vertically Integrated System, IPP, PPA, TOP, Execlussive Right, Merit System, dan seterusnya. Yang setiap saat akan disebut oleh “antek-antek Neolib” itu agar kita terlihat “bego” dan akhirnya merasa tidak “pede” menggugat perampokan asset negara di bidang kelistrikan ini!

Dan ternyata yang menikmati perampokan asset negara saat ini tidak hanya unsur kapitalis tetapi juga dari unsur komunias (China) juga, bahkan lebih besar! Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn!***

Jakarta, 4 Maret 2021
Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

Bagikan

Hebat Pigai Membuat Ciut Nyali Urusan Papua

AKHIRNYA Ambroncius Nababan oleh Kepolisian ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus penghinaan kepada Natalius Pigai. Ambroncius sendiri sudah meminta maaf. Penetapan ini mengejutkan di tengah hukum yang biasa berpihak. Natalius Pigai adalah mantan Komisioner Komnas HAM sekaligus tokoh yang dikenal kritis kepada Pemerintah.

Biasanya laporan kepada “lawan” dari tokoh kritis diabaikan oleh Kepolisian atau bahkan ditolak. Apalagi Ambroncius ini adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projomin) yang tentu masuk dalam klaster “kebal hukum”.

Akun Facebook yang memuat foto Pigai dengan Gorilla konon sudah banyak beredar dan Ambroncius Nababan hanya membuat narasi. Ditambah alasan pembelaan kepada Pemerintah atas penolakan Pigai terhadap vaksin Sinovac.

Karenanya atas penetapan tersangka dan ditahan menimbulkan tanda tanya. Murni hukum menerobos budaya diskriminatif atau memang ada ketakutan politik soal rasisme yang dihubungkan dengan Papua.

Pigai pernah berteriak semasa Pemerintahan Jokowi pembunuhan, pembantaian, dan pelanggaran HAM di Papua berkaitan dengan rasisme. Mabes Polri mewanti-wanti agar warga Papua tidak melakukan tindak pidana akibat isu rasisme ini.

Dugaan nyali ciut atas Papua ini pantas muncul, karena rasisme adalah isu sensitif yang dapat menggumpal hingga berskala Internasional. Gerakan separatisme juga semakin menguat sampai ada deklarasi Negara Papua Barat oleh Benny Wenda. Di samping itu Papua terus menjadi “mainan” kepentingan negara tertentu seperti Australia dan Amerika.

Natalius Pigai memang hebat, kini akibat kasusnya justru mendapat simpati warga Papua. Pigai bukan tokoh separatis. Rasa nasionalismenya yang tinggi membuat dirinya menjadi tokoh yang disegani.

Hendropriyono pun dibuat gelisah oleh sentilannya soal ancaman kepada eks FPI. Pembelaan Pigai kepada umat Islam mendapat apresiasi. Ia konsisten dengan pembelaan HAM. Soal pembantaian enam laskar FPI baginya merupakan sebuah pelanggaran HAM berat.

Cuitan Twitter akun pribadi Pigai menohok PDIP dan Jokowi. Ketika menyatakan dari 34 Menteri Pemerintahan Jokowi tidak satupun berasal dari Papua ia menyatakan “Jaman Jokowi dan PDIP memproduksi rasisme secara masif”.

Kini Ketum Jokowi-Amin telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Mabes Polri. Proses lanjutan akan terus dipantau adakah Ambroncius Nababan benar-benar obyektif diadili atau proses hanya berfungsi sebagai peredam saja. Namun apapun itu, Natalius Pigai telah sukses membuat ciut nyali. Pigai adalah tokoh yang fenomenal.***

Bandung, 29 Januari 2021
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bagikan

Bagaimana Kondisi Keuangan Kita, Hingga Negara Harus Ngemis Wakaf?

PEMERINTAH telah menetapkan Pendapatan Negara dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.743.648,5 miliar (atau Rp 1.700,5 Triliun), dengan rincian Penerimaan dari sektor Pajak Rp. 1.444.541,5 M dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 298.204,2 Miliar, Penerimaan Hibah 902,8 Miliar. Adapun Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.750.028,0 miliar (atau Rp 2.750 triliun). Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.954.548,5 Miliar, Transfer ke daerah dan Dana Desa Rp 795.479,5 Miliar.

Jika dikalkulasi antara pendapatan dan pengeluaran, APBN 2021 dirancang defisit sekitar Rp 1.006,3 triliun atau 5,7 persen. Angka defisit ini sangat memprihatikan mengingat APBN 2020 masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 234,7 triliun.

Realisasi Silpa 2020, melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan realisasi Silpa pada 2019 yang sebesar Rp 46,40 triliun. Begitu juga, dibandingkan dengan tahun 2018 yang senilai Rp 36 triliun, 2017 sebesar Rp 25,64 triliun, dan 2016 sebesar Rp 26,16 triliun.

Namun, di tengah besarnya Silpa APBN 2020 pemerintah masih menggunakan pola penganggaran yang buruk, yakni tetap membuat tentang APBN antara pendapatan dan pengeluaran dibuat defisit lebar.

Memang benar, strategi APBN defisit ini akan menjadi payung antisipasi jika ada program tidak jalan, pendapatan tidak sesuai ekspektasi, APBN masih memiliki ‘ruang toleransi’ untuk tetap dipertahankan. Dengan strategi APBN disusun defisit pun, nyatanya setiap tahun terjadi pembahasan APBNP yang membuktikan kinerja pemerintah sangat buruk sehingga postur APBN harus diubah.

Hanya saja, kenapa di awal pemerintahan Jokowi Maruf Amien pada Januari 2020 ini, pemerintah malah sibuk mencanangkan program wakaf uang? Bukankah, program wakaf uang ini akan masuk dalam postur APBN sebagai pemasukan dari sektor dana hibah?

Padahal, sektor Penerimaan APBN 2021 dari Hibah hanya sebesar Rp 902,8 Miliar. Kalah jauh, dengan sektor pajak Pajak Rp 1.444.541,5 Miliar? Sektor dana hibah, hanya menyumbang kurang dari 5% total APBN 2021. Kenapa di awal tahun ini pemerintah sibuk menggenjot sektor dana hibah, bukan dari sektor pajak yang merupakan penerimaan utama APBN?

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65 persen dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2019 yang Rp 1.312,4 triliun.

Jika presentasi realisasi penerimaan pajak ini tetap, maka sektor pajak di APBN 2021 hanya akan menyumbang maksimal 85,6% dari target Rp 1.444.541,5 Miliar. Jika konsisten, pemerintah hingga akhir Desember 2021 maksimal hanya mampu mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 125,027 miliar (atau Rp 1.250 triliunan).

Persoalannya, APBN 2020 mulai terguncang Pendemi sejak Maret 2020 saat badai virus Corona mulai menyapu Indonesia. Itu artinya, ada tiga bulan awal ekonomi meskipun sulit masih bisa bertumbuh, namun setelah badai pandemi ekonomi menjadi stagnan bahkan bergerak minus.

Pertumbuhan ekonomi yang minus, tentu saja akan berpengaruh pada sektor penerimaan pajak. Apalagi, APBN 2021 dimulai pada kondisi pandemi yang angka korbannya telah mencapai angka satu juta kasus. Itu artinya, potensi shortfall dari pajak lebih mengkhawatirkan ketimbang tahun 2020.

Dengan demikian, asumsi realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 85,6% dari target tidak akan terpenuhi. Melihat trend yang ada, realiasi penerimaan pajak sebesar 75% dari target yang ditetapkan APBN 2021 pun masih belum bisa kita anggap optimis.

Sayangnya, belum ada data tersaji dari Kemenkeu terkait berapa penerimaan pajak Januari 2020, setidaknya hingga 20 Januari 2021. Pada Februari 2021, data penerimaan pajak per Januari 2021 dapat dijadikan bahan evaluasi, untuk mengukur trend penerimaan pajak tiap bulannya hingga bisa diprediksi (meskipun prematur) untuk mengukur potensi penerimaan pajak hingga Desember 2021.

Padahal, Beban belanja bunga utang pada APBN 2021 meningkat kurang lebih 18,8% dari Rp 314,1 triliun pada 2020 menjadi Rp 373,26 triliun pada tahun ini.

Pertumbuhan belanja bunga utang pada 2021 tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan bunga utang tahun lalu. Pada 2020, belanja bunga utang tercatat tumbuh 14% dari Rp275,5 triliun pada 2019 menjadi Rp314,1 triliun.

Jika kita bagi rata kewajiban pembayaran bunga utang perbulan, yakni Rp. 373,26 triliun dibagi 12 bulan, yakni sekitar Rp. 31,105 Triliun per bulan. Angka ini adalah angka wajib yang harus dialokasikan dari APBN per bulan.

Belum lagi, belanja rutin yang ditetapkan berupa pengeluaran pusat dan daerah, yang totalnya sekitar Rp 2.500 Triliun, jika dibagi 12 bulan ketemu angka sekitar Rp 208 Triliun.

Artinya, pemerintah wajib menyediakan anggaran sekitar Rp 240 triliunan per bulan. Jika trend pendapatan dari pajak hanya menghasilkan 80% (angka median dari trend realisasi pajak tahun 2020 sebesar 86% dan ekspektasi realisasi pesimis 2021 sebesar 75%), maka per bulan akan ditemukan angka sekitar Rp 1.444 triliun dikali 80% dibagi 12 bulan, ketemu angka sekitar Rp. 100 triliunan per bulan. Angka ini masih jauh dari kebutuhan APBN per bulan yang besarnya sekitar sekitar Rp 208 Triliun.

Hanya saja, realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah masih dapat dikutak-katik. Hingga bisa diperas mungkin 20%-nya. Hanya, alokasi pembiayaan APBN berupa pembayaran bunga utang bersifat wajib, yang besarnya Rp 31,105 Triliun.

Nampak pemasukan APBN belum bisa diandalkan karena sejumlah obligasi dan usaha cari pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani belum bisa diharapkan.

Sejumlah instrumen telah dikeluarkan pemerintah untuk menarik utang, dari ORI019 hingga surat berharga, antara lain Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Obligasi Negara (ON), dan Project-based Sukuk (PBS).

Namun, semua instrumen utang itu belum dapat diketahui hasilnya. Nampaknya, karena alasan tekanan APBN berupa sejumlah pengeluaran yang wajib dikeluarkan pemerintah, baik pembiayaan rutin khusunya membayar cicilan dan bunga utang, menyebabkan pemerintah kalap.

Patut diduga, kebijakan infak uang tunai yang dilakukan pemerintah adalah konfirmasi APBN sedang sekarat dan berharap program wakaf uang tunai ini bisa sedikit menambah nafas, sambil menunggu sejumlah pendapatan masuk baik melalui instrumen utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Kalau sudah begini, rakyat musti prihatin atau bersyukur?***

Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

Bagikan

Pertamina Digugat Mozambik Rp 40 Triliun, Pemerintah Bertanggungjawab!

PADA Februari 2019 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement, SPA) dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian LNG dari Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd (MLNGC). Kesepakatan berlaku untuk pengiriman LNG sebesar 1 MTPA (million ton per annum) dalam jangka waktu 20 tahun.

Belakangan masalah muncul terutama karena harga gas dunia turun dan pasokan gas/LNG dalam negeri melimpah, sehingga serapan gas domestik, termasuk untuk diekspor, tidak maksimal. Di sisi lain, setelah berlangsung hampir setahun, Pertamina tak kunjung mengeksekusi SPA, meski telah berulang kali diingatkan MLNGC. Belakangan Menteri Energi Mozambik menulis surat kepada Menteri ESDM untuk menagih komitmen Pertamina. Jika tidak, Pertamina akan dituntut membayar ganti rugi US$2,8 miliar (sekitar Rp 40 triliun).

Faktanya memang program terkait bisnis gas dan LNG yang dari awal merupakan bagian dari bisnis Pertamina, belum pernah dibatalkan manajemen Pertamina yang baru. Hal ini pun terjadi atas sepengetahuan komisaris sebagai wakil pemegang saham. Karena menyangkut uang negara hingga Rp 40 triliun, maka gugatan tersebut perlu ditinjau dan dianalisis, termasuk menelusuri siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan siapa pula yang harus bertanggungjawab.

Sebagai perusahaan yang 100% sahamnya milik negara, tentu saja kita dan rakyat sebagai stakeholders Pertamina tidak rela membayar denda yang sangat besar. Apalagi jika hal tersebut disebabkan oleh segelintir orang yang ada di sekitar kekuasaan atau malah di dalam pemerintahan sendiri. Rakyat perlu memahami masalah ini, membahas secara transparan dan menggugat pihak-pihak yang terlibat jika terjadi pelanggaran hukum dan atau tindak KKN.

Pengadaan LNG sejak awal pembentukan Direktorat Gas Pertamina, memang masuk dalam Rencana Jangka Panjang Pertamina yaitu sejak sekitar 2012. Impor LNG umumnya disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina setiap awal tahun. Artinya, rencana impor LNG memang akan dilakukan atas dasar telah adanya persetujuan pemerintah. Demikian halnya dengan pengadaan LNG Mozambik, telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pertamina yang disetujui RUPS oleh pemegang saham pada tahun 2019.

Persetujuan pemerintah diberikan melalui wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris utama dan komisaris di Pertamina saat RUPS Pertamina berlangsung. Jika ditinjau dari sisi lain, tidak mungkin Direksi Pertamina (saat itu dipimpin Nicke Widyawati) berani menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pertamina dan merencanakan pembelian LNG tanpa persetujuan pemegang saham (Kementrian BUMN dan pemerintahan Jokowi).

Di sisi lain, secara rutin tiap tahun pemerintah melalui Kementrian ESDM menyusun dan menerbitkan neraca gas nasional, yang mencakup supply dan demand gas nasional, termasuk ekspor dan impor gas atau LNG. Ternyata, rencana impor LNG dari Mozambik tersebut memang ditetapkan setelah mengacu pada ketersediaan dan konsumsi gas yang tercantum dalam neraca gas nasional yang terbit pada 2018.

Apakah gas yang diproduksi Pertamina tidak cukup? Tampaknya memang demikian. Sebab, support dari kepemilikan gas dan LNG diperlukan karena produksi natural gas yang dihasilkan anak perusahaan Pertamina tidak secara otomatis seluruhnya menjadi milik Pertamina, tetapi harus melalui pengajuan alokasi terlebih dahulu kepada pemerintah (KESDM).

Jika ditelisik lebih lanjut, volume LNG Mozambik yang akan diimpor terutama ditetapkan setelah mempertimbangkan kebutuhan Pertamina menggunakan gas untuk mengoperasikan kilang BBM dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Proyek Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW, di Cilamaya, Jawa Barat. Kedua proyek besar tersebut akan membutuhkan gas cukup besar dan tidak dapat dipenuhi supply gas domestik. Kebutuhan ini pun ditetapkan setelah mempertimbangkan harga LNG Mozambik yang murah dan hasil kajian konsultan yang disewa pemerintah/Pertamina.

Hal lain yang perlu dicatat, pengadaan LNG sebagai bahan bakar pengganti BBM maupun pengganti bahan baku gas, merupakan salah satu syarat dari pemerintah bagi Pertamina untuk mendapatkan persetujuan investasi proyek baik untuk mengikuti tender PLTGU Jawa-1, maupun rencana pembangunan proyek RDMP yang merupakan proyek yang dipantau Presiden. Persyaratan ini dapat diartikan demikian: silakan terlibat proyek PLTGU Jawa-1 dan RDMP, asal Pertamina mau impor LNG Mazambik. Dalam hal ini mafia dan oligarki pemburu rente bisa saja terlibat.

Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan proyek RDMP Pertamina sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PEN) sesuai Perpres No.109/2020. Pada situs Komite Percepatan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), RDMP disebut sebagai proyek revitalisasi kilang-kilang BBM Pertamina di Cilacap, Balongan, Dumai dan Balikpapan. RDMP dijalankan bersamaan dengan proyek kilang baru, Grass Root Refinery (GRR) di Tuban. Menurut KPPIP nilai investasi proyek RDMP/GRR sekitar Rp 246 triliun.

Bagikan

Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Sipil dari Petugas Aparatur Negara

PELANGGARAN HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh.

Bahkan di Indonesia HAM sudah dijelaskan dan diatur secara tegas pada konstitusi negara yaitu Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 di dalam pasal 3 ayat 1 dan 3 yaitu berbunyi: ayat 1 “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.” Ayat 3; “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.”

Oleh karena itu HAM merupakan hak yang otomatis didapat oleh setiap orang yang lahir di dunia, tidak peduli suku, ras atau agamanya, semua orang akan memdapatkan hak yang sama dalam dirinya. Hak asasi manusia ini akan berlaku selama mereka hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siap pun sekali pun. Walaupun isu hak asasi manusia masih menjadi komoditas politik yang saat ini kondisinya panas.

Sedangkan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan pada saat acara peringatan Hari HAM International, 10 Desember 2020 di Jakarta, dimana Presiden JokoWidodo mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh dan maju. Demi mewujudkan hal tersebut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti berusaha menuntaskan berbagai pelanggaran HAM. Termasuk pelanggaran HAM pada masa lalu.

“Melalui Menkopolhukam saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah (HAM) masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima di dunia internasional,” ungkap Jokowi kala itu.

Oleh karena itu, lanjut presiden, pihak-pihak politik yang mementingkan kepentingan politik untuk mengamankan kepentingan, tidak boleh membiarkan ada pihak tertentu yang menghalangi atau menghilangkan kemerdekaan orang demi orang di negeri merdeka ini. Tidak boleh kita biarkan ada orang yang mengalami kekerasan, kehilangan hak-hak dasarnya, mengalami perendahan martabat, dan diperlakukan tidak adil di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Dilanjutkan presiden, asas kesetaraan dan keadilan diperlukan untuk dapat mewujudkan itu semua. Berpesan kepada pemerintah bahwa seluruh regulasi dan kebijakan yang dibuat harus ditata sedemikian rupa agar tetap menghormati kedua asas tersebut.

Selain itu, menurutnya Indonesia harus bisa menumbuhkan semangat solidaritas kebangsaan yang menurut pengamatannya, sudah sering dilupakan dalam beberapa waktu terakhir ini dengan adanya pelanggaran HAM pembantaian terhadap rakyat Indonesia di tol km 50 yang belum lama ini terjadi.

Pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan sengaja oleh negara atau terjadi sebagai akibat dari kegagalan negara untuk mencegah pelanggaran tersebut. Ketika suatu negara melakukan pelanggaran HAM, berbagai aktor bisa dilibatkan seperti polisi, hakim, jaksa, pejabat pemerintah dan lainnya.

Pelanggaran dapat berupa kekerasan fisik, seperti kebrutalan termasuk dalam dan Pelanggarann HAM ketidakmanusiaan. Kecaman dari PBB terhadap Pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk atau rayat sipil yang meliputi perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan kehilangan nyawa.

Di Indonesia sudah diatur dan tertera dalam Undang Undang Dasar 1945. Dimana disebutkan, Hak dan Kewajiban Warga Negara; 1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role); 2.Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Bagikan

Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 Itu Berasal dari Ideologi Islam!

SETELAH penandatanganan Letter Of Intent (LOI) 31 Oktober 1997 yang di antaranya berisi privatisasi dan liberalisasi BUMN sektor pelayanan publik, maka mulai saat itu BUMN distigma sebagai produk ideologi komunis atau sosialis yang harus segera dijual ke swasta mengikuti ideologi kapitalis.

Maka ketika Megawati menjadi Presiden menggantikan Gus Dur serta merta segera melaksanakan isi LOI tersebut antara lain dengan penjualan Indosat, kapal tangker VLCC Pertamina serta beberapa pabrik semen. Pembangkit-pembangkit PLN seperti PLTU Suralaya, PLTU Paiton dan lainnya pun tidak luput dari rencana penjualan ke swasta asing namun keburu didemo dengan ancaman mogok listrik seluruh Indonesia oleh SP PLN. 

Hal itu dilakukan Mega, sesuai informasi, untuk menghindari kecurigaan pihak pengusung Neolib bahwa Mega masih ketularan warna Komunis atau Sosialis ayahnya. Rezim pendukung Kapitalis atau Liberal dengan mudahnya memojokkan seseorang sebagai pendukung Komunis bila menolak penjualan asset Negara. Jajaran Direksi PLN pun saat itu menuduh bahwa SP PLN ditunggangi Komunis karena menolak privatisasi atau penjualan PLN ke Asing.

Artinya secara tidak langsung telah terjadi konspirasi antara Komunis dan Kapitalis dalam penjualan asset Negara di Indonesia.

Memang Ideologi Komunis tidak membedakan antara public good yang harus dikuasai negara dan commercial good yang boleh dikuasai secara individu dan pasar. Sehingga era ORLA banyak mendirikan BUMN baik yang mengurusi Public good atau barang kepemilikan umum dan strategis seperti energi, tambang emas dan lain lain maupun yang commercial good atau komoditi komersial seperti angkutan, telepon, hotel dan lainnya. Tetapi semuanya dilakukan dengan azas sama rata sama rasa.

Berbeda dengan komunis dan kapitalis yang masing-masing tidak membedakan posisi public good dan commercial good, ideologi Islam membedakan mana public good yang strategis dan harus dikuasai negara dan commercial good yang harus dilepas ke pasar bebas!

Dimana komunis menganggap semua cabang produksi adalah public good sehingga harus dilaksanakan oleh BUMN. Sehingga angkutan umum, telekomunikasi, hotel, pabrik pecah belah dan seterusnya pun harus dilakukan oleh BUMN.

Bagikan

Kabinet Indonesia Maju, Wujudkan Prinsip Demokrasi Pancasila

BELUM tuntas terjawab pertanyaan masyarakat, ketika Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, kembali pada Senin 23 Desember 2020 yang lalu, sekali lagi Presiden Joko Widodo membuat kejutan dengan mengangkat dan melantik mantan rivalnya pada Pilpres yang lalu,  Sandiaga Salahudin Uno, menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada Kebinet Indonesia Maju.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sikap Presiden Jokowi maupun sikap Prabowo Subianto serta sikap Sandiaga Salahudin Uno, memang sulit untuk diterima.

Karena bayangkan, akibat rivalitas dalam Pemilihan Presiden 2019 yang lalu, hampir saja membelah bangsa ini. Bahkan istilah Cebong dan Kampret untuk menggambarkan Pasangan Capres 01 dan Capres 02, bertebarab dimana-dimana.

Dalam pengamatan saya, sebagai Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Maruf Amin di Provinsi Riau, Pilpres 2019 adalah Pemilu Presiden yang paling keras yang pernah terjadi sejak pemilihan Presiden secara lansung dilaksanakan di Indonesia.

Akan tetapi dengan Bergabungnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno dalam pemerintahan, tanpa disadari bahwa pasangan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, telah mewujudkan prinsip yang paling hakiki dari Demokrasi Pancasila.

Sebetulnya indikasi rekonsiliasi antara kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah terlihat pada acara pelantikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, dimana Prabowo Subianto, calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019 tersebut, dengan berbesar hati menghadiri acara pelantikan tersebut. Suatu momen yang langka, bahkan di negara Demokrasi Liberal seperti Amerika Serikat sekali pun.

Sejatinya Demokrasi Pancasila, memang menghendaki itu, dan tercermin pada sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang artinya Demokrasi Panca Sila lebih mengedepankan mustawarah dibandingkan pengambilan keputusan dengan cara suara terbanyak melalui perwakilan.

Bagikan

PLN Siap Siap Bubar!

ATAS undangan per telpon Bung Eko Sumantri Ketua Umum SP PLN Indonesia, penulis akhirnya datang ke Palembang atas nama Koordinator INVEST di acara Rakernas organisasi tersebut pada 22 Desember 2020. Semula saya pikir hanya diskusi di kantor dengan beberapa pengurus, ternyata digelar dengan setting live dan online seminar. Dan ternyata banyak juga yang hadir dari kelompok seniman Sumsel yang dikoordinir Bung Salman Ancok yang sekaligus Ketua DPW MKLI Sumsel. Dan para seniman itu sekaligus merangkap sebagai pengurus MKLI juga. Sehingga wacana pun banyak pula menyinggung permasalahan MKLI. 

Salah satu wacana yang muncul dari floor adalah fenomena hilangnya Struktur Bidang Kepegawaian di PLN Palembang. Dan dipastikan ini semua terjadi secara merata karena masalah kepegawaian langsung ditangani oleh PLN Pusat. PLN Luar Jawa pun sudah dibuat struktur regionalisasi. Untuk Region Sumatera dan Kalimantan sesuai informasi berpusat di Pekanbaru.

Fenomena ini persis yang muncul pada akhir tahun 2007 dimana saat itu atas nama RUPS Menteri BUMN Sofyan Jalil memerintahkan PLN untuk dipecah ke dalam beberapa Regional. Yang berarti konsep semacam ini adalah sebagai konsep “Unbundling Horizontal” untuk luar Jawa. Tetapi pada akhir Januari 2008 SP PLN yang didukung oleh PP IP dan SP PJB mengadakan demonstrasi di depan Istana Merdeka yang disertai dengan ancaman mogok nasional kelistrikan bila program tersebut dilaksanakan. Dan setelah diterima masuk ke Istana program tersebut pun akhirnya batal dilaksanakan!

Namun ingat, saat ini Jawa-Bali sudah terjadi ‘Unbundling Vertikal’ karena 90% pembangkitnya sudah dikuasai oligarki Luhut Binsar P, JK, keluarga Erick T, Dahlan Iskan Dkk yang berkolaborasi dengan Asing dan Aseng. Sementara retail sudah dijual Dahlan Iskan antara 2010-2011 ke para taipan 9 Naga dalam bentuk Token dan Curah atau Bulk atau Whole sale market. Sedang jaringan transmisi dan distribusi PLN disewakan kepada kartel listrik swasta yang dikuasai oligarkh “oknum” pejabat di atas!

Artinya, kalau Pemerintah tahun depan (2021) tidak berikan subsidi Rp 200,8 triliun ke kartel Liswas tersebut (berita Repelita Online 8 November 2020), maka kebijakan hilangnya bidang kepegawaian adalah dalam rangka mempersiapkan bubarnya PLN. Dimana Jawa-Bali diserahkan swasta sepenuhnya dan PLN Luar Jawa diserahkan ke Pemda masing-masing.

Semua itu sesuai dengan “grand design” WB, ADB, IMF dalam “The Power Sector Restructuring Program” pada 1998 sebagai tindak lanjut LOI 31 Oktober 1997, yang saat ini akan disambut oleh China dengan program OBOR (One Belt One Road).

Kesimpulanya, akhirnya terbukti pepatah yang mengatakan: “Homo Homini Lupus” (bahasa Latin ) yang artinya manusia yang satu itu merupakan serigala dari manusia yang lain. Atau tegasnya “siapa yang kuat dialah yang menang”!

Indonesia akhirnya menjadi korban jurus “Globalisasi” AS dan Barat, sekaligus menjadi korban dari OBOR China. Innalillahi wa Inna ilaihi roo jiuunn!***

Jakarta, 24 Desember 2020

Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST 

Bagikan

Ironi Industri Nikel Nasional: Menggugat Eksploitasi Cadangan Nikel Pro Konglomerat dan Asing (Bagian-1)

SESUAI Pasal 170 UU Minerba No.4/2009, larangan ekspor bijih mineral mestinya sudah berlaku sejak Januari 2014. Ketika saatnya tiba, muncul relaksasi melalui PP No.1/2014 dan larangan ekspor mundur ke 2017. Pada 2017, kembali terjadi relaksasi melalui PP No.1/2017, sehingga larangan baru akan efektif 2022. Maka, program hilirisasi minerba pun gagal.

Ternyata, sesuai Permen ESDM No.11/2019, larangan ekspor dipercepat khusus bijih nikel, menjadi Januari 2020. Maka muncul apresiasi, karena akan diperoleh berbagai nilai tambah. Indonesia akan untung, penerimaan negara akan meningkat. Benarkah demikian?  

Merujuk presentasi Ditjen Minerba (Juni 2020), cadangan bijih nikel nasional (status terbukti dan terkira) sekitar 4.59 miliar ton, terdiri dari bijih kadar Ni>1,7% sekitat 930,10 juta ton dan bijih kadar Ni<1,7% sekitar 3,66 miliar ton. Berdasarkan U.S Geological Survey, Indonesia menjadi negara pemilik cadangan nikel terbesar di dunia (24%). Urutan berikut adalah Australia (23%), Brazil (12%), Rusia (8%), Cuba (5%), dan seterusnya.

Dalam hal pendapatan, karena menjadi negara produsen terbesar dunia, dari berbagai kegiatan bisnis seputar industri nikel mulai dari penambangan, smelting, produk logam, industri turunan atau hilir, dan lain-lain, maka mestinya Indonesia menjadi negara yang memperoleh pendapatan tertinggi pula di dunia. Ternyata prakteknya tidak demikian. 

Dari proses penambangan saja, negara Indonesia sudah dirugikan triliunan Rupiah. Belum lagi jika ditelusuri pada hal-hal lain terkait proses smelting, pricing, tarif pajak, kebijakan tenaga kerja, dan lain-lain. Maka akan ditemukan kerugian negara yang semakin besar, berjumlah ratusan triliun Rupiah. Karena besarnya kerugian itulah maka tulisan ini kami beri judul utama, Ironi Industri Nikel Nasional. 

Ini bukan halusinasi. IRESS akan membuktikan nestapa di atas secara faktual sesuai infomasi dan data pendukung, serta kajian praktis ilmiah. Semua masalah akan dijelaskan dalam tulisan berseri, yang membahas aspek-aspek eksploitasi cadangan, harga bijih (Harga Patokan Mineral, dan HPM), tenaga kerja (TKA China), manipulasi sistem keuangan, dan lain-lain. Tulisan pertama ini membahas masalah terkait kebijakan eksploitasi cadangan bijih nikel.

Bagikan

Kesalahan Besar: Mengaitkan Agama dengan Terorisme

Oleh: Ir. HM. Idris Laena MH (Ketua Fraksi Golkar MPR RI)

PRESIDEN Jokowi didampingi Wakil Presiden Maruf Amin beserta tokoh lintas agama, telah mengadakan konfrensi pers, yang intinya mengecam keras pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menghina Islam dalam menyikapi kasus pembunuhan oleh seorang Muslim bernama Abdullah Abzorov.

Abdullah Abzorov terlibat kasus pembunuhan seorang guru di Perancis bernama Samuel Pati. Samuel mengajarkan kebebasan berekspresi dengan menunjukkan karikatur Nabi Muhamad SAW. Samuel mengambil karikatur itu dari majalah satur Charlie Hebdo.

Namun demikian, pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengecam keras pembunuhan yang terjadi di Paris dan juga pembunuhan yang terjadi di Nice Perancis.

Dari kronologi tersebut, sebetulnya ada tiga kata kunci. Pertama, kebebasan berekspresi yang kebablasan karena dengan melecehkan keyakinan agama lain. Kedua, tindakan kekerasan sama sekali tidak pernah dibenarkan oleh Agama manapun. Ketiga, menghina agama lain dan mengaitkan dengan terorisme.

Sebetulnya tragedi demi tragedi yang muncul akibat masalah seperti di atas, sudah sering terjadi. Namun kali ini, mendapat perhatian luas karena seorang Presiden dari negara maju bernama Immanuel Macron, menyikapi dengan emosional yang justru cenderung menghina agama lain.

Hal yang tentu perlu disikapi dengan serius adalah jika seorang Presiden dari sebuah negara maju, masih mempunyai pandangan yang keliru tentang Islam, maka pasti ada sesuatu yang salah. Minimal komunikasi internasional yang selama ini menjadi domain dan menjadi tempat berhimpun negara-negara Islam, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang didirikan di Rabat-Maroko pada 25 September 1969. OKI beranggotakan 57 negara serta memiliki perwakilan resmi di PBB. OKI tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia? Apakah hanya cukup mengecam jika ada tragedi?

Indonesia seharusnya bisa berperan besar menjadi komunikator yang baik, dengan negara-negara lain di Dunia. Selain karena Islam yang dipahami adalah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, juga sejalan dengan sila pertama Pancasila yang menjadi dasar Nngara Indonesia, yakni menjaga toleransi antar agama dan membangun toleransi antar umat beragama. Sehingga stigma Islam sebagai agama radikal bisa hilang dengan sendirinya.

Syahdan, ketika Sultan Muhamad Al Fatih (Mehmet II) berhasil merebut konstantinopel pada 29 Mei 1453, penduduk yang beragama Kristen berlari ketakutan dan berkumpul di Hagia Sovia. Mereka membayangkan akan dibinasakan oleh Sultan yang merupakan turunan ketujuh Kesultanan Ottoman yang berusaha merebut Constantinopel.

Namun apa yang terjadi? Di depan masyarakat, Sultan berjanji melindungi mereka. Saat itu Romawi Timur dan Romawi Barat juga dalam keadaan bermusuhan serta tetap menjamin kebebasan mereka untuk memeluk agamanya.

Saya tidak mengetahui persis lembaga apa yang seharusnya mengambil peran ini. Namun pemerintah kita punya Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Belum lagi ada organisasi-organisasi Islam yang merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam mensyiarkan Islam yang Rahmatan lil Alamin itu, serta Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang punya Group Kerjasama Bilateral atau Majelis Permusyaratan Rakyat Indonesia yang terus mensosialisasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan.

Yang jelas saatnya masyarakat dunia diberikan pemahaman dan merubah persepsi mereka, bahwa mengaitkan agama dengan radikalisme maupun terorisme adalah kesalahan yang besar.***

Bagikan

Mengapa Holding Perkebunan PTPN III Bisa Terancam Bangkrut?

Ilustrasi Holding Perkebunan Nusantara.

BOCORNYA salinan surat Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 tertanggal 9 Juli 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun), yakni perihal untuk mohon pendapat hukum atas rencana aksi korporasi untuk melepas aset, tujuannya untuk menutupi kewajiban hutangnya sekitar Rp 48 triliun ke berbagai pihak, tentu mengagetkan publik.

Kondisi tersebut dipertegas oleh keterangan Direktur Utama Holding PTPN III Muhammad Abdul Ghani di depan rapat dengan DPR RI Komisi VI pada 7 Juli 2020, bahwa Holding Perkebunan telah melakukan restrukturisasi hutang holding kepada 33 lender dan kreditur.

Ternyata parahnya kondisi keuangan holding perkebunan itu tidak disertai merubah proses bisnisnya menjadi semakin efisien dan lebih produktif dari hulu ke hilir secara sungguh-sungguh.

Buruh lepas dan karyawan di kebun adalah aset paling berharga yang harusnya sangat diperhatikan tingkat kesejahteraannya oleh Perusahaan. Mereka lah pahlawan yang sesungguhnya.

Di tangan mereka lah semua program dari bagian tanaman dan bagian produksi di kantor direksi bisa diterapkan dengan benar dan tepat di bawah kendali manager kebun yang berintegritas, yaitu melakukan aplikasi pupuk, merawat tanaman dan memanen untuk dibawa ke PKS, atau dikenal dengan PAO (Panen, Angkut dan Olah).

Mereka juga sebagai garda terdepan menjaga ‘ninja sawit’, sehingga restan buah sawit jadi rendah dengan syarat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak boleh sering ‘batuk batuk’.

Seharusnya manajemen lebih mengoptimalkan peningkatan produksi tanaman disertai melakukan langkah efisiensi terukur agar perusahaan mampu bangkit mencetak laba lebih besar untuk bisa menutupi semua kewajibannya yang sudah tertunda lama.

Tetapi kesan yang terlihat dari gerak manajemen lebih ke arah mengoptimalkan aset-asetnya, termasuk akan menjual asetnya. Tentu ini hanya soal jam terbang direksinya saja, karena tak mampu mengatasi masalah dengan tanpa masalah, artinya tak berani bertindak ‘out of the box’.

Lucunya lagi, ada direksi dan komisaris yang bukannya memikirkan bagaimana bisa meningkatkan produksi kebun-kebunnya, tetapi malah sibuk menawarkan aset-aset PTPN II yang akan dilelang kemana-mana.

Kabar terbaru, sekitar pertengahan Oktober 2020, diperoleh hasil putusan Makamah Agung terhadap sengketa lahan ex HGU PTPN II seluas 78 Ha di Desa Sena Kecamatan Batangkuis, yang telah diputuskan merupakan hak penggarap.

Padahal, lahan itu siap akan dibayar oleh Pemprov Sumut senilai Rp 176 miliar bersumber dari APBD 2020 untuk dibangun sport center. Pembayaran hanya tinggal menunggu keputusan Mahkamah Agung saja. Namun apa mau dikata, malang tak dapat ditolak, rezeki pun tak dapat diraih.

Masyarakat Sumut sudah sangat paham siapa di belakang para penggarap itu, ada banyak mafia-mafia yang punya akses kuat ke oknum penegak hukum, sehingga kalau dengan modal bambu runcing saja PTPN II berperkara sama mereka, itu ibarat membuang garam ke laut.

Anak Usaha Dibabat ‘Kartel’

Selain itu, ada hal yang sangat memalukan Holding Perkebunan. Bagaimana mungkin, PT Industri Nabati Lestari (INL) yang sahamnya milik PTPN III sebesar 51% dan PTPN IV sebesar 49%, dan telah mendirikan pabrik minyak goreng di kawasan KEK Sei Mangkei, dan telah pula beroperasi tahun 2018 dengan invetasi mendekati Rp 1 triliun, tetapi untuk membeli CPO milik PTPN III dan PTPN IV sebanyak 2.000 ton per hari, diharuskan membeli melalui lelang di PT Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBM) yang notabene anak usaha Holding Perkebunan sendiri.

Sudah pasti INL selalu kalah tender dengan kartel-kartel sawit yang sejak dulu memang sudah menguasai KPBM dan anak usaha Holding Perkebunan. Akhirnya PT INL harus beli CPO lebih mahal dari milik orang lain. Apakah praktek ini tidak dianggap ‘pesong’ alias konyol?

Padahal, pabrik minyak goreng itu adalah bagian strategi integrasi bisnis hulu ke hilir sesama anak usaha holding. Sudah seharusnya Direksi Holding Perkebunan berjuang keras minta pendapat hukum ke Jamdatun, agar minimal PT INL harus dapat jaminan suplai CPO setiap hari dari PKS miliknya sendiri. Tetapi biar akuntanbel dan fair, harga belinya tetap mengacu harga pemenang di KPBM. Namun jika Direksinya diam saja, maka patut lah dicurigai bahwa mereka sudah ‘masuk angin’ kartel juga.

Sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin holding perkebunan bisa rugi besar dan terpaksa akan menjual asetnya untuk membayar hutang-hutangnya. Tentu tak salah kalau publik menilai, hanya ada satu jawabannya untuk semua pertanyaan itu. Bisa terjadi karena korupsinya masif, terstruktur dan sistemik sejak dulu hingga sekarang.

Padahal hampir 70% letak kebun-kebun sawit milik holding Perkebunan berada di lahan kelas satu, yang tingkat kesuburan tanah dan iklimnya sangat baik serta telah ditetapkan menjadi kawasan kebun sejak jaman Belanda.

Namun produktifitasnya ternyata jauh lebih rendah dari kebun-kebun milik swasta yang berada di lahan kelas dua dan kelas tiga, serta baru mulai mengetahui berkebun di era awal tahun 1990, akan tetapi bisa menciptakan laba besar dari hasil produktifitas tanaman yang tinggi. Bahkan setiap tahun mereka mampu melakukan ekspansi dengan memperluas kebunnya.

Ternyata kondisnya berbanding terbalik dengan kinerja kebun PTPN I hingga PTPN XIV, dengan luas lahan sawitnya sekitar 850.000 ha dari total lahan seluas 1.1 juta ha, semakin hari semakin menurun kinerjanya dan hutangnya pun semakin membesar.

Sebut saja kebun swasta yang besar dan hebat itu, seperti Wilmar Group, Indofood Agro, Asian Agro, Sinar Mas Agro, First Resorces, Astra Agro Lestari dan Sucfindo serta lain-lainya.

Terbukti, pada September 2019 telah mengantarkan Dirut Holding Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka OTT oleh KPK dalam kasus suap terkait distribusi gula.

Bahkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh dikatakan hampir setiap tahun Kementerian Keuangan terpaksa harus menyuntikkan Penyerataan Modal Negara (PMN) ke Holding Perkebunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 355 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 3,75 triliun, tahun 2019 meningkat sebesar Rp 6,1 triliun dan di tahun 2020 disuntik juga sebesar Rp 4 triliun.

Padahal, begitu banyak pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja direksi holding perkebunan dan anak usahanya, seperti pengawasan dari unsur SPI, Dewan Komisaris, BPKP, BPK, Komisi VI DPR RI, Direksi Holding, Asisten deputy Kementerian BUMN dan unsur penegak hukum mulai dari KPK, Polri dan Kejaksaan, media dan LSM serta masyarakat, akan tetapi mengapa tetap terjadi kebocoran?

Oleh karena itu, apabila penegak hukum tak mampu mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merugikan perusahaan dan menguntungkan pihak lain secara tidak wajar, maka prediksi kami dengan melihat proses bisnis holding Perkebunan seperti ini, paling lama lima tahun ke depan PTPN akan kolaps, bahkan bisa lebih cepat.

Faktanya sangat berbeda kenyataan dengan proses bisnis kebun-kebun milik swasta yang hanya diawasi sistem internal dan dewan komisaris saja, tetapi hasil produkfitas kebunnya sangat luar biasa dan mampu mencetak laba besar.

Duet Dua Wamen BUMN

Duet maut Wamen BUMN perlu dibuktikan dalam mengatasi sengkarut di Holding Perkebunan. Kartiko Wirjoatmojo dengan Budi Sadikin selain sebagai Wamen BUMN, dia salah satu komisaris di Holding Pertamina.

Maka, duet maut ini sudah seharusnya bisa mensinergikan antara Holding Perkebunan dengan Holding Pertamina dalam mensukseskan program biodiesel (B30 sampai dengan B50) dan D100 green diesel serta green gasoline, yaitu dengan menunjuk Holding PTPN memproduksi FAME atau biodiesel atau menerapkan tehnologi menghasilkan biodiesel dari bahan baku berasal dari TBS, janjang sawit dan limbah sawit serta minyak goreng bekas. Karena program D100 atau green diesel dan green gasoline dari bahan baku RBDPO dianggap sangat tidak ekonomis.

Apakah Pak Wamen tak malu dan tersinggung, ketika menyaksikan Pertamina telah menandatangani kontrak pengadaan FAME untuk program B30 dengan 18 produsen FAME pada 16 Desember 2019, karena ternyata tidak ada satupun produsennya berasal dari anak usaha Holding Perkebunan.

Kalau langkah sinergi antar BUMN ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, kami masih punya harapan Holding Perkebunan bisa bangkit kembali.

Pak Menteri dan Pak Wamen mohon maaf sekali, tak bermaksud mengajari bebek berenang, tetapi berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, menempatkan orang dari Perbankan di pucuk-pucuk Holding dan anak anak usahanya terbukti gagal, lebih tepat hanya di posisi direktur keuangan saja.

Dan yang lebih penting lagi, jangan ada ‘Komisaris Bakortiba’, yaitu yang kerjanya baca koran saja setiap hari dan akhir bulan terima gaji.

Anggaran Pupuk dalam RKAP

Pupuk merupakan unsur penting dan utama bagi produksitifitas tanaman, untuk setiap kebun dalam Rencana Anggaran Kerja Perushaan (RKAP) yang sudah disetujui oleh Kementerian BUMN setiap tahunnya. Struktur biaya pengadaan pupuk bisa mencapai 50% hingga 60% dari total RKAP.

Selebihnya untuk biaya merawat tanaman, infrastruktur kebun, pemeliharaan PKS dan gaji buruh lepas, karyawan, staff, dewan direksi dan dewan komisaris, termasuk juga untuk semua perjalanan dinas dan CSR perusahaan.

Kesalahan pemupukan akan berakibat jumlah hasil buah dan mutu buah tidak sesuai target perusahaan. Sehingga perlu menentukan jenis pupuk dan dosis yang tepat ditentukan berdasarkan umur tanaman, jenis tanah, kondisi penutup tanah, dan kondisi visual tanaman.

Faktanya, pemupukan kimia tiap tahun secara terus-menerus akan membuat pH tanah semakin menurun atau tanah menjadi semakin jenuh. Untuk menyehatkan kembali struktur tanah diperlukan pembenah tanah seperti suplemen organik yang berkualitas, dengan tujuan agar pupuk utama bisa terserap semuanya secara utuh oleh tumbuhan sawit, sehingga produktivitas yang diharapkan bisa meningkat untuk bisa mencetak laba besar, agar bisa membayar hutang-hutangnya.

Sehingga memilih pupuk dan suplemen berkualitas yang sudah teruji dengan harga murah adalah kata kuncinya.***

Jakarta, 28 Oktober 2020
Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI, ex Ketua Tim Legal Audit PTPN 3 dan XIII tahun 2006-2007

Bagikan

Batalkan UU Cipta Kerja: Proses Pemakzulan Jokowi Segera!

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi menolak Omnibus Law di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (16/07/2020). Foto/antara/bbc.com

PARIPURNA DPR telah menetapkan pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020. RUU Ciptaker setebal 900-an halaman dibahas hanya 6 bulan sejak April 2020. Menurut pemerintah pembentukan UU Ciptaker bertujuan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui perbaikan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Disebutkan, UU Ciptaker akan merubah struktur ekonomi dan sektor terkait, sehingga investasi dan produktivitas meningkat, lapangan kerja tercipta, ekonomi tumbuh dan rakyat makin sejahtera. 

Jika tujuannya mulia, kenapa para buruh, mahasiswa, tokoh, aktivis, akademisi, kepala daerah, pakar, ormas dan berbagai kalangan rakyat menolak? Sebaliknya, jika pemerintah dan fraksi-fraksi DPR partai pendukung pemerintah berniat tulus meningkatkan kesejehteraan rakyat, mengapa pula harus membahas RUU Ciptaker terburu-buru, tertutup, abai kaidah moral, abai peraturan, memanipulasi iniformasi dan menebar ancaman? 

Jawabnya, di balik pemaksaan kehendak tersebut ada kepentingan khusus, rekayasa dan agenda tersembunyi pro oligarki yang menyelinap dalam proses legislasi, sehingga berpotensi merugikan rakyat dan membahayakan kehidupan berbangsa. UU Ciptaker mungkin dapat meningkatkan investasi dan lapangan kerja, namun para anggota oligarki penguasa-pengusahalah yang akan untung besar. Tak heran, RUU Ciptaker dibahas dengan brutal dan menghalalkan segala cara, sesuai kehendak oligarki dan pemerintah, yang tampak semakin otoriter seperti diurai berikut ini. 

Pertama, melanggar sila pertama Pancasila, karena pembentukan UU sarat prilaku moral hazard. Paripurna DPR menetapkan UU Ciptaker atas dasar dokumen sesat, karena draft final RUU sengaja disembunyikan. Dengan modus ini, meski sudah ditetapkan DPR, penguasa dapat saja merubah-rubah naskah RUU sesuka hati, sambil melihat sikon dan mengakomodasi aspirasi dan tuntutan publik. Secara moral, prilaku manipulatif ini jelas illegal, memalukan, immoral, merendahkan martabat bangsa dan pantas dipidanakan!

Hingga hari ini (12/10/2020) naskah akhir RUU malah belum diterima “partai oposisi”, PD dan PKS, apalagi untuk diakses publik. Jika Presiden Jokowi menuduh publik menolak UU Ciptaker atas dasar hoax, publik pun bisa pula mengatakan Presiden Jokowi penyebar hoax UU Ciptaker! Faktanya, justru klarifikasi Presiden Jokowi (9/10/2020) atas isu hoax yang berkembang di publik tersebutlah yang dinilai berpredikat hoax. Penilaian ini sesuai penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal terkait isu-isu UMSP, UMSK, PHK, Hak Cuti, dll (12/10/2020).

Bagikan

UU Ketenagalistrikan Versi Omnibus Law?

TERNYATA UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang pasal 10 ayat (2) dan pasal 11ayat (1) sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi  (MK) melalui Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, dihidupkan lagi melalui Pasal 43 UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. 

Sehingga terkesan berlangsungnya MBMS (Multi Buyer and Multi Seller) System atau mekanisme pasar bebas kelistrikan di Jawa-Bali saat ini tidak ada masalah karena akan didukung UU Omnibus Law nantinya!

Padahal UU Ketenagalistrikan ini sudah “cacat hukum” karena adanya putusan MK diatas!

Di samping itu, akibat “cacat hukum” diatas, indikasinya tahun 2020 ini Pemerintah akan keluarkan subsidi kelistrikan sebesar Rp 150 triliun, karena sampai akhir September ini sesuai data RDP Komisi VII dan PLN serta Webinar Menkeu di IPB serta PP terkait PMN, Pemerintah telah kucurkan dana Rp 106 triliun (padahal saat listrik dikelola PLN  sepenuhnya subsidi hanya rata-rata Rp 50 triliun pertahun). Artinya tarif listrik saat ini sebenarnya sudah empat sampai lima kali lipat sebelumnya! 

Bayangkan kalau tahun depan Pemerintah sudah tidak bisa berhutang lagi ke LN untuk menutupi biaya listrik swasta, maka konsumen akan membayar tagihan listrik sekitar empat sampai lima kali lipat saat ini!

Namun demikian, bila hal diatas terjadi seolah-olah sudah ada dasar hukumnya, karena adanya Pasal 43 UU Omnibus Law (Cipta Kerja) ini!

Sehingga bila PLN dibubarkan dan tarif listrik melejit, pemerintah tidak salah karena semua sudah berdasar UU yang bikin geger ini!

Kesimpulannya, penulis mencoba membuka-buka RUU yang belum ditandatangani Presiden ini. Apa sih pangkal persoalan yang diributkan? Yang semua disangkal oleh Pemerintah sebagai hoax? 

Ternyata temuan UU Omnibus Law pada sektor ketenagalistrikan yang kami temukan malam ini bisa dijadikan sampel bahwa memang ada langkah “bar-bar” yang sengaja disembunyikan! Yang antara lain di sektor ketenagalistrikan berakibat PLN dikuasai Asing dan Aseng dan tarif listrik terancam melejit!

Masak kayak gini dianggap hoax oleh buzzer istana? Hanya satu jalan! Mogok kelistrikan bila judicial review ditolak. Alahuakbar. Merdeka!***

Jakarta, 10 Oktober 2020

Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST

Bagikan

Kontroversi Ahok: Pertamina Bukan Milik Penguasa!

HEBOH soal pernyataan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tentang aib Pertamina memang sudah reda. Namun, persoalan belum usai. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hal-hal penting yang perlu diproses hukum. Permasalahan bukan hanya berhenti di Ahok, tetapi juga harus ditindaklanjuti pemerintah dan DPR, bahkan oleh BPK atau penegak hukum. 

Aib yang dibuka Ahok dalam video akun POIN (15/9/2020) antara lain prilaku direksi yang minim koordinasi, sering langsung melobi menteri, enggan mendengar suara Komut, pejabat non-job bergaji besar, suka berutang, doyan akuisisi aset migas di luar negeri, dan kegagalan membangun kilang. Ahok juga bicara komisaris yang rata-rata titipan kementerian, rencana proyek paperless Rp 500 miliar dengan Peruri, pembentukan super holding (Indonesia Incorporation) dan pembubaran Kementrian BUMN.

Heboh yang diungkap Ahok bukan sekedar masalah tata krama komunikasi, gaya bicara kontroversial, masalah internal korporasi, atau strategi manajemen yang oleh sebagian orang malah diapresiasi. Tetapi ada hal-hal penting dan strategis yang perlu diadvokasi karena menyangkut sektor hidup rakyat yang dikelola tidak sesuai konstitusi dan aturan.  

Pertama, dengan pengungkapan tersebut Ahok telah melanggar prinsip GCG, melanggar etika jabatan dan gagal menjalankan tugas pengawasan. Berbagai kealpaan tersebut melanggar sejumlah ketentuan dalam PP No.45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan & Pembubaran BUMN, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Komisaris dan Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG. Untuk itu, pemerintah atau Menteri BUMN harus memberikan sanksi tegas kepada Ahok.

Kedua, Ahok mengatakan: “Saya ini eksekutor, bukan pengawas, sebenarnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan”. Ini dinilai ketidakpatuhan mengemban tugas sebagai komisaris atau pengawas, dan jumawa dengan klaim kemampuan diri yang justru belum terbukti. Ini dapat pula diartikan Ahok ingin atau sedang menjalankan tugas dan fungsi sebagai direksi, atau merasa pantas memimpin super holding dengan meminta Kementrian BUMN dibubarkan.

Ketiga, membongkar aib di atas dapat dianggap sebagai bukti ketidakmampuan personal, manajerial atau profesionalitas Ahok untuk mengendalikan, meyakinkan atau memaksa direksi menjalankan kebijakan dan perintah Ahok. Dengan membuka aib, mungkin diharapkan akan diperoleh dukungan Presiden atau publik agar kebijakan dan perintah tersebut akhirnya dijalankan. Publik ‘die-hards’ mungkin akan mendukung, walau yang bersangkutan sarat kasus dugaan korupsi.

Keempat, di sisi lain, direksi membangkang Ahok bisa disebabkan rasa percaya diri yang tinggi karena ‘diback-up’ oknum-oknum kekuatan besar atau partai lingkar kekuasaan. Mereka bukan saja berani menghadapi Ahok tetapi juga menteri-menteri atau atasannya. Bisa pula muncul spekulasi, Ahok membuka aib Pertamina setelah konsultasi dengan Presiden, atau bisa pula ada anggapan bahwa Presiden pun tak cukup ‘confident’ menghadapi oknum-oknum berkekuatan besar tersebut. Karena itu, perlu cara dan dukungan publik untuk menghadapi.

Terkait ‘kesukaan’ berutang dan akuisisi saham migas luar negeri, maka modus-modus seperti ini lumrah dijalankan oknum-oknum lingkar kekuasaan untuk berburu rente besar dalam bisnis Pertamina yang bernilai puluhan miliar US$. Oknum penguasa/partai ini memanfaatkan BUMN berikut ‘perangkatnya’ untuk berburu rente, tanpa peduli negara, BUMN dan rakyat dirugikan. Jika pro rakyat dan negara, dan berperan sebagai ‘The Real President’, Jokowi bersama Ahok mestinya berani meredam praktek perburuan rente tersebut. Rakyat butuh pembuktian.

Kelima, pada tulisan IRESS (2/9/2020) diungkap sikap pemerintah memaksa Pertamina untuk: 1) membayar signature bonus Blok Rokan Rp 11,3 triliun; 2) membeli crude domestik lebih mahal sekitar Rp 9,25 triliun; dan 3) menanggung biaya bunga akibat kebijakan populis Pilpres-2019 sekitar Rp 3 tiriliun. Akibat kebijakan yang inkonstitusional, melanggar aturan dan prinsip GCG ini, maka Pertamina menanggung beban keuangan sekitar Rp 23,55 triliun. Sebagai komut, Ahok harus meminta pertanggungjawaban pemerintah. Jika tidak, maka Ahok gagal berfungsi dan bersikap sama dengan pejabat negara lain yang memerah BUMN.

Keenam, akibat kebijakan tidak menurunkan harga BBM sejak Maret 2020, selama semester-1 2020, konsumen BBM minimal telah dirugikan sekitar Rp 24 triliun. Kerugian ini dihitung berdasarkan Perpres No.191/2014, Perpres No.43/2018 dan sejumlah Kepmen ESDM yang terbit hingga Maret 2020. Sebagai komut, Ahok pun harus ikut bertanggungjawab atas penyelewengan pemerintah yang telah merugikan konsumen BBM sebesar Rp 24 triliun!

Pada kesempatan lain, Ahok mengatakan anggota masyarakat yang dilabel ‘kadrun’ (kadal gurun) akan berdemo jika dia dijadikan Dirut Pertamina. Pernyataan tendensius dan bernuansa permusuhan ini akan dibahas dalam tulisan terpisah.

Pemerasan terhadap Pertamina melalui kebijakan signature bonus, energi untuk pencitraan pemilu dan ICP tinggi, serta pemaksaan pada rakyat membeli BBM berharga tinggi saat harga minyak dunia turun, dapat dianggap penyelewengan moral dan hukum yang dilakukan oknum atau ‘kubu’ pemerintah. Sementara, pembelian lapangan atau saham migas luar negeri atau berutang atas nama pengembangan korporasi guna berburu rente adalah juga penyelewengan berkategori sama. Hanya saja, oknum pelakunya berada pada ‘kubu lain’ dalam lingkar kekuasaan.

Heboh video Ahok dapat dikatakan sebagai indikator terjadinya ‘pertarungan’ oknum dua kubu untuk memperoleh rente tinggi seputar bisnis besar Pertamina. Keduanya menjadikan Pertamina sebagai ‘bancakan’, sapi perah, seolah badan usaha milik nenek moyang, serta menyisakan ironi bagi BUMN dan rakyat. Bahkan rakyat pun harus mensubsidi BUMN yang harusnya mendatangkan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Tampak ada persoalan penting dan strategis di balik pengelolaan Pertamina, dibanding hanya sekedar pernyataan tidak pantas yang dilabel kontroversial. Atas pembukaan aib Pertamina dan melanggar prinsip GCG, serta gagal melindungi kepentingan publik, maka Ahok harus diberi sanksi. Namun terkait pelanggaran konstitusi, aturan dan GCG, Ahok bersama oknum-oknum jajaran pejabat pemerintah terkait dan lingkar kekuasaan harus diaudit BPK dan diproses secara hukum oleh DPR dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Demi tegaknya hukum dan keadilan, prilaku semena-mena terhadap Pertamina dan merasa berada di atas hukum harus dihentikan. Seluruh lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, antara lain DPR, BPK dan KPK, dituntut memeroses berbagai dugaan penyelewengan yang terjadi. Berbagai isu di Pertamina menyangkut survival BUMN dan kepentingan ratusan juta rakyat Indonesia. Persoalan tidak bisa dianggap selesai hanya dengan pertemuan klarifikasi (17/9/2020) Ahok-Ercik Thohir dan komitmen membangun soliditas tim. Pertamina bukan milik penguasa, walau sedang berkuasa.***

Jakarta, 24 September 2020

Marwan Batubara, IRESS, Deklarator KAMI

Bagikan

Hipokrisi: New Normal Ala Pemerintahan Jokowi

Presiden Joko Widodo

PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta yang semula akan berlangsung ketat berujung pada PSBB kompromistis non-total. Berdasar data yang terpercaya, Gubernur DKI Anies Baswedan dan sejumlah pakar pandemi berkesimpulan PSBB ketat harus segera berlaku agar transmisi Covid-19 yang naik 25% dalam dua minggu pertama September 2020 dapat ditekan. Anies bertambah confident menerapkan PSBB total karena yakin dengan sikap Presiden Jokowi yang mengutamakan kesehatan di banding ekonomi.

“Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan,” kata Jokowi di Istana Negara (7/9/2020). Tweets Presiden: “Agar ekonomi kita baik, kesehatan harus baik. Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai urusan kesehatan ini belum tertangani dengan baik, kita sudah me-restart ekonomi. Kesehatan tetap nomor satu”.

Ternyata rencana Anies diprotes sejumlah menteri kabinet Jokowi. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto rencana PSBB Anies menjadi penyebab turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI. Mendag Agus Suparmanto bilang PSBB Jakarta dapat menghalangi distribusi logistik yang bisa menghancurkan PDB. Menperin Agus G. Kartasasmita sebut PSBB dapat menghancurkan industri manufaktur yang tengah menggeliat.

Sikap ketiga menteri yang pro ekonomi di atas ternyata dibiarkan saja oleh Presiden Jokowi. Karena pada dasarnya itulah sikap asli Presiden. Terbukti, tiga hari berselang, Presiden Jokowi mengatakan agar kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan PSBB. Katanya, banyak aspek terkait, misalnya kondisi sosial dan ekonomi bisa terdampak akibat PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau komunitas lebih efektif diterapkan untuk disiplin protokol Kesehatan dibanding PSBB total.

Sebagian publik bertanya-tanya, mengapa sikap Presiden cepat berubah, inkonsisten? Padahal, jika punya ingatan kuat, mereka tidak perlu banyak tanya. Sebab, selama ini memang demikianlah sikap kepala negara kita: inkonsisten, lain kata dengan perbuatan atau hipokrit. Rakyat harusnya sudah terlatih untuk tidak terkecoh akibat sudah begitu seringnya hipokrisi terjadi. Terlepas dari itu, kita berharap semoga saja angka positivitas korona menurun.

Bagikan

Salah Kaprah BIN dan Ancaman Pidana

Pasukan khusus Rajawali milik Badan Intelijen Negara (BIN). foto/Screenshot via Instagram/@bambang.soesatyo)

BIN adalah Badan Intelijen Negara yang mencari data, mengolah, menganalisis dan mengalokasikan info atau analisisnya kepada elemen Negara seperti Presiden, Kementrian, atau lembaga lain yang kompeten dan berkepentingan. BIN bukan lembaga Kepolisian dan Ketentaraan yang bersandarkan pada kekuatan fisik atau persenjataan.

BIN di era Pemerintahan Jokowi justru menunjukkan pergeseran paradigma. Di masa covid ini lucunya BIN seperti lompat ke kiri kanan hingga urusan penyemprotan desinfektan di Bandara juga pernah di bawah kendalinya. Yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah saat BIN pamer pasukan khusus yang bersenjata lengkap. Pasukan Rajawali sebutannya.

Kemunculan tiba-tiba pasukan bersenjata lengkap seperti Brimob atau Densus bahkan Kopasus ini tentu mengejutkan. Seperti sulap saja “ujug-ujug” Abrakadabra atau Bim Salabim yang karena di arena BIN menjadi Bin Salabin. Pamer aksi di depan petinggi berbagai Angkatan dalam rangka Inaugurasi peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul Bogor Jawa Barat.

Kontroversi tentu terjadi. Persoalan utama adalah apakah layak atau haruskah BIN memiliki pasukan khusus bersenjata lengkap untuk pelaksanaan tugas operasinya. Adakah dasar hukumnya? Jika tidak ada, maka apa yang menjadi konsekuensi hukum yang diakibatkannya? Semua harus mengacu pada UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Prinsip kerja BIN adalah kerahasiaan. Kekuatan yang dimiliki tidak boleh diketahui umum. Asasnya adalah profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas, dan obyektivitas (vide Pasal 2).

Adapun tujuan intelijen negara bukan pada pengerahan kekuatan bersenjata melainkan untuk “mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai ancaman..” (vide Pasal 5).

Sudah pasti setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen. Dan atas pembocor dapat dikenakan pidana dengan ancaman 10 tahun penjara dan/atau denda 500 juta Rupiah.

Menunjukkan atau memamerkan kekuatan dapat dikualifikasi membocorkan “fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan dan atau personel intelijen negara”. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dalam Pasal 46 UU No. 17 tahun 2011 terancam pidana 10 tahun penjara dan/atau denda 500 juta tersebut.

Oleh karenanya keberadaan pasukan Rajawali yang dipertontonkan BIN sudah jelas perbuatan salah kaprah. BIN bukan Polri atau TNI yang berhak memiliki pasukan keamanan atau kombatan. Orang bertanya fungsi pasukan ini apa? Asumsi ekstrim sampai pada komentar jangan-jangan ini adalah “Angkatan Kelima” atau pasukan khusus model “Cakra Birawa”. Perlu ada klarifikasi.

Sementara itu memamerkan kekuatan yang ada adalah perbuatan “pembocoran” yang dapat dikenakan delik pidana. Kepala BIN harus bertanggungjawab. Presiden selayaknya memberi sanksi pencopotan dan segera memerintahkan untuk dilakukan pengusutan.

Jika Presiden adalah pihak yang memerintahkan maka Presiden dapat ditarik sebagai turut serta dalam perbuatan pidana tersebut (doen plegen) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.***

Bandung, 14 September 2020

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Hukum

Bagikan

Beda Privatisasi Listrik di Indonesia dan Philipina

Ilustrasi Pemadaman Listrik PLN.foto/dok

SEBAGAIMANA kita ketahui program privatisasi perusahaan listrik milik negara selalu terjadi pada negara-negara yang ‘doyan ngutang’ seperti Indonesia, Philipina, Kamerun dan lainnya.

Program tersebut dituangkan dalam ‘Letter Of Intent’ sebagai jaminan hutang. Dan saat ini untuk Indonesia malah ditambah dengan program One Belt One Road (OBOR) dari China, yang ditandai dengan pengerahan TKA.

Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan yang terjadi di Philipina.

Privatisasi listrik di Philipina

Privatisasi perusahaan listrik di Philipina yang terjadi pada 2006 hingga 2007 dengan cara menjual secara sepotong-sepotong atau ‘Unbundling’ NAPOCOR, PLN-nya Philipina.

Misalnya, pembangkitnya dijual ke GE, Siemens, Mitsubishi, Hyundai, transmisinya ke ABB, Arreva dan seterusnya. Distribusinya ke EDF, Kanshai, Tepco dan seterusnya. Ritailnya ke perusahaan lokal milik grupnya Presiden Arroyo saat itu.

Begitu dijual habis asset NAPOCOR tersebut, maka selanjutnya tarif listrik di Philipina naik rata-rata empat kali lipat!

Bagaimana di Indonesia?

UU Privatisasi di Indonesia juga sama persis dengan Philipina, yaitu dengan cara penjualan asset PLN secara sepotong-sepotong (Unbundling). Tetapi pada 2003 hingga 2004 saat penjualan pembangkit PLTU Suralaya dan Paiton akan dimulai bersamaan dengan penjualan Indosat, SP PLN melakukan ancaman pemogokan dan selanjutnya UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai dasar privatisasi PLN tersebut diajukan secara Judicial Review ke MK pada akhir 2003, dan akhirnya dibatalkan secara total oleh MK pada 15 Desember 2004.

Bagikan

PLN Menjelma sebagai Perusahaan Outsourcing Listrik Terbesar di Dunia

Jaringan Distribusi PLN

MENGAPA judulnya begitu? Karena illustrasinya begini. Pemerintah mulai tahun ini tidak membeli listrik lagi dari PLN, tapi ke kartel listrik swasta. PLN hanya sebagai agen pembelian yang diperkirakan mencapai Rp 400 Triliun di seluruh Indonesia.

Kemudian PLN yang hanya sebagai agen penjualan di bawah kartel, menjual listrik murah ke rakyat, hanya Rp 250 Triliun. Makanya tarif listrik stabil. Artinya Pemerintah terpaksa nombokin biaya listrik sebesar Rp 150 Triliun tahun ini ke kartel lewat PLN.

Nombok Rp 150 triliun

Nomboknya subsidi listrik ke kartel ini melonjak sampai Rp 150 Triliun dari biasanya yang hanya Rp 50 Triliun saat dikelola PLN langsung. Hal ini karena mulai tahun ini owner kelistrikan itu sudah berpindah dari PLN ke kartel listrik swasta.

Sedangkan PLN hanya melakukan fungsi pemeliharaan transmisi, distribusi, pekerjaan administrasi, menjadi juru tagih ke konsumen atas nama kartel, menyetor uang hasil tagihan konsumen ke kartel, termasuk membayar uang subsidi pemerintah yang Rp 150 Triliun tahun ini ke kartel.

Kesimpulannya, ibaratnya pemerintah ini memiliki mobil PLN. Nah akibat ulah oknum Menko, menteri dan lainnya, mobil PLN ini diparkir di garasi dan PLN dipaksa menyewa mobil sewaan para oknum pejabat tadi yang bekerja sama dengan asing dan aseng.

Orang-orang PLN cuma jadi driver, tukang bersihkan mobil, tenaga administrasi sewa menyewanya, dan seterusnya dalam status sebagai tenaga outsorcing tau OS.

So what? Nah kalau pegawai tetap PLN saja (kalau mau ngaku) statusnya saat ini hanya sebagai tenaga Outsourcing atau OS dari kartel listrik swasta itu, terus bagaimana dengan tenaga OS sebelummya yang bernama Cater dan Yantek itu?

Menurut saya ya bertambah jauh dari tuntutan untuk diangkat menjadi karyawan tetap! Apalagi kalau nanti Pemerintah tidak bisa berhutang keluar negeri lagi, karena kebanyakan hutang, untuk nombokin kelistrikan kartel swasta tersebut.

Maka kelistrikan Jawa-Bali akan dikelola langsung kartel di atas dengan menggunakan tenaga kerja mereka. Sehingga karyawan PLN dan OS PLN digantikan dengan orang-orang mereka.

Sedang PLN Luar Jawa akan diserahkan ke Pemda masing-masing dan selanjutnya PLN bubar. Dan tentunya tarif listrik, sesuai pengalaman Philipina dan Kamerun, naik empat kali lipat!

Bagikan

Harga BBM Tidak Turun: Rakyat Menuntut Ganti Rugi Rp 24 Triliun!

Ilustrasi/foto/pinterpolitik.com

TAK lama setelah pelantikannya, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Ecerean BBM pada 31 Desember 2014.

Pemerintah merevisi Perpres No.191/2014 menjadi Perpres No.43/2018 guna menambah wilayah penjualan BBM penugasan (Premium) dan kebijakan tentang penerimaan badan usaha setelah audit BPK.

Harga eceran BBM berubah, terutama sesuai fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar US$/Rp. Perpres No.191/2014 menjadi rujukan Kementrian ESDM menetapkan formula harga eceran BBM secara rutin (bulanan) berbentuk Permen/Kepmen.

Permen ESDM yang pernah terbit meliputi No.39/2014, No.4/2015, No.39/2015, No.27/2016, No.21/2018, No.34/2018 dan No.40/2018, No.19K/2019, No.62K/2019, No.187/2019, No.62K/2020 dan No.83K/2020.

Implementasi peraturan tersebut tercermin pada harga BBM domestik yang berubah-ubah sesuai fluktuasi harga minyak dunia.

Misalnya, harga BBM RON-92 (Pertamax) per liter pada Mei 2015 adalah Rp 9.600, turun menjadi Rp 7.550 (4/2016), naik ke Rp 8.400 (12/2017), Rp 9.150 (2/2018) dan Rp 9.850 (12/2019), turun ke Rp 9.200 (1/2020) dan Rp 9.000 (2/2020).

Harga minyak dunia yang dinamis membuat harga eceran Pertamax pernah lebih rendah dari Rp 8.000 atau lebih mahal dari Rp 9.000 per liter.

Artinya, sesuai peraturan yang ada, rakyat harus membeli BBM lebih mahal dari Rp 9.000/liter saat harga minyak dunia naik, atau pernah menikmati harga murah lebih rendah dari Rp 8.000/liter saat harga minyak dunia turun.

Ternyata, pada saat harga minyak dunia turun signifikan menjadi sekitar US$ 32/barel Maret 2020 atau sekitar US$ 21/barel April 2020, harga BBM tidak turun.

Kondisi normal yang berlangsung empat tahun terakhir menjadi berubah, meski aturan rujukan masih berlaku.

Menteri ESDM Arifin Tasrif beralasan, harga minyak masih belum stabil dan harga BBM Indonesia sudah cukup murah.

Sedangkan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, mengatakan harga BBM tidak turun karena biaya crude domestik lebih mahal dari biaya impor.

Pertamina harus menyerap 100% produksi domestik, menjaga bisnis migas kondusif, mencegah PHK, menjaga operasi kilang, dan mengkompensasi penurunan konsumsi BBM akibat Covid-19.

Bagikan

Pertamina Merugi: Presiden Jokowi Harus Bertanggungjawab

Presiden RI Joko Widodo.

SITUS Pertamina mempublikasikan kerugian Pertamina Semester-1 Tahun 2020 sebesar US$ 767,92 juta atau sekitar Rp 11,33 triliun (kurs US$/Rp=14.766). Dibanding periode sama tahun lalu, perolehan Pertamina ini merupakan kemunduran cukup sinifikan karena saat itu Pertamina melaporkan keuntungan sebesar US$ 659,96 juta atau setara Rp 9,7 triliun. 

Kita maklum jika banyak perusahaan merugi pada masa pandemi korona. Kerugian bisa besar atau bisa kecil. Namun ada juga perusahaan migas yang masih untung, seperti Cinopec China, PTT Thailand, Indian Oil Company Ltd., Petronas, dan lainnya. Untuk kasus Pertamina, kerugian tidak otomatis dapat diterima. Pemerintah harus bertanggungjawab seperti uraian berikut.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR (26/08/2020), Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan ada tiga faktor utama penyebab kerugian Pertamina yaitu turunnya harga minyak dunia, kurs Rupiah terhadap US$ dan permintaan BBM. Harga minyak turun menyebabkan sektor hulu Pertamina merugi, sedangkan turunnya permintaan akibat korona menyebabkan sektor hilir merugi. Turunnya kurs berdampak pada tambahan beban keuangan, karena fundamental pembukuan Pertamina berdasar US$.

Kita paham bahwa ketiga faktor di atas menjadi sebab ruginya Pertamina. Namun bukan hanya ketiga faktor tersebut yang menjadi penyebab kerugian. Publik harus paham, ada penyebab kerugian lain, yang semuanya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi, aturan dan prinsip good corporate governance (GCG).

Pertama, Pertamina harus membayar signature bonus (SB) Blok Rokan sebesar US$ 784 juta (sekitar Rp 11,3 triliun). Padahal sesuai Pasal 33 UUD 1945, mengelola Blok Rokan hak mandatory Pertamina. Hal yang lebih runyam, meskipun baru mengoperasikan Rokan Agustus 2021, Pertamina harus membayar SB pada 2018/2019. Untuk itu Pertamina harus menerbitkan surat utang! Seharusnya cadangan blok Rokan diperhitungkan sebagai penyertaan modal negara (PMN), tanpa SB, dan berlaku sejak pengelolaan dimulai Pertamina Agustus 2021.

Kedua, Pertamina harus membeli minyak mentah (crude) domestik dengan harga Indonesia Crude Price (ICP) lebih mahal sekitar US$ 8 per barel (Banyu Urip) dan US$ 11 per barel (Duri) dibanding ICP crude jenis lain. Hal ini terlihat pada Kepmen ESDM No.79.K/2020 tanggal 1 April 2020. Kepmen ini berlaku untuk ICP Maret 2020. Untuk bulan-bulan lain, antara Januari-Juni 2020, diperkirakan “anomali” perbedaan harga masih sama.

Rerata produksi lapangan Banyu Urip sekitar 210.000 barel per hari (bph), sedang lapangan Duri sekitar 170.000 bph. Jika seluruh produksi minyak kedua lapangan dibeli Pertamina, maka nilai “kemahalan” yang harus dibayar Pertamina (asumsi US$/Rp=14.500, 1 semester = 180 hari) adalah: untuk Banyu Urip (US$8/barel x 210.000 barel/hari x 180 hari) = US$ 302,4 juta, untuk Duri (US$ 11/barel x 170.000 barel/hari x 180 hari) = 336,6 juta. Sehingga nilai “keabnormalan” harga yang harus dibayar Pertamina US$ (302,4 + 336,6) juta = U$ 639 juta atau sekitar Rp 9,25 triliun. 

Nilai kemahalan atau kerugian Pertamina di atas dihitung atas dasar 100% produksi Banyu Urip dan Duri dibeli oleh Pertamina. Jika diasumsikan biaya cost recovery ditambah nilai bagi hasil (split) rata-rata kontraktor adalah 35% total produksi, maka 35% dari nilai kemahalan tersebut (Rp 3,24 triliun) malah dinikmati oleh asing Chevron (Duri) dan Exxon (Banyu Urip)!

Ketiga, Pertamina harus menanggung beban pencitraan politik dalam rangka Pilpres 2019, sehingga harus terlebih dahulu menanggung beban biaya subsidi BBM dan LPG sejak April 2017. Menurut Dirkeu Pertamina Emma Sri Martini pada RDPU Komisi VII DPR, akumulasi tanggungan Pertamina tersebut adalah Rp 96,5 triliun kompensasi dan Rp 13 triliun subsidi. Sehingga total beban kebijakan populis tersebut adalah Rp 109,5 triliun. Utang pemerintah ini memang kelak akan dibayar, tapi jadwalnya tak jelas, terutama karena besarnya defisit APBN akibat korona. Jika tak segera dilunasi, Pertamina justru terancam gagal bayar atau default. 

Karena utang pemerintah Rp 109,5 triliun tak dilunasi, Pertamina harus menerbitkan surat utang. Beban surat utang Pertamina sejak 2011 mencapai US$ 12,5 miliar. Khusus untuk 2018-2020, akibat menanggung akumulasi utang pemerintah Rp 109,5 triliun di atas, Pertamina setiap tahun harus menerbitkan bond US$ 750 juta (2018), US$ 1,5 miliar (2019) dan US$ 3 miliar (2020), pada tingkat bunga (kupon) yang berbeda-beda antara 3,65% hingga 6,5%. 

Total tambahan surat utang Pertamina 2018 hingga 2020 adalah US$ 5,25 miliar. Artinya, dihitung sejak penerbitan surat utang 2018 dan tingkat kupon masing-masing, maka beban bunga (cost of money) yang ditanggung Pertamina akibat kebijakan populis Pilpres 2019 yang menjadikan Pertamina sapi perah adalah sekitar US$ 210 juta atau sekitar Rp 3 triliun.

Keempat, selain ketiga faktor penyebab di atas, Pertamina juga harus menanggung beban kebijakan lain berupa public service obligation (PSO) BBM satu harga, PSO over quota LPG 3 kg, pembangunan rumah sakit untuk Covid-19, akuisisi perusahaan Maurel & Prom Prancis diperkirakan bernuansa moral hazad, dan lain-lain. Sesuai UU BUMN No.19/2003 beban PSO harus ditanggung APBN. Keseluruhan beban kebijakan tersebut dapat mencapai triliunan Rupiah juga.

Hanya dari 3 kebijakan pemerintah yang diurai di atas yaitu; 1) beban keuangan SB Rokan Rp 11,3 triliun, 2) membeli crude domestic mahal Rp 9,25 triliun dan 3) biaya bunga akibat kebijakan populis Pilpres 2019 Rp 3 tiriliun, Pertamina harus menanggung beban keuangan sekitar Rp 23,55 triliun. Artinya, jika kebijakan sesuai konstitusi, tidak melanggar aturan dan GCG, maka Pertamina masih untung sekitar Rp (23,55 – 11,3) triliun = Rp12,25 triliun.

Terkait posisi Ahok sebagai Komut yang masih dihujat publik, masalahnya sama, yaitu pemerintah mengangkat Ahok tanpa peduli aturan dan GCG. Ahok diangkat menjadi Komut dengan melanggar sejumlah ketentuan dalam UU BUMN No.19/2003, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Pengangkatan Komisaris BUMN, dan Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG. Karena itu, seperti juga sikap publik, IRESS bersikukuh pada sikap semula, Ahok harus segera dilengserkan dari posisi Komut Pertamina.

Jika dikaitkan dengan peraturan harga BBM yang berlaku saat ini, dimana pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM, sebenarnya konsumen BBM telah mensubsidi Pertamina minimal Rp 20 triliun. Artinya, rakyat telah menyelamatkan Pertamina dari kerugian yang lebih besar dari sekedar Rp 11,3 triliun. Untuk itu IRESS bersama sejumlah tokoh dan aktivis telah mengajukan Somasi terhadap Presiden dan Citizen Law Suit kepada Pengadilan Jakarta Pusat menuntut ganti kemahalan harga BBM pada Juni-Juli 2020. Masalah ini akan dibahas dalam tulisan IRESS berikutnya.  

Sebagai kesimpulan, kerugian Pertamina sebenarnya terjadi akibat kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi, peraturan dan GCG. Dalam kondisi harga BBM yang tetap tinggi seperti sekarang, Pertamina malah bisa untung Rp 12,25 triliun, jika pelanggaran tidak terjadi. Namun karena berbagai pelanggaran oleh pemerintah, 265 juta rakyat kehilangan kesempatan memperoleh manfaat SDA migas bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keuntungan hanya dinikmati segelintir orang dalam lingkar kekuasaan. Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan, rakyat wajar menuntut pertangungjawaban Presiden Jokowi.***

Jakarta, 2 September 2020

Marwan Batubara, IRESS

Bagikan

Sesudah Jokowi Tumbang: Resolusi Jihad… (Bagian-4)

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Istimewa)

REPUBLIK Indonesia berada dalam Bahaya Besar. Bahaya yang bisa mengakibatkan hilangnya Republik Proklamasi 45 itu dari Peta Bumi. Oleh karena itu perlu diselamatkan oleh para pejuang sebagaimana dulu, 75 tahun yang lalu, pernah berjuang untuk merdeka dari Penjajahan.

Perjuangan Kemerdekaan yang mana berhasil melahirkan Republik Indonesia, Negara Kepulauan terbesar di Dunia, dan memunculkannya di Peta Bumi. Kemunculannya di Peta Bumi Dunia ini sekarang terancam hapus.

Sesudah kelahirannya itu Republik Indonesia pernah diprediksi menjadi Negara Besar dengan kekuatan rakyatnya yang nomor empat di dunia, kekuatan ekonominya yang ditunjang oleh kesuburan tanahnya yang luas serta berlimpah-ruahnya sumberdaya alamnya, oleh Keislaman Rakyatnya yang terbesar di Dunia dan berhasil mengusir penjajahan di muka Bumi Nusantara sebagai Rahmat dari Tuhan Sekalian Alam. Serta tidak lupa oleh Kekuatan TNI-nya yang sejauh itu pernah menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara.

Seluruh unsur Kekuatan Republik ini sudah melemah dan hampir mendekati keruntuhan dewasa ini. Mirip dengan menjelang runtuhnya Sriwijaya, Majapahit dan Kerajaan Kesultanan Islam yang pernah menjadi Kerajaan-kerajaan Besar di Tanah Nusantara ini. Membentang dari Tepi Timur Afrika sampai Tepi Barat Australia.

Kalau Tentara Jepang dalam waktu sepekan bisa menggilas Tentara Kerajaan Belanda dan pendudukan pedagang-pedagang Belanda lainnya selama 350 tahun, maka takjub dan serasa tidak masuk akal, ketika Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan peringatannya agar tidak mengusik orang-orang Cina di Indonesia.

Kalau Peristiwa Mei 1998 itu diulang, katanya, maka RRC bisa menggilas Indonesia hanya dalam tiga hari. Padahal peristiwa Mei 1998 itu tidak ada. Peristiwa yang dituduhkan sebagai “penganiayaan terhadap Etnis Cina Indonesia (ECI)” itu hanya dalih untuk mendapatkan Suaka Politik menjadi warga negara AS. Konon ada 50 ribu dari mereka yang terancam dideportasi kembali.

Jadi apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan Gatot?! Yaitu, bahwa warganegara ECI sudah menjadi Kekuatan Segregatif; bahwa RRC tidak segan untuk mengerahkan kekuatan Angkatan Perangnya untuk menghukum Indonesia; bahwa TNI sudah menjadi kekuatan lemah untuk mampu mempertahankan Kedaulatan Negara; dan bahwa ada tanda-tanda kekuatan Komunis bangkit di Indonesia, yang membangun komunikasi dengan Komunis RRC seperti tahun 1965.

Soal rusaknya perekonomian sudah menjadi pengetahuan umum, sebab kerusakan itu sudah terjadi sejak jaman Soeharto. Dan semakin bertambah-tambah rusaknya. Yang masih menjadi pertanyaan adalah kekuatan para Pejuang Islam Indonesia. Apakah mereka sadar, lahir dan batin, bahwa pada dewasa ini mereka menjadi satu-satuya kekuatan yang bisa menyelamatkan Republik Proklamasi. Sebagaimana pernah terjadi pada akhir 1945, saat para Pejuang Islam mengusir kekuatan Asing yang mau berkuasa kembali di Indonesia.

Bagikan

PLN Collaps?

KALAU ada statement “PLN bisa collaps gara-gara pemerintah berhutang dana subsidi ke PLN dan tidak dibayar-bayar”, statement seperti itu hanya modus saja guna menutupi masalah yang sebenarnya!

Yang bikin PLN collaps saat ini adalah karena pembangkit PLN yang digunakan untuk operasional Jawa-Bali hanya yang PLTA untuk beban puncak saja, dan yang PLTGU untuk menjaga stabilitas frekuensi saja, yang besarnya kurang dari 4.000 MW dari total sekitar 28.000 MW yang dibutuhkan.

Sedang 24.000 MW selebihnya, itu adalah memakai pembangkit-pembangkit swasta Independent Power Producer (IPP) milik Asing dan Aseng itu, yang di dalamnya didominasi saham para pejabat atasan PLN seperti LBP, JK, DI, kakak Erick dan lain-lain.

Akibatnya, karena mayoritas pembangkit swasta yang beroperasi, sedang jaringan ritail PLN sudah dijual oknum mantan Dirut PLN ke TW dan 9 Naga, maka secara otomatis Jawa-Bali saat ini sudah berlaku mekanisme pasar bebas kelistrikan (MBMS = Multi Buyer and Multi Seller System ). Dan produk listrik MBMS itu lebih mahal 4 kali lipat dari listrik PLN.

Nah, di sinilah masalahnya! Makanya tahun ini (2020) subsidi listrik nantinya sekitar Rp 140 triliun (sampai September Rp 106 triliun). Padahal subsidi ke PLN rata-rata per tahun hanya Rp 50 triliun.

Sehingga kalau tahun depan Pemerintah tidak kuat bayar subsidi MBMS sebesar Rp 140 triliun, padahal instalasi PLN Jawa-Bali saat ini sudah dikuasai swasta, maka tahun depan PLN bubar. Yang Jawa-Bali diserahkan Aseng dan Asing, yang Luar Jawa-Bali diserahkan Pemda. Dan tarip listrik otomatis akan naik 4 kali lipat dari saat ini! Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn!***

Jakarta, 12 Agustus 2020


Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

Bagikan

Mahalnya Harga Proyek Mencetak Sawah

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) diam-diam punya proyek besar. Nama proyek tersebut adalah mencetak sawah, atau perluasan sawah. Kegiatan proyek mencetak sawah dibiayai dalam bentuk dana tugas perbantuan yang bersumber dari APBN.

Kemudian realisasi proyek mencetak sawah dilaksanakan oleh instansi militer dalam bentuk kerjasama antara menteri pertanian dengan Kepala Staf TNI AD, dan juga dengan Panglima TNI. Selanjutnya, dengan adanya bentuk kerjasama ini, berarti proyek mencetak sawah tidak melalui sistem lelang.

Meskipun anggaran besar, Kementan tetap tidak mau melakukan lelang. Hal ini memperlihatkan ada keanehan yang dipertontonkan oleh Kementan. Keanehan itu karena pihak kementan tidak begitu percaya dengan perusahaan swasta. 

Perusahaan swasta ketika menang lelang, memang selalu melakukan subkontraktor seperti lumrah dilakukan perusahaan BUMN. Atau proyek yang sudah dimenangkan biasanya dijual atau dikerjakan oleh perusahaan lain. 

Mungkin bisa juga pihak Kementan ingin melakukan by pass atas banyak peraturan. Salah satunya dengan menghindari lelang agar bisa melewati hukum seperti peraturan pengadaan barang dan jasa. Bila cetak sawah melalui peraturan seperti di atas, bisa dianggap prosesnya lama, dan bisa-bisa tidak bakal selesai sesuai dengan targetnya yang direncanakan dalam satu tahun.

Bisa juga penyebab lain tidak melalui lelang maupun tidak melibatkan pihak perusahaan swasta lantaran biaya perhektar terlalu mahal. Konon satu hektar bisa mencapai Rp 30 juta. Sedangkan pihak militer berani menyodorkan tawaran biaya untuk satu hektar untuk provinsi di wilayah barat sebesar Rp 16 juta, dan untuk provinsi wilayah timur sebesar Rp 19 juta.

Makanya dengan alasan harga lebih murah, pihak Kementan langsung kepincut dan menjalin kerjasama dengan TNI AD dalam bentuk swakelola. Selain itu, kerjasama swakelola juga untuk memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia TNI seperti pada level Kodam dan Kesatuan Zeni. Dan juga akan dibantu dan didukung kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten. 

Kemudian proyek mencetak sawah telah dilaksanakan di 28 Provinsi. Dengan sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 337,7 miliar untuk tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2016, anggaran sudah dihabiskan mencapai Rp 2 Triliun, dan pada tahun 2017, sudah habis juga anggaran sebesar Rp 1 Triliun. Dahsyat bukan?

Meskipun proyek mencetak sawah sudah menghabiskan anggaran sampai triliunan Rupiah, tetap saja proyek perluasan sawah yang dikerjakan oleh TNI AD lebih menekankan pada target luasan, bukan kesiapan lahan untuk diolah oleh calon petani. 

Hal tersebut mengakibatkan lahan tidak siap pakai untuk dijadikan persawahan. Karena perluasan sawah hanya bagian tertentu yang tercetak lahan sawah, yang ditandai dengan lahan yang berpetak-petak. Sedangkan mayoritas lahan tidak menunjukan adanya sawah baru yang tercetak.

Selain itu, proyek mencetak sawah ini bisa dibilang asal-asalan. Kegiatan mencetak sawah tidak melakukan pengujian atas tanah yang akan digunakan. Hanya melihat berdasarkan visual pada gambar peta yang disediakan oleh dinas tata ruang terkait. Sehingga hutan lindung juga akan terkena atau saling tumpang tindih pada lokasi percetakan sawah.

Dan yang paling miris, sambil goyang-goyang kepala adalah masalah rekruitmen petani. Ternyata calon petani yang direkrut belum paham dan punya pengalaman dalam bercocok tanam padi. Karena yang direkrut memang pekerjaan macam-macam. Ada Petani, dan ada juga yang sehari-hari bukan petani sebagai mata pencarian.

Jadi proyek mencetak sawah kementerian pertanian ini kurang punya rencana yang matang. Sehingga pelaksana proyek di lapamgan dinilai asal-asalan saja. Dari sini, lebih baik aparat hukum untuk melakukan penyelidikan atas proyek kementerian pertanian tersebut. Karena harga per hektare sekitar Rp 16 juta atau Rp 19 juta terlalu mahal. Dan hal ini, terindikasi ada kebocoran anggaran negara.***

Adri Zulpianto

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska)

Bagikan

Surat Terbuka Untuk Nadiem: Kemana dan untuk Siapa Dana Bantuan Covid-19 Kemendikbud?

DANA Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud menjadi masalah karena menyingkirkan organisasi besar NU, Muhammadiyah dan PGRI, dengan meloloskan lembaga pendidikan elit.

Dampak dari penyingkiran itu diperkirakan akan mengaburkan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena tiga lembaga tersebut tidak dapat dilepaskan dari perjuangan memajukan pendidikan di Indonesia. Maka, menjadi terasa sangat wajar jika NU, Muhammadiyah dan PGRI cabut dari program Kemendikbud.

Meskipun demikian, Nadiem telah meminta maaf dan mengajak kembali NU, Muhammadiyah dan PGRI untuk masuk kembali dalam POP, walau ditolak.

Penolakan tersebut bisa jadi karena program POP hanya akan menjadi PHP bagi organisasi besar sekelas NU, Muhammadiyah, maupun PGRI, seperti program bantuan membantu pelaku seni dan budaya, yang konon hanya dapat PHP masa pandemi ditetapkan di Indonesia.

Kami dari Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) mencatat, ada program Kemendikbud yang diprogramkan untuk membantu pelaku seni dan budaya yang terdampak Covid-19 pada pendataan yang dilakukan dalam tenggat waktu Maret-April. Prosesnya, program tersebut sudah mendata sebanyak 29.781 pelaku seni dan budaya yang terverifikasi, dengan bantuan sebesar Rp 1 juta per-kepala.

Namun, pada pertengahan Juli 2020, program bantuan untuk pelaku seni dan budaya terdampak Covid-19 malah ditutup tanpa kepastian yang jelas. Program bantuan untuk pelaku seni dan budaya malah tidak dapat diakses lebih lanjut. Padahal di waktu yang bersamaan, seharusnya program tersebut harus melaksanakan pencairan terlebih dulu.

Maka dari itu, kami meminta kepada Kemendikbud untuk memberikan keterangan yang jelas terkait program bantuan tersebut. Karena ini menyangkut hak masyarakat pelaku seni dan budaya yang sudah mengikuti program tersebut. Terlebih lagi di antara sekian banyak yang mendaftar merupakan guru seni dan budaya yang aktif mengajar di sekolah maupun sanggar seni dan budaya yang berprestasi.

Selain itu, banyak pula pelaku seni dan budaya yang mendaftar mengantungkan nasibnya pada bantuan tersebut, karena di sisi lain, pelaku seni dan budaya tidak menjadi prioritas pembelajaran di sekolah-sekolah.

Selain itu, kami meminta juga kepada KPK maupun BPK untuk mengusut dana yang berpotensi membuat kerugian negara atas satu program perlindungan pelaku seni dan budaya sebesar Rp 29.718.000.000.

Sehingga KPK harus memanggil dan meminta keterangan dari Nadiem selaku menteri yang bertanggungjawab atas program dan kebijakan perlindungan pelaku seni dan budaya.

Jika dugaan dana itu hilang tanpa tuan, atau bahkan dugaan dana itu dikorupsi menjadi benar adanya, maka janji KPK atas hukuman mati bagi penyalahgunaan dana covid-19 harus juga direalisasikan oleh KPK.***

Adri Zulpianto
Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA)

Bagikan

Melawan Pelumpuhan DPR Dalam UU Korona No 2/2020!

Ilustrasi/foto/asiatoday.id

UU No.2/2020 adalah tentang Penetapan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. UU No.2/2020 diyakini melanggar konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi. Salah satu pelanggaran terfatal, dilumpuhkannya hak budget DPR dalam Pasal 23 UUD 1945: 1) APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2) RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; 3) Apabila DPR tidak menyetujui R-APBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.

Tulisan ini membahas ketentuan UU No.2/2020 yang melanggar konstitusi. Dibahas juga motif yang diyakini ada di balik pelanggaran, terutama Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 2.

Pertama, pada Pasal 2 ayat (1) UU No 2/2020 disebutkan pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit: 1) melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan paling lama sampai 2022; 2) sejak 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% dari PDB; dan 3) penyesuaian besaran defisit dilakukan bertahap.  

Pasal 2 UU No.2/2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena meskipun defisit APBN perlu dinaikkan melebihi 3% dari PDB, DPR sama sekali tidak dilibatkan menentukan batas defisit tersebut. Padahal, persetujuan DPR atas APBN sebagai pemegang hak konstitusional budgeting merupakan cermin kedaulatan rakyat. Jika hak budget dieliminasi, maka kedaulatan rakyat menentukan APBN pun hilang!  

Dengan hilangnya hak DPR menentukan defisit, maka nilai maksimum defisit menjadi terbuka tanpa batas. Nilai belanja APBN yang hanya terpusat di tangan pemerintah pun akan ditetapkan nyaris tanpa kontrol. Sehingga, APBN dapat dialokasikan pada program-program pro pengusaha, pro oligarki, tidak prioritas, dan berpotensi moral hazard. Atas nama korona, stabilitas ekonomi dan keuangan, APBN yang sebagian besar ditutup dengan menambah beban utang rakyat, berpotensi diselewengkan dan dikorupsi!

Kedua, pada Pasal 12 ayat 2 UU No.2/2020 dinyatakan perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Ini mempertegas niat buruk pemerintah menetapkan APBN secara tunggal, sekaligus menjadi alat menyingkirkan DPR ikut membahas APBN. Pemerintah telah bertindak inskonstitusional dan menghalalkan segala cara.

Padahal pada Pasal 23 UUD 1945 disebutkan kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. RAPBN harus diajukan Presiden untuk dibahas dan disetujui DPR. Dengan pembahasan, terjadi proses check and balances dan APBN dapat pula dialokasikan sesuai prioritas. Ironis, DPR malah menyambut baik UU Korona yang telah melucuti haknya.

Terlepas partisipasi DPR dan DPD dalam menetapkan budget mungkin dapat mengurangi kecepatan mengambil keputusan, konstitusi telah menjamin bahwa kedua lembaga memiliki hak ikut membahas dan menetapkan APBN dan APBN-P setiap tahun. Kondisi memaksa yang dipakai melegalkan eliminasi hak DPR seperti diatur Pasal 2 dan Pasal 12 UU No.2/2020 merupakan perbuatan illegal sarat moral hazad.

Menurut logika, tidak mungkin konstitusi dibuat sedemikian rupa sehingga ketentuan di dalamnya conflicting satu sama lain, atau bisa saling meniadakan hanya karena adanya satu sebab, seperti kegentingan memaksa Pasal 22 UUD 1945. Karena itu banyak kalangan telah menggugat UU No.2/2020 ke Mahkamah Konstitusi, termasuk KMPK.

Faktanya, dengan telah ditetapkannya Perppu No.2020 menjadi UU No.2/2020 pada 16 Mei 2020, pemerintah telah menerbitkan Perpres tentang Perubahan UU APBN 2020, yang selama ini dikenal sebagai UU APBN-P sebanyak dua kali, yaitu Perpres No.54/2020 pada 3 April 2020 dan Perpres No.72/2020 pada 24 Juni 2020. Kedua Perpres diterbitkan sewenang-wenang oleh pemerintah dalam kurun waktu tidak sampai tiga bulan, tanpa keterlibatan DPR. 

Dari kedua Perpres diperoleh biaya penanganan pendemi korona naik dari Rp 405 triliun menjadi Rp 695 triliun. Dana dukungan bidang usaha (Rp 430 triliun) lebih besar dibanding kesehatan dan jaring pengaman sosial (Rp 291 triliun). Sedangkan defisit APBN naik dari Rp 852 triliun (3,07%) jadi Rp 1.039 triliun (6,34%). Karena pandemi, penerimaan negara turun cukup besar dan belanja naik signifikan, sehingga defisit ditutup dengan utang, Rp 1.220 triliun.  

Dalam kondisi keuangan negara yang demikian memprihatinkan, dan mestinya dibahas seluruh lembaga terkait, keputusan justru diambil oleh hanya segelintir pejabat di pemerintah. Patut diduga sejumlah lembaga non pemerintah, pengusaha dan konglomerat ikut terlibat mempengaruhi Perpres guna mengamankan kepentingan. DPR sengaja dilumpuhkan agar agenda oligarki yang diduga sarat moral hazard berlangsung mulus.

Jika dicermati lebih lanjut, beberapa skandal yang muncul belakangan ini dapat mengkonfirmasi kuatnya peran oligarki dan nuansa moral hazard dalam penyusunan Perpres No.54/2020 atau No.72/2020. Salah satu contoh adalah tentang Program Kartu Prakerja, yang semula mendapat alokasi anggaran berdasar Perpres No.36/2020. Karena banyak protes publik dan temuan penyelewengan KPK, landasan hukum berubah jadi Perpres No.76/2020.

Padahal, menjadikan Perpres sebagai landasan legal tanpa adanya rujukan UU merupakan pelanggaran hukum serius. Terjadi rekayasa busuk: uang yang seharusnya diberikan secara utuh kepada rakyat, sebagian malah diberikan tanpa lelang pada 8 provider mitra penyedia pelatihan dengan anggaran Rp 1 juta per orang, untuk 5,6 juta orang. Empat di antara provider adalah PMA. Melalui Perpres No.76/2020, pemerintah memaksakan agar sebagian anggaran program dapat dinikmati mitra pelatihan yang sebagian berlatar belakang oligarki!

Artinya, program yang berkedok merakyat sebetulnya ditunggangi kepentingan oligarki berburu rente. Padahal modul pelatihan dapat diakses cuma-cuma di internet atau lembaga milik pemerintah. Jika ada empati terhadap penderitaan rakyat terdampak pandemi dan temuan KPK diperhatikan, maka tanpa dituntut program wajar berhenti. Namun karena matinya empati, niat korupsi dan status kebal hukum UU No.2/2020, maka program tetap dilanjutkan.

Kasus lain adalah tentang perubahan peran LPS yang wewenangnya ditingkatkan sepihak sesuai PP No.33/2020 melebihi ketentuan dalam UU No.4/2004 tentang LPS. Dengan itu, LPS dapat dimanfaatkan membail-out bank-bank atau perusahaan bermasalah. Pemanfaatan ini akan berjalan lancar karena minimnya prosedur atau syarat rujukan dan transparansi. Cara ini mirip megaskandal BLBI, negara menolong bank dan bisnis para pengusaha bermasalah melalui proses yang sarat moral hazard, sehingga mewariskan beban utang besar pada rakyat. 

Berikutnya adalah pemanfaatan APBN untuk membantu pengusaha melalui dana yang dialokasikan sebagai bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun sesuai PP No.23/2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana telah diserahkan secara simbolis Rp 1 triliun oleh Presiden Jokowi pada 23 Juli 2020 di Istana Negara. Hal yang dikhawatirkan adalah siapa dan bagaimana cara, syarat serta prosedur bantuan dijalankan, yang minim pengawasan. 

Konsultasi dan pengawasan oleh DPR tidak optimal, sedangkan dasar kebijakan, peraturan operasional dan syarat pelaksanaan belum tersedia komprehensif dan berpotensi moral hazard. Sehingga, sebagian dana bantuan UMKM dapat berfungsi menjadi dana talangan bagi bank atau kredit macet, termasuk sektor properti dan kredit lainnya. Padahal kredit macet timbul bukan karena pandemi, tetapi akibat pelanggaran aturan, ignorance, penyimpangan, kegiatan spekulatif, dan lain-lain. Besarnya dana talangan dapat membesar karena motif untuk luar UMKM.

Dalam PP No.23/2020 disebutkan bank peserta menyediakan dana penyangga liquiditas bagi bank pelaksana yakni bank umum konvensional dan bank syariah. Selain itu bank peserta dapat bertindak sebagai bank pelaksana berfungsi merestrukturisasi kredit dan pembiayaan. Mekanisme seperti ini dapat dianggap sebagai pola talangan atau bailout bank atas nama bantuan UMKM. Bantuan ini tidak mengacu persyaratan kondisi darurat tetapi pada kondisi normal, sehingga bank lebih leluasa mengeruk dana UMKM. Akhirnya, dana bantuan UMKM dapat lebih banyak dinikmati pengusaha besar oligarkis dibanding UMKM.

Uraian di atas telah memperlihatkan bagaimana UU No.2/2020 disusun untuk membuka jalan bagi penggunaan APBN pro oligarki yang bernuansa moral hazard. Praktek seperti ini sudah biasa dilakukan para pengusaha berpengalaman dalam berbagai kasus, terutama megaskandal BLBI. Para veteran perampok BLBI ini sangat berpengaruh dan berhasil mengintervensi penguasa untuk menerbitkan Inpres No.8/2002, tentang release and discharge.

Dalam buku Skandal BLBI (2008) mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie menceritakan pengalaman betapa kuatnya pengaruh para konglomerat bersama menteri pro-oligarki membahas penyelesaian kasus BLBI pada November-Desember 2002: Ada seorang menteri yang mengatakan supaya jangan main-main dengan para pengusaha pengutang BLBI itu, karena mereka para konglomerat yang sudah bermain di Hongkong dan Singapura dengan jaringannya yang luas. Jadi, mereka sudah merupakan perusahaan multinasional.

Akhirnya para konglomerat perampok BLBI memang mendapat status bebas pidana korupsi dari pemerintah yang pro pengusaha melalui Inpres No 8/2002. Mereka ini sekarang tetap berkibar sebagai bagian dari oligarki kekuasaan dan bahkan tumbuh lebih besar.  

Saat ini, ikatan oligarki penguasa-pengusaha jauh lebih erat dan menentukan dibanding era Megawati. Buktinya, karpet merah kebijakan dan peraturan bahkan sudah dipersiapkan sejak awal untuk memuluskan agenda para konglomerat, sebelum adanya program! Pada Era Jokowi yang mengusung UU No.2/2020, segalanya mudah bagi oligarki, termasuk melumpuhkan DPR. Bahkan yang dilumpuhkan pun malah senang. Rakyat tak perlu buang waktu untuk heran. Mari bangkit untuk melawan!***

Jakarta, 28 Juli 2020

Marwan Batubara, KMPK

Bagikan

Buah Kesabaran Perjuangan Bernama Hagia Sophia

Sofyan Siroj AW. foto/ist

SEANDAINYA dunia ini menjadi satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibukota negaranya!” Demikianlah ucapan Napoleon yang menunjukkan kekagumannya pada kota yang paling kokoh di dunia saat itu. Konstantinopel adalah pusat dari kekaisaran Romawi Timur.

Kota ini disegani karena bagian belakangnya dibatasi benteng-benteng terbaik setinggi 60 kaki. Belum ada sejarahnya pasukan musuh yang bisa lolos dari sini.

Adapun dari bagian depan, terbentang Laut Marmara yang dijaga ketat tentara laut dan Selat Golden Horn yang diblokade oleh rantai yang sangat besar sehingga tak mungkin ditembus kapal manapun.

Tidak heran jika berbagai bangsa mencoba menaklukkannya, mulai dari bangsa Gothik, Persia, Rusia, Bulgar, namun apa daya Konstantinopel terlalu perkasa.

Sehingga pada tahun 1453 Masehi, tersebutlah seorang panglima bernama Sultan Muhammad yang membawa 250 ribu pasukan militer dengan 400 kapal perang berusaha menerobos kota legendaris tersebut.

Kekuatan militer sebanyak itu dibagi menjadi beberapa titik oleh sang panglima, di antaranya adalah pasukan yang bertugas merobek rantai Golden Horn. Namun setelah beberapa hari peperangan usaha mereka tak membuahkan hasil.

Hagia Sophia kembali difungsikan sebagai Masjid. foto/republika.co.id

Episode Muhammad Al Fatih

Sultan Muhammad sudah memperkirakan, jika ia tetap saja melakukan pola tersebut seperti apa yang pernah dilakukan para pendahulunya, tentu akan membuahkan hasil yang sama juga seperti dahulu.

Maka untuk memperoleh hasil yang belum pernah dicapai selama ini, ia juga harus berani melakukan apa yang belum pernah diperbuat selama ini. Sang Sultan menarik 70 kapal perang melintasi perbukitan sepanjang 16 km hanya dalam waktu satu malam saja!

Usaha ini akhirnya berhasil, kapal-kapal perang itu kini berada di bagian dalam selat Golden Horn yang nyaris tanpa penjagaan. Pasukan muslim dengan mudah menyeberanginya dan melakukan serangan tiba-tiba ke jantung kota Konstantinopel.

Tinta emas sejarah pun mencatat Sultan Muhammad sebagai pahlawan yang telah membebaskan Konstantinopel. Sejak itu ia diberi gelar Al-Fatih (sang pembuka). Karena dahulu Rasulullah juga menyebut kata tersebut dalam hadist riwayat Al-Imam Ahmad,

لَتُفتَحنَّ القُسطنطينيةُ ولنِعمَ الأميرُ أميرُها ولنعم الجيشُ ذلك الجيشُ

“Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu.“

Banyak sekali pelajaran dalam kisah di atas, namun ijinkan hari ini kita membahas satu saja prinsip emas yang ternyata senada pula dengan nasihat orang-orang barat; If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. (Jika engkau mengharapkan apa yang belum pernah diraih, maka engkau harus melakukan apa yang belum pernah diperbuat).

Resminya Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Umat Islam gembira. Bersuka cita. Sementara AS kecewa. Begitu pula Yunani. Tak ketinggalan lembaga PBB UNESCO. Hagia Sophia bukan sekadar bangunan. Sarat sejarah. Berdarah-darah. Lambang persaingan peradaban. Bagi umat Islam, dia simbol kejayaan. Tapi bagi non Islam sebaliknya.

Tahun 1931 Hagia Sophia ditutup oleh pemerintahan sekuler Kemal Attaturk. Kumandang azan tak lagi terdengar. Pada 1 Februari 1935 kembali dibuka. Tapi bukan lagi sebagai masjid, melainkan museum.

Dari 1935 ke 2020. Ada rentang waktu 85 tahun. Hampir 1 abad. Teramat panjang. Bagi Reccep Tayyip Erdogan, butuh waktu 17 tahun, sejak kali pertama dia berkuasa di Turki pada 2003 dengan menjadi perdana menteri. Rentang waktu 85 tahun itu sama dengan 17 kali pemilu di Indonesia. Banyak. Bahkan amat banyak.

Dari angka itu, kita bisa menyimpulkan bahwa politik itu perjalanan panjang. Bukan sesuatu yang instan atau serba cepat. Butuh kesabaran yang luar biasa. Endurance. Stamina yang melimpah.

Episode Muhammad Said Nursi dan Adnan Menderes

Pada 3 Maret 1924 masa kelam runtuhnya dunia islam tanpa pemimpin. Khilafah Ustmaniyah dihapuskan oleh kalangan sekuler Turki. Siang itu, 8 tahun setelah imperium besar Islam runtuh. Cerita sebuah keluarga menyambut kedatangan cucu yang baru saja selesai berkhitan.

Waktu adzan, dan itulah hari pertama adzan tak lagi menggunakan lantunan Adzan yang pernah dilantunkan Bilal Bin Rabah. Adzan itu dilafalkan dengan bahasa Turki. Sang cucu berkata pada kakeknya, Kakek kenapa engkau tak menyambut panggilan itu dan berangkat ke Masjid.

Sang Kakek pun menjawab, “adzan Rosullulah tak begitu cucuku.” Sambil membanting sebuah arloji, sang Kakek bergegas menuju masjid. Sang Kakek menarik muadzin yang menyerukan panggilan solat dalam bahasa Turki itu. Dan sang Kakek kumandangkan Adzan.

Mendengar lantunan adzan dalam bahasa Arab, segera para polisi menuju Masjid. Kegaduhan pun terjadi. Lelaki tua itu diseret keluar Masjid. Polisi marah pada sang kakek. Dan lelaki tua itu pun melawan. Sampai seorang perwira mengarahkan pistol dan melepaskan tembakan.

Sebelum timah panas menembus tubuh lelaki tua, seorang laki-laki muda menghalangi. Dia terjatuh. Anak kecil yang menjadi saksi semua kejadian itupun berteriak. “Ayaaah….!!”Anak Kakek itu terbunuh…. Dan cucunya pun memeluk jasad Ayahnya.

Selang waktu berganti, anak kecil itu pun tumbuh menjadi seorang pejuang. Jalannya panjang memasuki dunia politik yang penuh dengan tipu muslihat kaum sekuler. Tapi cita-cita luhur untuk mengembalikan Turki pada cahaya Islam tak pernah padam. Adnan Menderes, anak kecil itu tumbuh dan akhirnya berhasil menang 52% menjadi Perdana Menteri.

Ternyata dalam usaha sekulerisme menjauhkan mereka dari Islam. Sebagian dari mereka tetap merindukan Islam, rindu Al Quran, rindu adzan seperti adzan Bilal Bin Rabbah, para wanita rindu menggunakan hijab di ruang publik.

Hagia Sophia dirubah menjadi museum pada saat Said Nursi masih hidup. Lalu apa perjuangan beliau untuk Hagia Sophia? Berikut penjelasannya. Pada tahun 1950 Partai Demokrat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Turki dari Partai Rakyat Republik. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh almarhum Adnan Menderes adalah mengembalikan azan yang berbahasa Turki ke bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Hal itu disambut baik oleh Said Nursi. Said Nursi mengutus salah satu muridnya, Hamzah Emek, pergi ke Istanbul untuk mencari informasi tentang Hagia Sophia, apakah telah dibuka kembali menjadi masjid atau tidak!

Selama lima belas hari, setiap harinya Hamzah Emek pergi ke Hagia Sophia untuk mengecek apakah ia sudah menjadi masjid atau masih tetap sebagai museum. Lima belas hari berlalu. Ia pun pergi ke Emirdag untuk memberi tahu Said Nursi bahwa Hagia Sophia masih menjadi museum.

Pada tahun 1956 Said Nursi menyurati Adnan Menderes. Ringkasan isi suratnya sebagai berikut:

“Sebagaimana Partai Demokrat menjadi lebih kuat 10 kali dengan mengembalikan azan ke bahasa Arab, begitu pula kalian harus mengembalian Hagia Sophia sebagai masjid agar ia menjalankan fungsinya sebagai tempat ibadah selama 500 tahun.”

Adzan berbahasa Turki dikumandangkan selama 18 tahun lamanya hingga kemudian dikembalikan ke bahasa Arab oleh pemerintah yang baru, Perdana Menteri Adnan Menderes pada tahun 1950.

Kalangan sekuler tak suka dengan kebijakan-kebijakan Adnan Menderes yang pro pada umat Islam. Dia difitnah sebagai diktaktor. Perbaikan ekonomi yang pesat tak pernah diindahkan oleh kaum sekuler. Adnan tetap sebagai orang yang harus disingkirkan. Hingga ia pun dikudeta pihak militer dan ia pun syahid di tiang gantungan.

Mengembalikan Islam di atas tanah Turki yang sudah lama terjerembab ke dalam lubang hitam sekularisme bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu 18 tahun bagi Adnan Menderes mengembalikan adzan kembali berbahasa Arab, itu pun harus ia bayar dengan nyawanya.

Dan ketika kita akhirnya ditakdirkan berkuasa, juga tak perlu tergesa-gesa melakukan perubahan. Harus perlahan. Bertahap dan smooth. Bukankah itu yang dilakukan Erdogan? Dia tak langsung menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid kembali pada kali pertama berkuasa. Atau pada periode kedua dan seterusnya. Sementara itu, masih banyak di antara kita yang ingin serba cepat. Ingin menang segera. Ingin berkuasa segera. Dan seterusnya.

Episeode Kisah kesabaran perjuangan Erdogan

Diceritakan dari Dr. Hakem Muthairi hafizhahullah: Presiden Erdogan pernah mengunjungi AsySyaikh Muhammad Quthb rahimahullah (beliau ini saudara kandungnya Sayyid Quthb rahimahullah, pernah mendapatkan anugrah King Faishal Award dalam bidang study Islam), di rumahnya di Kota Makkah pada tanggal 20 Maret 2011.

Kemudian berceritalah Erdogan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Turki. Maka syaikh memberi petuah. “Lakukan sebisa yang sebisa kalian lakukan, berproses step by step, dan Allah tidak membebani jiwa kecuali ia mampu menganggungnya.” Erdogan meminta syaikh Muhammad Quthb untuk pindah ke Turki. Tapi jawab syaikh, “Aku ingin menghabiskan sisa usiaku di samping masjidil haram.”

Paling tidak bisa jadi satu alasan lagi kenapa Erdogan tidak main hantam langsung sistem sekuler yang berakar urat di Turki. Dan partai politik berhaluan Islam, Partai Refah [Partai Kesejahteraan] juga dikudeta dan partainya dibubarkan.

Pelarangan hijab di Turki dimulai pada tahun 1984. Hijab dilarang penggunakan di ruang publik, termasuk sekolah, universitas, pengadilan, kantor pemerintahan dan institusi resmi lainnya.

Pada tahun 2007, di depan pendukungnya Erdogan berjanji akan menghapuskan pelarangan hijab jika terpilih sebagai Perdana Menteri dan partainya AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) menang.

Dengan izin Allah, mayoritas rakyat Turki memilih Erdogan dan AKP. Parlemen berhasil dikuasai oleh partai AKP. Pada 2010 pelarangan hijab di universitas dicabut. Hijab juga mulai diperbolehkan digunakan di institusi negara pada tahun 2013 dan sekolah pada tahun 2014.

Pada tahun 2016 tepatnya 4 tahun yang lalu Erdogan juga dihadang oleh kudeta militer, Alhamdulillah dengan dukungan umat Islam Turki dan gerakan berbasis dari masjid, kudeta itu dapat digagalkan dengan izin Allah.

Sampai detik ini pun, kaum sekulerisme Turki berusaha untuk tetap menjatuhkan Erdogan, menjauhkan umat Islam dari Syariat Islam.

Turki sudah belajar banyak, sudah mengalami banyak cerita. Bagaimana ekonomi mereka hancur karena jauh dari Islam, dan diseret pada sekulerisme. Bagaimana dengan jumlah 83% umat Islamnya tapi tak berdaya, sejak Ustmani runtuh, prostitusi legal di negeri itu.

Mereka sangat tahu dan sadar kenapa harus bersatu, punya alasan untuk bangkit dari keterpurukan sejak dijauhkan dari Masjid. Euforia kita pada Hagia Sophia sudah sepatutnya menjadikan kita orang-orang yang sabar. Tak hanya dalam dunia politik. Tapi juga kehidupan lainnya. Salam Total Leadership!***

Sofyan Siroj AW Lc MA

Ketua QR Foundation Pekanbaru

Bagikan

Melawan Rencana IPO Anak Perusahaan Pertamina (Bagian 2)

Ilustrasi Pertamina.foto/idntimes.id

MENTERI BUMN Erick Thohir telah meminta agar Dirut Pertamina Nicke Widyawati menawarkan saham perdana (initial public offering, IPO) anak usaha Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam waktu 1-2 tahun ke depan (12/6/2020). Alasan terpenting IPO: untuk mendapatkan dana (murah). Alasan berikut: untuk meningkatkan governance, transparansi dan akuntabilitas. Terlepas ada alasan/manfaat lain, hal yang sering dipakai menjustifikasi IPO adalah: memperoleh dana dan perbaikan governance (good corporate governance, GCG).

Seperti diuraikan pada tulisan sebelumnya, IPO dapat saja diterima jika Pertamina bukan BUMN yang harus mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945. Jika pemegang kekuasaan mau memahami dan patuh terhadap konstitusi, maka alasan dan perdebatan untuk menjustifkasi rencana IPO menjadi tidak perlu. Untuk memenuhi amanat konstitusi dan ketahanan nasional, negara memang harus siap berkorban dana tanpa IPO. Sedangkan untuk mencapai level GCG tertentu, tersedia cara lain yang lebih efektif selain melalui IPO.

Tegaknya kedaulatan, berjalannya konstitusi, terjaganya ketahanan energi dan meratanya pembangunan melalui cross-subsidy oleh BUMN yang dikelola tanpa IPO, tidak layak diperbandingkan dengan keuntungan akses dana murah yang diperoleh dari melakukan IPO. Keuntungan nilai dana murah yang diperoleh dari IPO sangat minim jika dibandingkan dengan besarnya manfaat strategis yang diperoleh jika BUMN dikelola sesuai konstitusi tanpa IPO.

Salah faktor yang sangat merugikan adalah bahwa dengan IPO, profit yang dapat diraih akan berkurang sesuai berapa persen besar saham yang dijual. Faktor lain, sebagai pelaksana tugas perintisan dan pembangunan daerah, lambat laun BUMN akan kehilangan kemampuan cross-subsidy karena anak-anak usaha yang menguntungkan (cream de la cream) akan segera dijual, sehingga menyisakan anak-anak usaha yang kurang profitable.

Seperti diketahui, pola pembentukan sub-holding, memilih anak usaha yang paling profitable dan kemudian menjual sahamnya, merupakan cara umum oleh asing dan kapitalis-liberal untuk meraih untung maksimal dari berbagai korporasi. Pola unbundling ini akan menjadikan BUMN semakin kerdil, dan negara pun akan mangalami penerimaan yang semakin mengecil. Di sisi lain, pola unbundling juga akan membuat biaya penyediaan produk dan jasa semakin mahal dan ini menjadi beban konsumen/rakyat.

Ringkasnya, terlepas dari aspek strategis konstitusional, IPO anak usaha Pertamina melalui proses unbundling, sub-holding, menjual yang paling menguntungkan, lambat laun akan membuat portfolio bisnis mengecil, keuntungan menurun, penerimaan negara menurun, harga produk/layanan yang dibayar konsumen naik, kemampuan cross-subsidy menurun dan dominasi swasta/asing terus meningkat. Karena lingkup bisnis mengecil dan tidak profitable, lambat laun bisa saja Pertamina akan hidup dari APBN seperti halnya TVRI, dan tidak mampu membangun daerah-daerah yang tertinggal dan minim konsumen.

Kondisi ekstrim yang merugikan di atas bisa saja berkurang jika ada batasan-batasan, antara lain, anak usaha yang dijual adalah yang secara bisnis tidak mengurangi penerimaan negara. Tapi siapa yang mau beli saham perusahaan yang kurang profitable? Atau penjualan saham hanya dibatasi maksimum 25% atau 49%. Makin besar saham yang dijual, maka makin besar kehilangan BUMN dan negara untuk memperoleh penerimaan. Kita pilih yang mana?

Ada argumentasi lain yang sering jadi alasan: IPO dilakukan dengan penjualan saham maksimum hanya sampai 25% atau 30%. Sehingga kontrol masih ada di tangan negara. Padahal dengan jumlah saham berkurang, profit pun ikut berkurang. Apakah manfaat dana murah dari IPO 25% atau 30% tersebut lebih besar dibandingkan profit yang turun? Selain itu, adakah jaminan kelak tidak akan terjadi penjualan saham lanjutan atau right issue?

Dengan telah terjadinya IPO, maka terbuka jalan bagi yang “berkepentingan” (oligarki penguasa & pengusaha dan asing) menjual saham lebih lanjut, hingga pemerintah kelak bisa menjadi pemegang saham minoritas. Untuk itu akan disediakan “ribuan alasan” manipulatif dan sarat kebohongan, misalnya saham negara perlu dijual untuk membantu orang miskin, membangun jalan desa, membangun sekolah, dsb. Ironi bernuansa moral hazard ini terjadi pada Indosat yang di “IPO” sebanyak 35% pada 1994. Saat itu dikatakan penjualan saham negara sudah maksimal. Ternyata pada 2002 saham kembali dijual, sehingga negara hanya menjadi pemegang saham minoritas (14%) pada sektor sangat strategis dan menguntungkan tersebut.

Seperti disebut di atas, selain untuk memperoleh dana, IPO diperlukan untuk meraih governance yang lebih baik. Itu pula yang dinyatakan Erick Thohir selepas RUPS pelantikan Nicke Widyawati menjadi Dirut Pertamina pada 12 Juni 2020. Kata Erick, Pertamina perlu IPO-kan 1-2 sub-holding sebagai bagian dari transparansi dan kejelasan akuntabilitas. Apakah untuk meraih governance, IPO menjadi satu-satunya jalan?

Banyak cara meningkatkan GCG di Pertamina tanpa harus IPO. Salah satu terpenting menjadikan Pertamina sebagai non-listed public company (NLPC). NPLC adalah pola dimana Pertamina menjadi perusahan terdaftar di bursa (BEI), namun tidak ada (1% pun) saham yang dijual. Dengan terdaftar di BEI, Pertamina menjadi perusahaan terbuka yang diawasi publik, namun pemilikan negara di Pertamina tetap 100%. Sehingga, BUMN dikelola sesuai konstitusi, saham 100% milik negara, dan tanpa prospek negara menjadi minoritas seperti halnya Indosat.

Salah satu aspek penting dalam GCG adalah bagaimana mengendalikan dan mencegah intervensi pejabat pemerintah terhadap BUMN sebagaimana terjadi selama ini. Faktanya, Pertamina telah menjadi korban kebijakan pemerintah yang merugikan keuangan korporasi terkait crude domestic, signature bonus Blok Rokan, harga BBM, LPG 3kg, dan lain-lain.

Terkait crude domestik, signature bonus dan lapangan migas luar negeri, Pertamina harus mengeluarkan dana bernilai puluhan triliun Rupiah, sebagai beban biaya operasi “tambahan”. Sedangkan terkait harga BBM, sejak April 2017 hingga Desember 2019, Pertamina harus menanggung beban public service obligation (PSO) lebih dahulu sebesar Rp 95 triliun yang hingga Mei 2020 belum dilunasi. Akibat beban PSO, kondisi keuangan dan cash flow perusahaan terganggu, sehingga Pertamina harus menerbitkan obligasi.

Akibat kebijakan pemerintah yang melanggar UU dan prinsip GCG di atas, minimal Pertamina harus menanggung beban: (1) biaya “tambahan” puluhan triliun Rp dan, (2) beban bunga obligasi akibat tugas PSO yang nilainya juga puluhan triliun Rp. Beban kerugian tersebut bisa bertambah jika credit rating Pertamina turun akibat pelanggaran GCG oleh pemerintah.

Bahkan Pertamina bisa mengalami gagal bayar atas utang jatuh tempo tahun ini, jika pemerintah tidak segera melunasi piutang Pertamina tersebut. Artinya, yang lebih mendesak dilakukan adalah penegakan GCG oleh pejabat pemerintah dibanding IPO untuk perbaikan GCG. Terbukti, karena pejabat pemerintah bermasalah, meskipun telah menjadi perusahaan terbuka (telah IPO), GCG tetap dilanggar, seperti terjadi pada kasus Laporan Keuangan Garuda.

Seperti diungkap manajemen pada RDPU dengan Komisi VII DPR (29/6/2020), Pertamina perlu melakukan IPO karena membutuhkan dana yang sangat besar. Namun di sisi lain, uraian di atas menunjukkan bahwa keuangan Pertamina bermasalah akibat kebijakan intervensi dan kesewenang-wenangan pemerintah. Artinya, jika akhirnya IPO terlaksana, maka salah sebab tergadainya sebagian saham milik negara di Pertamina adalah sikap pemerintah yang menjadikan Pertamina sebagai sapi perah, dan sekaligus melanggar UU dan prinsip GCG.

Kembali kepada pernyataan Erick Thohir, maka IPO bukan satu-satunya cara untuk meraih transparansi dan akuntabilitas. Tetapi yang paling relevan dan mendesak untuk perbaikan GCG adalah menertibkan dan mengendalikan pejabat tertinggi di istana negara dan sejumlah menteri di beberapa kementrian yang justru membuat kebijakan dan melanggar aturan, serta secara faktual telah merugikan negara dan korporasi. Sejalan dengan itu, Erick pun perlu segera menjadikan Pertamina (juga PLN) sebagai non-listed public company.

Dalam road map pengembangan bisnis Pertamina yang beredar pertengahan Juni 2020, tersusun rencana aksi korporasi untuk 2-3 tahun mendatang. Selain rencana IPO anak usaha, terdapat pula rencana-rencana merger, strategic partnership, sinergi, transfer, konsolidasi untuk sinergi BUMN dan divestasi saham. Menyangkut rencana IPO, sepanjang anak-anak usaha atau sub-holding tersebut merupakan bagian dari rantai utama bisnis Pertamina, maka jelas langkah tersebut harus dibatalkan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Terkait anak usaha yang bukan core business, maka berbagai aksi korporasi tersebut, termasuk penjualan saham atau divestasi, dapat saja diterima sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bebas moral hazard. Untuk memperoleh nilai tertinggi, penjualan saham non-core harus ditunda setelah pandemi korona. Kecuali penjualan tersebut ditumpangi para pemburu rente yang memanfaatkan pendemi melalui kolaborasi dengan pengambil keputusan untuk meraih untung besar. Di sini kampanye governance yang diusung Erick akan butuh pembuktian!

Dalam road map tersebut juga tercantum rencana divestasi Saka Energi dan sejumlah anak usaha di lingkungan PHE. Dalam kondisi harga minyak dunia rendah, maka rencana divestasi Saka seharusnya ditunda. Begitu pula dengan rencana divestasi anak usaha di PHE, termasuk share-down saham Blok Mahakam dan Rokan. Khusus divestasi Blok Rokan, beban signature bonus sekitar Rp 11,5 triliun harus diperhitungkan.

Prinsipnya, karena telah dikuasai Pertamina 100% dan merupakan bagian dari core business, maka share-down Blok Mahakam dan Blok Rokan menjadi tidak relevan. Divestasi kedua blok akan bermasalah jika tetap diakukan dengan mengacu harga minyak rendah, dan terjadi tanpa transparasi pula. Moral hazard dalam divestasi saham pada kedua blok sangat potensial terjadi, karena proses berlangsung tanpa tender. Di sisi lain, prosedur baku proses divestasi belum tersedia dan pengawasan lembaga lain tidak optimal. Sehingga, potensi kerugian negara/Pertamina dari divestasi atau share-down kedua blok akan sangat besar.

Oleh sebab itu, IRESS mengajak publik dan menuntut DPR untuk mengawasi secara seksama rencana divestasi kedua blok migas dan juga keseluruhan aksi-aksi korporasi yang akan dijalankan Pertamina dan Kementrian BUMN sesuai road map. Rencana IPO dan seluruh rencana aksi korporasi dapat saja sarat kepentingan kapitalis-liberal, perburuan rente dan oligarki penguasa-pengusaha. Rakyat butuh bukti dari Erick Thohir bahwa Pertamina adalah korporasi milik negara yang perlu dikelola secara konstitusional, sesuai prinsip GCG dan bebas moral hazard. Rakyat tidak lagi butuh retorika hipokrit pembrantasan mafia minyak atau pengangkatan Komisaris Utama cacat hukum. Selain itu kita menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan telah menjadikan Pertamina sebagai sapi perah.***

Jakarta, 22 Juli 2020
Marwan Batubara, IRESS

Bagikan

Apakah Produk Green Diesel (D100) Pertamina Masih Ekonomis?

 

Ilustrasi/foto/portonews.com

PERTAMINA pada Rabu (15/7/2020) telah merilis berhasil memproduksi green diesel (D100) standar Euro 5 dari Kilang Dumai, yaitu jenis BBM ramah lingkungan, karena D100 itu dibuat dari bahan baku RBDPO (Refined Bleaching Deodorise Palm Oil) dengan menggunakan katalis merah putih sebagai produk anak negeri. Tentu langkah ini patut diapresiasi, hanya sayangnya dirut Pertamina Nicke Widyawati saat itu hingga sekarang tidak menyebutkan berapa biaya pokok produksi D100 per liter, sehingga tidak membebani rakyat dan negara dalam bentuk subsidi ketika D100 dijual di SPBU untuk umum.

Kalaupun kita berani asumsikan harga produk D100 itu setara produk Pertamina Dex yang dibandrol Rp 10.200 per liter di SPBU, maka kalau melihat harga bahan baku RBDPO, katalis, dan biaya proses kilang yang agak kompleks dengan menggunakan hidrogen yang banyak, akan menghasilkan nilai jauh di atas itu.

Karena untuk memproduksi D100,  sebelumnya CPO diproses menjadi RBDPO membutuhkan proses panjang, direfinery mulai dari preheating, mixing dengan phosphoric acid dab activated clay, acid reaction, mixing, heating sampai dengan polish filtering, yakni melalui 15 peralatan.

CPO refinery menghasilkan 94% RBDPO dan 5% PFAD (Palm Fatty Acid Distilate). Semalin besar kapasitas semakin murah biaya produksinya.

D100 Petamina memakai katalis mp (merah putih) juga tidak diketahui berapa harganya. Dari data-data harga bahan baku CPO RM 2500 perton dan harga RBDPO USD 654.50 perton, maka kita bisa hitung berapa biaya produksi D100, dan berapa harga jual supaya Pertamina tidak memerlukan subsidi dan berapa biaya logistik dari mendatangkan CPO ke Dumai dan biaya distribusi D100 ke SPBU seluruh Indonnesia.

Di sisi lain, apabila RBDPO dilanjutkan ke proses fraksinasi akan dihasilkan olein atau minyak goreng 77% dan stearine 17%. Saat ini harga retail minyak goreng dalam kemasan sekitar Rp 29.000/2 kg. Stearine diproses jadi mentega dijual retail 500gr sekitar Rp 12.500.

Sehingga kalau CPO harganya naik di pasaran, tentu pertanyaannya apakah Pertamina bisa menjual minyak goreng dan mentega serta sabun cuci batangan untuk menghindari kerugian di penjualan D100.

Sebaiknya program D100 juga perlu dibandingkan dengan biodiesel/fame B30 yang bisa memakai bahan baku CPO, minyak goreng bekas, acid oil 100%, minyak limbah PKS, Stearine dan lemak binatang, dan bisa dibangun oleh ratusan pengusaha dengan kapasitas kecil-kecil di setiap kabupaten untuk menghindari biaya logistik.

Tentu antara kedua pilihan ini, apakah D100 maupun biodiesel/fame akan mengalami kesulitan bila harga CPO naik yang membuat harus ada subsidi, sementara harga TBS (tandan buah segar) harus tetap di kenakan PPN dan ekspor CPO tetap dikenakan bea keluar, tentu petani sawit belum happy.

Harusnya Pertamina bisa langsung memproduksi synthetic diesel oil euro 5 dengan bahan baku TBS, sampah plastik bekas, limbah pertanian, kayu, rumput gajah, ban bekas, batang sawit, bambu, janjang kosong kelapa sawit dan lowrank batu bara.

Padahal menurut hitungan kami, untuk memproduksi Synthetic Diesel Oil B100 Euro 5 dengan bahan baku langsung dari TBS bisa dijual dengan harga Rp 4000 per liter itu sudah termasuk keuntungan Pertamina.

Kalau itu dilakukan, maka akan membuat harga TBS menjadi Rp1900/kg, tentu petani sawit menjadi happy dan lingkungan hidup terjaga, serta defisit transaksi berjalan negara tertolong.

Oleh sebab itu, kajian keekonomian menjadi sangat penting dan menjadi kata kunci bagi Pertamina untuk menentukan sikap apakah memproduksi D100 melalui RBDPO atau TBS.***

Medan, 18 Juli 2020

Riza Mutiara 

Founder PT FSC Oleo Chemical

Bagikan

UU Korona Nomor 2/2020: Cara Sistemik Bernuansa Moral Hazard Amankan Bisnis Oligarki?!

Ilustrasi pandemi covid-19.foto/bbc.com

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR 12 Mei 2020. Perppu ditandatangani Presiden Jokowi menjadi UU No.2/2020 pada 16 Mei 2020. 

Menurut pemerintah, UU No.2/2020 bertujuan merelaksasi sejumlah peraturan guna menghadapi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan UU No.2/2020 menjadi landasan hukum agar pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah–langkah luar biasa secara cepat dan akuntabel guna menangani pandemi korona. Ditambahkan, upaya tersebut diperlukan mengingat pandemi Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional (14/4/2020). 

Saat menyerahkan Perppu No.1/2020 kepada Pimpinan DPR 2 April 2020,  Menkeu Sri Mulyani mengatakan: “Pemerintah dalam hal ini KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan bahkan KPK agar potensi moral hazard bisa dihindari. Dikatakan pula, moral hazard dapat dicegah karena kebijakan keuangan dan pelaksanaannya tetap memperhatikan tata kelola yang baik sesuai Pasal 12 (1) UU No.2/2020.

Moral hazard berujung korupsi diyakini tidak dapat dihindari dan dihilangkan hanya melalui kerja sama antar lembaga dan tata kelola yang baik, terutama karena menyangkut masalah subjek pelaku, sistem peraturan perundangan dan penegakan hukum. Di samping subjek pejabat pelaksana harus professional, amanah dan bertanggungjawab, sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan juga yang perlu dipersiapkan, harus dijalankan secara menyeluruh dan konsisten. 

Jika dicermati, moral hazard dalam pelaksanaan UU No.2/2020 justru potensial terjadi karena UU tersebut berisi banyak ketentuan yang melanggar konstitusi dan melanggar ketentuan dalam sejumlah UU yang berlaku saat ini. Hal yang paling mendasar adalah pelanggaran terhadap konstitusi terkait eliminasi hak DPR dalam penetapan defisit dan APBN (Pasal 2 dan Pasal 12), status kebal hukum bagi para pejabat pemerintah pelaksana kebijakan (Pasal 27), dan eliminasi fungsi pengawasan oleh DPR dan BPK (Pasal 27). 

Moral hazard pun dapat terjadi dalam program pemulihan ekonomi melalui pembiayaan investasi pemerintah berupa modal negara (PMN), penempatan dana investasi dan penjaminan, jika tidak diatur rinci (Pasal 11). Dalam hal ini antara lain diperlukan kejelasan objek, sektor, parameter, mekanisme, lembaga pelaksana, penjaminan dan sasaran strategisnya. Model pemulihan yang tidak jelas dan terbuka seperti ini membuka peluang moral hazard yang tinggi, sehingga dana penjaminan justru potensial dinikmati sejumlah pihak bagian dari oligarki.

Peluang moral hazard juga terbuka karena UU No.2/2020 memuat ketentuan (Pasal 22) di mana guna mencegah krisis sistem keuangan, pemerintah dapat membuat program penjaminan di luar program penjaminan simpanan seperti diatur UU LPS. Karena kriteria tak jelas, yang akan dibantu LPS secara full garanteee justru bisa saja bank dan para pengusaha yang kesulitan likuiditas bukan karena pandemi korona. Hal ini akan membuka peluang moral hazard yang kelak akan menjadi beban keuangan negara.

Moral hazard pun potensial terjadi karena dihapusnya berbagai ketentuan dalam 12 UU yang berlaku saat ini (Pasal 28). Dengan begitu, banyak peraturan perundangan yang disusun puluhan tahun oleh sejumlah pemerintahan dan DPR sebelumnya, termasuk yang menjadi amanat reformasi, dinyatakan tidak berlaku! Hal ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem otorisasi dan tata kelola APBN, keuangan negara dan moneter. Kondisi ini menjadikan kewenangan Presiden sangat besar dan berpotensi menimbulkan abuse of power.

Ringkasnya, langkah-langkah sistemik bernuansa moral hazard pro-oligarki yang diatur dalam UU No.2/2020 adalah sebagai berikut. Pertama, nyatakan kondisi kegentingan memaksa, meskipun secara faktual kondisi tidak genting, karena bahaya krisis ekonomi umumnya terjadi secara gradual. 

Kedua, eliminasi fungsi budget DPR yang dijamin konstitusi. Ketiga, raih dan tetapkan status kebal hukum bagi para pelaksana kebijakan dan program. Keempat, batalkan seluruh ketentuan dalam 12 UU yang menghalangi pelaksanaan kebijakan dan program. Kelima, kendalikan dan paksa BI untuk bekerja dan menjadi bagian dari pemerintah. Keenam, batalkan prinsip transparansi berkeadilan berdasar skema bail-in dalam mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, demi melindungi kepentingan para oligarki.

Dengan berbagai ketentuan inkonstitusional dan menyimpang seperti diuraikan di atas, maka bukannya terhindar atau bebas moral hazard, UU No.2/2020 justru membuka peluang terjadinya moral hazard dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan program yang berpangkal pada UU tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan pemerintah telah mengawali penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap permasalahan sosial, keuangan dan perekonomian nasional dengan membuat peraturan yang justru sarat moral hazard!

Padahal, belajar dari krisis keuangan 1997-1998 dan krisis ekonomi 2008, Pemerintah dan DPR telah melakukan perbaikan dan membangun sistem keuangan yang siap menghadapi krisis sistem keuangan. Upaya perbaikan meliputi penataan kelembagaan, pembentukan dan amendemen UU No.23/1999 tentang BI, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai UU No.24/2004 dan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai UU No.21/2011. Dibentuk pula UU No.9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). UU ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan payung hukum untuk mengatur upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Jika dicermati, UU BI dibentuk dan dirubah agar BI dapat menjadi lembaga otonom, independen, dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, sehingga pengendalian moneter dapat dilakukan efektif dan efisien. Begitu juga dengan UU-UU tentang LPS, OJK dan PPKSK yang dibentuk dalam upaya mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kuat mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, termasuk mencegah moral hazard.

UU PPKSK No.9/2016 secara spesifik mengatur prinsip-prinsip dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang tidak diatur sebelumnya. UU PPKSK mengatur skema bail-in dalam penanganan bank sistemik dengan mengoptimalkan kemampuan bank baik melalui penambahan modal maupun pengubahan utang atau investasi menjadi penyertaan. Saling keterkaitan sektor jasa keuangan menuntut kebijakan makroprudensial yang bersifat melengkapi kebijakan mikroprudensial dan pengawasan sektor keuangan terintegrasi.

Ternyata, meskipun berbagai perangkat dan peraturan mengantisipasi dan menangani krisis ekonomi dan keuangan telah tersedia, pemerintahan Jokowi tidak menggubris dan justru dengan sengaja mengeliminasinya! Secara khusus, pemerintah sengaja mengeliminasi peran UU PPKSK dalam Pasal 28 (poin 11) UU No.2/2020. Padahal, berbagai perangkat tersebut disusun setelah belajar dari dampak negatif penanganan krisis eknomi dan keuangan masa lalu. Saat itu penanganan krisis sangat merugikan keuangan negara, dan penyebab utamanya adalah prilaku moral hazard penyelenggara negara dan para pengusaha.

Prilaku pemerintah seperti di atas jelas menunjukkan sikap yang lebih berpihak kepada pengusaha yang menjadi bagian oligarki kekuasaan. Karena itu, tak heran jika UU No.2/2020 lebih banyak memuat ketentuan menangani kepentingan pengusaha dan penyelamatan sistem keuangan dan perbankan. Segelintir pengusaha memperoleh bagian yang besar, termasuk insentif fiskal dan pemotongan pajak, sedang ratusan juta rakyat justru tidak mendapat bagian dan penanganan memadai serta berkeadilan dalam hal keselamatan dan jaring pengaman sosial.

Salah satu implementasi UU No.2/2020 pro-oligarki kekuasaan adalah terbitnya Perpres No.54/2020 dan Perpres No.72/2020. Kedua Perpres ini berfungsi sebagai APBN-P yang berubah hanya dalam waktu 2 bulan dan telah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa partisipasi DPR sebagai pemegang hak konstitusional budgeting dan sebagai wakil rakyat untuk memperoleh keadilan dalam pemanfaatan uang negara di APBN.

Mengingat peran DPR dihilangkan dan pembentukan dan pelaksanaan UU No.2/2020  berada di tangan segelintir orang dalam oligarki kekuasaan yang cenderung pro-pengusaha dan pro-kapitalis, maka  ke depan ekonomi dan kehidupan ratusan juta rakyat berada dalam kondisi ketidakadilan dan jauh dari rasa kebersamaan. Indonesia akan berada dalam cengkeraman segelinitr orang dalam oligarki kekuasaan dan para pemilik modal. Pada gilrannya, hal ini akan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. 

Kita telah melihat dan merasakan prilaku moral hazard telah mewarnai dan sangat menentukan kehidupan rakyat di masa lalu dengan perekonomian dan beban utang yang sangat besar. Megaskandal BLBI telah meninggalkan utang negara Rp 640,9 triliun dan akan menjadi beban APBN dan beban rakyat hingga tahun 2033, itu pun jika pokok utang dilunasi. Megaskandal ini tidak dapat dituntaskan meskipun telah ditangani oleh 4 periode pemerintahan, terutama karena kuatnya pengaruh oligarki pengidap moral hazard.

Ternyata saat ini peran oligarki penguasa-pengusaha tetap ada, dan bahkan semakin exist dibanding masa lalu. Atas nama Covid-19, APBN ditetapkan dengan jumlah belanja yang semakin besar karena kebutuhan mengamankan kepentingan para pengusaha. Belanja APBN yang besar ditutup dengan utang yang semakin besar dan tanpa kendali. Dalam hal ini, peran pengusaha dalam oligarki kekuasaan bernuansa moral hazard terasa cukup dominan.

Ke depan pola kekuasaan bernauansa moral hazard ini akan berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin jauh dari rasa keadilan dan kebersamaan yang diamanatkan Pancasila. Namun ironi dan nestapa tersebut dapat dicegah jika Mahakamah Konstitusi bisa bekerja bebas “intervensi” memutus gugatan judicial review sejumlah elemen publik terhadap UU No.2/2020, fungsi budget DPR dipulihkan, peran BI dan LPS dijalankan sesuai UU, dan krisis diatasi secara berkeadilan sesuai perintah UU PPKSK, serta pengaruh moral hazard dan dominasi pengusaha/konglomerat dalam oligarki kekuasaan dihilangkan. 

Dalam kondisi bencana dan krisis, sanksi hukum bagi koruptor adalah pidana mati seperti diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor No.20/2001. Namun hukuman tersebut hanya dapat diterapkan jika tersedia landasan hukum yang komprehensif, adil, bebas moral hazard dan bebas status kebal hukum yang diskriminatif. Bagaimana sanksi hukum bisa dijalankan jika semua prasyarat tersebut telah dieliminasi seperti direkayasa dalam UU No.2/2020? Dengan demikian, agenda penguasaan APBN secara tidak adil akan berlangsung mulus. Apakah itu artinya UU No.2/2020 memang sengaja dibentuk sarat prilaku moral hazard agar tersedia cara sistemik bernuansa moral hazard untuk mengamankan bisnis oligarki? Wallahu a’lam.***

Jakarta, 15 Juli 2020

Marwan Batubara, KMPK

Bagikan

Hagia Sophia dan Erdogan

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.foto/net

PUTUSAN Pengadilan Turki yang mengembalikan fungsi Hagia Sophia dari Museum menjadi Masjid direspons kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan menyerahkan pengelolaan ibadah kepada Kepresidenan Urusan Agama. Suka cita muslim Turki setelah lama fungsi Masjid diubah menjadi Museum oleh Kemal Attaturk pada tahun 1934. 

Keputusan berani berhadapan dengan reaksi dunia yang merasa sedih atas alih fungsi tersebut. Hagia Sophia adalah Masjid yang sebelum Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Al Fatih adalah Gereja yang terkenal sebagai pusat keagamaan umat Kristen di kerajaan Romawi Timur, Byzantium. 

Bangunan megah yang berdiri dekat dengan Istana Topkapi dan Blue Mosque ini digunakan menjadi Masjid kembali dengan alasan bahwa hak negara Turki sendiri untuk menentukan apapun yang menjadi urusan dalam negerinya. Suatu sikap nasionalisme yang patut diacungkan jempol. Negara mandiri yang berwibawa. 

Sebenarnya Erdogan yang disebut penentangnya melakukan “provokasi peradaban” itu sebenarnya sedang melempar kritik keras atas Masjid di Cordoba Spanyol yang diubah menjadi Catedral dan juga Masjid Al Aqsha yang dikuasai Israel di Jerusalem. Erdogan sedang melakukan “perang peradaban” yang sudah diperhitungkan efek politik dan keagamaannya. 

Dunia terkejut akan sikap “Muhammad Al Fatih” abad ini. Ketidakadilan dunia harus berkaca diri. Umat Islam di berbagai belahan dunia sedang mengalami tekanan berat menghadapi hegemoni Barat, China, dan Yahudi. Penindasan dan penjajahan dilakukan dalam berbagai bentuk. Muslim minoritas tertindas, Muslim mayoritas pun dipermainkan dalam ketidakberdayaan ekonomi dan politik. 

Aksi Erdogan di dalam negeri sendiri itu merupakan langkah cerdas. Memberi pelajaran pada dunia luar dan dunia Islam. Di Negara Muslim sedikit sekali Kepala Negara atau Kepala Pemerintahannya yang memiliki karakter “mampu mengangkat muka”.  Sebagian besar pemimpin menjadi komprador penjajah. 

Komprador adalah anak bangsa yang rela dan tega menjual kepentingan bangsa dan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Kepala Negara yang menjadi kacung dari bangsa lain. Menjual tanah airnya dengan harga murah. Ia telah berkhianat pada negara dan rakyatnya. Komprador biasa berjual beli dengan bahasa investasi atau hutang luar negeri. 

Erdogan berdiri tegak menghadapi kecaman lemah yang dibingkai dengan kata “peradaban”, “heritage” atau “perdamaian”. Ia buktikan bahwa lawan nyatanya tak mampu  berbuat apa-apa. Hanya pemimpin lemah yang mudah digertak. 

Pemimpin kuat berbuat untuk agama, bangsa, dan negara dengan penuh keyakinan dan keberanian.***

Bandung, 13 Juli 2020

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bagikan

Hallo, Apa Kabar DPR RI?

Ilustrasi/foto/dok

BILA kita cermati RDP DPR RI (baik Komisi VI maupun VII) dengan PLN pada Juni 2020 yang lalu, yang dibahas ternyata hanya hal-hal teknis saja! Anggota dewan yang terhormat itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu permasalahan akut ketenagalistrikan ini. Atau jangan-jangan mayoritas oknum pada komisi-komisi di atas sudah menjadi pengusaha yang mencari ‘kepengan’ dari PLN sebagaimana “Peng Peng” seperti LBP, JK, D.I, ET dan seterusnya itu?

Sehingga wajar kalau saat ini (sesuai data yang ada) sampai September tahun ini (2020) uang Negara (dipastikan dari hutang LN) yang dipakai untuk menutup “tekor” PLN sudah mencapai Rp 101 Triliun. Artinya sampai akhir tahun akan mencapai sekitar  Rp 140 triliun. Padahal sampai akhir tahun 2019 kemarin uang negara untuk tombok operasional PLN itu hanya Rp 51,5 Triliun! Dan setiap tahun tekornya PLN itu selama ini memang hanya sekitar Rp 50 triliun! Kok tahun ini tiba-tiba akan mencapai Rp 140 triliun?

Mengapa kejadian melonjaknya subsidi PLN ini tidak diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu?

Terkait dengan melonjaknya biaya operasi kelistrikan PLN, indikasinya (sesuai informasi operator lapangan) karena sudah terjadi MBMS atau Multi Buyer and Multi Seller System (bahasa Mahkamah Konstitusi untuk penegasan terjadinya Mekanisme Pasar Bebas Kelistrikan) di Jawa-Bali. Karena seluruh pembangkitnya mulai awal 2020 ini sudah dioperasikan oleh swasta Asing dan Aseng dan ritailnya sudah dipegang oleh kelompok D.I dan TW dari 9 Naga. Sehingga harga listrik hanya berdasar kesepakatan Asing, Aseng dan D.I serta sembilan naga itu. Negara sudah tidak hadir di kelistrikan Jawa-Bali karena PLN hanya jaga tower transmisi dan distribusi saja.

Kalau PLN, Ditjen Ketenagalistrikan ESDM dan para pengamat hari-hari masih berdebat dengan retorika istilah-istilah ekonomi terkait kelistrikan yang menggambarkan belum adanya kenaikan tarif, serta memberi kesan bahwa PLN masih ada, itu semua cuma “shadow boxing”! 

Bahwa tarif listrik itu belum naik di tengah masyarakat, adalah betul 100%! Tetapi dengan melambungnya subsidi negara ke PLN sampai tiga kali lipat dari biasanya, itu menunjukkan bahwa PLN saat ini hanya dipinjam “baju” nya saja! Tetapi yang memakai baju atau seragam PLN itu saat ini sebenarnya  sudah bukan PLN lagi tetapi Kartel listrik (yang isinya Asing, Aseng, D.I, serta taipan 9 Naga) dan tidak tertutup kemungkinan para “oknum” anggota parlemen itupun ikut “bancakan” juga ! Itulah mengapa mereka diam! 

Kalau sudah selerti ini kemana rakyat akan mengadu? Kalau wakil rakyat pun cuma “duduk manis” saja? Bagaimana nantinya setelah Pemerintah kemudian melepas subsidi yang gila-gilaan itu ke konsumen? Sebagaimana umumnya negara yang memprivatisasi perusahaan listrik negaranya seperti Philipina? Akankah rakyat kemudian harus membayar listrik tiga sampai empat kali dari biasanya? Dan yang tidak kuat bayar listrik silahkan pakai lilin, teplok, gembreng, upet, blencong, petromax seperti dulu lagi? 

Atau Negara tetap membayar “subsidi” ke Kartel MBMS yang rata-rata Rp 140 triliun itu agar rakyat tetap “nyenyak” tidur tidak terganggu kenaikan harga listrik? Tetapi nantinya semakin terlilit hutang terutama ke Aseng?

Rakyat belum tahu hal-hal di atas! Bagi mereka yang penting listrik tetap nyala dan bisa bayar! Tidak tahu semua ini mengandung “bom waktu”! Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn!***

Jakarta, 9 Juli 2020

Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST

Bagikan

Skandal Politik Pilpres Usut Tuntas

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang PHPU Pilpres 2019 itu akan dilanjutkan pada Selasa (18/6/2019) dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

TAYANGAN video youtube dari konsultan media dan politik yang juga penulis senior Hersubeno Arief dari Forum News Network cukup mengejutkan. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan uji materiel Bu Rachmawati Cs soal hasil KPU tentang Pilpres. Akan tetapi baru diumumkan ke publik tanggal 3 Juli 2020.

Di samping sebagai kejutan dan membawa dampak politik dan hukum juga hal ini menjadi dugaan terjadinya skandal besar sebuah penutupan informasi penting. 

Adapun diktum penting dari Putusan MA antara lain pada butir 2 dan 3, yaitu, “2. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Nah, sangat jelas bahwa Penetapan Pasangan Jokowi Ma’ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden itu ditetapkan KPU berdasarkan Pasal 3 ayat (7) yang telah dinyatakan MA “Bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” dan “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Oleh karena itu status Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden tersebut menjadi “batal demi hukum” (nietigheid van rechtswege) atau sekurang-kurangnya “dapat dibatalkan” (vernietigbaar).

Tiga skandal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/HUM/2019 ini, yaitu: Pertama, pengendapan sampai 9 bulan putusan penting adalah suatu  kejahatan. Diduga melibatkan banyak pihak. Penyuruh (medeplichtige), pelaku (dader), dan turut serta (mededader). Mesti segera diusut oleh aparat hukum.  

Kedua, skandal korupsi. Bahwa iklim politik yang kapitalistik dan transaksional membuat dugaan kuat terjadinya korupsi suap atau gratifikasi pada pejabat di lingkungan MA. KPK mulai bergerak. 

Ketiga, skandal politik. Presiden bekerja dengan tingkat keabsahan yang diragukan atau tanpa keabsahan. Ini dapat “sudden death”. Berhentikan dengan cepat. KPU mesti mencabut keputusan pemenang. 

Informasi penting yang nanti juga didapat dari pihak pemohon Bu Rachmawati Cs sangat signifikan untuk memulai pembongkaran skandal besar dalam proses politik di negeri ini.

Keraguan sejak dini tentang kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera terjawab. 

Kebenaran akan terkuak. Putusan MA menjadi sinyal bahwa kemenangan memang didapat dengan curang.***

Bandung, 7 Juli 2020

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bagikan

Yang Bermasalah Itu Kalian, Bukan Pancasila

Ilustrasi/foto/asiatoday.id

SETELAH gagal dengan RUU HIP yang bertujuan untuk memeras (ekstraksi) Pancasila menjadi Trisila-Ekasila, PDIP masih ingin ‘melanjutkan’ konstroversi soal Pancasila. Mereka mencoba mengajukan revisi. Sekarang, Banteng maju dengan perubahan judul RUU. Bukan lagi Haluan Ideologi Pancasila (HIP), tetapi Penguatan Ideologi Pancasila (PIP).

Yang menjadi pertanyaan, apakah memang perlu ada UU untuk melindungi Pancasila sebagaimana diinginkan oleh PDIP? Mengapa partai ini bingung sekali menjaga agar Pancasila kuat dan menjadi ‘manual’ setiap manusia Indonesia?

Sangat mengherankan. Untuk apa PDIP bingung? Untuk apa Bu Mega dan para elit politik, elit eksekutif, merasa resah? Mengapa Anda cemas, seakan rakyat tidak akan berpancasila? Sehingga, harus ada UU PIP atau sejenisnya?

Bu Mega dan bapak-ibu sekalian yang sedang berkuasa, baik yang memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan ekonomi-keuangan! Yang harus Anda lakukan itu adalah melihat diri Anda sendiri. Berkaca, kata orang.

Bapak-Ibu sekalian. Ada tiga kelompok manusia yang paling banyak merusak negara ini. Mereka merusak keadilan politik dan ekonomi. Merusak tatanan dan keadilan sosial. Merusak nilai-nilai moralitas. Dan juga merusak alam lingkungan hidup.

Semua itu terjadi karena kerakusan. Rakus kekuasaan. Rakus kekayaan. Rakus syahwat hedonisme dan birahi.

Siapakah ketiga kelompok yang merusak itu? Yang pertama, politisi. Yang kedua, penguasa eksekutif. Yang ketiga penguasa ekonomi-bisnis. Hebatnya, ada sekian banyak orang yang sekaligus memiliki ketiga macam kerakusan itu.

Jadi, kalau Anda masuk ke dalam salah satu kategori di atas, itu berarti Anda berpotensi menjadi orang yang merusak negara ini. Atau, Anda malah sudah menjadi pelaku kerusakan itu.

Hari ini, kalianlah yang sibuk dengan Pancasila. Sibuk mau memperkuat Pancasila. Seolah-olah kalianlah yang pantas menyandang predikat pancasilais sejati. Orang lain tidak. Seolah-olah kalianlah yang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Orang lain tidak.

Tapi, cobalah Anda berkaca. Lihatlah diri Anda sendiri. Bercerminlah. Apakah Anda sudah berpancasila? Apakah Anda tidak korupsi? Apakah Anda tidak menipu rakyat? Apakah Anda menang tanpa kecurangan dalam pemilihan umum? Apakah Anda tidak menggunakan cara sogok-menyogok untuk mendapatkan kekuasaan? Apakah Anda tidak menyalahgunakan kekuasaan?

Apakah Anda tidak menumpuk kekayaan? Apakah Anda memperoleh kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi-keuangan, dengan cara yang jujur? Apakah Anda memberikan atau mendapatkan hak pengelolaan sumber alam dengan cara yang jujur, tanpa sogok-menyogok? Apakah Anda tidak pernah menerima upeti (sogok) dari para penghisap kekayaan negara ini?

Apakah Anda tidak ikut berlomba-lomba mengoleksi rumah mewah, mobil mewah, barang-barang mewah? Apakah rekening bank Anda isinya pernah tak sampai satu juta rupiah?

Wahai para politisi, para penguasa ekeskutif, dan penguasa ekonomi-bisnis yang rakus-rakus! Banyak lagi pertanyaan yang perlu kalian jawab. Banyak lagi cermin yang harus kalian tatap. Dan banyak introspeksi yang harus kalian lakukan.

Kalian perlu duduk tenang sambil merenungkan perilaku kalian. Kalian perlu mewaraskan diri agar bisa melihat apa yang kalian kerjakan, dan apa yang dikerjakan oleh rakyat. Supaya kalian sadar bahwa yang bermasalah itu kalian, bukan rakyat. Yang bermasalah itu kalian, bukan Pancasila.

Pancasila tidak perlu diutak-atik. Pancasila tidak perlu diperkuat dengan undang-undang. Yang perlu direhabilitasi itu adalah isi kepala kalian. Yang harus disempurnakan adalah otak-otak kalian. Bukan Pancasila.

Jadi, berhentilah mencari kesalahan di luar diri kalian. Sebab, semua persoalan bangsa dan negara ini ada di dalam diri Anda.***

Asyari Usman
Wartawan Senior

Bagikan

Mengapa Sibsidi Listrik 2020 Melonjak Tiga Kali Lipat dari Biasanya?

Ilustrasi kebijakan ketenagalistrikan.foto/swarasenayan.com

KEBETULAN saya memiki Laporan Statistik PLN tahun 2015 yang pada halaman 35 menyebut subsidi sebesar Rp 56,553 Triliun dan Laporan Tahun 2018 hal 35 yang menyebut subsidi Rp 48,102 Triliun. Sedangkan Laporan Statistik PLN 2019 sampai saat ini belum terbit.

Dari dua tahun laporan statistik PLN di atas, subsidi listrik ada trend penurunan subsidi sampai Rp 7 Triliun.

Namun dari RDP PLN dengan Komisi VII DPR RI  pada 17 Juni 2020 (yang sebelumnya ditandai oleh protes sekitar 80 ribu pelanggan, data dari Forum Kajian Umat) PLN menyatakan rugi Rp 38,88 Triliun pada kwartal pertama 2020 (Katadata.com, Kompas.com 15 Juni 2020). Disusul pernyataan Menkeu SMI pada seminar online di lingkungan IPB pada 1 Juli 2020 bahwa PLN memperoleh subsidi dari April sampai September 2020 sebesar Rp 61,8 T. Artinya sampai dengan September 2020 (atau selama 9 bulan) PLN mendapat subsidi Rp 38.88 triliun ditambah Rp 61,8 triliun atau Rp 100,68 Triliun. Artinya bisa diperkirakan kalau tiap kwartal tekornya sama dengan kemarin berarti sampai akhir tahun subsidi Pemerintah ke PLN akan sekitar Rp 140 Triliun atau tiga kali lipat dari biasanya! 

Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi lonjakan subsidi listrik sedemikian besarnya?

Jawabnya adalah karena saat ini untuk kawasan Jawa-Bali operasional kelistrikan itu sudah dilakukan oleh swasta semuanya. Baik seluruh pembangkitnya (yaitu semua oleh pembangkit IPP) maupun bagian pemasaran (ritail) semua oleh swasta. Saat ini pengusaha pembangkit dan ritail ini telah membuat “konsorsium” atau Kartel listrik Jawa-Bali guna mengatur kepentingan bisnis bersama, di kalangan mereka. Saat ini PLN Jawa-Bali hanya sebagai pihak yang menyewakan jaringan Transmisi dan distribusi atau hanya “jaga tower” saja. Sehingga harga listrik sepenuhnya sudah ada di tangan Kartel listrik swasta itu. Dan Negara (DPR dan Pemerintah) sudah tidak bisa campur tangan dalam menentukan harga listrik.

Makanya untuk tahun ini berapapun harga listrik yang akan dijual Kartel tersebut ke konsumen, Pemerintah akan membelinya terlebih dulu. Dan PLN diminta menjual stroom tersebut ke konsumen atau rakyat dengan tarif biasa yang belum naik. Disinilah persoalannya mengapa kemudian Pemerintah terpaksa “merogoh kocek” meskipun sampai tiga kali lipat dari biasanya! Agar rakyat tidak berontak seperti di Kamerun tahun 2001.

Namun kondisi kelistrikan seperti ini yang di Luar negeri disebut sebagai “Multi Buyer and Multi Seller” (MBMS) System atau berlangsungnya mekanisme pasar bebas kelistrikan (karena semua sudah swasta), indikasinya sengaja ditutup-tutupi oleh PLN dan Pemerintah! Mungkin untuk menjaga “Citra” Pemerintahan! Apalagi ada platform NAWA CITA segala!

Namun sampai kapan subsidi listrik yang besar ini akan berlangsung? Karena sebenarnya hanya “menyenangkan” segelintir oknum pejabat atau mantan pejabat, oknum Parlemen, keamanan dan lainnya yang bergabung dalam Kartel atau Oligarkhi listrik swasta tersebut?

Karena uang subsidi yang ratusan triliun itu pasti dari hutang luar negeri dimana nanti pasti rakyat yang akan menanggungnya?

HARUS DILAWAN !

ALLOHUAKBAR !

MERDEKA !

JAKARTA, 6 JULI 2020

Ahmad Daryoko 

Koordinator INVEST

Bagikan

Ormas Berdaya untuk Kepentingan Bangsa

Anggota Komisi III DPRD Riau, Sofyan Siroj.foto/ist

SEBAGAI makhluk sosial, manusia butuh hidup berkelompok. Agama pun mengajarkan betapa pentingnya berjamaah. Saking berpengaruhnya bersosial, ada kata bijak, ‘kejahatan yang berkelompok akan mengalahkan kebaikan yang bercerai-berai’. Makna lain “Kejahatan terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tak terorganisir” (Ali bin Abi Thalib r.a).

Kebutuhan mendasar tersebut mendorong setiap insan menghimpun diri dalam perkumpulan atau berorganisasi. Seiring berjalannya waktu terus berkembang ke arah yang lebih sistematis dan lebih terorganisir. Memunculkan berbagai bentuk, termasuk di antaranya dikenal dengan sebutan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Paska era reformasi, Ormas tumbuh begitu pesat. Termasuk juga Riau yang menurut data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau terdata ada 157 Ormas, dan masih banyak lagi yang belum terdaftar.

Itulah alasan mengapa pemerintah dari pusat hingga daerah menaruh perhatian besar. Terutama untuk terus menyempurnakan dari segi payung hukum.

Begitu juga skala Riau, yang mana beberapa minggu DPRD Provinsi Riau melalui rapat paripurna telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Ormas.

Saat tulisan ini dibuat, rapat Pansus telah menjalani rapat perdana. Sebagai pengantar jelang pembahasan inti draf Raperda waktu ke depan. Kami anggota dewan yang diamanahkan di Pansus Pemberdayaan Ormas bersepakat untuk tidak tergesa-gesa melakukan pembahasan.

Selain meminimalisir celah dan minus yang menghambat implementasinya ketika disahkan menjadi Perda, paling utama biar lebih maksimal menampung aspirasi, saran dan kritik. Sehingga produk hukum daerah ini benar-benar mendatangkan nilai kebaikan baik demi agenda pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat Riau.

Setidaknya ada empat catatan penting yang mendasari pembentukan Raperda Pemberdayaan Ormas. Pertama, lahirnya Raperda tersebut adalah bentuk tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, perlunya memberdayakan Ormas sebagai unsur modal sosial dan social control bagi Riau secara umum dan khususnya bagi agenda pembangunan di daerah.

Ketiga, menjamin kebebasan masyarakat mengorganisasi diri dan mendirikan Ormas dengan tetap sejalan dengan falsafah bangsa dan ketentuan berlaku; Kemudian keempat, pengawasan dan pembinaan serta penghargaan dan sanksi bagi Ormas.

Modal Sosial

Terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas jadi alasan utama. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pernyataan Menteri saat itu Tjahjo Kumolo dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri La Ode Ahmad pada tahun 2017, mendorong kepala daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Ormas guna memperkuat pelaksanaan Perppu ke tingkat daerah.

Apalagi Perppu telah merubah tata cara pembubaran Ormas yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pemerintah dapat membubarkan Ormas yang terbukti mengancam NKRI, bertentangan dengan Pancasila dan melanggar ketentuan berlaku tanpa melalui proses peradilan. Kewenangan ini diberikan hingga ke Pemda.

Terkait pelaksanaan kewenangan di atas, kami menyadari pentingnya menjaga suasana psikologis dan menghindari kekhawatiran berlebihan dari saudara-saudara yang berkegiatan melalui Ormas.

Patron yang dipakai dalam penyusunan Raperda Pemberdayaan Ormas tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dimana pada Pasal 10 Ayat 1 dinyatakan kebebasan masyarakat untuk mendirikan Ormas baik itu yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Artinya, meski dalam Perppu mengatur pendaftaran Ormas di tingkat daerah beserta pola pembinaan dan pengawasan, namun masyarakat yang membentuk Ormas yang tidak berbadan hukum tetap diperbolehkan.

Adapun pengawasan yang dilakukan didasarkan atas prinsip pembinaan dan dilaksanakan sebagai bentuk penegakan regulasi. Intinya, selagi aktivitas Ormas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka eksistensinya dijamin konstitusi.

Hanya saja ada perbedaan perlakuan secara administratif bagi Ormas terdaftar. Misalkan, Ormas tidak berbadan hukum dianggap sebatas perkumpulan dan tak bisa mendapat bantuan dana dari pemerintah, sebelum mendaftarkan diri ke satuan perangkat daerah berwenang yang ditunjuk untuk itu.

Muatan itulah yang akan disinggung secara mendalam pada tahap pembahasan Raperda. Maka, perlu pelibatan perwakilan elemen Ormas yang akan ditentukan nantinya. Selain juga membuka pintu bagi elemen dan perwakilan untuk menyampaikan kepada para anggota Pansus melalui media apa saja yang dirasa dapat menjembatani aspirasi. Supaya arus informasi dapat tetap tersampaikan.

Berdayakan

Ormas aset sekaligus modal sosial berharga dalam kehidupan berdemokrasi dan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meski ada stigma perilaku oknum mengatasnamakan Ormas melakukan tindakan negatif, namun banyak Ormas yang berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Potensi kebaikan tadi tentu sayang disia-siakan.

Melalui Raperda Pemberdayaan Ormas, akan berbuah kepada kebijakan yang bisa merangkul Ormas sebagai mitra bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda pembangunan, peningkatan kualitas SDM daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Riau. Berangkat dari pemikiran tersebut, pengawasan bukan satu-satunya fokus muatan Raperda. Akan tetapi, sekali lagi, penekanan pada aspek pembinaan dan aspek administratif. Karena sulit bagi Pemda untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan menjalin kemitraan jika tidak punya sistem informasi yang jelas mengenai keberadaan Ormas di Provinsi Riau.
Semoga tulisan pengantar di tahap awal Raperda Pemberdayaan Ormas ini dapat membuka wacana, memunculkan masukan dan sumbangsih pemikiran untuk pembahasan ke depannya. Harapan kita semoga Raperda ini membawa perubahan fundamental, ikhtiar untuk menyatukan elemen daerah untuk mencapai tujuan bersama.

Mustahil pemerintah melaksanakan pembangunan tanpa keterlibatan dan partisipasi dari modal sosial yang ada di masyarakat. Dan pembangunan juga tak melulu berupa fisik tapi juga non fisik. Ormas dan apapun bentuk perkumpulan hanyalah bentuk ikhtiar dari individu-individu sebagai sarana menyatukan potensi pemikiran, minat dan aspek lainnya. Ibarat lidi yang bila sebatang dia lemah namun jika banyak lidi digabungkan maka akan kuat dan bisa bermanfaat. Sekarang tinggal bagaimana mengarahkannya untuk tujuan positif.***

H Sofyan Siroj Abdul Wahab, Lc, MM
Anggota Pansus Rancangan Perda Pemberdayaan Ormas DPRD Provinsi Riau

Bagikan

MBMS yang Bikin Listrik Mahal!

Ilustrasi Liberalisasi Listrik.foto/voa-islam.com

LISTRIK itu gak beda dengan pecel lele. Saat pecel lele dimasak oleh Warteg harganya hanya Rp 20.000,- per porsi tetapi begitu harus dimasak restoran Asing maka harganya berbeda. Bisa mencapai Rp 70.000,- per porsi. 

Kejadian diharuskannya Warteg minggir dan tidak boleh berjualan oleh Penguasa, dan selanjutnya pecel lele hanya boleh dimasak oleh restoran semacam Shanghai, Italy dan seterusnya, inilah yang disebut MBMS (Multi Buyer and Multi Seller) System di bidang pecel lele.

Nah, PLN saat ini bukannya terus nganggur, tetapi hanya kebagian nganter dagangan pecel lele tersebut ke pelanggan atau konsumen atau hanya seperti “tukang ojeg pengantar makanan” alias Go Food saja, gitu lho!

Kalau kemudian pelanggan protes, “lho harga pecel lele kok naik?” ya pasti tukang ojeg bingung (sebenarnya) karena tahunya cuma disuruh nganter saja! Tetapi karena si Tukang Ojeg ini adalah juga bagian dari Warteg yang harus tunduk sama penguasa, maka dia diminta menutupi kejadian yang sebenarnya, maka si ojeg beralasan bahwa bannya kempes di jalan, bensin habis, macet, dan seterusnya, sehingga tagihan naik!

Padahal kejadian yang sebenarnya adalah Warteg PLN yang dipaksa tidak beroperasi dan digantikan restoran Shanghai, Italy dan lain-lain sehingga harga pecel lele naik.

MBMS ini terjadi di kawasan Jawa-Bali. Kalau Luar Jawa listrik juga naik, karena selama ini Luar Jawa di berikan cross subsidy dari Jawa. Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn!

Harus dilawan melalui Class Action Penguasa yang melarang PLN menutup Wartegnya! Allahuakbar! Merdeka!

Jakarta, 1 Juli 2020

Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST

Bagikan

Pancasila! Persatuan di Atas Perbedaan

Anggota Komisi III DPRD Riau, Sofyan Siroj.foto/ist

PROSES penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tidak lepas dari perdebatan agar mencapai mufakat.

Perumusan dasar-dasar negara atau seperti disebutkan Soekarno dalam bahasa Belanda “Philosofische grondslag” dilakukan dalam sidang BPUPKI. Tokoh Boedi Oetomo ditunjuk sebagai kaico atau ketua, yakni Radjiman Wediodiningrat. Sedangkan Raden Pandji Soeroso sebagai ketua mudanya. 

BPUPKI beranggotakan 59 orang. Mereka terdiri dari berbagai golongan yang didominasi orang Indonesia, termasuk 4 orang dari golongan China, 1 orang golongan Arab, dan 1 keturunan Belanda. 

Selain itu, ada pula tokubetu iin (anggota kehormatan), terdiri 8 orang Jepang. Namun mereka tidak punya hak bersuara seperti ditulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia VI (1984). 

Tidak ada kelompak sekuler dalam pembahasan dasar Negara di sidang BPUPKI dan PPKI

Para founding father dalam BPUPKI tidak ada yang mempunyai sikap sekularisme memisahkan agama dan Negara dalam perdebatannya dalam menentukan dasar Negara. Sehingga bisa dikatakan ada dua kelompok  besar pendapat yang berdebat pada saat itu, yaitu Islam-Nasionalis dan Nasionalis-religius. 

Banyak dari kita anak bangsa saat sekarang ini tidak dapat memahami sejarah bahwa tidak ada kelompok sekular di dalam Sidang BPUPKI, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Hingga 1945, PKI masih dilarang (ilegal) oleh pemerintahan Jepang akibat pemberontakan pada 1926. Dengan ketiadaan anggota PKI dalam Sidang BPUPKI, otomatis tidak ada penganjur sekularisme dalam perumusan dasar negara. Mari kita telusuri jejak-jejak sejarah mengenai fakta ini dengan hati-hati sekali lagi. 

Pancasila merupakan kesepakatan bersama antar elemen bangsa 

Sidang BPUPKI digelar 2 kali. Pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni dan 10-17 Juli 1945. 

Yang pertama mengutarakan rumusan asas dasar negara yakni M. Yamin. Ia memaparkan asas yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia nanti menurutnya sebanyak lima butir, yaitu, Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Lalu ide dasar negara juga muncul dari sosok Mr. Soepomo. Ia mengungkapkan rumusan serupa, yang diberi nama “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial. 

Kemudian di hari terakhir, Sukarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sampai sidang tersebut selesai, keputusan belum mencapai mufakat. Menurut Bernhard Dahm dalam Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (1987) ada beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis mengenai pembentukan dasar negara itu. 

Dibentuk Panitia Kecil BPUPKI

Oleh karena itu dibentuklah Panitia Sembilan atau panitia kecil dari BPUPKI sebagai cara untuk mencari jalan tengah. Mereka terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Abikusno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis.

Hasil sidang Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 lahirlah rumusan dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang isinya:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Menurut Nannie Hudawati dkk dalam Risalah Sidang BPUPKI (1995) dalam proses mendirikan negara RI, memang terasa ada tarik menarik antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Di antara para anggota perumus dasar negara itu, mereka yang ingin mendirikan negara berdasarkan Islam yakni Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Sanusi.

Namun sikap Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Sanusi tidak saklek. Pada sidang kedua BPUPKI, 14 dan 15 Juli 1945, mereka awalnya menyarankan agar agama Islam dijadikan dasar negara. Tapi karena sadar risiko terpecahnya negara bangsa jika usul itu dilaksanakan, maka keduanya mencabut kembali usulannya. 

Perubahan sikap ini terjadi karena tidak jelasnya arti anak kalimat pada sila pertama Pancasila yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Mereka kemudian meminta agar anak kalimat tersebut dicoret. Menurut mereka, jika BPUPKI tidak menyetujui negara berdasar agama maka negara bersikap netral saja terhadap masalah agama tersebut.

Ditambah lagi pada saat itu Hatta lalu melobi kelompok Islam. Hatta lewat Kasman Singodimedjo membujuk Ki Bagus agar rumusan Pancasila memakai kalimat seperti yang ada sekarang, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesadaran akan peran penting religiusitas dan ketuhanan dalam dasar negara ini lalu ditandaskan oleh Soekarno. Dalam pidato 1 Juni 1945, ia menyatakan, “Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan!” Selanjutnya ia menambahkan, “Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan… ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!” Tekanan ketuhanan sebagai dasar negara ini ia tegaskan melalui kalimat, “Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!”

Dengan demikian, ketuhanan menjadi kalimat bersama (kalimatun sawa’) antar-kelompok nasionalis-religius dengan Islam-nasionalis. Keduanya berbeda soal posisi Islam dalam dasar negara, namun satu kata soal keharusan ketuhanan sebagai bagian utama dari dasar negara. Ketika menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, maksud Soekarno ialah menempatkannya sebagai “akar tunggang” Pancasila. Artinya, sila kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah dan kesejahteraan sosial dibangun di atas akar ketuhanan. 

Dalam kaitan ini, ketuhanan yang digagas Soekarno ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diamalkan secara beradab dan berbudaya. Sehingga maksud dari frasa “ketuhanan yang berkebudayaan”, ialah pengamalan dari iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertuhan secara kebudayaan artinya beragama secara beradab dan toleran. Menurut As’ad Said Ali dalam Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa (2009: 160), karena menggagas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila dalam Pancasilanya, pidato Soekarno lalu diterima secara aklamasi sebagai bahan baku bagi perumusan dasar negara.

Mengapa? Karena sila ketuhanan ini melegakan dua kelompok. Kelompok Islam sepakat sebab di dalam dasar negara memuat ketuhanan yang merupakan cerminan dari tauhid. Demikian pula kelompok nasionalis menerima karena ketuhanan tersebut merupakan prinsip umum keagamaan yang tidak mewakili doktrin agama tertentu. 

Piagam Jakarta

Visi ketuhanan baik dari kelompok Islam maupun nasionalis ini berjalin kelindan dengan spirit kebangsaan. Inilah yang membuat tokoh-tokoh Islam bersedia mencoret tujuh kata “dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam Piagam Jakarta, karena pertimbangan persatuan nasional. Pagi hari menjelang Sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Bung Hatta melobi Ki Bagus Hadikoesoemo, Kiai Wahid Hasyim, Kasman Singedimedjo dan Teuku Hasan. Tokoh-tokoh Islam ini sepakat mengganti “tujuh kata” dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengutamakan persatuan, apalagi kemerdekaan bangsa sedang di bawah ancaman Sekutu. 

Spirit kebangsaan ini juga dikembangkan oleh Soekarno. Banyak orang tidak mengetahui, bahwa Soekarno bersikukuh dengan “tujuh kata” tersebut demi terjaganya persatuan. Ketika perdebatan tentang “tujuh kata” ini mengalami kebuntuan, pada Sidang Kedua BPUPKI, 16 Juli, dengan berlinang air mata ia menghimbau kelompok nasionalis agar menerima Piagam Jakarta demi tercapainya kesepakatan tentang dasar negara (Yudi Latif, 2011: 81). Konsen Soekarno terhadap aspirasi Islam ini ia lanjutkan dengan menempatkan Piagam Jakarta sebagai nilai yang menjiwai UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. 

Dengan demikian, jika saat ini terdapat tuduhan sekularisasi terhadap Pancasila, atau Soekarno; maka tuduhan tersebut tidak berpijak pada fakta sejarah yang tepat. Kita harus belajar dari para perumus Pancasila yang mengimani ketuhanan pada satu sisi, namun tetap membangun nasionalisme pada saat bersamaan. Tidak ada paradigma sekular di dalam Pancasila, karena tokoh-tokoh Islampun selalu mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok.  

Dalam konteks inilah, perdebatan terkini tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) selayaknya tidak membangkitkan konflik ideologi antar-anak bangsa. Sebab konflik tersebut sebenarnya berangkat dari pemahaman semu atas hubungan Pancasila, ketuhanan dan Islam. Semua pihak harus kembali pada spirit awal pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan di atas perbedaan.***

Salam total leadership ! 

Sofyan Siroj Abdul Wahab LC MM
Anggota DPRD Provinsi Riau

Bagikan

Apa Beda Listrik dan Pecel Lele?

SEJUMLAH pekerja asing asal china berbaris saat hendak didata oleh Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar, di kawasan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jungkat, Pontianak, Kalbar, Selasa (19/3).foto/antara/jessica helena wuysang/law-justice.co.id


BEDANYA listrik bisa nyetrum, pecel lele tidak bisa. Tetapi prinsip bisnisnya sama. PLN ini ibaratnya warung tegal (Warteg) yang jualan pecel lele bermerk listrik.


Nah, saat ini pemerintah minta agar PLN tidak ‘masak’ sendiri, tetapi harus beli dari restoran sebelah bernama restoran Shanghai. Sehingga kalau harga pecel lele yang masakan PLN sendiri (dengan koki dari Tegal) semula hanya Rp 20 ribu per porsi, atau Rp 2 juta per bulan, maka sekarang setelah tidak masak sendiri menjadi Rp 75 ribu per porsi atau Rp 6 juta per bulan. Tetapi pelanggan Warteg PLN tetap hanya disuruh bayar Rp 2 juta per bulan sedang yang Rp 4 juta kekurangannya akan dibayar pemerintah.


Mengapa demikian? Karena saat pelanggan pecel lele PLN suruh bayar Rp 6 juta, akhirnya pada marah! Mengapa kok tiba-tiba melonjak tagihannya? Masyarakat tidak tahu kalau ‘pecel lele’ PLN itu harus dibeli dari restoran Shanghai yang baru saja buka di samping Warteg PLN.


Karena pemerintah ibaratnya harus nombokin tiap orang yang makan pecel lele di Warteg PLN tadi sebesar Rp 4 juta, maka akhirnya dalam kwartal pertama 2020 pemerintah harus membayar kekurangan seluruh pelanggan Warteg PLN sebesar Rp 38,88 Triliun.


Nah, pergantian sistem ini yang tadinya PLN masak sendiri dan sekarang harus beli dari restoran Shanghai dan kasirnya pun sudah ‘nyewa’ dari luar PLN, maka menjadikan harga ‘pecel lele’ yang semula hanya Rp 2 juta sebulan menjadi Rp 6 juta perbulan (dengan Rp 4 juta per bulan disubsidi pemerintah).


Subsidi ‘pecel lele’ Rp 4 juta per orang per bulan itu hanya analogi. Dan realitanya adalah subsidi listrik oleh pemerintah kepada konsumen sekitar Rp 40 Triliun per kwartal akibat sistem ‘jajan’ atau tidak masak sendiri tadi.


Sistem ‘jajan’ ini meniru Philipina. Dan disana disebut MBMS atau Multi Buyer and Multi Seller System, yang menjadikan tarif listrik melonjak tiga kali lipat bila tidak ‘jajan’!

Pertanyaannya mengapa musti ‘jajan’ di restoran? Jawabnya karena banyak restoran semacam ‘Shanghai’ itu sahamnya dimiliki para oknum pejabat atau mantan, semacam LBP, JK, DI, kakak ET dan lain-lain yang kerja sama dengan Aseng dan Asing! Harus Kita Lawan! Allahuakbar! Merdeka!***


Jakarta, 25 Juni 2020

Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

Bagikan

Apakah Pertamina Harus Bangun Kilang Minyak?

Ilustrasi/foto/portonews.com

APAKAH masih relevan Pertamina bangun kilang baru dengan utang dan margin kilang yang katanya sangat rendah sehingga sedikit investor yang tertarik, apalagi di seluruh dunia sudah melakukan peralihan technologi, yaitu menggunakan battery

dan hydrogen.

Apa tidak lebih baik Pertamina untuk beralih ke investasi synthetic diesel oil B100 euro 5, yang bahan baku dari 1.5 ton TBS (Tanda Buah Segar) bisa menghasilkan 1000 liter B100 dengan technologie dari Alphakat/DR KOCH Jerman yang sudah pernah di kunjungi oleh BPPT.

Supaya biaya investasi murah, sebaiknya Pertamina bisa bekerja sama dengan Alphakat Jerman DR Koch, sehingga sebahagian besar peralatan bisa dibuat di Indonesia oleh BUMN, ada PT Barata dan PT Rekin.

Di Indonesia ada potensi kebun sawit seluas 14.000.000 hektar yg bisa menghasilkan CPO 56.000.000 ton per tahun, dan hanya 15.000.000 ton dimanfatkan untuk makanan, industri dan lainnya.

Selebihnya, ada 40.000.000 ton CPO setara dengan 200.000.000 ton TBS, dan langsung bisa diproses jadi synthetic diesel oil B100 Euro 5 untuk menghasilkan 134.000.000 ton B100, setara 864.000.000 barrel per tahun atau 2.500.000 barrel per hari.

Selain itu, sebagai bahan baku bisa dari sampah, biomass, plastik, ban bekas, kayu, dan batang sawit tua.

Sehingga, kalau program itu bisa dijalankan dengan benar, maka suatu ketika Indonesia bisa mengekspor 100% produk Pertamina dari fosil dan 1.500.000 barrel synthetic Diesel oil B100 Euro 5.

Karena, cukup 1.000.000 barrel syntetic bio diesel untuk penggunaan dalam negeri, karena sebahagian kendaraan akan beralih menggunakan battery.

Pabrik bisa dibangun di setiap propinsi di Indonesia, 6 pabrik biodiesel yang sudah ada akhirnya berorentasi pasar export, karena Pertamina sudah beralih ke B100.

Mengingat ada potensi besar buah sawit dari kebun milik PTPN sebagai bahan bakunya, sinergitas Pertamina dengan PTPN bisa dibangun dan dimulai dari pabrik milik PTPN 3 dan PTPN 4 di Sei Mangkei Propinsi Sumatera Utara sebagai proyek percontohan.

Dari pabrik milik PTPN diatas dengan kapasitas 2000 ton CPO per hari sudah bisa  menghasilkan olein atau minyak goreng 77%, stearine 17%, dan pfad 5%.

Stearine dan pfad setara dengan 440 ton per hari bila ditambahkan dengan tandan kosong kelapa sawit, batang kelapa sawit tua dan kayu karet hasil replanting bisa diproses menjadi B100 dengan technologi Alphakat Jerman.

TBS dari kebun rakyat di sekitar wilayah pabrik juga bisa diserap untuk langsung diproses jadi B100, termasuk ampas tebu PTPN juga bisa diproses jadi B100.

Ini adalah program masa depan Indonesia lepas dari ketergantungan energi fosil dan defisit dari sektor energi, sekalian menolong harga TBS bisa meningkat menjadi Rp 1900 per kg yang membuat petani sawit bergairah untuk meningkatkan produksi dengan replanting mengganti sawit dengan bibit unggul DXP.

PTPN akan menjadi BUMN yang sangat kuat dan menjadi penopang energi nasional di samping Pertamina.***

Medan, 22 Juni 2020

Riza M, Founder PT FSC Oleo Chemical

Bagikan

Indonesia Darurat Pancasila(?)

Anggota Komisi III DPRD Riau, Sofyan Siroj.foto/ist

PANCASILA kembali menjadi topik hangat ke sekian kalinya sejak periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sayangnya diskursus lagi-lagi hampa, tanpa arah. Seumpama berteriak di ruang besar nan kosong dan gelap gulita, suara teriakan memantul ke arah sendiri dan ruangan tetap terasa sempit meski besar. Kali ini Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pemicunya. 

Meski RUU inisiatif DPR tersebut belum dibahas karena menunggu persetujuan pemerintah terlebih dahulu, namun masih di internal DPR RI sudah mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak. MUI dan berbagai Ormas keagamaan terbesar semisal NU dan Muhammadiyah secara tegas menolak pembahasan dilanjutkan. Adapun di lingkup internal DPR RI, penolakan juga digaungkan Fraksi PKS dengan tidak menandatangani dilanjutkannya pembahasan. 

Setidaknya ada tiga alasan utama yang mendasari kritikan. Pertama, adanya pasal di RUU HIP mengandung upaya mendegradasi Pancasila dengan ‘memeras’ menjadi trisila atau ekasila. Di pasal sama juga terdapat penyimpangan makna ketuhanan yang menyebut ciri pokok Pancasila adalah “ketuhanan yang berkebudayaan”. Redaksi paling mendapat sorotan. Menyandingkan agama dengan berkebudayaan jelas ambigu bahkan keliru. Karena agama berasal dari Tuhan sedang budaya hasil upaya manusia. 

Kedua, pembahasan produk hukum kontroversi di tengah pandemi dinilai tidak bijaksana. Pikiran, waktu dan tenaga bangsa ini terus dibawa ke episode pergulatan ideologi tanpa ending tahun 45 hingga 60-an. Padahal masalah utama bangsa ada di waktu sekarang dan masa depan. Banyak masalah urgen, mengevaluasi kebijakan dan menyempurnakan regulasi yang bisa memproteksi warga negara agar selamat dari ancaman wabah, isu kesehatan, sosial dan ekonomi serta menunggu narasi besar apa yang ditawarkan pemerintah terkait new normal. 

Lagipula, membahas topik menyinggung pondasi bangsa tak akan efektif di waktu sekarang, mengingat terbatasnya waktu untuk konsultasi publik. Karena harus melibatkan suara banyak pihak. Tidak bisa mengikuti alur pemikiran para elit politik semata.

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi tak perlu lagi dibahas dan diutak-atik. Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara bersifat final. Pancasila juga sudah mengikat setiap insan yang menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia. Paling utama, Pancasila konsensus bersejarah yang memadukan pemikiran, sikap dan perbuatan yang dilebur dalam semangat toleransi dari para pendahulu bangsa. Secara realita dan kebutuhan, kita saat ini bukan darurat Pencasila. Tetapi darurat penegakan nilai-nilai pancasila dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Quo Vadis Pancasila

“Kalau Pancasila itu ada, air kita gak beli. Lapangan kerja gampang… Kalau Pancasila ada, masak iuran kesehatan (BPJS) menjadikan masyarakat sampai kejet-kejet, gak boleh perpanjang SIM, paspor. Di mana Pancasilanya?” kata Sujiwo Tejo, Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (5/11/2019).

Celutukan segar tapi bermakna dari budayawan di atas perlu menjadi bahan renungan. Sekaligus evaluasi terhadap jalan berpikir terhadap Pancasila, yang beberapa tahun belakangan narasi yang dilemparkan ke publik begitu masif dan intensif. 

Tidak salah memang bicara tentang Pancasila, begitu pula mengampanyekannya. Namun sangat keliru jika ada upaya mereduksi dan mendegradasi makna Pancasila bahkan coba memonopolinya. Terus terang, Pancasila seakan jadi komoditas politik. Bak tiket VVIP beri perlakuan istimewa bagi yang mengklaimnya. Sementara pihak lain diluar kelompok auto anti-Pancasila. Cukup rumit memahami alur berpikir seperti ini. Pancasila yang dihasilkan dari semangat toleransi dan pluralisme justru diklaim yang mengaku Pancasilais dengan cara intoleran.

Gagal paham soal Pancasila tersebut harus dihentikan. Jika tidak berbahaya bagi eksistensi NKRI. Dalam konteks RUU HIP, pemimpin negara dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap jelas dan tegas, mengingat pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk setuju atau menolak pembahasan. 

Menarik dan menolak pembahasan RUU HIP karena berpotensi akan memecah belah bangsa adalah satu-satunya pilihan. Selanjutnya dalam konteks lebih luas, mengingat Pancasila bukan simbol yang tampak secara fisik, bisa dirasa dan diraba, maka nilainya ditentukan dari implementasinya. Maka negara harus memberi contoh. Persoalannya justru selama ini, di sini kelemahannya. Mustahil mengharapkan rakyat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila tetapi kehadiran Pancasila itu tidak dirasakan dalam produk kebijakan pemerintahan. 

Kembali ke celutukan budayawan tadi, apa yang disampaikannya adalah sekelumit persoalan mendasar yang justru ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila itu sendiri. Persoalan keadilan sosial diantaranya paling dirasakan saat ini. Jangan berharap hukum berlaku adil bagi rakyat biasa, bahkan untuk selevel penegak hukum saja masih timpang. Contoh kasus Novel Baswedan yang menuntut keadilan bagi cacat yang dideritanya sebagai konsekuensi menjalankan tugas negara dalam pemberantasan korupsi. Adapula kasus penanganan hukum yang parsial atau ‘tebang pilih’ dan ‘pandang bulu’. Hal-hal seperti ini merupakan isu sensitif ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Secara nyata, ini secara perlahan akan menggerus nilai Pancasila itu sendiri.***

 

H Sofyan Siroj Abdul Wahab Lc MM

Anggota DPRD Provinsi Riau

Bagikan

PLN Kiamat!

Ilustrasi Jaringan PLN.foto/dok

BEBERAPA hari terakhir PLN sibuk menjelaskan terkait kenaikan tagihan listrik secara mendadak dan spektakuler. Ada yang dua kali lipat, tiga kali lipat, dan seterusnya. Untung ada wabah Corona sehingga bisa dijadikan justifikasi lonjakan. Kesalahan catat meter pun menjadi argumentasi kenaikan tagihan tersebut.

Hal yang disampaikan PLN di atas adalah benar dan sudah sesuai dengan kewenangan dan kapasitas PLN sebagai operator Ketenagalistrikan.

Namun ada fakta lain yang mempengaruhi lonjakan tagihan listrik tersebut, yaitu fakta berupa faktor strategis di luar kewenangan PLN terutama yang saat ini terjadi di kawasan Jawa-Bali, yaitu Pertama, adanya instruksi Menteri BUMN yang melarang PLN operasikan pembangkitnya. Sehingga saat ini kelistrikan Jawa-Bali di sisi hulu dikendalikan oleh pembangkit IPP Asing dan Aseng. Pembangkit PLN hanya yang PLTA saja yang beroperasi, sedang yang non PLTA sebesar 15.000 MW mangkrak.

Kedua, di sisi hilir atau pemasaran atau ritail sudah dijual oknum Dirut PLN saat itu ke taipan semacam 9 Naga dan juga ke perusahaannya, maklum oknum Dirut ini juga Pengusaha Nasional.

Ketiga, dengan demikian hulu dan hilir kelistrikan Jawa-Bali sudah dikuasai ssing dan aseng serta swasta nasional. Mereka membentuk Kartel Kelistrikan Jawa-Bali m. Dan mereka saat ini menyewa jaringan transmisi dan distribusi PLN untuk menyalurkan ke konsumen di Jawa-Bali. PLN Jawa-Bali ibaratnya hanya sebagai kuli panggul yang membawa stroom dari juragan pembangkit ke juragan ritail.

Keempat, karena pemilik komoditas listrik atau stroom adalah bukan PLN lagi, PLN hanya kuli panggul, maka harga komoditas listrik tersebut menjadi kewenangan juragan atau kartel. Dan terjadilah kenaikan tagihan listrik tersebut. Inilah yang disebut mekanisme pasar bebas kelistrikan atau MBMS, Multi Buyer Multi Seller.

Saat ini sedang terjadi serah terima bisnis listrik Jawa-Bali dari PLN ke kartel. Sehingga PLN harus menyelesaikan pembukuan jual atau beli listriknya sehingga berdampak pada akumulasi pembacaan stand kWh meter secara sporadis dan tidak merata.

Sayangnya media mainstream dan Televisi Nasional dikuasai oleh para anggota kartel diatas. Sehingga yang muncul ke permukaan hanya  masalah-masalah teknis seperti yang telah disampaikan PLN diatas. 

Ke depan PLN akan semakin terpojok dengan masalah ini. Karena yang terjadi tidak hanya masalah Corona, tetapi adanya kejadian sistemik yang diluar kapasitasnya. Sehingga ada dua kemungkinan yang akan menimpa PLN.

Pertama, PLN akan angkat kaki dari kelistrikan Jawa-Bali dengan memindahkan karyawannya di Jawa-Bali ke anak perusahaan PT HPI dan ICON, seperti SK yang diterbitkan oknum Dirut yang jual Ritail PLN, yang selanjutnya kedua anak perusahaan tersebut bisa masuk kartel juga. Dan lambang PLN sementara dipinjam kartel. Selanjutnya PLN hanya urus kelistrikan luar Jawa-Bali.

Kedua, PLN terang-terangan bubar dan kelistrikan luar Jawa-Bali di serahkan ke Pemda.

Ketiga, PLN tetap ada tetapi posisinya sudah di bawah sub ordinat dari kartel dengan cara disewa. Diawali dengan strategi sewa menyewa jaringan transmisi dan distribusi saat ini.(hen)

Jakarta, 13 Juni 2020

Ahmad Daryoko 

Koordinator INVEST

Bagikan

Covid 19 Kambing Hitam Tagihan Listrik PLN?

Ilustrasi Liberalisasi Listrik.foto/voa-islam.com

SAAT ini makin banyak konsumen PLN yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik. Bahkan mereka menggeruduk kantor PLN Depok (Tribunnews.com 5 Juni 2020). Alasan PLN persis yang disampaikan Dirut PLN ketika talkshow tanggal 3 Juni 2020 siang di CNBC Indonesia, yaitu adanya Covid 19 dan adanya akumulasi tagihan sebelumnya yang belum tercatat.

Alasan-alasan teknis semacam itu sah saja dan logis. Tetapi Dirut PLN dalam paparan yang hampir 1,5 jam tersebut tidak menyinggung sedikit pun perubahan sistem ketenagalistrikan yang terjadi mulai awal 2020 di Jawa-Bali. Yaitu bahwa kelistrikan sudah tidak di bawah kendali PLN lagi tetapi sudah di bawah System Multi Buyer and Multi Seller (MBMS) atau mekanisme pasar bebas kelistrikan.

Bukti sudah terjadinya MBMS itu antara lain sebagai berikut.

Pertama, adanya undangan rapat tanggal 5 Mei 2020 dari Ditjend Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang menjelaskan bahwa saat ini jaringan transmisi dan diatribusi Jawa-Bali sudah disewa oleh pembangkit-pembangkit swasta IPP (Asing dan Aseng) dan ritail (oknum mantan Dirut PLN dan TW). Dan PLN hanya menjadi penjaga tower dan kabel-kabel transmisi dan distribusi saja.

Kedua, Menteri BUMN telah instruksikan PLN untuk tidak kelola pembangkit lagi (Tempo, 14 Desember 2019, General Assembly di Richcarlton 26 Januari 2020, Jawa Pos 16 Mei 2020). Sehingga saat ini pembangkit Jawa-Bali seharga Rp 150 triliun mangkrak 15.000 MW.

Ketiga, dari kondisi pertama dan kedua di atas, maka tarif listrik bukan menjadi otoritas negara lagi seperti biasanya, ditentukan bersama DPR dan Kementerian ESDM, dan dilaksanakan PLN. Tetapi sepenuhnya sudah menjadi kewenangan kartel IPP dan ritail itu. 

Keempat, kemungkinan besar kartel swasta itu tidak hanya menyewa instalasi transmisi dan diatribusi PLN Jawa-Bali, tetapi juga menyewa kantor-kantornya sekaligus ‘isinya’ yaitu peralatan kantor sekaligus karyawan PLN. Mengingat saat era oknum Dirut PLN yang menjual ritail ke perusahaannya dan TW saat itu, yang bersangkutan juga mengeluarkan SK penugasan seluruh karyawan PLN ke sebuah anak perusahaan PLN (bagian teknik dan administrasi keuangan) yang diperkirakan untuk mengantisipasi privatisasi PLN seperti terjadi saat ini.

Kelima, keadaan di atas mengakibatkan proses bisnis saat ini sudah di bawah otoritas perusahaan IPP dan ritail tersebut. Sedang pelaksana teknis (operasional jaringan, administrasi penagihan pelanggan dan seterusnya) dilakukan oleh karyawan anak perusahaan eks karyawan PLN dan outsourcing.

Keenam, biaya operasional semuanya ditanggung oleh kartel IPP dan ritail aseng dan asing itu. Sehingga semua biaya overhead operasional system yang biasanya ditanggung PLN, akhirnya harus ditanggung Kartel swasta itu! Dengan cara menaikkan tarif listrik!

Ketujuh, ciri khas perusahaan swasta adalah kapitalisme. Dengan pengeluaran sekecil mungkin di usahakan mengeruk pendapatan sebesar mungkin!

Kedelapan, sebagai pengalaman empiris (contoh di Philipina), setelah perusahaan listrik Napocor ‘ditendang’ dan digantikan oleh perusahaan-perusahaan China, Jepang, AS, Korea dan lainnya, maka tarif listrik naik empat kali lipat. Begitu juga di Indonesia! Kalau tidak dilawan! Lawan MBMS! Merdeka! Alahuakbar!***

Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST

Bagikan