Arsip Kategori: Crime Story

TP3 Temui Fraksi PPP, Minta DPR Usung Hak Angket soal Pembunuhan Enam Laskar FPI

Ilustrasi. Keluarga Korban Penembakan Laskar FPI.

URBANNEWS.ID – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Laskar FPI (TP3) telah temui dan beraudiensi dengan Fraksi PPP DPR. Audiensi berlangsung pada 13 April 2021 di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

TP3 bertemu Anggota DPR FPPP, Arsul Sani, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI. Sedangkan Abdullah Hehamahua memimpin delegasi TP3 Temui Fraksi PPP. Ia datang bersama Marwan Batubara, Chusnul Mar’iyah, Wirawan Adnan, Syamsul Balda, Mursalin, Neno Warisman, Edy Mulyadi dan Ibrahim Aji.

Abdullah Hehamahua menjelaskan tentang latar belakang pembunuhan enam laskar FPI dan penanganan kasus tersebut oleh Komnas HAM dan Pemerintah yang mereka anggap jauh dari nilai kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya Marwan Batubara menjelaskan berbagai langkah advokasi TP3. Termasuk pernyataan sikap, doa dan zikir nasional, serta audiensi dengan Presiden Jokowi. Kemudian Marwan menyampaikan surat permintaan khusus kepada Fraksi PPP DPR.

Arsul Sani menyambut baik kedatangan delegesi TP3. Ia memberi apresiasi atas langkah TP3 memberikan kepercayaan kepada mereka untuk beraudiensi dengan FPPP DPR perihal kasus pembunuhan enam laskar.

Arsul Sani menyampaikan akan berupaya maksimal, sesuai metode dan pendekatan Fraksi PPP. Agar kasus tersebut dapat tuntas secara transparan dan berkeadilan sesuai hukum berlaku.

Empat poin penting TP3

Sementara itu, dalam suratnya kepada Fraksi PPP DPR RI, TP3 menuntut antara lain meminta Pemerintah dan DPR untuk menyatakan agar laporan Komnas HAM yang diberi judul Laporan Penyelidikan atas kasus pembunuhan enam laskar FPI bukanlah merupakan laporan penyelidikan, namun hanyalah laporan pemantaun.

Selain itu TP3 juga menuntut Pemerintah dan DPR untuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar FPI sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000.

TP3 juga meminta DPR mengusung Hak Angket terhadap Pemerintah, terutama agar Komnas melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan enam laskar FPI;

Tak kalah penting, TP3 juga meminta Komnas HAM untuk menggunakan wewenangnya dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan membentuk tim adhoc dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai Pasal 18 ayat 2.(hen)

Baca juga:

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

Bagikan

CERI Berpendapat SP3 Kasus Sjamsul Nursalim Tidak Sah

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan terbitnya SP3 kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, tidak sah.

“Dari penjelasan KPK sebagaimana di muat Koran Tempo 3 April, Keputusan SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu ‘setelah menerima masukan dari Wamenkumham’. Berarti masukan dari Wamenkumham yang merupakan intervensi dari pemerintah terhadap independesi KPK itu merupakan conditio sine qua non. Artinya tanpa masukan dari pemerintah Cq Wamenkumham itu, SP3 tidak akan keluar,” ulas Yusri, Selasa (6/4/2021).

“Jadi menurut saya, SP3 Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu tidak sah. Sebab, keluar karena intervensi pihak eksekutif terhadap independensi KPK,” lanjut Yusri.

Sementara itu, sebelumnya di beritakan, penghentian penyidikan kasus Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai SP3 Perdana KPK. Ini telah menimbulkan kehebohan luar biasa di mata rakyat yang telah menderita akibat penggerogotan keuangan negara. Apalagi SP3 itu tersebut di tengah terpuruknya situasi ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. MAKI, kata Boyamin, akan segera mengajukan Praperadilan.

Demikian menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021).

“Membaca berita Koran Tempo tanggal 3 April 2021 yang memberitakan bahwa salah satu alasan seluruh pimpinan KPK secara bulat menerbitkan SP3 itu adalah setelah menerima masukan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif. Itu berarti ada intervensi pemerintah,” ungkap Yusri.

Campur tangan kedua kali

Lebih lanjut Yusri mengatakan, seingatnya, ini untuk kedua kalinya pemerintah melalui Wamenkumham mencampuri kasus di KPK.

“Ini hal yang sangat bertentangan dengan tujuan berdirinya KPK. Kali pertama adalah ketika Kemenkumham melalui Wamennya mengatakan agar mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan mantan Mensos Juliari Batubara selayaknya di tuntut hukuman mati. Padahal KPK sendiri menyangkakan keduanya dengan suap sesuai pasal 12 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Waktu itu Komisi III DPR RI telah memperingatkan Wamenkumham untuk tidak membuat gaduh dengan mencampuri ranah penegakan hukum oleh KPK. Itu bukan urusan eksekutif,” beber Yusri.

Menurut praktisi dan pengamat hukum Augustinus Hutajulu, Pemerintah tidak boleh memberi masukan atau pendapat atau pengaruh dalam pengambilan keputusan KPK di bidang penegakan hukum.

“Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), jelas menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” ungkap Augustinus.

Independensi KPK

Independensi KPK itu, lanjut Augustinus, ditegaskan lagi dalam Pasal 3 UU KPK. Pasal ini menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 3 UU KPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘kekuasaan manapun’ adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun,” lanjut Augustinus.

“Mengenai sah atau tidaknya SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu, Praperadilan lah yang berwenang mempertimbangkan dan memutuskannya,” pungkas Augustinus.

“Semoga rekan saya Boyamin Saiman dari MAKI berhasil dengan pengajuan pra peradilannya,” tutup Yusri Usman.(hen)

Baca juga:

Temukan Markup Anggaran di Bekraf, CBA: KPK Segera Panggil dan Periksa Triawan Munaf

Bagikan

SP3 Syamsul Nursalim Dan Itjih Nursalim Lantaran Intervensi Wamenkumham?

URBANNEWS.ID – Penghentian penyidikan kasus Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai SP3 Perdana KPK, telah menimbulkan kehebohan luar biasa di mata rakyat yang telah menderita akibat penggerogotan keuangan negara. Apalagi SP3 itu terbut di tengah terpuruknya situasi ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. MAKI, kata Boyamin, akan segera mengajukan Praperadilan.

Demikian menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Senin (5/4/2021).

“Membaca berita Koran Tempo tanggal 3 April 2021 yang memberitakan bahwa salah satu alasan seluruh pimpinan KPK secara bulat menerbitkan SP3 itu adalah setelah menerima masukan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif, itu berarti ada intervensi pemerintah,” ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, seingatnya, ini untuk kedua kalinya pemerintah melalui Wamenkumham mencampuri kasus di KPK. 

“Ini hal yang sangat bertentangan dengan tujuan didirikannya Lembaga KPK. Kali pertama adalah ketika Kemenkumham melalui Wamennya mengatakan agar mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan mantan Mensos Juliari Batubara selayaknya dituntut hukuman mati. Padahal KPK sendiri menyangkakan keduanya dengan suap sesuai pasal 12 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Waktu itu Komisi III DPR RI telah memperingatkan Wamenkumham  untuk tidak membuat gaduh dengan mencampuri ranah penegakan hukum oleh KPK. Itu bukan urusan eksekutif,” beber Yusri.

Menurut praktisi dan pengamat hukum Augustinus Hutajulu, Pemerintah tidak boleh memberi masukan atau pendapat atau pengaruh dalam pengambilan keputusan KPK di bidang penegakan hukum. 

“Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) jelas disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” ungkap Augustinus.

Independensi KPK itu, lanjut Augustinus, ditegaskan lagi dalam Pasal 3 UU KPK yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 3  UU KPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘kekuasaan manapun’ adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun,” lanjut Augustinus.

Mengenai sah atau tidaknya SP3 atas Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim itu, Praperadilan lah yang berwenang mempertimbangkan dan memutuskannya, pungkas Augustinus.

“Semoga rekan saya Boyamin Saiman dari MAKI berhasil dengan pengajuan pra peradilannya,” tutup Yusri Usman.(hen)

Bagikan

Penanganan Skandal Bekraf Ditengarai Mandeg, CERI Lapor ke Jaksa Agung

URBANNEWS.ID – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Selasa (2/3/2021), secara resmi melaporkan mandegnya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2018 ke Jaksa Agung RI.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada wartawan mengungkapkan, laporan tersebut didasari laporan LSM Putra Desa pada 23 November 2020 ke Kejagung.

“Setelah membaca keterangan Kasubdit/ Ketua Tim C Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Saudara Imanuel Rudy Pailang SH di berbagai media pada hari Sabtu, 27 Februari 2021, kami menduga Tim C terkesan ada hambatan dan lamban untuk menangani proses penyelidikan atas laporan dari LSM Putra Desa,” beber Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, laporan tersebut juga mengingat pesan Presiden Joko Widodo pada rapat kerja Kejaksaan seluruh Indonesia pada 14 Desember 2020, telah mengatakan kerja kejaksaan merupakan wajah pemerintah dalam penegakan hukum.

Selain itu, sambung Yusri, Jaksa Agung pada 17 Februari 2021 telah memberikan tujuh pesan pokok penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan oleh pejabat kejaksaan di semua tingkatan.

“Oleh sebab itu kami melaporkan kembali dugaan penyimpangan yang pernah dilaporkan oleh LSM Putra Desa agar dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, profesional dan berintegritas agar dapat menyelamatkan keuangan negara,” lanjut Yusri.

Diungkapkan Yusri, CERI juga menembuskan laporan tersebut ke Jamintel Kejagung dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

Sebelumnya, dugaan korupsi ini telah dilaporkan oleh LSM Putra Desa pada 23 November 2020 ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) serta Bareskrim Polri. Dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021), Direktur Eksekutif LSM Putra Desa, R.J Armijaya menyebut telah melaporkan “RKK”, yang saat ini menjabat Inspektur Utama pada Kementerian Pariwisata.

Armijaya menambahkan, pihaknya juga mengantongi bukti-bukti dugaan keterlibatan RKK dalam sejumlah proyek siluman hingga bantuan fiktif bernilai puluhan miliaran rupiah di Barekraf.

Proyek siluman itu antara lain pengadaan Jakarta City Philharmonic senilai Rp 3,5 miliar hingga bantuan fiktif sebesar Rp 62,5 miliar yang diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Termasuk pembuatan website Barekraf yang diduga fiktif senilai Rp 392,5 juta,” urai Armijaya.

Bahkan, Armijaya menambahkan, bukti-bukti tambahan juga bisa diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Bukti lengkap semua dari hasil audit BPK tahun 2018. Seharusnya itu sudah cukup untuk membongkar dugaan korupsi yang selama ini belum terungkap,” tambahnya.

Terpisah, politisi PDIP Arteria Dahlan ikut mendorong pihak Kejagung untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut Arteria, JAM Intel Kejagung khususnya Kasubdit C tidak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terkait kasus itu. Termasuk pejabat RKK yang diduga menjadi penanggungjawab atas proyek dimaksud.

“Tanyakan saja bagaimana pelaksanaan kegiatan di Barekraf apakah ada penyimpangan. Kami pasti mendukung kerja-kerja baik dari Kejagung,” ucap Arteria, Kamis (11/2/2021).(hen)

Bagikan

Keluarga Enam Laskar FPI Tantang Aparat Polri Sumpah Mubahalah

URBANNEWS.ID – Sebagai salah satu upaya advokasi guna mencari kebenaran dan menegakkan keadilan atas terbunuhnya enam laskar FPI, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI telah mengirim surat secara resmi kepada pihak Polri untuk mengundang pihak-pihak terkait pada Kepolisian RI untuk hadir pada acara Sumpah Mubahalah.

Demikian pernyataan Koordinator Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TPP3) Enam Laskar FPI, KH. DR. Abdullah Hehamahua dalam siaran pers yang diterima urbannews.id, Senin (1/3/2021).

Surat tertanggal 25 Februari 2021 itu mengundang untuk Mubahalah pada pukul 14.00 WIB Rabu, 3 Maret 2021 mendatang. “Tempat akan diinformasikan setelah TP3 menerima konfirmasi pihak Polri,” ungkap Abdullah.

Diungkapkan Abdullah, seluruh pihak keluarga korban pembunuhan enam laskar FPI sangat yakin bahwa anak-anak mereka sama sekali tidak memiliki senjata api sebagaimana dituduhkan oleh Polri.

“Sebaliknya, mereka sangat yakin bahwa anak-anak mereka telah dibunuh dengan sengaja. Untuk membuktikan keyakinan tersebut, seluruh pihak keluarga enam laskar FPI menantang pihak terkait pada jajaran Polri untuk melakukan sumpah mubahalah,” lanjut Abdullah.

Menurut Abdullah, TP3 mendukung penuh upaya seluruh keluarga enam laskar FPI sebagai korban pembunuhan, mengingat hingga saat ini tidak terlihat tanda-tanda pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut secara adil dan tersparan.

“TP3 pun tidak meyakini objektivitas laporan Komnas HAM atas kasus ini yang tampak telah menggiring opini publik dengan menyatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut hanya sebagai pelanggaran HAM biasa,” kata Abdullah.(hen)

Bagikan

Koalisi Selamatkan Laut Indonesia Beberkan Jejak dan Dugaan Korupsi Gubernur Nurdin dalam Kasus Tambang di Kodingareng dan Proyek Reklamasi Makassar New Port

URBANNEWS.ID – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (27/2/2021), atas dugaan tindak pidana korupsi. Penangkapan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah oleh KPK tampak menjawab sejumlah dugaan dari warga di Pulau Kodingareng dan Koalisi Selamatkan Pesisir, serta Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Sejumlah dugaan itu, terkait dengan keterlibatan Gubernur Nurdin Abdullah dan sejumlah orang-orang terdekatnya dalam memuluskan operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Demikian diungkapkan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dalam rilis pers yang diterima urbannews.id, Minggi (28/2/2021).

Lebih lanjut koalisi itu mengungkapkan, terdapat 15 izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng yang mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Dari 14 IUP itu, empat perusahaan di antaranya bersatus operasi produksi, antara lain PT Banteng Laut Indonesia, PT Alefu Karya Makmur, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Berkah Bumi Utama.

Dari empat perusahaan di atas, dua perusahaan, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu Karya Makmur ditetapkan sebagai pemenang tender untuk penyediaan pasir laut bagi proyek reklamasi Makassar New Port.

“Perusahaan pemenang tender itu ditentukan oleh PT Pelindo IV, dan kuat dugaan terdapat pengaruh dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dugaan ini beralasan, sebab, pemilik, pemegang saham, dan pengurus dari PT Banteng Laut Indonesia adalah orang-orang terdekat sang gubernur,” ungkap koalisi.

Lebih lanjut dibeberkan, Akbar Nugraha (Direktur Utama), Abil Iksan (Direktur), dan Fahmi Islami (Pemegang Saham) PT Banteng Laut Indonesia merupakan mantan tim pemenangan pasangan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018 lalu. Saat itu, pasangan Nurdin – Sulaiman diusung Partai PDI Perjuangan, PAN, dan PKS, serta didukung PSI.

Menurut Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, dalam kaitan dengan proyek reklamasi Makassar New Port, Nurdin Abdullah diduga mengambil keuntungan proyek strategis nasional itu, melalui perusahaan koleganya, PT Banteng Laut Indonesia.

Daya Rusak

Aktivitas penambangan pasir di Pulau Kodingareng menurut Koalisi Selamatkan Laut Indonesia telah berdampak buruk bagi ribuan nelayan yang menggantungkan sumber perekonomiannya dari laut. Di antaranya, nelayan kehilangan ruang atau wilayah tangkap, morfologi bawah laut berubah, karang laut hancur, dan air mengalami kekeruhan.

“Kehilangan ruang produksi ini berakibat pada krisis pangan warga, hasil tangkapan berkurang, pendapatan menurun. Warga pun kesusahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, biaya pendidikan, kesehatan, hingga sebagian warga harus berhutang ke warga yang lain,” beber Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Selain itu, lanjut Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, kehilangan ruang produksi itu memaksa sebagian warga untuk mencari sumber penghidupan lain, semisal keluar dari pulau untuk merantau ke wilayah lain, di antaranya ke Papua, NTT, Banggai, dan daerah lainnya.

“Tak hanya itu, dampak buruk lainnya adalah sebanyak 32 warga Kodingareng dikriminalisasi, sebagian lainnya mengalami kekerasan dan intimidasi, baik oleh oknum aparat keamanan maupun para preman. Situasi itu membuat anak-anak pulau trauma, mengalami gangguan psikologis akibat aparat yang keluar masuk pulau, dan konflik sosial yang tak berkesudahan,” ungkap Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Sementara, lanjut Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, di kawasan proyek reklamasi Makassar New Port, telah terjadi sedimentasi laut di wilayah tangkap nelayan akibat material timbunan proyek reklamasi. Di saat yang sama, akses nelayan terhadap wilayah tangkapnya terganggu, terpaksa mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk bisa melaut di area tangkap yang lebih jauh.

Pembangkangan

Terkait kasus penambangan pasir di Pulau Kodingareng, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia mengungkap dugaan praktek monopoli, konflik kepentingan, dan perdagangan pengaruh yang dilakukan Gubernur Nurdin Abdullah dan sejumlah perusahaan tambang.

Koalisi Selamatkan Laut Indonesia mengaku telah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kedubes Belanda di Jakarta, dan Komnas HAM  pada Juli hingga Oktober 2020 lalu.

“Laporan itu telah diterima dan ditindaklanjuti oleh KPPU Sulsel dengan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Akbar Nugraha dan Abul Ikhsan, namun menurut KPPU Sulsel, para terlapor ini tak memenuhi panggilan itu,” ungkap Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Menurut Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Komnas HAM pun telah menindaklanjuti laporan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dengan mengunjungi warga di Pulau Kodingareng. Namun, saat di Makassar Gubernur Nurdin Abdullah tidak berhasil ditemui pihak Komnas HAM.

“Sementara itu, proyek reklamasi MNP tetap dilakukan meski Adendum AMDAL belum disetujui oleh KLHK. Artinya, pembangkangan itu juga dilakukan pihak perusahaan,” ulas Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

“Berangkat dari dua persoalan besar di atas, baik terkait penambangan pasir di Pulau Kodingareng maupun proyek reklamasi Makassar New Port, berikut dugaan monopoli, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, dan daya rusak yang kompleks, maka kami mendesak KPK untuk mengembangkan dan memeriksa keterkaitan Gubernur Nurdin Abdullah dalam kasus tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek reklamasi Makassar New Port (MNP),” ungkap Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Selain itu, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia juga menuntut KPK untuk mengembangkan dan memeriksa orang-orang terdekat gubernur Nurdin Abdullah, yang menjadi bagian dari tambang pasir di Pulau Kodingareng dan proyek reklamasi MNP.

“Lakukan penegakan hukum atas seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kodingareng, berikut segera pulihkan kerusakan sosial-ekologis yang sudah terjadi, evaluasi dan hentikan aktivitas proyek reklamasi Makassar New Port. Evaluasi seluruh proyek strategis nasional yang rentan dibancak oleh elit politik lokal-nasional untuk keuntungan diri dan kroni-kroninya,” ungkap Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

Koalisi Selamatkan Laut Indonesia menyatakan meminta Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah untuk segera mundur dari jabatan dan mematuhi seluruh proses hukum.(hen/rls)

Bagikan

Dorong Kejagung Serius Usut Mega Skandal Dugaan Korupsi Puluhan Miliar pada Anggaran Bekraf Tahun 2018, CBA: Jangan-jangan Praktik Korupsi Sudah Mendarah Daging di Sana

URBANNEWS.ID – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menyatakan mendorong Kejaksaan Agung RI agar segera menetapkan tersangka dalam dugaan mega korupsi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) senilai Rp 79,4 miliar.

“Perlu dicatat dugaan korupsi fantastis puluhan miliar ini hanya untuk tahun 2018, tidak menutup kemungkinan praktik korupsi ini sudah mendarah daging,” ungkap Jajang menjawab urbannews.id, Jumat (26/2/2021).

Dikatakan Jajang, laporan dan bukti-bukti sudah diterima Kejaksaan Agung. “Sisanya tinggal keseriusan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti mega skandal ini,” ungkap Jajang.

Sebelumnya diberitakan Plh Kasubdit C3 Direktorat C Jamintel Kejagung RI, Imanuel Rudy Pailang tak kunjung memberikan keterangan apa pun terkait kabar beredar tentang mandegnya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) senilai Rp 79,4 miliar lebih.

Dikonfirmasi urbannews.id, Kamis (25/2/2021), Imanuel mengaku belum bisa memberikan keterangan apa pun lantaran belum mendapat izin dari pimpinannya.

“Terimakasih sudah menghubungi dan terimakasih atas atensinya, terkait dengan konfirmasinya nanti akan kami berikan setelah mendapat persetujuan pimpinan. Demikian untuk dimaklumi,” kata Imanuel melalui pesan whatsapp, Kamis petang.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang kapan ada persetujuan pimpinanya untuk memberikan keterangan, Imanuel mengatakan ia sedang diklat. Maaf pak, nanti saya kabari karena saya lagi diklat,” lanjut Imanuel.

Sementara itu, dilansir mbsnews.id pada 26 Februari 2021, dugaan korupsi ini dilaporkan oleh LSM Putra Desa pada 23 November 2020 ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) serta Bareskrim Polri. Dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021), Direktur Eksekutif LSM Putra Desa, R.J Armijaya menyebut telah melaporkan “RKK”, yang saat ini menjabat Inspektur Utama pada Kementerian Pariwisata.

Armijaya menambahkan, pihaknya juga mengantongi bukti-bukti dugaan keterlibatan RKK dalam sejumlah proyek siluman hingga bantuan fiktif bernilai puluhan miliaran Rupiah di Bekraf.

Proyek siluman itu antara lain pengadaan Jakarta City Philharmonic senilai Rp 3,5 miliar hingga bantuan fiktif sebesar Rp 62,5 miliar yang diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Termasuk pembuatan website Bekraf yang diduga fiktif senilai Rp 392,5 juta,” urai Armijaya.

Bahkan, Armijaya menambahkan, bukti-bukti tambahan juga bisa diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Bukti lengkap semua dari hasil audit BPK tahun 2018. Seharusnya itu sudah cukup untuk membongkar dugaan korupsi yang selama ini belum terungkap,” tambahnya.

Sebelumnya, dilansir orbitbanten.co.id pada 11 Februari 2021, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan Sebelumnya, politisi PDIP Arteria Dahlan ikut mendorong pihak Kejagung untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut Arteria, JAM Intel Kejagung khususnya Kasubdit C tidak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terkait kasus itu. Termasuk pejabat RKK yang diduga menjadi penanggungjawab atas proyek dimaksud.


“Tanyakan saja bagaimana pelaksanaan kegiatan di Barekraf apakah ada penyimpangan. Kami pasti mendukung kerja-kerja baik dari Kejagung,” ucap Arteria, Kamis (11/2/2021).(hen)

Bagikan

Kasus Dugaan Korupsi Bekraf Rp 79,4 Miliar Dikabarkan Mandeg di Kejagung, Kasubdit ‘Irit Bicara’ dengan Dalih Belum Ijin Pimpinannya

URBANNEWS.ID – Plh Kasubdit C3 Direktorat C Jamintel Kejagung RI, Imanuel Rudy Pailang tak kunjung memberikan keterangan apa pun terkait kabar beredar tentang mandegnya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) senilai Rp 79,4 miliar lebih. 

Dikonfirmasi urbannews.id, Kamis (25/2/2021), Imanuel mengaku belum bisa memberikan keterangan apa pun lantaran belum mendapat izin dari pimpinannya. 

“Terimakasih sudah menghubungi dan terimakasih atas atensinya, terkait dengan konfirmasinya nanti akan kami berikan setelah mendapat persetujuan pimpinan. Demikian untuk dimaklumi,” kata Imanuel melalui pesan whatsapp, Kamis petang.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang kapan ada persetujuan pimpinanya untuk memberikan keterangan, Imanuel mengatakan ia sedang diklat. Maaf pak, nanti saya kabari karena saya lagi diklat,” lanjut Imanuel. 

Sementara itu, dilansir mbsnews.id pada 26 Februari 2021, dugaan korupsi ini dilaporkan oleh LSM Putra Desa pada 23 November 2020 ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) serta Bareskrim Polri. Dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021), Direktur Eksekutif LSM Putra Desa, R.J Armijaya menyebut telah melaporkan “RKK”, yang saat ini menjabat Inspektur Utama pada Kementerian Pariwisata.

Armijaya menambahkan, pihaknya juga mengantongi bukti-bukti dugaan keterlibatan RKK dalam sejumlah proyek siluman hingga bantuan fiktif bernilai puluhan miliaran Rupiah di Bekraf.

Proyek siluman itu antara lain pengadaan Jakarta City Philharmonic senilai Rp 3,5 miliar hingga bantuan fiktif sebesar Rp 62,5 miliar yang diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Termasuk pembuatan website Bekraf yang diduga fiktif senilai Rp 392,5 juta,” urai Armijaya.

Bahkan, Armijaya menambahkan, bukti-bukti tambahan juga bisa diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Bukti lengkap semua dari hasil audit BPK tahun 2018. Seharusnya itu sudah cukup untuk membongkar dugaan korupsi yang selama ini belum terungkap,” tambahnya.

Sebelumnya, dilansir orbitbanten.co.id pada 11 Februari 2021, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan Sebelumnya, politisi PDIP Arteria Dahlan ikut mendorong pihak Kejagung untuk menuntaskan kasus tersebut. Menurut Arteria, JAM Intel Kejagung khususnya Kasubdit C tidak perlu ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terkait kasus itu. Termasuk pejabat RKK yang diduga menjadi penanggungjawab atas proyek dimaksud.

“Tanyakan saja bagaimana pelaksanaan kegiatan di Barekraf apakah ada penyimpangan. Kami pasti mendukung kerja-kerja baik dari Kejagung,” ucap Arteria, Kamis (11/2/2021).(hen)

Bagikan

Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan, Ketua Relawan Jokowi yang Hina Natalius Pigai

URBANNEWS.ID – Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan yang telah bersikap rasis dan menghina mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

“Sudah berkali-kali Natalius Pigai mendapat perlakuan rasis. Kali ini Ambroncius Nababan yang bahkan menyamakan Natalius dengan Gorilla. Ini sangat keterlaluan dan jelas tindakan rasis yang tidak sedikitpun mencerminkan manusia Indonesia yang ber-Pancasila. Karena itu kita meminta Polisi segera menangkap orang itu,” ujar Lieus.

Dalam postingan di akun Facebook miliknya pada Selasa 12 Januari 2021, Ambroncius Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla dengan tambahan kalimat yang berbunyi;  “Mohon maaf yg sebesar-besarnya. Vaksin sinovac itu dibuat utk MANUSIA bukan utk GORILLA apalagi KADAL GURUN. Karena menurut UU Gorilla dan kadal gurun tidak perlu di Vaksin. Faham?” tulis akun tersebut.

Meski postingan itu seperti sudah dihapus karena tak ada lagi di FB milik Ambroncius, namun unggahannya itu telah viral dan beredar luas di media sosial.

Menurut Lieus, penghinaan dan tindakan rasis Ambroncius Nababan yang diduga menjabat sebagai Ketua Umum Projamin itu tidak bisa dibenarkan.

“Ini rasisme yang sangat parah. Seolah dia orang yang paling kecakepan di negeri ini dengan mengata-ngatai dan menyamakan Natalius yang asal Papua itu seperti Gorilla. Biadab sekali pola pikir orang ini,” tegas Lieus.

Ditambahkan Lieus, janganlah perbedaan pendapat atau dukungan dalam politik menjadikan bangsa ini jadi kehilangan adab.  “Tak ada satupun manusia di bumi ini yang sempurna. Sikap seperti si Ambroncius inilah yang memecah belah bangsa ini dan membuat orang-orang Papua minta merdeka,” kata Lieus.

Lieus mengaku tidak habis pikir kenapa saat ini orang-orang penyebar kebencian dan bersikap rasis seperti Ambroncius Nababan ini seakan mendapat angin dari pemerintah. 

“Mereka seolah-olah bebas melakukan dan mengatakan apa saja. Jika hal seperti ini terus  dibiarkan, maka akan sulit bagi bangsa ini untuk tetap bersatu dalam bingkai kebhinnekaan,” katanya lagi.

Oleh karena itu, tambah Lieus, sebelum semuanya terlambat, Polisi harus segera bertindak. “Tangkap orang ini karena dia telah menimbulkan keresahan dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan,” ujar Lieus. 

“Jangan karena dia relawan Jokowi dan merasa punya kedekatan dengan para pejabat di negeri ini, dia bisa berbuat sesukanya dan polisi memdiamkannya. Padahal kalau yang melakukan penghinaan itu orang yang lain, polisi sangat cepat bertindak,” ujar Lieus kesal.(hen)

Bagikan

TP3 Nyatakan Telah Terjadi Pembantaian Terencana atas Enam Laskar FPI

URBANNEWS.ID – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI, Kamis (21/1/2021) mengeluarkan pernyataan sikap resmi mereka.

“Kami, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam warga sipil Laskar FPI, dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas enam warga sipil Laskar FPI agar terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku,” ungkap TP3 dalam pernyataan yang diterima urbannews.id.

“TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan dan penanganan kasus oleh Pemerintah dan Komnas HAM, yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan,” lanjut TP3.

TP3 menyatakan, pada 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan enam orang laskar FPI tewas dalam baku tembak, karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS).

Belakangan, lanjut TP3, pada 14 Desember 2020 Polri menyatakan dua laskar FPI tewas dalam baku tembak dan empat lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. “Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Andi Rian.

“Dari kompilasi infomasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak,” ungkap TP3.

TP3 lebih lanjut menyatakan meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Sebaliknya, TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan alias extrajudicial killing,” lanjut TP3.

Menurut TP3, tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan yang berlaku.

“Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut,” beber TP3.

Sementara itu, lanjut TP3, dalam konferensi pers 8 Januari 2021, Komnas HAM menyatakan dua mobil laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi mengintai HRS, sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan dua laskar tewas.

“Penembakan empat laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawfull killing. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan empat orang tersebut meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian. Anam mengatakan, maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM, karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban,” ungkap TP3.

Lebih lanjut, TP3 menyatakan bahwa pembunuhan enam laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Komnas HAM.

Bagikan

Lieus Sungkharisma Minta Menkumham Cabut Izin Praktek Notaris Hartono, Terpidana Kasus Penipuan Jual Beli Vila Bali Rich

URBANNEWS.ID – Kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral maupun material tidak sedikit terhadap Nyonya Hartati, janda tiga orang anak, membuat Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma sangat geram. 

“Mereka berani berbuat seharusnya berani bertanggungjawab. Apalagi persekongkolan jahat yang mereka lakukan terhadap Nyonya Hartati sungguh sangat tidak bermoral,” kata Lieus kepada urbannews.id, Minggu (10/1/2021).

Menurut Lieus, meski kelima terpidana itu sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kejaksaan, dan salah seorangnya sudah ditangkap di Batam, namun tidak berarti kasus ini bisa dianggap selesai. 

“Apalagi keempat terpidana lainnya masih buron. Maka aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus menangkap keempat terpidana itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka,” kata Lieus.

Selain mendesak aparat penegak hukum untuk membekuk para terpidana, Lieus juga meminta Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencabut izin dan membekukan praktik notaris Hartono SH, salah seorang terpidana dalam kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud tersebut.

“Sebagaimana yang tercantum dalam UU N0. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka Menteri Hukum dan HAM berwenang memberhentikan jabatan notaris bila melanggar sumpah dan janjinya,” kata Lieus.

Notaris, kata Lieus, adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris. “Dalam kasus ini Hartono SH sebagai notaris telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat akta palsu hingga merugikan nyonya Hartati,” jelas Lieus.

Pencabutan izin operasi dan pembekuan kantor notaris Hartono, SH ini, tambah Lieus, penting dilakukan oleh Kemenkumham agar menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi orang yang menjadi korban akibat praktik notaris yang nakal.

“Kalau izinnya tidak dicabut atau praktek notarisnya tidak dibekukan, bisa-bisa kejadian seperti yang dialami Nyonya Hartati akan terulang lagi di masa datang,” tegas Lieus.

Permintaan Lieus agar Kemenkumham mencabut izin praktik Notaris Hartono SH ini diajukannya menyusul surat terbuka berisi ucapan terima kasih yang dilayangkan Nyonya Hartati kepada Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, karena aparat kejaksaan berhasil menangkap Tri Endang Astuti, salah seorang terpidana kasus penipuan jual beli villa Bali Rich yang sempat buron.

“Saat ini masih ada empat terpidana lagi yang buron dan masuk DPO. Maka, sembari berharap aparat kejaksaan dapat segera membekuk mereka, sekali lagi saya meminta pak Yasona Laoly selaku Menkumham RI segera membekukan izin praktik notaris Hartono SH itu,” ujar Lieus.(hen)

Bagikan

KPK Harus Sidik Informasi ICW soal Kejanggalan Pengadaan Alkes Covid 19 Senilai Rp 72,7 Triliun di Kemenkes

URBANNEWS.ID – Soal kejanggalan pengadaan alat kesehatan (Alkes) Covid 19, bukan rahasia lagi bagi kelompok pengusaha Alkes yang menyebabkan menculnya dugaan ‘pat gulipat’ anggaran Covid 19. Bisa terjadi kongkalikong antara oknum pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pengusaha dan oknum ‘Politisi Senayan’ serta oknum aparat pengawal proyek tersebut, dan modusnya hampir sama dengan korupsi Bansos di Kemensos.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (13/12/2020).

“Infonya setiap rekanan dipungut 30 persen hingga 40 persen dari nilai anggaran untuk pengadaan Alkes Covid 19 di Kemenkes, dan semua harus lunas di depan sebelum surat penunjukan diterbitkan pada perusahaan yang ditunjuk. Jadi, bagi oknum pejabat itu, soal ketentuan harus ada pengalaman sejenis untuk perusahaan, itu tidak perlu dan tak penting. Karena ada oknum pejabat di tingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenkes malah menyuruh perusahaan terpilih yang ditunjuk untuk membeli Alkes ke vendor atau importir yang sudah ditentukan juga oleh oknum PPK tersebut. Diduga dia dapat ‘dua nokang’, yaitu dapat ampao dari perusahaan yang dapat SPK atau SPJB dan dapat ampao juga dari vendor merangkap importir besar alkes yang menyiapkan semua kebutuhan Alkes tersebut,” beber Yusri.

Sehingga, kata Yusri, untuk pembuktiannya tak perlu harus dengan cara OTT, sangat mudah asal ada kemauan dan keseriusan KPK.

“KPK cukup minta bukti Alkes yang diserahkan oleh perusahaan itu kepada Kemenkes, maka apakah kualitasnya ‘KW 1’ atau ‘KW 3’ yang diserahkan. Selanjutnya minta bukti pembayaran atau bukti transfer yang asli dari setiap perusahaan tersebut untuk setiap pembelian Alkes Covid 19, yaitu dari semua perusahaan yg pernah mendapat SPK atau SPJB dari PPK Kemenkes,” beber Yusri.

Sebab, kata Yusri, bukti nilai transfer tak bisa direkayasa untuk sejumlah item Alkes yang telahdibeli oleh perusahaan tersebut, dan akan ketahuan berapa nilai yang sebenarnya beli barang Alkes itu, perkiraan saya paling mahal sekitar 50% dari nilai pagu anggaran atau Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang mereka bayar ke vendor atau importir Alkes.

“Infonya triliunan uang Covid 19 di Kemenkes ikut menguap juga akibat kongkalikong ini. Kemenkes mengelola dana Covid 19 senilai Rp 72,7 triliun pada anggaran tahun 2020,” kata Yusri.

Soal penyelidikan dan penyidikan dugaan kongkalingkong tersebut, Yusri mengaku tak ingin mengajari KPK.

“Kami tak perlu mengajar bebek berenang lah, KPK pasti jauh lebih tau apa yang terjadi dan bagaimana modusnya,” tutup Yusri.

Temuan ICW

Sementara itu, dilansir wowkeren.com 12 Desember 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya sejumlah kejanggalan pada pengadaan alat kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Disampaikan oleh Peneliti ICW Divisi Pelayanan dan Reformasi Birokrasi Dewi Anggraeni, kejanggalan ini bisa dilihat dari penyusunan rencana umum pengadaan (RUP).

Sedangkan kejanggalan lainnya adalah agenda belanja yang tidak dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa. Salah satu contohnya bisa dilihat pada 74 paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

Sebanyak 11 paket di antaranya melebihi ketentuan anggaran. “Ini terdapat di Sistem Informasi RUP (Sirup) LKPP Kemenkes. Jadi kalau Pengadaan langsung kan maksimal Rp 200 juta, ini melebihi dari itu,” kata Dewi dalam webinar, Jumat (11/12/2020).

Adapun pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pemesanan bahan reagen COVID-19. Pemesanan ini dianggarkan masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 600 juta. “Ini dilakukan Balai Besar Laboratorium Surabaya dengan ada dua kali pengadaan,” ucap Dewi.

Bukan hanya pada perencanaan, kejanggalan diduga juga terjadi pada pelaksanaan barang dan jasa. Dugaan ini berangkat dari banyaknya perusahaan yang terpilih secara langsung, sedangkan mereka tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang dan jasa sesuai yang dibutuhkan.

Misalnya pengadaan alat pelindung diri (APD) yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Politeknik Kesehatan Kupang yang melibatkan CV Johan Agung. CV ini rupanya tidak memiliki pengalaman untuk mengikuti tender pengadaan alkes. Alih-alih bidang kesehatan, CV yang bersangkutan justru pernah terlibat dalam pengadaan perlengkapan gedung kantor dan buku koleksi perpustakaan SMP pada 2019 lalu. Hal ini diketahui usai ICW melakukan penelusuran.

Seharusnya, jika perusahaan ingin terlibat dalam tender pengadaan alkes maka sudah sewajarnya memiliki pengalaman di bidang serupa. “Harusnya mereka punya track record pengadaan sejenis kalau ingin pengadaan langsung,” tegas Dewi.

Contoh lainnya adalah PT Ziya Sunanda Indonesia. Perusahaan ini diduga memenangkan tender pengadaan bahan reagen COVID-19 namun sebenarnya lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor.(hen/wowkeren.com)

Bagikan

CERI: KPK Harus Dalami Keterangan Sekjen Kemensos soal Pengawalan Penegak Hukum atas Anggaran Bansos Ratusan Triliun

URBANNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) terkait adanya penegak hukum yang ikut mengawal tender atau proses penunjukan langsung bantuan sosial (Bansos) di Kemensos. Sebab, jangan-jangan memang ada pengawalan itu, tetapi telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut, yakni dengan meminta jatah juga dalam proyek Bansos tersebut.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (6/12/2020) soal penetapan status tersangka tindak pidana korupsi terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara oleh KPK.

“Selain itu, KPK harus segera menyita semua dokumen vendor yang ikut ditunjuk sebagai pelaksana bansos oleh PPK Kemensos ini, karena bisa jadi hampir semua itu sejumlah 272 paket diduga modusnya hampir sama, jangan sampai rekanan vendor yang terlibat bisa lolos,” ulas Yusri di Medan, Sumatera Utara.

Lebih lanjut diungkapkan Yusri, KPK harus konskewen menerapkan pasal ancaman hukuman mati untuk kasus korupsi dana Bansos ini, sebab dilakukan pada saat negara sedang menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi, dan untuk rasa keadilan bagi rakyat akibat kebiadaban pejabat-pejabat yang ikut dengan sengaja melakukan korupsi.

“Presiden Jokowi sudah sejak awal mengingatkan jangan main-main dengan penggunaan dana Covid 19, maka seharusnya semua pihak untuk mengingat ketetentuan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dan Penjelasannya yang mengancam pidana mati bagi para koruptor yang melakukan perbuatannya pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,” beber Yusri.

Sementara itu, dilansir detik.com, Minggu (6/12/2020), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Jiari Batubara dan beberapa jajaran Kemenaos sebagai tersangka.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras menyebut, Kemensos telah meminta aparat untuk mengawasi bantuan sosial (Bansos) COVID-19.

“Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan intern pemerintah, baik yang ada di intern Kementerian Sosial yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan atau BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial,” terang Hartono, saat konferensi pers di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Minggu (6/12/2020).

Dia menjelaskan pengawalan ini diminta karena anggaran Kemensos tahun 2020 sangat besar, yakni ratusan triliun Rupiah.

Meski ada kasus ini di lingkungan kemensos, lanjutnya, program penyaluran bantuan akan tetap berjalan.

“Saat ini total anggaran Kementerian Sosial, ya mengalami suatu perubahan beberapa kali, terakhir besaran anggaran kami adalah Rp 134,00 triliun, ya Rp 134 triliun dan realisasinya sudah lebih dari 97,2 persen untuk per hari ini, per 6 Desember 2020 atau tertinggi dari kementerian/lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial itu sebesar Rp 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98 persen,” ungkapnya.

“Lebih lanjut kami beserta jajaran Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program baik itu program yang reguler maupun program yang khusus non reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir,” imbuh Hartono.

Dia menjelaskan Kemensos mendukung penuh proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas ditetapkan Juliari Batubara dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka. Kemensos pun, sambungnya, serius untuk memberantas korupsi di lingkungannya.

“Dan tentu kami akan bekerjasama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi,” tandas dia.

Kemensos mengadakan paket sembako saat pandemi Corona senilai Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode.

Mensos Juliari Batubara lantas menunjuk Matheus Joko Santoso dan seorang lagi bernama Adi Wahyono alias AW sebagai PPK.

“Saudara JPB selaku Menteri Sosial MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers pada Minggu (6/12) dini hari.

“Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial,” imbuhnya.

Lalu dari Mei hingga November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan sejumlah penyedia sebagai rekanan di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke, serta PT Rajawali Parama Indonesia (PT RPI) yang diduga milik Matheus Joko Santoso sendiri. Penunjukan PT RPI ini diduga diketahui Juliari Batubara sebagai Mensos dan disetujui Adi Wahyono.

Dari konstruksi kasus itu KPK menetapkan 5 orang tersangka yaitu sebagai penerima Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Sedangkan Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai pemberi.(hen/detik.com)

Bagikan

CBA: KPK Kini Bukan Hanya Hadapi Oknum Pejabat Rakus, Tapi Juga Hadapi yang Sakit Jiwa karena Tega Korupsi di Masa Krisis

KPK Tangkap Mensos Juliari Batubara.foto/liputan6.com

URBANNEWS.ID – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengapresiasi empat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“KPK hingga detik ini dengan OTT, menunjukkan kepada publik bahwa lembaga ini masih hadir dan eksis melawan para koruptor,” ungkap Koordinator CBA, Jajang Nurjaman kepada urbannews.id, Minggu (6/12/2020).

Menurut Jajang, ada pesan sekaligus warning dari KPK kepada publik bahwa tindak pidana korupsi masih masif terjadi, tidak peduli kondisi musibah pandemi yang dihadapi negara, bahkan tidak pandang bulu anggaran untuk penanggulangan Covid-19 juga dikorupsi.

“KPK saat ini bukan hanya menghadapi para oknum pejabat yang rakus dan tidak memiliki nurani, tapi menghadapi oknum pejabat yang sakit jiwa. Karena kalau manusia normal dalam kondisi negara yang sedang genting (pandemi covid-19) tidak mungkin sampai kepikiran korupsi. Mengingat dampak yang akan terjadi ke masyarakat, serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi yakni hukuman mati,” kata Jajang.

Oleh karena itu, kata Jajang, menurutnya, manusia-manusia seperti koruptor hidupnya tidak berhak dihargai lagi, karena mereka juga tidak menghargai jutaan nyawa yang sedang berjuang melawan pandemi dan butuh bantuan negara untuk sekedar makan, belum lagi ratusan ribu tenaga medis yang bertaruh nyawa. 

“KPK harus menerapkan pasal berat bagi siapa pun yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi, khususnya yang korupsi dana Covid-19. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional,” ungkap Jajang.(hen)

Bagikan

CBA Minta KPK Selidiki Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

URBANNEWS.ID – Pengerjaan proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang merupakan kerjasama PT Telkom Tbk dengan PT Pertamina (Persero) tidak dijalankan secara serius. Hal itu terlihat dari tujuh kali operasi yang tertunda alias mangkrak.

Demikian diungkapkan Koordinator Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman menjawab urbannews.id, Selasa (17/11/2020).

“Diduga banyak pihak yang sengaja menghambat jalannya program ini, karena secara regulasi sudah tegas seperti Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2013, tindak lanjuti surat Menteri ESDM Nomor 2548/10/men/2018 12 Maret 2018 dalam rangka peningkatan akuntabilitas data penyaluran BBM. Namun anehnya program Digitalisasi SPBU hingga saat ini belum rampung juga,” ulas Jajang.

Karena mangkraknya program ini, lanjut Jajang, 5.518 SPBU tidak terpantau, bagaimana stok, volume penjualan dan besaran nilai transaksi. “Tak heran banyak kasus subsidi solar yang diduga tidak tepat sasaran dan banyak dimainkan,” ungkap Jajang.

Jajang menyatakan, CBA mendorong BPK segera mengaudit proyek Digitalisasi SPBU Pertamina, dan KPK melakukan penyelidikan atas proyek ini, khususnya pihak ketiga yang ditunjuk PT Telkom karena sudah jelas gagal menjalankan tugasnya.

“BPK dan KPK perlu melakukan pemeriksaan tentang besaran nilai proyek Digitalisasi SPBU Pertamina  karena ada dugaan Mark up Anggaran,” ujar Jajang.(hen)

Bagikan

Apresiasi Penangkapan Pelaku Begal Sepeda, IPW Minta Polri Petakan Wilayah Rawan

URBANNEWS.ID – Jajaran Polda Metro Jaya patut diberi apresiasi karena sudah berhasil menangkap dua pelaku begal yang menyebabkan seorang perwira marinir Kolonel (Mar) Pangestu Widiatmoko mengalami luka-luka, saat bersepeda di kawasan Gambir akhir Oktober lalu.

Demikian diutarakan Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane kepada urbannews.id, Jumat (7/11/2020).

“Penangkapan itu didasarkan dari identifikasi rekaman CCTV yang telah didapat polisi. Kedua begal itu berinisial RHS (32) dan RY (39) yang merupakan warga Senen. Begitu peristiwa itu terjadi Polda Metro Jaya langsung melakukan pelacakan dan mendapat identitas pelaku pembegalan dan kemudian menangkapnya,” ungkap Neta.

Menurut Neta, aksi begal menjadi trend di Indonesia, terutama di wilayah hukum Polda metro Jaya sejak lima tahun terakhir. Ada tiga jenis begal di Jabodetabek. Yakni begal sepeda motor, begal payudara, dan begal sepeda. Ketiga begal ini punya karakter masing-masing. Begal sepeda motor pelakunya cenderung membawa senjata tajam dan tujuannya mengambil sepeda motor korban.

“Begal payudara korbannya adalah wanita dan pelakunya orang iseng. Sedangkan begal sepeda pelaku umumnya hanya mengambil tas korban dengan cara menjambret hingga korban tersungkur di jalanan. Tren begal sepeda ini baru muncul setelah tren bersepeda berkembang di masyarakat. Kebetulan saat bersepeda orang-orang cenderung menyelempangkan tasnya ke belakang dan ini menjadi peluang bagi pelaku kejahatan, dengan menggunakan sepeda motor pelaku menjambret tas korban hingga korban jatuh terpental ke jalanan,” ulas Neta.

Bagikan

ALASKA Desak KPK Tidak Tebang Pilih dan Usut Tuntas Dugaan Upeti PT Dirgantara ke Oknum-oknum Jenderal

URBANNEWS.ID – Aliansi Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (ALASKA) yang terdiri dari Center for Budget Analysis Lembaga CBA, Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik Lembaga KAKI PUBLIK, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut setuntas-tuntasnya atas kasus dugaan aliran uang haram ke sejumlah pejabat Kemenhan, TNI, dan lembaga negara lainnya.

Demikian diungkapkan Koordinator ALASKA, Adri Zulfianto kepada urbannews.id, Kamis (5/11/2020).

“Diduga kuat ada aliran duit haram sebesar Rp 178,98 miliar sebagai upeti atas sejumlah proyek yang dijadikan bancakan antara oknum pejabat dan swasta,” beber Adri.

Menurut Adri, pihaknya meyakini terungkapnya aliran duit haram ratusan miliar ke sejumlah pejabat Kemenhan, TNI, dan lembaga negara lainnya hanyalah puncak gunung es. Karena terdapat 79 proyek yang diduga dijadikan bancakan dan nilainya dipastikan sangat fantastis.

“Oleh karena itu, ALASKA mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan KPK. Langkah penyelidikan tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh pandang bulu apalagi tebang pilih,” ungkap Adri.

Adri mengatakan puhaknya mendesak KPK untuk mengusut tuntas persoalan yang muncul dalam proyek pengadaan helikopter Bell 412EP Kemenhan-TNI AD APBNP 2011. “Karena di sana tertulis nama nama besar di dalam tubuh Kementerian Pertahanan,” bebernya.

Lebih lanjut, Adri mengatakan, KPK juga harus berani menegasikan posisi KPK sebagai pucuk dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

“Dalam dokumen dugaan aliran uang upeti terdapat banyak nama-nama pejabat. Berarti KPK harus memanggil nama-nama pejabat tersebut, seperti Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto yakni purnawirawan perwira TNI-AU dengan Jabatan terakhir Sekjen Kemenhan,” beber Adri.

Adri juga memaparkan, pengusutan dugaan korupsi khusus terkait pengadaan pesawat dan helikopter oleh PT Dirgantara, harus segera dituntaskan, karena total kerugian negara yang sementara dicatat KPK sebesar Rp 303 miliar. 

Menurut ALASKA, kata Adri, dalam pemanggilan dan pemeriksaan ini KPK harus memposisikan semua sama di hadapan hukum, tidak boleh ada tebang pilih dalam menyikapi dugaan-dugaan pelanggaran yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum korupsi, sekalipun itu menyerempet tindak korupsi. Sehingga, kata Adri, pejabat yang bandel dan sulit kerjasama tidak perlu ragu untuk melakukan pemanggilan paksa.

“Selanjutnya, telusuri harta kekayaan nama-nama pejabat yang diduga terlibat, guna kepentingan penyelidikan aliran uang haram tersebut. Bahkan jika diperlukan usut juga harta kekayaan keluarga dan orang-orang terdekatnya, karena praktik KKN ini diduga terjadi sudah lama dan mengakar, sepanjang 2008-2016,” ungkap Adri.(hen)

Bagikan

Ketua MPR Minta KPK Usut Anggaran Pemda Mengendap di Deposito

URBANNEWS.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (27/10/202), menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat meminta bantuan KPK untuk mengusut adanya dugaan tindak pidana pada Pemda yang menyimpan anggaran daerah dalam bentuk deposito.

Dikatakan Bambang Soesatyo, Kemendagri selaku penanggung-jawab terhadap Pemerintah Daerah diminta segera melakukan panggilan kepada Kepala Daerah terkait, untuk melakukan klarifikasi anggaran daerah triliunan rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito tersebut, guna mengetahui tujuannya.

“Jika untuk kepentingan pribadi, Kemendagri bisa meminta bantuan KPK untuk mengusut temuan tersebut, dengan terlebih dahulu mendalami peristiwa yang terjadi, dengan mengumpulkan data serta keterangan yang valid, sehingga nantinya KPK dapat menentukan sikap lebih lanjut atas temuan tersebut,” kata Bambang Soesatyo.

“Mendorong KPK dapat menindak tegas oknum kepala daerah, apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan terhadap anggaran daerah sesuai dengan hukum positif yang berlaku,” tambahnya.

Bambang Soesatyo meminta agar Pemerintah pusat memerintahkan para kepala daerah memanfaatkan dana yang ada untuk program daerah, baik penanganan Covid-19 atau pemulihan ekonomi.

“Kepada kepala daerah segera menggunakan dana yang ada untuk kegiatan, atau program daerah yang diprioritaskan, seperti program untuk menangani krisis pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, terutama dalam menjaga tingkat inflasi yang kondusif,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, Pemerintah dapat mengevaluasi realisasi belanja APBD secara berkala, sekaligus mengawasi, memantau dan mengendalikan pelaporan capaian realisasi anggaran. Pasalnya, laporan adanya anggaran daerah sebesar Rp 252 triliun ini sangat berbahaya, apabila disalahgunakan oleh oknum pejabat.

“Ini sebagai upaya Pemerintah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan bahwa mereka menemukan adanya anggaran daerah sebesar Rp 252,78 triliun yang di simpan di bank dalam bentuk deposito oleh Pemerintah Daerah.(hen/liputan.co.id)

Bagikan

CBA Serukan KPK Turun Tangan Usut Pelanggaran Kode Etik yang Bisa Berujung Tipikor di Proyek Pipa Blok Rokan

URBANNEWS.ID – Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyatakan masalah seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan sudah seharusnya menjadi perhatian pihak terkait, mulai dari pihak internal seperti komisaris PT PGN Tbk agar bertindak mendisiplinkan oknum-oknum yang diduga berlagak bak koboi.

“Selain itu penegak hukum seperti KPK juga harus turun tangan, karena jika dugaan pelanggaran kode etik jabatan terjadi hal ini sangat mengkhawatirkan, dan ujungnya jelas bisa kepada tindak pidana korupsi,” ungkap Jajang kepada urbannews.id, Minggu (25/10/2020).

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyatakan Direktur Utama PT PGN Tbk, Suko Hartono telah mempertontonkan tindakan tidak profesional, tidak beretika, tidak governance, serta mendistorsi nama baik Pertamina Group di muka publik.

Demikian diungkapkan Yusri Usman kepada urbannews.id, Selasa (20/10/2020) terkait dengan seleksi pemilihan mitra investasi proyek Pipa Blok Rokan senilai Rp 4,3 triliun lebih.

“Dalam konteks hubungan PT Pertagas dan PT PGN, Pertagas dan PGN adalah dua entitas bisnis yang badan hukumnya berbeda. PGN sebagai perusahaan terbuka adalah hanya sebagai pemegang saham Pertagas, tidak lebih tidak kurang,” beber Yusri.

Menurut Yusri, berdasarkan Undang Undang PT dan Undang Undang BUMN, struktur pengambilan keputusan di Pertagas adalah tiga tingkat. Tingkat Direksi, Dewan Komisaris, dan tingkat RUPS atau owner.

“Kegiatan tender adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan Pertagas, dan itu menjadi wewenangnya direksi Pertagas. Dewan Komisaris Pertagas yang berhak mengawasinya itu pun ada mekanismenya, yaitu hasil review komite audit dan internal audit Pertagas. Peran pemegang saham hanya menyetujui usulan investasi yang sudah ditetapkan dalam RUPS,” beber Yusri.

Menurut Yusri, pihaknya mempertanyakan kapasitas Suko Hartono sebagai apa dalam melakukan penilaian proses tender di Pertagas.(hen)

Bagikan

CBA Ungkap Kejanggalan Tender Pengadaan Mobil di Sekjen Kementerian Desa

URBANNEWS.ID – Di tengah-tengah Pandemi Covid-19, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Desa PDTT. Proyek yang dimaksud terkait sewa kendaraan roda empat untuk operasional kantor pada Sekjen Kemendes PDTT tahun anggaran 2020. Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.

Demikian diungkapkan Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman kepada urbannews.id, Jumat (23/10/2020).

“Sekjen Kemendes PDTT selaku Satuan Kerja awalnya menganggarkan untuk sewa kendaraan roda 4 operasional kantor sebesar Rp 2,2 miliar. Proyek ini dilakukan melalui tender sistem gugur 

dengan harga terendah. Proses tender dilaksanakan 12 tahapan mulai dari pengumuman pascakualifikasi pada 12 Desember 2019 sampai penandatanganan kontrak pada 7 Januari 2020,” beber Jajang.

Hasil tender ini, kata Jajang, pihak Kemendes memenangkan PT. Putra Tunas Harapan yang beralamat di Jalan Letjend Karjono Rt.002 Rw.006 Parakacanggah Banjarnegara. Nilai kontrak yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp2.124.000.120.

“CBA menduga proyek ini diwarnai  kongkalikong antar oknum Kemendes dengan pihak swasta. Hal ini terlihat dari beberapa modus. Pertama pihak yang dimenangkan oleh Kemendes 

PDTT yakni PT PTH sebenarnya bukan peserta lelang dengan tawaran terendah karena berada di posisi keempat. Padahal ada tiga perusahaan yang mengajukan nilai kontrak yang lebih efisien alias murah seperti yang diajukan PT Trans 

Pasific Global senilai Rp1.967.565.600 namun digugurkan oleh pihak Kemendes PDTT,” ungkap Jajang.

Selanjutnya, kata Jajang, hal itu tidak sesuai dengan tujuan tender awal yakni mencari tawaran seefisien mungkin agar bisa menghemat anggararan ditengah-tengah APBN yang sedang seret. 

“Sangat miris oknum Kemendes ini seperti tidak peduli dengan kesulitan negara dan warga yang lagi kena pandemik Covid-19 dengan dugaan permainan proyek,” ungkap Jajang.

Berdasarkan temuan di atas, kata Jajang, CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka penyelidikan atas proyek sewa kendaraan roda empat untuk operasional kantor Sekjend Kemendes PDTT. 

“Periksa pihak-pihak terkait seperti Pokja ULP serta Pejabat Pembuat Komitmen, selain itu Menteri Desa Abdul Halim Iskandar perlu dipanggil untuk dimintai keterangan,” ungkap Jajang.(hen)

Bagikan

Pejabat Kilang Pertamina Bungkam soal Dugaan Pelanggaran Aturan di Tender Proyek Kilang TPPI Tuban Senilai Rp 50 Triliun

URBANNEWS.ID – Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran prinsip good corporate governance (GCG) oleh panitia tender pembangunan kilang TPPI Olefin Tuban senilai sekitar Rp 50 triliun. Panitia tender tersebut berada di bawah kewenangan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Tak hanya itu, menurut Yusri, proses tender tersebut diduga kuat juga melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 08 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMN

“Artinya diduga telah terjadi proses perbuatan melawan hukum oleh panitia tender yang menguntungkan salah satu peserta konsorsium dan merugikan konsorsium lainnya yang ternyata mempunyai pengalaman dan kemampuan lebih baik dalam membangun kilang TPPI olefin untuk Pertamina,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Minggu (27/9/2020).

Dijelaskan Yusri, padahal dalam waktu bersamaan, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok, membuat testimoni di youtube bahwa ia merasa heran atas sikap pejabat Pertamina dalam memilih kontraktor EPC proyek RDMP Kilang Balikpapan.

“Ahok mengatakan dalam rekaman youtube itu, yang menggelikan dan menjengkelkan adalah kontrak upgrading (RDMP) kilang Balikpapan yang menang SK Energy Korea tetapi yang memimpin mengerjakan EPC-nya ada Rekin atau PT Rekayasa Industri yang berkonsorsium dengan Hyundai Contractor,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, lebih jauh Ahok mengatakan, pembalap Formula 2 saja tidak diperkenakan ikut balap Formula 1, apalagi level supir angkot kok mau ikut balap mobil Formula 1. Ahok heran melihat penunjukan pimpinan konsorsium proyek RDMP kilang Balikpapan.

“Oleh karena itu, melihat beberapa kejanggalan dalam tahap prakualifikasi proses tender ini yang berpotensi besar akan merugikan Pertamina di kemudian hari, bahwa Ahok sebagai komisaris utama, bahwa di dalam organ dewan komisaris ada komite audit bisa digunakan menelisik semua informasi dugaan penyimpangan ini agar tidak terlalu jauh, apalagi ini merupakan proyek strategis nasional. Maka KPK, BPK dan penegak hukum lainnya juga secara sinergi harus menelisik dugaan pelanggaran yang sudah terjadi,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, ia sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT KPI. Namun tidak ada keterangan yang memadai mengenai adanya dugaan tersebut sampai saat ini.

“Setelah batas waktu konfirmasi kami terlampaui oleh semua pejabat PT Kilang Pertamina Internasional, yaitu Suwahyanto sebagai Direktur dan Ignatius Telulembang sebagai CEO dan Budi Syarif Santoso sebagai Deputy CEO Sub Holding PT Kilang Pertamina Internasional pada hari Jumat sore. Maka kami sementara ini berkesimpulan terhadap empat butir yang kami pertanyakan menjadi benar adanya. Meskipun agak terlambat, perlu diapresiasi sikap koperatif dari SVP PT KPI Suwahyanto baru menberikan tanggapan pada Sabtu (26/6/2020) sore, yaitu mengatakan bahwa semua jawaban satu pintu akan diberikan oleh Sekper PT KPI sdr Ifti Sukarya,” kata Yusri.

Yusri mengatakan, pihaknya mendapat kiriman seberkas dokumen terkait proses tender proyek kilang Olefin Tuban di TPPI.

“Bahwa menurut PQ pada halaman 8 pada point 4e disebutkan bahwa pimpinan konsorsium harus memiliki pengalaman membangun proyek EPC sebagai Pimpinan konsorsium atau kontraktor tunggal dalam 20 tahun terakhir sejak tahun 2020 untuk Grass Root untuk Olefin Craker (berbahan baku cairan, gas atau campuran) dengan kapasitas minimal 500 KTA atau memiliki pengalaman proyek FEED,” beber Yusri.

Dilanjutkan Yusri, apabila pemimpin konsorsium tidak memiliki pengalaman proyek untuk pekerjaan seperti di atas tersebut, maka konsorsium harus memiliki anggota pengalaman proyek FEED untuk Olefin Cracker.

“Infonya Hyundai Engineering and construction tidak pernah membangun konstruksi Olefin Plant di dunia, termasuk untuk project di Gas Chemical Complex Turkmenistan, karena untuk proyek itu terbukti yang mengerjakan EPC dan FEED untuk Olefin Cracker adalah Toyo Engineering, bukti tersebut ada di website Toyo tentang project tersebut, anehnya kalau tidak benar mengapa corsec PT KPI menjawabnya, ulas Yusri.

Begitu juga, lanjut Yusri, dengan anggota Konsorsium Hyundai, yaitu Saipem. Ternyata Saipem juga tidak memiliki pengalaman FEED untuk Olefin Cracker di dunia.

Kemudian, lanjut Yusri, Pertamina telah mengubah isi PQ (Prakualifikasi) dengan mengizinkan menambah anggota konsorsium setelah pengunguman kelulusan PQ, yaitu menambah Saipem sebagai anggota konsorsium bersama Hyundai dan Rekin.

“Infonya pemasukan proposal mundur dari seharusnya tanggal 28 April 2020 menjadi 3 Agustus 2020, infonya pengunduran itu diduga keras terkait untuk memenuhi kebutuhan salah satu anggota konsorsium dari peserta tender,” beber Yusri.

Lebih lanjut, Yusri membeberkan, pada Sabtu (26/9/2020) sore, ia kembali mengajukan pertanyaan untuk keterlibatan mantan karyawan Pertamina Irianto Ginting dalam tim tender, termasuk keberadaan Alex Dharma Balen di dalam tim tender, karena Alex Balen baru 29 Agustus 2020 menjabat sebagai Dirut PT Rekayasa Industri.

“Termasuk mempertanyakan sejauh mana tim tender melibatkan tim Jamitel dan Bareskrim dalam proses tender tersebut, apakah hanya berjaga di pintu di luar ruangan atau ikut terlibat aktif diberikan kesempatan memverifiksi data-data administrasi dalam tahap prakualifikasi setiap rapatnya, kalau diberikan kesempatan seluas-luasnya barulah kita percaya betul prosesnya transparan, tapi kalau berada di luar ruangan, maka pantaslah siapa pun akan meragukannya, untuk hal ini Sekper PT KPI masih meminta konfirmasi lagi ke internal PT KPI,” kata Yusri.

Dikatakan Yusri, intinya sampai Minggu (27/9/2020), CERI hanya mendapat jawaban sebatas direksi melempar ke sekretaris perusahaan dan sekretaris perusahaan akan menanyakan dulu ke direksi atau tim tender, ibarat gosok an hanya mondar mandir “Harapan kami pada hari mendatang akan diperoleh informasi yang akurat dari Sekper PT KPI,” kata Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, informasi terbaru yang diperoleh CERI pada Minggu 27 September 2020, PT Rekayasa Industri yang dalam RKAP 2021 awalnya telah dicoret untuk diakusisi oleh BoD dan BoC Pertamina, belakangan infonya dimasukan kembali kedalam RKAP 2021 oleh tim Asdep Kementerian BUMN.

“Hal inilah katanya salah satu dari banyak hal di internal Pertamina sempat membuat Ahok berang dan tak mau menandatanganinya, diduga Ahok berani menyerang akan membubarkan Kementerian BUMN menjadi Indonesia Incorporate bisa jadi karena adanya praktek-praktek intervensi yang tak sehat,” ulas Yusri.

“Oleh karena itu, sesuai prinsip GCG semua insan Pertamina, serta mengacu ketentuan Pasal 4 dan 5 serta 6 soal Etika Pengadaan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 08 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Konsorsium Hyundai dengan Rekayasa Industri dan Saipem ada memasukan dokumen yang diduga palsu, maka bisa ada konsekwensi pidananya, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 267 ayat 1 KUHP lengkapnya berbunyi barang siapa yang membuat surat keterangan palsu, maka dapat diancam 4 tahun penjara,” kata Yusri.

Sementara itu, terkait dugaan pelanggaran tender proyek kilang olefin Tuban di TPPI ini, urbannews.id telah melayangkan konfirmasi ke VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman. “Kami akan teruskan ke pihak PT TPI,” ungkap Fajriyah.

CEO Kilang Pertamina Nasional, Ignatius Telulembang, hingga berita ini dilaporkan, belum memberikan keterangan apa pun terkait dugaan pelanggaran pada proses tender proyek kilang olefin Tuban di TPPI ini.

Terpisah, Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Alex Dharma Balen ketika dikonfirmasi urbannews.id, mengatakan pihak PT Rekayasa Industri akan memberikan jawaban melalui Sekretaris Perusahaan PT Rekayasa Industri. Namun, hingga berita ini dilaporkan, belum ada jawaban dari Sekper PT Rekayasa Industri.(hen)

Bagikan

BREAKING NEWS!! Sedang Ceramah, Syeikh Ali Jaber Ditikam

Syeikh Ali Jabber. foto/radarlampung.co.id

URBANNEWS.ID – Pendakwah sekaligus ulama Syekh Moh Ali Jaber ditikam orang tidak dikenal. Itu terjadi saat Syekh Ali sedang mengisi kajian di Masjid Falahuddin, Tamin, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Minggu (13/9) sore. Demikian dilansir radarlampung.co.id, Minggu (13/9/2020) petang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redarlampung.co.id, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Di mana Syekh Ali yang kala itu sedang mengisi kajian Minggu dan Wisuda Tahfiz Quran di tiba-tiba saja didatangi seorang pria kurus berbaju biru di atas panggung. Yang seketika itu juga langsung menghempaskan senjata tajam ke arah perut Syekh Ali.

Syekh Ali sempat menghindarinya. Namun tusukan itu tetap mengenai salah satu tangannya.

Akibatnya, Syekh Ali mengalami luka dan langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan. Pria yang menikam ustad tersebut tertangkap oleh para peserta kajian  yang ada di dalam masjid tersebut, yang langsung membawa pelaku ke kepolisian.

Kapolsek Tanjungkarang Barat (TkB) AKP David Jacson membenarkan kabar adanya peristiwa penusukan tersebut.

“Benar ada laporannya. Pelaku juga sudah diamankan, masih kita cari tau. Nanti saya kabari lagi,” singkatnya. (hen/radarlampung.co.id)

Bagikan

Temukan Dugaan Tipikor Anggaran Jasa Keamanan Gedung Cawang, CBA Sarankan KPK Panggil Mensos Juliari Batubara

Koordinator CBA Jajang Nurjaman.foto/sinarkeadilan.com

URBANNEWS.ID – Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Sosial (Kemensos). Dugaan korupsi itu terkait jasa keamanan gedung Cawang Kencana tahun anggaran 2019.

Menurut CBA, pihak Kemensos melalui Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Rencana Kebutuhan BMN dan Layanan Pengadaan, dalam laporan pertanggungjawabannya merinci pemenang proyek dari hasil lelang penunjukan langsung sebagai berikut:

  1. CV APA nilai kontrak 199.540.000
  2. CV CAA nilai kontrak 199.540.000
  3. CV TU nilai kontrak 199.540.000
  4. CV BA nilai kontrak 199.540.000
  5. CV CAA nilai kontrak 199.540.000
  6. CV TU nilai kontrak 199.540.000
  7. CV SP nilai kontrak 199.540.000
  8. CV TU nilai kontrak 199.540.000
  9. CV CAA nilai kontrak 199.540.000
  10. CV BA nilai kontrak 199.540.000

“Jasa pengamanan gedung Cawang Kencana dalam laporannya dikerjakan oleh 10 perusahaan, selanjutnya pihak Kemensos mencatat membayar Rp177.722.000 ke masing-masing perusahaan, dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.777.220.000 sesuai laporan keterangan surat perintah pencairan dana,” beber Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman kepada urbannews.id, Selasa (8/9/2020).

Berdasarkan penelusuran CBA, catatan laporan di atas hanya formalitas belaka, karena pada kenyataannya tidak ada lelang dan pekerjaan jasa keamanan yang dilakukan oleh kesepuluh perusahaan. Namun yang perlu digarisbawahi uang negara sebesar Rp1.777.220.000 tetap keluar.

“Berdasarkan temuan CBA, modus yang dilakukan oknum Kemensos, Pertama sengaja memecah proyek menjadi 10 paket agar bisa dilakukan penunjukan langsung, kemudian meminjam nama perusahaan dan sebagai gantinya masing-masing perusahaan memperoleh fee antara 10 sampai dengan 15 persen dari laporan surat perintah pencairan dana yang dibuat Rp Rp177.722.000. Adapun sisanya masuk ke kantong Oknum Kemensos,” beber Jajang.

Dikatakan Jajang, dalam satu gebrakan, uang negara senilai Rp 1,7 miliar lebih diduga raib digondol maling berdasi ini.

“Berdasarkan temuan di atas, CBA mendorong KPK agar membuka penyelidikan terkait proyek abal-abal jasa keamanan gedung Cawang Kencana. Diduga kuat hal ini hanya salah satu contoh kecil dan masih banyak borok Kemensos lainnya yang perlu dibersihkan penegak hukum. Dengan langkah awal panggil dan periksa PPK Biro Umum Kemensos dan pejabat terkait, serta Mensos Juliari Batubara untuk dimintai keterangan,” ujar Jajang.(hen)

Bagikan

Terlibatkah Budi Sadikin dalam Pemberian Kredit Macet Rp 845 Miliar untuk Proyek Fiktif PT Megah Jaya Prima Lestari di Pertamina?

Budi Gunadi Sadikin. foto/TEMPO/M Taufan Rengganis

URBANNEWS.ID – Mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak mengetahui perihal dibobolnya Bank Mandiri oleh PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL) lewat pengajuan pembiayaan proyek fiktif di Pertamina.

“Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah menyetujui kredit ini,” kata Budi Gunadi Sadikin kepada urbannews.id, Selasa (25/8/2020) lalu.

Budi Gunadi Sadikin yang kini menjabat Wakil Menteri BUMN itu, malah membantah adanya aturan yang mengharuskan adanya persetujuan Dewan Direksi Bank Mandiri untuk setiap pemberian fasilitas kredit lebih dari Rp 100 miliar.

“Tidak ada aturan seperti itu,” ungkap Budi Gunadi Sadikin.

Saat urbannews.id menanyakan, apakah ada kebebasan bagi bawahan Direksi Bank Mandiri untuk menggelontorkan kredit di atas Rp 100 miliar dengan tanpa persetujuan direksi, Budi juga tidak mengamininya.

“Ada proses review dan limitnya. 100 bukan limit untuk dibawa ke rapat direksi. Angkanya check ke Mandiri (Bank Mandiri, red),” jawab Budi Gunadi Sadikin lagi.

Baki debet fasilitas kredit Rp 685,7 juta

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri Tbk, Rully Setiawan, mengaku mengetahui PT MJPL pernah mengerjakan proyek pipanisasi avtur di Bandara Hasanuddin. Pekerjaan itu dari Pertamina.

“Yang saya pahami adalah MJPL merupakan perusahaan jasa konstruksi pertambangan, minyak dan gas bumi yang mengerjakan beberapa proyek, antara lain pipanisasi avtur Pertamina di Bandara Hasanuddin,” ungkap Rully menjawab urbannews.id, Rabu (26/8/2020) tentang dibobolnya Bank Mandiri oleh PT MJPL lewat pengajuan pembiayaan Proyek Fiktif di Pertamina.

Mengenai tindakan PT MJPL yang mengajukan kredit pembiayaan proyek yang sama ke Bank Mandiri dan Bank BCA, dimana diketahui proyeknya sama, dokumennya sama, dan ada double financing atau pembiayaan ganda, Rully mengaku PT MJPL memberikan dokumen asli ke Bank Mandiri waktu mengajukan pembiayaan tersebut.

“Dokumen yang diberikan perusahaan tersebut kepada Bank Mandiri adalah dokumen asli dan terverifikasi,” ungkap Rully.

Terkait pemilik PT MJPL, The Johnny dan Sumarto Gosal, mengajukan pinjaman pembiayaan proyek pemipaan avtur Pertamina di Bandara Hasanuddin ke Bank Mandiri,

Rully memberi keterangan tentang nilai pinjaman yang diajukan dan diberikan ke PT MJPL.

“MJPL mendapat pinjaman Bank Mandiri tahun 2014 dan saat ini baki debet fasilitas kredit MJPL adalah sebesar Rp 685,7 juta,” beber Rully.

Selain itu, mengenai dokumen yang diajukan PT MJPL ke Bank Mandiri saat mengajukan kredit untuk proyek dari Pertamina itu, Rully lagi-lagi menyatakan Bank Mandiri kala itu sudah memverifikasi dokumen MJPL.

“Dokumen-dokumen yang diajukan MJPL pada saat mengajukan permohonan fasilitas kredit di Bank Mandiri telah diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya kepada pihak atau instansi terkait,” ungkap Rully.

Kredit macet ratusan miliar Rupiah

Sementara itu, dilansir kontan.co.id, selain PT Bank Pertama Tbk (BNLI), kasus kredit proyek fiktif PT Pertamina oleh PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL) menyeret nama dua bank besar lain, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kedua bank BUKU IV ini juga menyalurkan kredit kepada MJPL, berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen BCA tidak membantah bahwa pihaknya memberikan kredit kepada MJPL, guna membiayai proyek di Balongan dan Ngurah Rai. “Namun proyek tersebut tidak bersifat fiktif,” terang Hera F Haryn, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk lewat pesan singkatnya kepada KONTAN, Rabu (19/8/2020).

Hera menyatakan, meski kemudian pembayaran utang MJPL kepada BCA macet, namun hal itu telah diselesaikan dengan penjualan agunan dan aset lain. Sehingga, lanjut Hera, BCA telah memperoleh settlement tunai.

“Dapat kami sampaikan juga bahwa dalam menjalankan bisnis operasional perbankan, BCA senantiasa berkomitmen untuk menyalurkan kredit secara prudent dan tetap mengkaji peluang serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian,” imbuh Hera.

Sementara itu Bank Mandiri juga mengakui ada kredit macet atas nama debitur MJPL. “Baki debet per 31 Desember 2019 senilai Rp 685 miliar,” tutur Rohan Hafas Senior Executive Vice President Corporate Relation PT Bank Mandiri Tbk kepada KONTAN, Rabu (19/8/2020). Adapun limit kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MJPL mencapai Rp 845 miliar.

Rohan bertutur, bahwa pengajuan kredit MPJL ke Bank Mandiri juga mengatasnamakan proyek dari Pertamina. “Tapi kalau di Bank Mandiri, tidak untuk membiayai proyeknya, tetapi untuk anjak piutang atas dokumen-dokumen tagihan dari proyek Pertamina. Yang dijadikan jaminan adalah invoice plus jaminan fixed assets, karena Bank Mandiri meminta tambahan jaminan fixed assets,” terang Rohan.

Pembayaran MJPL kepada Bank Mandiri mulai macet sejak 31 Januari 2018. Meski macet, Rohan menyatakan recovery rate atas kredit bermasalah MJPL oleh Bank Mandiri mencapai 80% hingga 90%.

Namun proses eksekusi barang jaminan terhenti, seiring proses persidangan. “sebelumnya sudah ada persetujuan bahwa debitur akan menjual sendiri asetnya. Apabila sampai masa tenggang 31 Juli 2019 belum terjual, maka Bank Mandiri berhak melakukan tindakan termasuk dan tidak terbatas pada lelang,” ujar Rohan.

Nasib bankir Bank Permata

Sementara itu, delapan bankir PT Bank Permata Tbk (BNLI) dituntut hukuman masing-masing 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Tuntutan ini merupakan buntut dari kasus kredit proyek fiktif mengatasnamakan PT Pertamina, yang dilakukan PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL).

Tuntutan tersebut dibacakan oleh jaksa pada persidangan kasus kredit proyek fiktif MJPL yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020) pekan lalu.

Kedelapan tersangka yang marupakan pegawai Bank Permata tersebut, terdiri dari:
1. Ardi Sedaka
2. Denis Dominanto
3. Eko Wilianto
4. Muhammad Alfian Syah
5. Yessy Mariana
6. Henry Hardijaya
7. Liliana Zakaria
8. Tjong Chandra

Jaksa menyatakan, 8 terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan. Adapun pasal tersebut berbunyi: Anggota dewan komisaris atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 100 miliar.

Jaksa menambahkan, tersangka dalam kasus ini totalnya berjumlah 11 orang. Delapan orang diantaranya, perkaranya sudah masuk persidangan dan masuk tahap pembacaan tuntutan. Sedangkan berkas perkara dua dari tiga tersangka lainnya yakni Roy Arman Arfandi (mantan direktur utama) dan Anita Kumala Siswadi (mantan direktur), telah dinyatakan lengkap dan pada 11 Agustus 2020 sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sedangkan satu tersangka lain, yakni Michael Alan Coye (mantan direktur) masih berstatus buron.

Pertamina nyatakan proyek MJPL fiktif

Jaksa menegaskan, delik pada rumusan pasal tersebut memang unik. Para terdakwa dituntut pidana, karena tidak menjalankan kewajibannya seperti yang dirumuskan peraturan. “Mereka tidak melalukan pengecekan. Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi jika dilakukan pengecekan, karena proyeknya fiktif,” tutur jaksa, Rabu (19/8/2020).

Hal ini terbukti setelah pada 16 Oktober 2017, Bank Permata di bawah Direktur Utamanya yang baru, Ridha D.M. Wirakusumah, berupaya mengkonfirmasi proyek MJPL ke Pertamina. Pertamina lewat surat tanggal 15 November 2017 menjawab, bahwa 7 kontrak yang dibiayai Bank Permata itu fiktif.

Kuasa hukum Liliana Zakaria, Irawan Sutanto yang ditemui KONTAN seusai persidangan menyatakan keberatan atas tuntutan Jaksa. “Debitur yang melakukan penipuan saja hanya dihukum 23 bulan, kok pegawai bank malah dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar,” ujar Irawan.

Irawan menyatakan, kliennya dan para terdakwa yang lain sudah melakukan pengecekan yang memadai atas pengajuan kredit dari MJPL. “Klien kami juga tidak menerima suap dari debitur. Jhonny (pemilik MJPL) dalam fakta persidangan juga menyatakan tidak memberikan suap kepada para terdakwa,” ucap Irawan.

Oleh karena itu, dia optimistis majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan tim kuasa hukum, dalam memutus perkara ini.

Pertamina klaim tidak terlibat

Sebagai pihak yang dicatut namanya sebagai pemberi proyek kepada MJPL, PT Pertamina pun memberikan klarifikasi. Saat dihubungi KONTAN beberapa waktu lalu, Fajriyah Usman Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Kepada KONTAN, kembali menegaskan hal tersebut. “Pertamina tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut,” tutur Fajriyah, Senin (10/8).

Adapun Juniver Girsang selaku kuasa hukum PT Bank Permata Tbk sempat menyatakan, nilai outstanding kredit fiktif tersebut berkisar Rp 1,2 triliun. Dari keterangan pihak Pertamina, Bank Permata lantas melaporkan kasus kredit fiktif tersebut ke bagian Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, sekitar pertengahan tahun 2018.

“Bareskim lantas secara mandiri, mengembangkan kasus ini dari keterangan pihak MJPL. Polisi menggeledah, menyita dan menetapkan sejumlah tersangka dari pihak Bank Permata,” tutur Juniver, Selasa (11/8). Sejak ditetapkan menjadi tersangka, kata Juniver, pihak Bank Permata tidak lagi memberikan bantuan hukum kepada para pegawai tersebut.

Temuan Bareskrim

Kepada KONTAN, Brigadir Jenderal Helmy Santika Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Selasa (18/8) mengungkapkan, para tersangka dari pihak Bank Permata tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank ketentuan dalam UU Perbankan.

Pada saat memproses pengajuan fasilitas kredit oleh MJPL, direksi dan pegawai Bank Permata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak melakukan pengecekan kebenaran adanya proyek-proyek yang akan dibiayai tersebut.

Mereka, lanjut Helmy, juga tidak melakukan trade checking, termasuk misalnya memeriksa kebenaran dan keaslian Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan surat penunjukan pemenang pemilihan langsung tanggal 12 Agustus 2013 yang seolah-oleh dikeluarkan oleh Pertamina.

“Mereka juga tidak melakukan trade checking, site on visit kepada supplier maupun kepada PT Pertamina, tidak memeriksa kejanggalan invoice yang diajukan MJPL,” terang Helmy, didampingi AKBP Vanda Rizano, Kanit V Subdit Perbankan Tipideksus Bareskrim Polri yang juga pernah menjabat penyidik kepolisian yang dipekerjakan di OJK periode 2016-2018.

Temuan OJK

Vanda menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini telah menemukan ketidakberesan dalam kasus tersebut, lewat pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan surat perintah pemeriksaan tanggal 18 Mei 2017. Namun meski menemukan pelanggaran, kasus ini tidak pernah ditindaklanjuti dengan melimpahkannya ke tahap penyidikan.

Sebab berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 3/PDK.01/2015 yang telah direvisi menjadi PDK Nomor 1/PDK.02/2020 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, temuan dugaan pelanggaran itu seharusnya dilanjuti ke Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP). Selanjutnya dari DKIP, proses pemeriksaan berlanjut ke tahap penyidikan di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

Fakta temuan pelanggaran dalam kredit proyek fiktif tersebut oleh OJK, telah diungkapkan Adief Rozali, Deputi Direktur Pengawas Bank III OJK sebagai saksi dalam persidangan.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.01/2015 mengatur tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 2 ayat 1 POJK tersebut menyebutkan, OJK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Pasal 3 merinci, penyidik OJK terdiri dari pejabat penyidik kepolisian yang dipekerjakan di OJK; dan/atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

KONTAN sebelumnya sempat mengkonfirmasi kasus kredit proyek fiktif tersebut kepada pihak OJK. Slamet Edy Purnomo, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK mengklaim, OJK sudah menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu.

“Bahkan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian berdasarkan SKB antara OJK, kepolisian dan Kejagung (Kejaksaan Agung),” tutur Slamet Edy, kepada KONTAN, Minggu (9/8/2020).

Namun saat dikonfirmasi kembali, apakah OJK menindaklanjuti kasus tersebut hingga ke tingkat penyidikan di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DJPK), Slamet Edy hingga tulisan ini diturunkan belum memberikan jawaban.(hen/kontan.co.id)

Bagikan

Penegak Hukum Harus Pro Aktif Telisik Permainan Tender di 34 Balai Kementerian PUPR, Ada Rp 75,6 Triliun Uang Rawan Dibancak

Proyek Rusunawa Kota Padang tahun 2019 Amburadul.foto/urbannews.id

URBANNEWS.ID – Menyikapi temuan Tim Urbanews.id soal pembangunan Rusunawa PUPR di Padang dan beberapa kota di Sumatera tahun 2019, yang banyak berujung penghentian pekerjaan atau cut off, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menyungkapkan sistem pengadaan pekerjaan 11.000 paket di Kementerian PUPR sejak tahun 2019 yang dipusatkan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR, ada masalah besar yang berpotensi merugikan negara.

“Sehingga wajar muncul banyak perusahaan abal-abal yang bisa memenangkan paket pekerjaan, sedangkan perusahaan yang sudah membuktikan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, malah tersingkirkan,” ungkap Yusri kepada urbannews.id, Kamis (20/8/2020).

Menurut Yusri, modusnya adalah dengan memenangkan perusahaan abal-abal, yang dilakukan oknum-oknum Pokja di balai di bawah kendali oknum di Dit Bina Konstruksi. 

“Saya menduga semua elit-elit di Kementerian PUPR mengetahuinya. Lazimnya oknum oknum di BP2JK dan Dit Binkon itu malah membuat proposal teknis dan harga untuk perusahaan yang akan dimenangkan, dengan cara sudah mendapat password dari perusahaan yang sudah disepakati sebagai pemenang untuk bisa mengunggah dokumen teknis dan harga setiap perusahaan yang sudah dirancang akan dimenangkan, maka akan sering terjadi proses upload post bidding, atau melampaui batas waktu pemasukan dokumen, untuk menyempurnakan proposal teknis dan harga dari perusahaan yang akan dimenangkan,” beber Yusri.

Maka, lqnjut Yusri, akan sering terjadi laman LPSE tentang status tender setiap pekerjaan di PUPR, berada dalam kondisi tak bisa diakses oleh semua perusahaan yang ikut tender untuk bisa setiap saat memonitor perkembangan tender tersebut.

“Kalau ada protes dari rekanan, anggota panitia hanya dengan ringan mengatakan server lagi bermasalah, padahal oknum-oknum mafia tender ini lagi bekerja menyempurnakan dokumen perusahaan yang sudah menang tetapi disanggah oleh kompetitornya,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri lagi, perusahaan pemenang hasil operasi mafia tersebut, biasanya ditawarkan untuk diperjualbelikan dengan nilai 8 % sampai dengan 12% dari total nilai kontrak, dan harus dibayar seketika setelah sudah sepakat, disertai memberikan kuasa direksi kepada pengusaha pembeli proyek.

Selain itu, kata Yusri, dari rumor berkembang, bahwa pembeli proyek harus juga menyisihkan persenan juga untuk oknum pejabat PUPR selama pekerjaan berlangsung. “Jadi, semua itu dimakan oknum-oknum ini,” tukas Yusri.

Lebih lanjut, kata Yusri, pengusaha yang berhasil membeli pekerjaan dari perusahaan yang sudah memang dan dibuat kontraknya oleh PPK, karena pengusaha itu kemampuan dananya terbatas, sehingga di dalam memulai pekerjaan di lapangan sangat tergantung mengharapkan dapat uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak.

Bagikan

Aset Daerah Pemkot Bekasi Digondol ‘Tikus Got’, Puluhan Unit Laptop Bernilai Ratusan Juta Raib

URBANNEWS.ID – Asset daerah seyogyanya diperuntukan untuk keperluan pemerintah dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu apa jadinya jika asset tidak diurus dengan bijak, tentunya akan merugikan daerah.

Pada tahun 2018 Sekertaris Daerah (sekda) Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi menghilangkan asset tetap peralatan dan mesin daerah berupa laptop sebanyak 27 unit dengan nilai Rp 336.327.347, asset tersebut tidak diketahui dimana rimbanya.

Demikian diungkapkan Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin Jali melalui keterangan tertulis yang diterima urbannews.id, Jumat (14/8/2020).

“Publik dibuat gonjang-ganjing atas hilangnya asset tersebut, lantaran di Sekda Pemkot Bekasi kok bisa asset hilang dan tidak diketahui keberadaanya, hal ini mengasumsikan publik ada tikus got yang memboyong laptop yang nilainya ratusan juta rupiah,” terang Wahyudin.

Menurut Wahyudin, kondisi ini diduga akibat ketidakmampuan dan ketidakbecusan BPKAD (badan pengelola keuangan dan asset daerah) dan Sekda Kota Bekasi dalam menjalankan fungsinya mengelola aset daerah. Hal ini menjadi blue print moral hazard legislatif sebagai pengawas yang membawa mandat rakyat Bekasi.

“Atas dasar tersebut Kaki Publik meminta, pertama kepada pihak berwenang seperti KPK (komisi pemberantasan korupsi) untuk memeriksa sekda terkait masalah hilangnya 27 unit laptop dan meringkus tikus got yang menggondol asset daerah supaya ada efek jera,” ungkap Wahyudin.

“Kedua meminta sekda untuk mengembalikan asset daerah yang hilang, karena hilangnya asset tersebut dibawahtanggungjawab sekda selaku pengguna asset. Sudah seharusnya instansi-instansi di Pemkot Bekasi memiliki rasa tanggungjawab atas asset daerah sebagai bentuk pertanggujawaban kepada masyarakat Kota Bekasi, untuk mewujutkan good govermen dan akuntabilitas pemerintahan,” tutup Wahyudin.(hen)

Bagikan

Janggal, Hakim PTUN Pekanbaru Berinisial SR Memenangkan Sertifikat yang Sudah Divonis MA sebagai Sertifikat Palsu

Sidang Gugatan Pembatalan SHM Yap Ling Li dan Umar di PTUN Pekanbaru, Selasa (21/4/2020).foto/urbannews.id

URBANNEWS.ID – Ahli waris Almarhum Azrul H, Saudara Yulhaizar H dkk, menyatakan merasa keberatan dan kecewa serta heran atas putusan Hakim PTUN Pekanbaru yang mengadili perkara No.2/G/2020/PTUN-PBR Tanggal 5 Mei 2020, yang diketahui oleh Hakim SS dan kawan-kawan telah mencabut pembatalan SHM No.7029 An. YL dan SHM No.7030 An. UM.

Padahal, sesuai dengan putusan hakim perkara pidana terhadap Kepala Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, H. HR Bin. H. BK No.1077/PID. B/2016/PN. PBR. tanggal 16 Januari 2016 dan putusan pidana terhadap SF dan kawan-kawan No.1078/PID. B/2016/PN.PBR, telah dinyatakan bahwa SHM No.7029 An. YL dan SHM No.7030 An. UM, penertibannya pertama kali yang dimohonkan oleh AD dan NR, menggunakan akta jual-beli palsu, dan jelas surat tanah palsu,

Bahwa hakim dalam putusannya menyatakan Kepala Desa H.HR telah menerbitkan dan menciptakan surat tanah palsu terhadap tanah yang terletak di Desa Kubang Jaya atas nama AD dan NR, yaitu surat keterangan tanah (SKT) Dengan register Camat No.27/SH/2015 tanggal 20/02/2015 An. NR dan SKT no.28/SH/2015 tanggal 04/03/2015 An.AD.

SKT tersebut telah di nyatakan palsu oleh hakim perkara pidana, dan pelakunya telah dinyatakan melanggar pasal 263 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 dan telah dihukum selama tahun, dan putusan tersebut telah Inkrah, serta putusan itu telah dikuatkan oleh Keputusan Hakim MA No.763.K/PID/2017 tanggal 26/09/2017 dan No.765/K/PID/2017.

Menurut pengacara Yulhaizar, Yusril SH, bahwa ahli waris pemilik SHM Alm. AH yaitu SHM No.346 dan SHM No.347 yang terbit di tahun 1980.

Yusril SH lantas membeberkan kronologis singkat perkara dan masalah terkait tanah milik Alm. AH tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa SHM No.346 dan SHM No.347 An. AH terbitnya tahun 1980 yang diperoleh dari akta HIBAH No.08/SH/1979 tanggal 12/06/1979 dari saudara Thalib.

2. Saudara Thalib adalah pemilik tanah asal seluas lebih kurang 3 Ha dan mempunyai anak yang antara lain ada yang bernama AD dan NR setelah tanah beralih kepada Alm. AH dan menunjuk AD dan NR ini menjaga lahan tersebut.

3.Perkara di Polres ini tidak terbukti dan di-SP3 oleh polres Kampar dengan No.POL.S.TAP/01/II/2006/RES tanggal 16/02/2006 tentang penghentian penyidikan. Dan sebagian berkas disita di Polres Kampar dan juga dikembalikan lagi ke BPN Kampar dengan surat Polres Kampar No.b/593.a/IV/2006 tanggal 04/04/2006. Dan SHM. No.346 dan No.347 atas nama AH bukanlah palsu seperti yang dilaporkan oleh pihak YL dan kawan-kawan.

4. Perkara di Polres ini tidak terbukti dan di-SP3 oleh Polres Kampar dengan No.Pol S.TAP/01/11/2006/RES tanggal 16/02/2006 tentang penghentian penyidikan.

5. Buku tanah dan warkah hilang bukan berarti sertifikat SHM No.346 dan No.347 an. Azrul Harun menjadi bodong. Hilang itu kadang terjadi di BPN tetapi BPN bisa mengganti buku tanah yang hilang tersebut. Bukti dokumen itu ada temuan register hak tahun 1980 dan ada peta dasar tahun 1996 dan juga bukti perkara pidana tahun 2004 dan bukti pengembalian berkas pengurusan SHM No. 346 dan No. 347 an. Azrul Harun yang disita Polres Kampar.

6. Bukti putusan pidana oleh Hakim PN Pekanbaru terbukti saudara AD dan NR membuat keterangan kepemilikan tanah yang tidak benar atau palsu dimana mereka mengakui sebagai pemilik tanah dengan cara garapan dan kerjasama dengan Kepala Desa Kubang Jaya, Saudara HH. Padahal itu awalnya milik saudara Thalib yang telah menghibahkan kepada saudara AZ.

7. Laporan Polisi saudara YH oleh Polda Riau dinyatakan saudara HR, NR, SF, YE dan TR dinyatakan bersalah dan dihukum. Empat orang di antaranya dihukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan hukuman penjara dua tahun, yaitu putusan PN.NO.1077/PID.B/2016/PN.PBR tanggal 16/01/2016 Dan putusan PN.NO.1078/PID.B/2016/PN.PBR. Adapun surat palsu tersebut adalah SKT dengan Register Camat No.27/SH/2015 dan No.28/SH/2015. SKT ini yang digunakan saudara AD dan NR sebagai dasar alas hak permohonan SHM No.7029 dan No.7030 yang kemudian SHM tersebut dan dijual serta dibalik nama kepala YL dan UM. Hal ini berarti konsekwensinya SHM No.7029 dan No.7030 yang terbitnya berasal dari surat tanah palsu atau cacat hukum administrasi sesuai putusan hakim perkara pidana No.1077 dan No.1078 dan Putusan MA No.763k/pid/2017 dan Putusan MA No.765/pid/2017.

8. Dan pada proses permohonan hak oleh AD dan NR telah membuat surat pernyataan bersedia dibatalkan SHM-nya tanpa melakukan tuntutan jika ada di belakang hari diketahui ada SHM lain yang terbit lebih dulu.

9. Putusan pidana No.1077 dan No.1078 saling berkaitan objek tanah dan juga penerbitan SHM. No. 7029 an.YL dan AD. SHM No.7030 an.UR dan NR.

10. Apalagi dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Yusril SH selaku pengacara YL dan kawan-kawan tidak disetujui Hakim untuk ikut sebagai Tergugat INTERVENSI.

“Untuk itu semoga hakim yang memeriksa perkara banding semoga bisa menjaga rasa keadilan yang patut coba mempertimbangkan juga putusan pidana kenapa Kepala Desa Kubang Jaya, Saudara HH menerbitkan SKT palsu,” ungkap Yusril SH.

Yusril SH sebagai pengacara Saudara YL dan kawan-kawan berharap semoga hakim dapat memberikan putusan yang berkeadilan dan berharap Komisi Yudisial (KY) hakim pengawas bisa mengawasi jalannya sidang yang akan datang,” kata Yusril SH.(hen/mediabuser.com)

Bagikan

Biaya Pembuatan Dokumen Laporan Diduga Kemahalan Rp 32 juta Lebih, CBA Minta KPK Selidiki Kejanggalan Proyek di Kemnaker

Koordinator CBA Jajang Nurjaman.foto/sinarkeadilan.com

URBANNEWS.ID – Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penyalahgunaan anggaran ini terkait dua proyek pengadaan publikasi dan sosialisasi yang dijalankan pada tahun 2019 dan tahun 2020, dimana salah satu proyek ini terkait pencegahan Covid-19.

Demikian diungkapkan Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman kepada urbannews.id, Jumat (24/7/2020).

“Rinciannya, pertama di tahun 2019 Kemnaker menjalankan proyek publikasi dan sosialisasi kebijakan pengaturan tenaga kerja dalam negeri di media videotron dan televisi. Dengan spesifikasi berupa iklan layanan masyarakat, pekerjaan mulai dari produksi sampai penanyangan di stasiun televisi lokal dan nasional. Iklan animasi infografis, mulai dari produksi sampai penayangan di videotron, dan terakhir pelaporan,” beber Jajang.

Untuk proyek tersebut, kata Jajang, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp7.789.550.000, dan perusahaan yang menjalankan proyek ini adalah PT. Weharima Ristuina (PT. WR) yang beralamat di Jl. Pakis Raya No. 44 RT. 008/006 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat.

“Adapun temuan CBA untuk proyek publikasi dan sosialisasi kebijakan pengaturan tenaga kerja dalam negeri di media videotron dan televisi, berupa dugaan mark up dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak rasional,” kata Jajang.

Sebagai contoh, lanjut Jajang, dalam tahapan pelaporan pihak Kemnaker melaporkan Harga Pelaporan untuk 5 Eksemplar dalam HPS dan RAB, mulai dari laporan awal, laporan antara, sampai laporan akhir sebesar Rp 43 juta, padahal biaya yang sesungguhnya hanya Rp 8,8 juta, ada selisih sebesar Rp 34,2 juta.  

Selanjutnya, ungkap Jajang, proyek di tahun 2020 yakni proyek Pengadaan publikasi materi sosialisasi program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja pelaksanaan tugas fungsi melalui program serta kegiatan yang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di media massa. 

“Kejanggalan dalam proyek ini adalah, pihak yang dimenangkan oleh pihak Kemnaker masih perusahaan yang sama yakni PT. Weharima Ristuina dengan nilai proyek yang disepakati sebesar Rp 9.547.582.000. Padahal PT. WR dalam proses lelang dari segi penilaian harga berada diposisi ke-7, terdapat 6 perusahaan yang bisa dipilih pihak Kemnaker dengan harga yang lebih efisien,” kata Jajang.

Dikatakan Jajang, kalaupun pihak Kemnaker berdalih memenangkan PT. WR berdasarkan dari penilaian kualitas, perusahaan ini di proyek sebelumnya tahun 2019 jelas bermasalah, jadi kurang tepat untuk dipilih lagi. 

“Berdasarkan catatan di atas, CBA mendorong pihak berwenang dalam hal ini KPK untuk membuka penyelidikan atas dua proyek pengadaan publikasi dan sosialisasi Kemnaker senilai Rp 17 miliar. Panggil dan periksa Pokja ULP serta PPK terkait, dan Menteri Ida Fauziyah untuk dimintai keterangan,” beber Jajang.(hen)

Bagikan

Direksi Perum LKBN Antara Ingkar Janji

 

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat.foto/kspi.or.id

URBANNEWS.ID – Direksi Perum LKBN Antara kembali ingkar janji, karena pernah menyampaikan pernyataan akan menghormati dan mematuhi serta menjalankan apapun keputusan dari Pengadilan  Hubungan Industrial terkait perselisihan mutasi sepihak yang gugatannya didaftarkan oleh lima orang karyawan Antara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga keluar keputusan yang final dan mengikat dengan nomor putusan 348/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., PHK Disharmonis kepada empat orang penggugat, Direksi Antara tidak menjalankan keputusan tersebut.

“Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas perilaku ingkar janji yang dilakukan oleh direksi Antara, sebagai pemimpin perusahaan milik Negara, mereka tidak mau menjalankan semua keputusan dari lembaga Negara, mulai anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta yang membatalkan SK Mutasi dan PHK tersebut karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, hingga keputusan pengadilan hubungan industrial Jakarta Pusat yang menghukum manajemen Antara untuk membayarkan pesangon kepada empat karyawan yang di PHK disharmonis oleh PHI Jakarta Pusat ,” kata Mirah Sumirat, Presiden Aspek Indonesia kepada urbannews.id, Selasa (21/7/2020).

“Awal kebohongan dimulai saat dilakukan proses mediasi oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja RI bersama Disnakertrans DKI Jakarta, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN pasca adanya rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang meminta manajemen Antara menghentikan semua rencana  mutasi dan PHK karyawan, terutama mutasi yang telah terjadi kepada empat karyawan yang saat itu sedang berselisih di PHI Jakarta Pusat, rekomendasi tersebut dikeluarkan saat komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Perum LKBN Antara terkait aduan dari SPAntara tentang adanya keputusan Mutasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh Direksi kepada empat karyawan Perum LKBN Antara dimana tiga dari karyawan tersebut juga sebagai pengurus inti Serikat Pekerja Antara, namun manajemen Antara tidak mau menjalankan rekomendasi tersebut dengan alasan akan mematuhi apapun keputusan dari Pengadilan yang saat ini prosesnya sedang berjalan.” Lanjut Mirah Sumirat.

Proses persidangan telah berjalan dengan memakan waktu selama delapan bulan, mulai Oktober 2019 hingga keluarnya keputusan Mei 2020, dimana selama proses perselisihan berlangsung, manajemen juga tidak membayarkan semua hak yang masih harus diterima oleh empat karyawan tersebut sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13/2003.

Senada dengan Mirah, Abdul Gofur selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Antara juga menyampaikan pendapatnya, bahwa manajemen Antara bukan hanya tidak menjalankan keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, direksi Antara juga hingga saat ini tidak menjalankan rekomendasi dari BPK, dimana dalam audit BPK ditemukan banyaknya penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan tata kelola keuangan perusahaan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi Negara dalam membuat kebijakan diperusahaan yang seharusnya selain pembenahan administrasi direksi diminta juga melakukan pengembalian uang kepada perusahaan atas pengeluaran dan penggunaan uang perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa memperkaya diri sendiri dan orang lain.

“Proses tindak lanjut dari temuan BPK tersebut sudah dilakukan oleh berbagai lembaga Negara, mulai dari Kementerian BUMN hingga DPR RI, namun hingga hari ini tidak ada sanksi atau tindak lanjut atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh direksi Antara.” Kata Gofur

Terkait tidak adanya itikad baik dari direksi untuk menjalankan keputusan Pengadilan Hubungan Industrial, keempat orang karyawan yang di PHK bersama Serikat Pekerja Antara telah menyampaikan surat permohonan eksekusi putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terkait dengan pelanggaran pelanggaran direksi yang ditemukan oleh BPK, Serikat Pekerja Antara juga akan kembali meminta kepada Menteri BUMN untuk segera melakukan bersih bersih diperusahaan BUMN dengan segera mengganti jajaran direksi yang ada saat ini dengan direksi baru yang lebih bersih dan humanis terhadap karyawan.(hen)

Bagikan

Azis Syamsuddin Dukung Rencana Pemerintah Aktifkan Lagi Tim Pemburu Koruptor

URBANNEWS.ID – Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin menyatakan mendukung rencana pemerintah kembali mengaktifkan tim pemburu koruptor. DPR siap menjalankan fungsi pengawasan. 

“Komisi teknis yang dalam pengawasan di Komisi III akan melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang,” ujar Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Azis menekankan pembentukan tim pemburu koruptor menjadi kewenangan pemerintah. Namun, DPR membuka peluang untuk bekerja sama dalam menjalankan rencana tersebut. 

“Nanti di mana tempatnya (bekerja sama), kita akan bersinergi dengan pemerintah,” jalas politikus Partai Golkar itu.

Pembentukan tim pemburu koruptor sudah memasuki tahap penyusunan aturan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah mengantongi instruksi presiden (inpres) terkait pembentukan tim pemburu koruptor.

“Karena cantelannya inpres, maka inpres tentang tim pemburu aset, tersangka, koruptor dan tindak pidana lain sudah di Menko Polhukam sehingga secepatnya akan segera dibentuk tim itu,” kata Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

Mahfud berjanji menampung seluruh masukan masyarakat. Saat ini, pihaknya telah merancang siapa saja bisa masuk tim tersebut. Tim itu melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan departemen teknis lainnya.(hen/medcom.id)

Bagikan

Anggota Komisi III DPR Minta Kapolda Aceh Usut Tuntas Kasus Ledakan Granat di Rumah Ketua ULP Aceh

Muhammad Nasir Djamil. foto/net

URBANNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menduga motif penggranatan rumah Plt. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh, Sayid Azhary, terkait monopoli proses tender proyek. 

Anggota Komisi Hukum DPR itu meminta Polda Aceh mengusut tuntas kasus pelemparan granat tersebut yang terjadi pada Jumat, 20 Maret 2020, malam lalu.

Dia menduga selama ini proyek-proyek dibiayai negara di lingkungan Pemerintah Aceh dimonopoli sekelompok orang tertentu, sehingga ada pihak merasa dizalimi. 

“Ini sering terjadi di Aceh, tanpa ada pengawasan yang tepat, sehingga ada yang dirugikan,” ujar Nasir Djamil saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Ahad, 22 Maret 2020, dikutip dari portalsatu.com, Selasa (24/3/2020).

Nasir Djamil menilai monopoli proyek di Aceh berjalan mulus sehingga ada pihak yang terzalimi dan tergoda untuk main hakim sendiri. “Itu ada berkaitan dengan dendam pribadi, karena tidak merasa puas terhadap ULP Aceh,” ungkap politikus PKS itu.

Dia mendesak Polda menginvestigasi dan mengusut tuntas motif penggranatan rumah Plt. Kepala ULP Aceh, apakah berkaitan dengan monopoli proyek atau dendam pribadi. 

“Kepolisian harus mencari tahu kenapa rumah Kepala ULP Aceh digranat. Apakah ada kaitannya dengan monopoli proyek di Aceh atau masalah internal,” tegas Nasir Djamil.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin akrab disapa Dek Gam, juga meminta Polda Aceh mengusut tuntas kasus pelemparan granat di rumah Plt. Kepala ULP Aceh, Sayid Azhary. Dek Gam mengatakan kasus ini akan menjadi tugas pertama Kapolda Irjen Pol Wahyu Widada, yang baru saja bertugas di Aceh. 

“Ini tugas pertama Bapak Kapolda Aceh yang baru, kasus ini harus selesai diungkap,” kata Dek Gam di Banda Aceh, Sabtu, 21 Maret 2020.

Politikus PAN ini sangat yakin Kapolda Aceh mampu mengusut siapa dalang di balik kasus teror terhadap pejabat Aceh itu. Baginya kasus ini harus menjadi fokus Kapolda Aceh dalam tahun ini. 

“Saya yakin Bapak Kapolda Aceh mampu mengungkap siapa dalam di balik teror ini,” ujar Dek Gam.

Dek Gam mengaku sudah menghubungi langsung Kapolda Aceh untuk meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Kapolda Aceh memastikan akan mengusut kasus tersebut.

“Saya sudah hubungi Kapolda Aceh meminta agar kasus ini diungkap, dan Kapolda Aceh mengatakan akan mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya.

Seharusnya, kata Dek Gam, kasus teror seperti itu tidak boleh terjadi lagi di Aceh. Ia juga menyayangkan pihak tidak bertanggung jawab yang coba memperkeruh suasana damai Aceh sekarang ini.

“Sudah cukup kasus teror seperti ini, tidak boleh terjadi lagi, masyarakat tidak perlu takut untuk hal seperti ini, kita percayakan saja kepada Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas,” kata Presiden klub Persiraja Banda Aceh ini.

Selain itu, Dek Gam menduga ada pihah-pihak yang mungkin mengambil keuntungan di balik kasus teror granat tersebut. Apabila kasus ini tidak diungkap, maka akan menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.

“Biar masyarakat tidak bertanya-tanya, makanya kasus ini harus diusut tuntas. Semoga kekerasan dan intimisadi di Aceh tidak terulang kembali, dan ini menjadi kasus terakhir,” tegas Dek Gam.

Dek Gam bahkan menduga ada mafia tender proyek yang berada di balik kasus teror tersebut. Apalagi rumah yang diserang milik orang yang mengatur jalannya tender proyek di Pemeritnah Aceh.

“Ini akan terus menjadi pertanyaan di masyarakat, makanya Kapolda harus mengungkap kasus ini, dan saya akan mengawal terus kasus ini sampai tuntas,” ujarnya.(hen/portalsatu.com)

Bagikan

‘Kebocoran’ Migas Pertamina Hingga Rp 30 Triliun per Tahun, CERI: Ini Tantangan untuk Kabareskrim Membereskannya

Listyo Sigit Prabowo. foto/jawapos.com

URBANNEWS.ID – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan PT Pertamina (Persero) rugi Rp 25-30 triliun setiap tahun karena ‘kebocoran’ migas.

Hal itu diungkapkan dia dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2020). 

“Rekan-rekan dari Pertamina sendiri menyampaikan bahwa mereka mengalami kerugian antara kurang lebih Rp 25 sampai Rp 30 triliun setiap tahun akibat kebocoran masalah migas,” kata dia dalam paparannya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (8/3/2020) mengatakan pernyataan Kabareskrim Komjen Listyo itu menarik dicermati, apalagi dikatakan bahwa sumber informasi langsung dari pejabat Pertamina kepadanya, sehingga informasi itu bisa jadi bersumber salah satu dari direktur atau salah satu anggota dewan komisaris.

“Oleh karena nilai kebocoran migas pertahun mencapai Rp 25 triliun sampai Rp 30 Triliun, akibat illegal drililing dan illegal tapping serta upaya menyeludupkan minyak, dari aktifitasnya ini diduga terjadi hampir semua lapangan hulu Pertamina dan di hilir juga terjadi kebocoran,” kata Yusri.

Menurut Yusri, kalau nilai kebocoran itu tentu sangat fantastis. “Artinya perhari kebocoran migas Pertamina sekitar Rp 84 miliar, kalau dikonversi perhitungan volume minyak bisa sekitar 70.000 barel perhari, yaitu sekitar seperempat dari total produksi minyak Pertamina yang setiap harinya sekitar 315.000 BOPD,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, tentu itu menjadi persoalan serius. “Kalau sudah begini masif kebocorannya, biasanya melibatkan oknum pegawai Pertamina, pengusaha hitam dan oknum aparat, oleh karena itu menjadi ujian bagi Kabareskrim apakah dia mampu mengungkapnya,” kata Yusri.

“Kalau tidak mampu tentu sangat menyedihkan, jadi informasi dari pejabat Pertamina itu seolah-olah menantang Kabareskrim apakah mampu membereskannya,” tutup Yusri.(hen/detik.com)

Bagikan

PP-HIMMAH Tantang Jampidsus Baru Kejagung Periksa Mantan Wapres JK

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian. foto/ist

URBANNEWS.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian meminta Kejaksaan Agung segera memanggil JK untuk diperiksa terkait kicauan terdakwa kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), Raden Priyono.

“Kita minta Kejagung panggil JK, agar penegakan hukum betul-betul ditegakkan,” ungkap Aminullah dalam keterangan yang diterima urbannews.id,

“Hari ini kita tahu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono baru dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saatnya Jampidsus yang baru menunjukkan kinerjanya, ini tantangan buat Ali Mukartono berani atau tidak periksa Jusuf Kalla,” sambung Amin.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, melakukan korupsi Rp37 triliun dalam kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI). Lewat kuasa hukumnya, Tumpal Hutabarat, Raden Priyono berkicau dia hanya menjalankan perintah Wakil Presiden (Wapres) kala itu, Jusuf Kalla (JK).

Perintah yang dimaksud Raden Priyono yaitu bermula dari Rapat di Istana Wapres pada tanggal 21 Mei 2008. Agenda Pengembangan Pusat Industri Petrokimia Tuban, dengan tujuan adalah khusus tentang pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM untuk kawasan Jawa Timur.

Rapat dipimpin oleh Wapres, Jusuf Kalla, dan dihadiri antara lain oleh Menteri ESDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina dan Kepala BPH Migas. Tujuan dilaksanaannya rapat tersebut membahas tentang permasalahan mengenai sektor Migas, khususnya industri Hilir Migas.

Hasil rapat adalah perlu dilakukan langkah penyelamatan TPPI. BP Migas, Pertamina dan PT TPPI agar menyelesaikan pembahasan mengenai skema bisnis yang saling menguntungkan bagi PT TPPI dan Pertamina termasuk harga jual minyak mentah/kondensat kepada PT TPPI.

Atas arahan itu, Kepala BP Migas Raden Priyono menindaklanjuti dengan menyuntik dana ke PT TPPI sebesar USD 2,7 miliar.

Sementara itu, hingga berita ini dilaporkan, belum ada keterangan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kicauan Raden Priyono.(hen)

Bagikan

Bank DKI Tak Kunjung Laksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Warga Jakarta ini Layangkan Surat Terbuka untuk Direksi dan Komisaris

Bank DKI Jakarta. Ilustrasi/kontan.co.id

URBANNEWS.ID – Tak kunjung mendapat haknya, seorang warga DKI Jakarta melayangkan surat terbuka untuk jajaran Direksi dan Komisaris Bank DKI.

Dalam surat terbuka yang diterima urbannews.id, Rabu (26/2/2020), Ham Sutedjo, ahli waris dari The Tjin Kok yang melayangkan surat terbuka itu, meminta Bank DKI melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Berikut di bawah ini merupakan salinan lengkap surat terbuka dari Ham Sutedjo tersebut.(hen)

SURAT TERBUKA

Kepada Direksi dan Komisaris PT. Bank DKI
serta Pemprov DKI Jakarta
Di
Jakarta.-


Dengan hormat.
Setelah menunggu kepastian selama 19 tahun dan hanya diberi janji-janji palsu, saya akhirnya tak kuat lagi. Maka, melalui surat terbuka ini, saya Ham Sutedjo, ahli waris dari The Tjin Kok meminta perhatian dan penyelesaian segera dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bank DKI serta Pemprov DKI Jakarta selaku Pemegang Saham PT. Bank DKI terhadap permasalahan hukum (sengketa) antara Ayah saya The Tjin Kok Vs Bank DKI.

Seperti sudah diputuskan oleh Pengadilan, perkara hukum tersebut dimenangkan oleh keluarga kami sejak dari tahun 2001 hingga berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006. Namun hingga tahun 2020 ini, keputusan pengadilan atas perkara tersebut belum dilaksanakan oleh Direksi Bank DKI.

Karena tidak ada niat baik untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pada bulan Juli tahun 2011 kami melakukan sita eksekusi terhadap Kantor Pusat Bank DKI yang dulu berada di Jalan Juanda 3. Sampai saat ini gedung tersebut masih dalam status tersita.

Berbagai upaya hukum perlawanan terhadap sita eksekusi maupun terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta, dengan maksud menghambat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Namun semua upaya itu gagal dan pada bulan November tahun 2016 perkara tersebut tetap dimenangkan oleh pihak kami. Sampai pada akhirnya Bank DKI berjanji akan melakukan kewajibannya pada bulan Maret 2017.

Pada bulan Maret 2017, kami bertemu dengan Direktur Manajemen Resiko Bank DKI yang tiba-tiba menyatakan akan meminta pertimbangan hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Tinggi.

Kami masih bersabar dan tetap menunggu. Namun sampai saat ini kami sebagai ahli waris belum juga menerima kepastian atas niat baik Bank DKI untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Oleh karena itulah kami menulis surat terbuka ini agar menjadi perhatian para Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemprov DKI. Untuk itu kami meminta agar:

1. Bank DKI memenuhi kewajibannya atas perkara yang sudah dimenenangkan oleh kami, ahli waris The Tjin Kok dengan memberikan pelayanan dan kepercayaan yang baik kepada kami sebagai warga masyarakat Jakarta. Bukan malah melakukan hal-hal yang tidak pantas dan menunjukkan ketidaktaatan pada hukum yang berlaku di Negara ini, apalagi putusan pengadilan atas perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Meminta Gubernur Anies Baswedan selaku mewakili Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham PT. Bank DKI, untuk mencari jalan penyelesaian atas kasus yang menimpa kami yang notebene adalah warganya. Kami berharap gubernur dapat memerintahkan pada jajaran Direksi Bank DKI untuk menyelesaikan kewajibannya atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap ini.

Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Kami berharap surat ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari jajaran Direksi Bank DKI dan Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.


Jakarta, 26 Februari 2020

Hormat saya,

Ttd,

Ham Sutedjo
(Ahli waris The Tjin Kok)

Bagikan

Pengamat: KPK Makin Tak Terarah dalam Agenda Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri.foto/dok

URBANNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tidak terarah dalam agenda pemberantasan korupsi. KPK pun kini tanpa dukungan.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dikutip dari tagar.id, Sabtu (22/2/2020).

“KPK hanya tinggal nisan. Adanya 36 kasus dugaan korupsi yang dihentikan oleh KPK,” ungkap Pangi Syarwi Chaniago.

“KPK jangan ugal-ugalan, apalagi enggak mendapat dukungan masyarakat, dulu KPK mendapat dukungan publik, sekarang KPK tinggal nisan saja. Wassalam, hampir enggak ada harapan untuk benteng terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi,” kata dia kepada Tagar, Jumat 21 Februari 2020.

Pangi mengatakan, institusi antirasuah itu harus membeberkan alasan yang jelas ke muka publik atas keputusan mereka menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi tersebut.

“Motivasi KPK menghentikan 36 kasus ini ngak bisa dianggap main main, ini bukan kasus sedikit, ada 36 kasus, kasus yang mana saja dan alasannya yang menguatkan, buka dong ke publik supaya kita bisa melihat fakta hukumnya, KPK jangan coba main main, ini bisa blunder dan bunuh diri sama KPK,” ujarnya.

Selanjutnya, Pangi juga mempertanyakan tujuan KPK untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. lantas, pemberhentian dianggap ada kongkalikong oleh KPK.

“Kita curiga ada apa dibalik ini semua, jangan sampai ada kongkolikong dan permainan, ada apa dibalik penghentian kasus ini, ada motivasi apa dibalik ini semua, bisa wassalam KPK kalau penghentian 36 kasus tersebut,” ucapnya.

Dia menambahkan, wajar jika nanti publik berpikir bahwa KPK sedang ada main dengan kasus-kasus yang dihentikan itu.

“Jadi wajar publik curiga, apakah KPK sedang bermain mata atau kongkolikong dengan koruptor, sehingga berani dan pasang badan menghentikan 36 kasus karena tidak layak dan memenuhi kualifikasi tahap penyelidikan dan seterusnya,” kata dia.

Kemudian, jika memang kasus itu tidak memenuhi standar dan kualifikasi untuk masuk ke tahap penyeledikan. Seharusnya KPK memberikan penjelasan ke masyarakat.

“Tolong jelaskan dan buka ke publik, ayo lah KPK lebih transparan, jangan sampai pemberhentian kasus ini lebih kepada permainan mata dan kongkolikong antara bandar/cukong dengan KPK, kita harus tahu semua, jangan ditutupi, buka saja ke publik mengapa kasus tersebut harus dihentikan supaya akal sehat kita paham,” kata Pangi.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengaku yakin penghentian kasus tersebut berguna untuk mewujudkan kepastian hukum.

“Tujuan hukum harus terwujud dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan,” ucap Firli Bahuri di Jakarta, Jumat (21/2/2020), dikutip dari inews.id.

Firli khawatir jika suatu perkara terlalu lama menggantung akan dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut dikhawatirkan akan merugikan terduga jika KPK tidak segera memutuskan apakah suatu perkara ditingkatkan statusnya ke level penyidikan atau tidak.

Dia mengatakan jika dalam tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup maka perkara akan ditingkatkan ke penyidikan. Namun, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya sesuai kaidah hukum yang berlaku.

“Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak kami hentikan. Justru kalau tidak dihentikan, maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan, dan kepentingan lainnya,” ucapnya.(hen)

Bagikan

CBA Minta KPK Segera Panggil Paksa Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.foto/sinarharapan.co

URBANNEWS.ID – Center for Budget Analysis (CBA) mengaku sangat kecewa dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Menurut CBA, KPK nampak tidak serius dalam menangani kasus-kasus besar, apalagi yang menyangkut nama besar, Firli Bahuri dan kawan-kawan selalu ciut tak berdaya.

Demikian diungkapkan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman kepada urbannews.id, Selasa (28/1/2020).

“Contohnya, untuk menghadapi Direktur Utama PT KBN Sattar Taba soal dugaan kasus korupsi duit negara sebesar Rp 64 miliar, KPK seperti tidak punya niat untuk menyelidiki,” ungkap Jajang.

Selanjutnya, kata Jajang, kasus suap KPU yang menyeret PDI Perjuangan, KPK Juga seolah tidak berdaya.

“Bahkan sampai saat ini Harun Masiku yang bisa jadi kunci penyelidikan tidak mampu dideteksi KPK. Penciuman dan keberanian KPK seolah-olah hilang di hadapan partai berkuasa ini,” ungkapnya.

Terakhir, kata Jajang, KPK juga nampak ciut jika berhadapan dengan Ketum Parpol. “Misalnya kasus yang menyeret Muhaimin Iskandar (Cak Imin), lagi-lagi Firli Bahuri dan kawan-kawan ciut seperti ayam sayur,” kata Jajang.

Padahal, lanjut Jajang, Musa Zainuddin melalui Justice Collaborator (JC) sudah terang-terangan mengakui terdapat aliran uang ke Muhaimin Iskandar sebesar Rp 6 miliar.

“Selain itu kasus gratifikasi mantan Bupati Lampung Tengah Mustofa sebesar Rp 95 miliar. Mustofa mengaku sebagian duit haram ini Rp 18 miliar mengalir ke kantong petinggi PKB,” ujarnya.

Namun, kata Jajang, hingga saat ini Firli dan kawan-kawan tidak sanggup memeriksa Cak Imin. “Hal ini jelas memalukan. KPK tidak seperti dulu lagi, yang tak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Mau itu keluarga presiden, Ketum Parpol, siapapun yang rampok duit rakyat pasti dihajar,” ujarnya.

“Kami berharap KPK balik ke karakter seperti dulu lagi, agar tidak kehilangan marwah. langkah pertama dengan memanggil paksa Muhaimin Iskandar untuk diperiksa atas kasus-kasusnya,” tutup Jajang.

Sementara itu, dilansir tempo.co, 27 November 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Surat itu menjelaskan alasan mengapa Cak Imin belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kasus suap proyek di Kementerian PUPR.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan di suratnya Cak Imin menyatakan sudah memiliki kegiatan selaku pimpinan DPR sampai Desember 2019. “Surat yang terakhir disampaikan itu yang bersangkutan mengirimkan daftar kegiatan pimpinan DPR RI, daftar kegiatan itu full sampai 23 Desember,” kata Febri di kantornya, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Febri mengatakan KPK akan meneliti lebih jauh kebenaran alasan yang diberikan Cak Imin. Menurut dia, semua anggota DPR yang pernah diperiksa KPK juga memiliki jadwal kegiatan. Akan tetapi, panggilan pemeriksaan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Febri memastikan KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk Muhaimin. Namun, tanggal pemanggilan belum ditentukan.

Sebelumnya, Cak Imin dipanggil untuk diperiksa KPK sebagai saksi pada 19 November 2019. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, pengusaha Hong Arta John Alfred. Namun, Wakil Ketua DPR ini tak memenuhi panggilan tersebut.

Pemeriksaan terhadap Muhaimin ini dilakukan setelah KPK menemukan kesaksian baru mengenai aliran duit korupsi proyek jalan di PUPR. Adalah pengakuan eks politikus PKB Musa Zainuddin yang membeberkan dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi PKB.

Musa dihukum sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Dari dalam penjara, mantan Anggota Komisi Infrastruktur DPR ini mengirimkan surat permohonan Justice Collaborator ke KPK pada akhir Juli 2019. Surat itu membeberkan dugaan aliran duit kepada petinggi PKB.(hen/tempo.co)

Bagikan

Azis Syamsuddin: KKB Papua Bisa Dikategorikan Kelompok Terorisme

URBANNEWS.ID – Pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono beberapa waktu lalu yang mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme internasional, mendapat sambutan dari Wakil Ketua DPR bidang Polhukam, Azis Syamsuddin.

Menurut Azis, jika merujuk Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, maka politisi Golkar ini menilai KKB Papua bisa dikategorikan sebagai kelompok terorisme.

“Mencermati definisi undang-undang tersebut, kelompok bersenjata di Papua sepertinya memenuhi beberapa kriteria yang dimaksud,” ujar Azis, dalam keterangan tertulis Selasa (21/1/2020).

Dalam UU baru tersebut, definisi terorisme ada pada Pasal 1 dan 2. Disebutkan, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Salah satu contoh peristiwa di Papua yang melahirkan suasana teror adalah pembantaian 31 orang pekerja infrastruktur pada tahun 2018 silam. Hal ini makin menguatkan sebagai perilaku terorisme jika tindakan tersebut memang benar-benar bermotif memisahkan diri dari NKRI, dengan kata lain bersifat ideologis dan bermotif politik.

Di sisi lain, kategori ini juga akan memudahkan aparat untuk menegakkan hukum di wilayah konflik tersebut.

“Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh daripada status kelompok kriminal biasa,” imbuhnya.

“Meredefinisikan KKB Papua menjadi kelompok teroris juga akan secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka,” sambungnya.

Bukan tanpa alasan, dunia internasional secara gamblang sudah memberi sikap bahwa terorisme adalah musuh kemanusiaan. Status teroris bagi KKB juga bisa memudahkan pemerintah melacak akses jejaring internasional mereka, termasuk kemungkinan sumber aliran dana yang mereka dapat.

“Pemerintah dan masyarakat juga dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni aspirasi masyarakat Papua dengan gerakan kriminal berkedok aspirasi politik masyarakat,” tutupnya.(hen/senayanpost.com)

Bagikan

KGP: Biar Fair, Dewi Tanjung ‘Kudu’ Diperiksa

Ki Gendeng Pamungkas.foto/ist

URBANNEWS.ID – Ki Gendeng Pamungkas (KGP) geram dengan hasil perkembangan kasus Novel Baswedan dimana polisi telah merilis penangkapan pelaku penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

KGP salut atas dukungan warganet yang membanjiri twitter dengan tagar tangkap Dewi Tanjung. Hal itu terkait pelaporan Dewi Tanjung pada sekira November 2019 ke Polda Metro Jaya yang mencurigai Novel merekayasa penganiayaan terhadap dirinya sendiri.

“Bukan hanya melapor, Dewi juga sempat mengunggah tutorial membuat luka yang mirip dengan kondisi mata Novel saat ini. Perempuan eks caleg partai banteng moncong putih itu melaporkan bahwa luka akibat penyerangan air keras pada Novel Baswedan hanyalah rekayasa. Ini keterlaluan saya kira,” ungkap KGP, Sabtu (28/12/2019) siang di Bogor.

Saat ini media sosial Twitter diramaikan dengan tagar #TangkapDewiTanjung. Tagar ini muncul setelah Polri menetapkan dua tersangka berinisial RM dan RB yang berstatus polisi aktif pada Jumat (27/12/2019).

Pengakuan polisi, kedua pelaku itupun telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih melanjutkan proses pemeriksaan motif dari para pelaku melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan. 

Hastag tangkap Dewi Tanjung ini menggema lebih dari belasan ribu cuitan pada Sabtu (28/12/2019). Warganet banyak mencuit prihal pelaporan Dewi yang kini dianggap bohong oleh publik. Warganet setuju apabila Dewi Tanjung itu segera ditangkap atas pelaporannya yang kurang manusiawi.

“Kena deh kayaknya Dewi, bila hukum tidak pandang bulu di negeri ini. Tapi, bila pandang bulu, maka ia bakal lolos lagi seperti para komentator ‘tusuk konde’ dan kidung serta jasa manusia biasa yang dibandingkan dengan Rasul Muhammad,” tutup KGP.(hen)

Bagikan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tolak Gugatan RCTI atas Ninmedia

URBANNEWS.ID – Sidang Gugatan RCTI terhadap Ninmedia terkait hak cipta di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah berjalan cukup lama. Perkara ini telah disidangkan sejak Juni 2019. Perkara ini telah diputus Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2019. Putusan atas perkara nomor 32/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim John Tony Hutauruk.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan RCTI dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam gugatan terdapat salah pihak yang digugat.

Kuasa Hukum Ninmedia, M.Z. Al-Faqih SH menyambut baik putusan yang telah memenangkan Ninmedia. 

“Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan RCTI terhadap Ninmedia telah melakukan pemeriksaan perkara dengan baik. Terhadap gugatan yang salah pihak memang sudah seharusnya oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard)”, ujarnya. 

Dengan adanya putusan yang memenangkan Ninmedia, pihak Ninmedia menyatakan bersyukur, dan Ninmedia sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari negara dan telah melakukan kegiatan penyiaran sejak tahun 2015 akan terus bersiaran dan melakukan inovasi dalam menyediakan dan menyalurkan siaran yang variatif dalam rangka untuk melayani kebutuhan akan informasi dan hiburan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena Ninmedia adalah TV rakyat Indonesia. 

Jemy Penton sebagai Dirut Ninmedia mengungkapkan, Ninmedia akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ninmedia juga menyadari bahwa Ninmedia perlu bargandengan tangan dengan rakyat, bersinergi dalam memajukan penyiaran Indonesia”, tegasnya.(hen/rls)

Bagikan

Azis Syamsuddin Minta Densus 88 Temukan Otak Pelaku Granat Asap di Monas

URBANNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ledakan granat asap yang terjadi di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (3/12/2019) pagi, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami meminta aparat kepolisian bisa menuntaskan masalah ini bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk penegakan hukum dan penuntasan masalah yang berkaitan dengan mengganggu rasa aman masyarakat,” kata Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).

Dia meminta pihak kepolisian khususnya Densus 88 Antiteror segera mengusut tuntas dan mencari otak pelakunya.

Azis juga meminta pihak kepolisian mengungkap motif pelaku, apakah berkaitan dengan gerakan radikalisme yang masih harus dituntaskan.

“Apakah motif ini berkaitan dengan radikalisme yang masih harus kita tuntaskan atau tidak. Khususnya juga dalam rangka menyambut hari natal dan tahun baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono menyebutkan ledakan di kawasan Monumen Nasional (Monas) diduga berasal dari granat asap yang ditemukan oleh anggota TNI.

“Dugaan sementara hasil temuan tim di lapangan, berasal dari granat asap,” ujar Gatot dalam jumpa pers bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Gatot menyebutkan, untuk sementara ini tim dari Pusat Laboratorium dan Forensik Polri menyelidiki dugaan granat asap tersebut bisa meledak tiba-tiba.

Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 07.15 WIB di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di dalam pagar Monas seberang Kementerian Dalam Negeri.

Ledakan tersebut mengakibatkan dua korban luka berat, yakni Serma Fajar Arisworo dan Praka Gunawan Yusuf. Keduanya mengalami luka bakar di sekujur tubuh.(hen/skalanews.com)

Bagikan

Mahasiswa Desak KPK Periksa Erick Thohir Terkait Dugaan Royalty Fee Asian Games 2018

Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Merah-Putih KPK, Jumat (18/10/2019).foto/Istimewa

URBANNEWS.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Lawan Plutokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (18/10/2019) siang.

Mereka mendesak komisi anti rasuah itu untuk memeriksa Erick Thohir dalam kasus dugaan royalty fee pada acara Asian Games 2018.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Andra menduga Erick Thohir menerima royalty fee dari para sponsor.

Ia mengungkapkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan penyimpangan administrasi pada kegiatan Asian Games 2018 yakni berupa peraturan Barang Milik Negara (BMN) pada Kemenpora.

Salah satunya; persediaan yang berasal dari sponsorship Value-in-Kind (VIK) berupa barang elektronik sebesar Rp3,35 miliar diserahkan langsung oleh pihak sponsor kepada personel Inasgoc tanpa melalui proses verifikasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan tidak dicatat secara konsisten.

“Melihat hasil temuan BPK tersebut, patut diduga dana tersebut mengalir kepada Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Asian Games 2018 sebagai ‘Royalty Fee’ dari para sponsorship,” ujar Andra.

Tak hanya itu, massa juga menduga Erick Thohir terlibat dalam kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 pada periode 2016-2017. Hal ini, menurut Andra, diperkuat dengan diperiksanya Erick oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi atas 3 tersangka yakni Sekretaris Jenderal KOI Doddy Iswandi, Bendahara KOI Anjas Rivai, dan Ikhwan Agus selaku penyedia jasa kegiatan.

“Akibat kasus tersebut, diduga kerugian negara mencapai Rp10 miliar atau hampir 50 persen dari nilai proyek yang dianggarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yakni sebesar Rp27 miliar,” ujarnya.

Oleh karena itu, para mahasiswa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencoret nama Erick Thohir sebagai calon menteri di Kabinet Kerja jilid II. Sebab hal ini akan merusak kredibilitas Presiden Jokowi yang telah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

“Selain itu juga dapat merusak semangat reformasi birokrasi untuk mendorong pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi,” tegas Andra.(hen/akurat.co)

Bagikan

Febri Diansyah: OTT Memang Tidak Disukai Pejabat Korup…

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

URBANNEWS.ID – Dilansir dari detik.com, KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ini merupakan OTT ke-128 yang dilakukan KPK sejak 2005.

“Sampai saat ini, ada sekitar 128 OTT yang dilakukan KPK sejak 2005 lalu. 2 OTT akan disampaikan hasilnya pada hari Rabu. Sedangkan dari 126 OTT yang sudah naik ke penyidikan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

Dari OTT saja, ada 444 orang tersangka kasus korupsi yang sudah diproses KPK. Febri mengatakan OTT tidak disukai para pejabat korup karena tidak bisa diprediksi oleh mereka.

“OTT ini memang tidak disukai oleh para pejabat korup. Karena sifatnya yang seketika terjadi tanpa bisa diperkirakan oleh mereka. dan proses penyidikan hingga persidangan juga cepat dan terukur. Kesempatan menghilangkan atau mengaburkan bukti juga lebih sulit,” ujar Febri.

Seluruh OTT KPK itu dilakukan saat KPK beroperasi dengan landasan hukum UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sebelum direvisi. Sementara, UU KPK yang baru banyak dikritik karena dianggap melemahkan KPK termasuk dinilai bisa membuat OTT tak lagi terjadi karena penyadapan hingga penggeledahan yang harus melalui izin Dewan Pengawas.

Kembali soal OTT, dalam tiga hari sejak Senin (14/10) hingga Rabu (16/10), KPK telah melakukan 3 kali OTT. Pada Senin (14/10), KPK mengamankan Bupati Indramayu Supendi dalam OTT dan kemudian menetapkannya sebagai tersangka karena diduga menerima suap.

Pada Selasa (15/10), KPK mengamankan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere. Terbaru, KPK mengamankan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.(hen/mediaandalas/detik.com)

Bagikan

KPK Tangkap Walikota Medan, Diduga Terkait Setoran dari Dinas-dinas

Walikota Medan, Dzulmi Eldin.foto/medaninside.com

URBANNEWS.ID – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (15/10) malam. Selain Dzulmi, KPK juga mengamankan tujuh orang anggota lainnya.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah barang bukti uang kurang lebih sebesar Rp200 juta yang diduga berasal dari praktik setoran dinas-dinas terkait.

“Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali,” tutur Jubir KPK Febri Diansyah di jakarta, Rabu (16/10).

Sementara itu, pihak yang diamankan diketahui berasal dari unsur Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan wali Kota dan pihak swasta.

Untuk saat ini, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Gedung KPK Jakarta untuk selanjutnya mendalami pemeriksaan.(hen/monitor.co.id)

Bagikan

KPK Tangkap Bupati Indramayu, Uang Ratusan Juta Terkait Transaksi Proyek Dinas PU Ikut Diamankan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

URBANNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Indramayu Supendi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Indramayu. 

Bersama Supendi, tim penyidik KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya beserta uang ratusan juta yang masih dihitung.

“(Yang diamankan dari unsur) Bupati, ajudan, pegawai, rekanan dan Kepala Dinas dan beberapa pejabat dinas PU lain,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2019).

Penangkapan terhadap mereka diduga berkaitan dengan tindak pidana suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas PU,” kata Febri.

KPK memiliki waktu 1×24 jam sesuai hukum acara yang berlaku untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.(hen/liputan6.com)

Bagikan

KPK Periksa Tiga Saksi untuk Tersangka Suap Bupati Bengkalis Amril Mukminin

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

URBANNEWS.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan memeriksa tiga orang eks anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014, Senin (14/10/2019) hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tiga orang tersebut akan diperiksa dalam kasus suap terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Bengkalis, Riau.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AMU (Bupati Bengkalis, Amril Mukminin),” kata Febri dalam keterangannya.

Tiga orang eks anggota DPRD Bengkalis yang akan diperiksa hari ini adalah Mira Roza dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dani Purba dari Fraksi Partai Patriot, serta Darmizal dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selama beberapa hari terakhir KPK telah sejumlah anggota DPRD Bengkalis dalam kasus ini.

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait penerimaan uang untuk pengesahan proyek jalan di Bengkalis,” ujar Febri.

Dalam kasus ini Amril diduga menerima uang dengan nilai total sekitar Rp 5,6 miliar terkait kepengurusan proyek tersebut. Pemberian uang itu diduga berasal dari pihak PT CGA selaku pihak yang akan menggarap proyek tersebut.

Penetapan Amril sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015.

Pada kasus tersebut, KPK sudah menetapkan Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar sebagai tersangka.(hen/kompas.com)

Bagikan

KPK Tahan Tersangka Oknum Kantor Pajak Penerima Suap Rp 1,8 Miliar untuk Pencairan Restitusi

Hadi Sutrisno (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. foto/Helmi Afandi Abdullah/kumparan

URBANNEWS.ID – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK kembali menahan satu tersangka suap restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), yaitu Hadi Sutrisno. Tersangka adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

“Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Penahanan tersangka HS selama 20 hari,” katanya, Selasa (8/10/2019).

Sebelumnya, KPK telah menahan pemilik saham PT WAE Darwin Maspolim; Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Yul Dirga, ketua tim pemeriksa pajak PT WAE, Jumari; dan anggota tim pemeriksa pajak PT WAE, M Naim Fahmi.

“Tersangka DM (Darwin Maspolim), pemilik saham PT WAE, diduga memberi suap sebesar Rp 1,8 miliar untuk YD (Yul Dirga), HS (Hadi Sutrisno), JU (Jumari), dan MNF (M Naim Fahmi) agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp 5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp 2,7 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8).

PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis dealer untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda.

Tersangka pemberi:

1. DM (Darwin Maspolim) Komisaris Utama PT. WAE (sebelum Tahun 2017) dan Komisaris PT. WAE (sejak Tahun 2017) 

Tersangka penerima:

1. YD (Yul Dirga) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

2. HS (Hadi Sutrisno) Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga 

3. JU (Jumari), Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE

4. MNF (M Naim Fahmi), Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE

KPK menduga adanya suap terkait pengajuan restitusi pajak PT WAE untuk tahun 2015 dan 2016. Besaran pengajuan restitusi pajak PT WAE sebesar Rp 5,3 miliar untuk tahun 2015 dan Rp 2,7 miliar untuk tahun 2016.

Masih korup

Korupsi di kantor pajak kembali terulang, nyatanya gaji besar pegawai pajak masih belum cukup menahan ambisi untuk korupsi.

Yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hadi Sutrisno atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT Wahana Auto Eka Marga (PT WAE) tahun pajak 2015 dan 2016.

Secara rata-rata per bulan gaji rata-rata pegawai pajak sekitar Rp 6,84 juta-Rp 122,99 juta. Berdasarkan Perpres No.37/2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Jabatan pelaksana berpenghasilan Rp 5,36 juta per bulan. Sementara pejabat stuktural eselon satu mencapai Rp 117,37 juta per bulan. 

Adapun gaji pokok DJP berdasarkan PP No.30/2015 mengatur gaji pokok golongan I a mencapai Rp.1,45 juta per bulan. Untuk golongan IV e mencapai Rp 5,62 juta per bulan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan Ditjen Pajak mendukung dan menyerahkan proses hukum atas para pegawai tersebut sepenuhnya kepada KPK. 

“Mereka sudah dibebaskan dari jabatannya sejak menjadi tersangka bulan Mei lalu, dan hukuman disiplin kepegawaian sampai dengan pemberhentian pasti akan dilakukan ketika kasusnya sudah incracht,” kata Hestu kepada Kontan.co.id, Rabu (9/10).

Hestu mengaku DJP tidak mentolerir pegawai yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan seperti itu. Menurutnya terpidana telah mencederai perasaan puluhan ribu pegawai pajak lainnya yang bekerja dengan jujur, profesional dan selalu menjaga integritas.(hen/republika.co.id/detik.com/kontan.co.id)

Bagikan

KPK Tetapkan Dirut PT Inti Tersangka Korupsi PT Angkasa Pura II

Darman Mappangara diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II nonaktif Andra Y Agussalam terkait dugaan menerima suap proyek pengadaan baggage handling system (BHS) atau sistem penanganan bandara untuk 6 bandara.foto/liputan6.com

URBANNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) Persero Darman Mappangara menjadi tersangka pemberi suap dalam proyek bagasi bandara, Rabu (2/10/2019).

Penetapan tersangka Darman merupakan pengembangan dari kasus proyek baggage handling system yang menjerat Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam.

“Setelah menemukan bukti pemulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan baru dengan tersangka DMP [Darman Mappangara],” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (2/10/2019).

Febri memaparkan, Darman diduga memberi suap kepada Andra Agussalam agar PT Inti bisa mendapatkan sejumlah proyek yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

Untuk memuluskan pemberian suap, Andra meminta bantuan stafnya yang juga pegawai PT Inti bernama Taswin Nur untuk jadi perantara.

Dalam aksi suap itu, Darman menetapkan aturan, antara lain uang tunai dalam jumlah besar harus ditukar ke dolar Amerika Serikat atau dolar Singapura. Selain itu juga ada kode “buku” dan “dokumen”.

Sepanjang 2019, PT Inti mengerjakan beberapa proyek dari PT Angkasa Pura II, antara lain yakni proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) seharga Rp106,48 miliar; proyek Bird Strike senilai Rp22,85 miliar; dan proyek pengembangan bandara senilai Rp86,44 miliar.

PT Inti juga masih memiliki daftar prospect project tambahan dari PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo dengan rincian proyek X-Ray 6 bandara senilai Rp100 miliar; Baggage Handling System di 6 bandara senilai Rp125 miliar; proyek VDGS senilai Rp75 miliar; dan proyek Radar burung senilai Rp60 miliar.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 31 Juli 2019. KPK menangkap Andra dan anak buah Darman, Taswin Nur. Diduga telah terjadi penyerahan sebesar 96.700 dolar Singapura atau sekitar Rp1 miliar untuk Andra.

Uang itu diduga terkait dengan sejumlah proyek untuk PT Inti. Andra diduga berperan sebagai pengawal agar proyek-proyek di PT Angkasa Pura II didapatkan PT Inti.

Atas perbuatannya Darman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(hen/tirto.id)

Bagikan

Menpora Imam Nahrawi Ditetapkan sebagai Tersangka Suap KONI

Menpora Imam Nahrawi.foto/cnnindonesia.com

URBANNEWS.ID – KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI.

“IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan NIU, sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Imam Nahrawi sendiri sudah disebut-sebut dalam persidangan kasus suap tersebut.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/9), hakim menjelaskan KONI mengajukan proposal. 

Namun, proposal itu tidak disetujui oleh Deputi IV Kemenpora, Mulyana dan tim verifikasi. Hal itu karena dana itu digunakan di tahun 2019, sementara proposal diajukan di tahun yang sama.

Mulyana dan staf Kemenpora Adhi Purnomo akhirnya memerintahkan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy untuk berkomunikasi dengan asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses pencairan dana hibah.(cnnindonesia)

Bagikan

KPK Minta Dirut PTPN III Menyerahkan Diri usai Ditetapkan Tersangka Suap Distribusi Gula

Direktur Utama PTPN III, Dolly Pulungan.foto/kumparan.com

URBANNEWS.ID – Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) meminta Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Dirut PTPN III) Dolly Pulungan menyerahkan diri.

Dolly resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap distribusi gula. “KPK mengimbau agar segera menyerahkan diri ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Markas KPK, Selasa (3/9/2019).

Selain Dolly, tersangka lain yang diimbau menyerahkan diri yaitu Pieko Nyotosetiadi, pemilik PT Fajar Mulia Transindo. KPK mengultimatum Pieko dan Dolly untuk bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kali ini, KPK ‘hanya’ berhasil mengamankan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

Awalnya perusahaan milik Pieko yang bergerak di bidang distribusi gula ditunjuk menjadi pihak swasta dalam kontrak dengan PTPN III. Dalam kontrak ini, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak.

Dalam prosesnya Dolly dan Kadek Kertha berkongkalikong lantaran membutuhkan uang. Pada akhirnya Pieko memberikan suap pada keduanya.

Sebagai tersangka penerima suap Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Pieko dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP.(inilah.com)

Bagikan

KPK: OTT di Jakarta Terkait Distribusi Gula yang Jadi Kewenangan Salah Satu BUMN Perkebunan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

URBANNEWS.ID – Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/9). Operasi ini dilakukan di Jakarta ini tak berselang lama setelah OTT terhadap Bupati Muara Enim Ahmad yani.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan OTT yang digelar di ibu kota ini terkait dengan distribusi gula yang menjadi kewenangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diduga perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan.

“OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan distribusi gula yang menjadi kewenangan salah satu BUMN perkebunan,” kata Febri, Selasa (3/9).

Namun KPK belum merinci siapa saja penyelenggara negara dan pihak-pihak lain yang diamankan dalam OTT yang digelar pada hari ini.(hen/cnnindonesia.com)

Bagikan